Alpen Steel | Renewable Energy

Rubrik ini adalah kumpulan artikel tentang energi yang di-upload oleh para member kami. Semoga bermanfaat bagi pengunjung yang ingin: mencari kumpulan referensi tentang energi, mengetahui seluk beluk tentang energi terbarukan secara khusus, mengaplikasikan energi terbarukan dilingkungannya. 

Teknologi energi adalah teknologi yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi -energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Sektor kebutuhan utama yang paling besar dalam jumlah untuk massa mendatang adalah sektor kelistrikan dan sektor transportasi. Sumber energi dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Dalam pembangkitan energi beberapa sistem pembangkitan yang telah digunakan untk memenuhi kebutuhan energi didunia, seperti: pembangkit listrik tenaga air /PLTA, pembangkit listrik tenaga surya/PLTS, pembangkit listrik tenaga uap dan gas/PLTU,PLTG, pembangkit listrik panas bumi/PLTP, pembangkit listrik tenaga angin/bayu/PLTB, pembangkit listrik tenaga gelombang laut/PLTGL, dan pembangkit listrik tenaga nuklir/PLTN. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.



~ Bendungan Dan PLTA Bakaru Direncanakan 2014

2014 Akan Dibangun Waduk dan PLTA Bakaru

PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sultanbatara) umumkan jika tahun 2014 akan membangun waduk dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Bakaru Kabupaten Pinrang.

"Masalah besar PLTA bakaru saat ini adalah sedimentasi. Jadi kami akan membangun Waduk dan satu lagi PLTA pada tahun 2014 di sungai Bakaru, " kata Manager Transmisi dan Distrubusi PLN Wilayah Sultanbatara, A Lakipadada, Rabu di Makassar.

Menurutnya, dengan penambahan dua turbin PLTA dan pembangunan Waduk di sekitar sungai Bakaru adalah salah satu cara untuk meminimalisir dampak sedimentasi sungai Bakaru, yang walau dikeruk tetap saja lumpur sungai mengendap.

Pembangunan Waduk atau DAM dan PLTA ini juga telah dianggarkan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN Sultanbatara.

"Pembangunan Waduk ini sama dengan pembangunan satu PLTU yang baru, " ungkapnya

PLTA Bakaru yang berlokasi di Desa Ulusaddang, saat ini merupakan pembangkit listrik terbesar di Sulawesi Selatan (Sulsel), dengan daya mampu 126 MW atau dapat memasok 30% kebutuhan listrik di Sulsel.

Namun karena terjadi endapan lumpur sungai dan kurangnya debit air karena musim kemarau membuat daya produksi listrik menurun sehingga dengan pembangunan Waduk atau DAM di sekitar sungai Mamasa dapat menanggulangi krisis listrik.

"Kami yakin pembangunan ini akan sangat efektif, bukan hanya untuk mengatasi sedimentasi tapi juga menambahan produksi listrik, " jelasnya.

Makassar (ANTARA News) -
 

~ PLTA Parakankondang Milik PLN Lumpuh Total

      PLTA Parakankondang Lumpuh
 


Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Parakankondang milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Dusun Parakankondang, Desa Kadujaya, Kec. Jatigede, Kab. Sumedang, sejak Senin (1/6) lumpuh total.

Pasalnya, saluran dan pintu masuk air pemutar turbin generator PLTA Parakakondang di Blok Eretan tepian Sungai Cimanuk Desa Kadujaya, Kec. Jatigede itu, terkubur material tanah longsor dari tebing yang kini tengah digarap untuk pembuatan bendungan Waduk Jatigede. Meski melumpuhkan produksi listrik PLTA Parakankondang, longsor itu tidak sampai menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Berdasarkan pantauan "PR", Selasa (2/6), saluran dan pintu masuk air dari Sungai Cimanuk menuju terowongan air pemutar turbin generator PLTA itu, terkubur tanah longsor. Selain itu, titik longsor sepanjang lebih kurang seratus meter di bawah lahan projek Waduk Jatigede, masih terus bergerak turun. Akibatnya, longsoran itu merusak saluran berikut fasilitas bangunan di areal kontrol pintu masuk air PLTA .

Sementara itu, aktivitas sejumlah alat berat dan truk-truk besar yang sedang menggarap lahan untuk bendungan Waduk Jatigede di bagian atas tebing, masih terus beroperasi. Untuk mencegah agar masyarakat tidak mendekati areal yang terkena longsor tersebut, Polsek Jatigede sudah menutup area itu dengan memasang garis pengaman polisi. "Kami sudah menempatkan sejumlah anggota untuk berjaga-jaga," ujar Kapolsek Jatigede Ajun Komisaris Johny.

Manajer Teknik Unit Bisnis Pembangkitan Saguling dari Indonesian Power, Bambang Husono, menyebutkan bahwa longsor yang menutup saluran dan pintu masuk air penggerak turbin PLTA itu mulai terjadi sejak Sabtu (30/5).

"Sementara itu, longsor besar hingga menutup pintu air itu, terjadi pada Senin pagi kemarin sekitar pukul 7.30 WIB. Sejak itulah, pasokan air dari Cimanuk ke PLTA terhenti total," katanya.

Bambang menyebutkan bahwa longsor itu terjadi karena kondisi tanah yang labil dan juga terpicu pengerjaan projek Waduk Jatigede.

Tidak menggangu

Meski demikian, Bambang mengakui terhentinya produksi dan pasokan listrik dari PLTA Parakankondang tidak akan sampai mengganggu pasokan listrik bagi para pelanggan di tiga wilayah tersebut. Pasalnya, pasokan listrik yang hilang dari PLTA Parakankondang sebesar itu, masih bisa tertutupi pasokan listrik dari sejumlah PLTA besar dalam jaringan interkoneksi tersebut.

Saat ditanya nilai kerugian PLN akibat terhentinya produksi listrik PLTA itu, Bambang menyatakan cukup sulit menentukan nilai persis kerugiannya.

Sementara itu, pihak Satuan Kerja Projek Waduk Jatigede, sendiri hingga siang kemarin belum bersedia memberikan keterangan terkait longsor dari lokasi garapan projeknya itu. Salah seorang staf teknis Satker Projek Waduk Jatigede Adi Wibowo, menyatakan sementara ini pihaknya belum bisa memberikan penjelasan, dengan alasan masih harus menyusun dan membuat notulen hasil rapat pembahasan masalah tersebut terlebih dahulu. (A-91)***

SUMEDANG, (PR).-

 

~ Pembangunan Waduk Serbaguna Jatigede

 Pembangunan Waduk Jatigede

SUDAHKAH RENCANA PEMBANGUNAN JATIGEDE DIKAJI SECARA KOMPREHENSIP ? PEMBANGUNAN Waduk Serbaguna (PWS) Jatigede, yang direncanakan pemerintah sejak tahun 1963 berlokasi di Kabupaten Sumedang, propinsi Jawa Barat, Sepertinya sudah final dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah Jawa Barat, sudah tak sabar lagi untuk segera melaksanakan proyek yang diperkirakan akan menelan biaya triliunan rupiah. Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan dalam sebuah pernyataan nya sebagaimana yang dimuat di harian Kompas, jumat 12 September 2003, mengatakan bahwa pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang akan terus dilanjutkan meskipun ada sebagian masyarakat yang menolak. Gubernur menyatakan, keberadaan waduk itu sangat penting bagi masyarakat di pantai utara Jabar yang selama ini menjadi lumbung pangan.

Selain itu, tim khusus yang dibentuk Gubernur Jabar untuk menangani Waduk Jatigede saat ini tengah mencari alternatif lokasi lain untuk menjadi lokasi waduk. Titik-titik pembangunan konstruksi utama waduk dan bendungan dalam desain lama akan dipikirkan ulang dan dicari kemungkinan pemindahannya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan JATIGEDE akan dilaksanakan. Sudahkah dikaji secara komprehensip ? Pembangunan mega proyek yang menurut rencananya akan diperuntukkan bagi pembangunan di sektor pertanian (irigasi) di wilayah utara yaitu bagi daerah Indramayu, Majalengka dan Cirebon, serta pencegah banjir di wilayah kabupaten Indramayu, diperkirakan akan menenggelamkan 5 kecamatan dan 30 desa dengan jumlah penduduk sekira 7163 KK atau sekira 70.000 jiwa.

Dan, akan menenggelamkan areal lahan yang akan tergenang sekira 4896,22 ha. Ini berarti sekira 20% dari luas areal lahan pertanian di Kabupaten Sumedang akan hilang karena tergenang atau luas lahan sawah (pertanian) di Kabupaten Sumedang yang semula seluas 33.672 ha akan berkurang menjadi 26.934 ha. . Bila rencana tersebut akan menjadi kenyataan, ini berarti bahwa produksi beras di Kabupaten Sumedang akan berkurang sekira 80.000 ton per tahun atau senilai sekira Rp 120 miliar/tahun dengan harga gabah Rp 1.500.000 per ton.(Opan S Suwartapraja ? Kandidat Doktor ? Lembaga Penelitian UNPAD ? 26 Maret 2006)

Memiliki Potensi Kerentanan Tanah yang rawan longsor. Keadaan fisik Jatigede memiliki potensi rawan longsor. Hal ini pernah dikemukakan oleh geolog dari Geologi Tata Lingkungan (GTL), yang menyatakan bahwa lokasi bendungan atau dam site PWS Jatigede termasuk kategori daerah labil, daerah patahan dan sering terjadi gempa. Harian ini juga memberitakan bahwa di daerah rencana genangan PWS Jatigede telah terjadi tanah amblas sedalam 3 M di Blok Asem Desa Cijeungjing Kecamatan Cadasngampar yang menimbulkan terputusnya ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Wado dengan Tomo yang melintasi dam site, sebanyak 34 buah rumah retak-retak karena amblas sedalam 1,5 M serta 59 buah rumah lainnya terancam longsor. Begitu pula di luar rencana PWS Jatigede telah terjadi hal yang sama yaitu di Dusun Pamelangan Desa Cikade Kecamatan Jatigede ("PR", 17 Maret 2004).

Masalah lain dari aspek fisik ini adalah gundulnya hutan-hutan di daerah hulu sungai. Gundulnya hutan di hulu Sungai Cimanuk ini menjadikan mudah banjir di musim hujan dan cepat kering di musim kemarau. Banjirnya Sungai Cimanuk yang mudah terjadi pada setiap saat ini akan meningkatkan erosi, sehingga Sungai Cimanuk selain terkenal karena derasnya juga terkenal mempunyai tingkat erosi yang tinggi, sehingga akan meningkatkan sedimentasi yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap umur bendungan. (Sumber : Lembaga Penelitian UNPAD)

Hal lain yang harus diperhitungakan secara matang ,bagaimana dengan nasib puluhan ribu orang warga yang dengan terpaksa harus meninggalkan daerahnya yang selama ini sudah hidup berpuluh-puluh tahun secara turun temurun. Mereka harus memulai baru bagi segala sesuatunya. Puluhan ribu orang akan kehilangan pekerjaannya, terutama yang selama ini hidupnya dari hasil pertanian, baik palawija maupun sawah. Pemerintah selama ini tidak memiliki pengalaman yang bagus dalam relokasi dalam jumlah yang banyak. Dan sampai dengan saat ini pemerintah belum memiliki skenario yang jelas dan pasti berkaitan dengan relokasi masyarakat jatigede yang daerahnya akan tergenang. Pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah Jawa Barat merasa yakin betul, bahwa pembangunan Proyek Waduk Serbaguna (PWS) merupakan satu-satunya cara yang dapat menyelesaikan masalah kekeringan dan banjir di sebagian wilayah PANTURA.

Pertanyaannya sudahkah dikaji secara komprehensip?. Waspadai : bias pada bendungan besar Menurut DAVID SUTASURYA Direktur YPBB (Yayasan Bio Science Dan Bio Teknologi) dalam sebuah tulisannya tentang DAM Jatigede mengatakan Komisi Bendungan Dunia menemukan bahwa semua proyek bendungan besar, tidak saja mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial secara memadai, tetapi juga bahwa sebenarnya ada alternatif untuk memecahkan masalah yang sama, tetapi tidak dipertimbangkan secara memadai dan setara. Bias pada bendungan besar telah meminggirkan alternatif-alternatif yang lebih efektif, mudah dan berkelanjutan.

Contoh kasus : Pada kasus Bendungan Nam Theun 2 di Laos, Bank Dunia mempromosikan bahwa bendungan ini akan meningkatkan penghasilan penduduk Laos. Namun pada kenyataannya tidak ada kajian komprehensi tentang alternatif-alternatif apa yang sebenarnya ada untuk meningkatkan pendapatan. Tidak ada analisis tentang bagaimana sumberdaya di daerah tersebut dapat dikelola untuk menyeimbangkan perlindungan Daerah Aliran Sungai dan meningkatkan penghidupan, tanpa harus menanggung konsekuensi dampak negatif dari bendungan Nam Theun 2. Pertimbangkan track record bendungan lain Masih menurut David dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan WALHI JABAR, mengemukan ,terkait dengan hal tersebut, maka cara terbaik adalah melihat track record dari bendungan-bendungan lain.

Track record dapat dilihat secara global, mengingat proyek bendungan biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Selain itu track record secara lokal juga penting untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada situasi sosial, ekonomi dan alam lokal. Secara global, komisi bendungan dunia menemukan bahwa : 1. Dampak sosial bendungan adalah luar biasa, namun biasanya diabaikan. Satu persen penduduk dunia harus tersingkir dari tanah kelahirannya, kehilangan ikatan budaya, mendapat tempat tinggal yang kurang subur bahkan di daerah-daerah kumuh perkotaan. Banyak diantaranya dipindahkan secara paksa. 2. Dampak lingkungan bendungan sangat besar, sukar diantisipasi dan sulit diatasi : misalnya punahnya spesies ikan lokal, hilangnya hutan, lahan basah dan lahan pertanian yang subur.

Bahkan bendungan diperkirakan merupakan kontributor seperempat dari total pemanasan global, akibat metan dan karbondiakosida yang dikeluarkan dari proses dekomposisi tumbuhan yang tergenang. Dampak negatif ini biasanya tidak diperhitungkan sebelumnya dan langkah untuk memecahkannya tidak dilakukan. 3. manfaat yang dipromosikan seringkali tidak tercapai atau akhirnya memberikan hasil sebaliknya : a. bila bendungan dikatakan akan menyelamatkan lahan pertanian melalui sistem irigasi, ternyata 20% permukaan bumi telah rusak akibat penggaraman yang terjadi akibat irigasi dari bendungan. b. Bendungan dikatakan sebagai tempat penyimpanan air yang efektif. Namun ternyata 5% dari air tawar dunia justru menguap melalui bendungan c. Bendungan yang dikatakan sebagai sarana untuk mengontrol banjir ternyata justru meningkatkan kerentanan manusia terhadap banjir karena berbagai sebab. Antara lain : i.

Kerusakan bendungan menimbulkan banjir yang lebih dahsyat. Kerusakan ini terjadi akibat ketidaksanggupan pemerintah melakukan pemeliharaan bangunan. Semakin besar suatu bendungan, resiko jebol dan dampak yang ditimbulkan oleh banjir yang diakibatkannya semakin tinggi pula. Semakin besar suatu bendungan dibutuhkan biaya dan kemampuan sumberdaya manusia yang lebih tinggi, sesuatu yang sulit diharapkan di negara berkembang. ii. Persepsi yang salah tentang mana daerah yang aman dan yang tidak terhadap banjir. Akibatnya aset-aset bernilai ekonomi tinggi ditempatkan di kawasan yang rentan terhadap banjir (kalau bangunan jebol). Akhirnya kerugian malah lebih besar daripada kalau banjir merupakan kejadian yang rutin.

Antara 1960 dan 1985 pemerintah Amerika mengeluarkan 38 miliar dolar untuk mengontrol banjir. Sebagian besar untuk infrastruktur seperti bendungan. Tapi kerusakan akibat banjir terus meningkat lebih dari dua kalinya. d. Lebih dari setengah bendungan PLTA yang dikaji oleh KBD menghasilkan lebih sedikit energi dari yang dijanjikan e. 70% bendungan tidak memenuhi target pasokan air. Seperempat dari bendungan hanya memenuhi kurang dari setengah target pasokan. f. Setengah bendungan tidak memenuhi target irigasi. Semakin besar bendungan semakin buruk pencapaiannya. KBD memperkirakan bahwa bendungan hanya berkontribusi 12-16 persen dari total produksi makanan dunia. Sedangkan 60% nya dikontribusikan oleh pertanian tadah hujan. 4. Komisi bendungan dunia menemukan bahwa nilai ekonomi sebagian besar bendungan sebenarnya hanyalah marginal :

a. Biaya pembangunan bendungan rata-rata 56% lebih tinggi dari yang dianggarkan b. Setengah bendungan yang dikaji KBD penyelesaiannya terlambat lebih dari satu tahun Contoh perbandingan dengan kasus bendungan lain yang berdekatan : Dalam kasus Bendungan Theun-Hinboun di Laos, sebenarnya ada bendungan lain yang telah dibangun 50 kilometer ke arah hilir (didanai oleh Asian Development Bank). Namun kinerja dan dampak bendungan ini tidak dijadikan pertimbangan dalam pengambilkan keputusan dibangunnya bendungan .

Padahal, bendungan Theun-Hinboun, telah menimbulkan dampak yang besar seperti rusaknya sumber penghidupan lebih dari 25.000 orang yang tinggal di daerah hilir dan hulu bendungan, termasuk berkurangnya penangkapan ikan, rusaknya kebun sayur, sumber air minum di musim kering dan sulitnya transportasi melalui sungai. Bila semua hal di atas dipetimbangkan, jelas bahwa pembangunan bendungan adalah investasi berisko besar baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Karena itu kita perlu meminta pemerintah untuk segera melakukan : Kajian alternatif secara komprehensif, di mana semua pilihan untuk memecahkan masalah yang akan dipecahkan melalui pembangunan bendungan dipertimbangkan secara setara. (Sumber : Lakukan Kajian Secara Komprhensip- David surya) Pemerintah berhak menjawab pertanyaan tersebut diatas. Tentu saja ini menjadi penting untuk dijawab secara jujur oleh pemerintah, mengingat kegiatan proyek tersebut memiliki potensi yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia saat ini dan yang akan datang. Baik dari aspek soial maupun lingkungan.

Tags: Pembangunanwaduk
 

~ Operasi Pemodal,Awas Proyek Infrastruktur Air

Awas Proyek Infrastruktur Air, Operasi Pemodal

Water sector project  dalam skenario infrastructur summit (Jakarta 17-18 Januari 2005). Selain mencanangkan  Roads Transportaion, juga ada sektor air berupa pembangunan waduk dan proyek dam/bendungan air. Namun perlu dicermati terkait pembiayaan jebakan hutang luar negeri dan rentan timbulkan dehumanisasi.

Dalam skenario Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jatim yang telah di sahkan DPRD Provinsi Jatim. Ada  21 proyek waduk master plan dan dua detail desain . Diantarnaya meliputi Kab. Ngawi, Bojonegoro, Ponorogo, Madiun, Jombang, Nganjuk, Madura. Untuk kemandirian sektor air, demi ketersedian dan pemenuhan air untuk masyarakat menjadi pertimbangan utama. Tetapi sayangnya hal ini tidak terbukti.

 Selain alasan dan dampak positif  untuk masyarakat disatu sisi, dampak yang multidimensi dan kompleksitas disisi lain seringkli diderita rakyat saat proyek air ini dilakukan. Ada fase-fase proyek yang akan membawa dinamika persoalan sosial ketika proyek pembangunan waduk/bendungan , pipanisasi air dilakukan. Dimensi persolannya meliputi fase sebelum, pada saat dan pada saat proyek dimulai.

Sebelum proyek dimulai. Proses pembebasan tanah sering ada pola negosiasi yang tidak seimbang, penjelasan informasi sepihak atas nilai manfaat apa yang akan didapat masyarakat sekitar. Dan saat ada penolakan bisa mengundang hadirnya kekerasan bagi yang menolak dengan pengambilan tanah secara paksa, pengusiran rakyat dari tanah tinggal dan penghidupannya, sampai manifestasi cara-cara kekerasan psikis melalui ancaman, teror, dan lainnya. Sebagaimana yang terjadi pada proyek ”berdarah” di Kedungombo, Wadas Lintang Wonosobo, Waduk Nipah Madura. Maupun penolakan masyarakat Madura di sekitar waduk Blega beberapa waktu yang lalu.

 Dam – Waduk Proyek Padat Modal Dan Jebakan Hutang

Banyak proyek baru yang akan  di danai melalui hutang luar negeri, contohnya Waduk Blega-Bangkalan yang ada dalam RTRW Jatim. Seperti halnya Yakni proyek waduk ”berdarah” Nipah Madura, adalah salah satu project hutang yang didanai oleh JBIC (Japan Bank for International Corporation). Dan beberapa proyek lainnya seperti di Madiun, Magetan, Bojonegoro akan dibiayai dana hasil hutang luar negeri. Berdasarkan data yang terhimpun, bahwa seluruh proyek yang dikemas dalam water recources di Jatim akan di alokasikan sebagian dari dana hutang luar negeri sebesar 5.096,55 milliar dollar AS (sumber US Embassy:infrastrukture summit).

Hutang luar negeri di sektor air, termasuk Dam Project dan Power Energy yang dilakukan Indonesia dari dana hutang dengan beberapa lembaga penjerat utang seperti JBIC, Bank Dunia dan IMF adalah sebagai berikut : JBIC dari tahun 1968 – 1996 US $ 8.4467 million, Bank Dunia dari tahun 1973-1997 US $ 2529 Million dan dengan Asia Development Bank dari tahun 1969 – 1991 sebesar US $ 69.888.000 million. Inilah warisan rezim orde baru yang mengantarkan kita pada kejatuhan krisis multidimensional yang bisa dirasakan sampai sekarang.

Terang saja tahun 1997 terjadi resesi ”kolaps” ekonomi kita di pasar makro. Salah satu sebabnya adalah jatuh temponya pembayaran utang luar negeri yang tidak bisa dibayar oleh Indonesia. Karena sekitar 30% (menurut laporan Bank Dunia)  proyek hutang ini di korup disatu sisi. Maupun bunganya yang kelewat tinggi disisi lain dan devisa tidak mencukupi untuk membayar. Apalagi 1/3 APBN kita habis hanya untuk bayar bunga hutang. Belum pokok hutang.

Seperti halnya Waduk Karangkates Kab. Malang Jatim, juga hasil hutang luar negeri yang belum lunas sampai sekarang.  Tahap pencairan hutang meliputi fase sbb: (1). 17 September 1969, sebesar 821 juta dollar AS ; (2). 22 Desember 1969 sebesar 452 Juta Dollar AS ; (3). 28 Austus 1970 sebesar  1285 juta dollar AS ; (4). 21 Sept 1971 sebesar 515 Juta Dollar AS ; (5). 15 Desember 1973 sebesar 2180 Dollar AS ; (6). 27 Desember 1974 sebesar 743 ; (7). 25 Agustus 1975 sebesar 345 juta dollar AS. Jumlah total 6341 Juta Dollar AS.

 

Dehumanisasi; Rakyat Diusir Dari Tanah Tinggalnya

Proyek waduk/bendungan selalu membuthkan lahan yang besar. Ketika tahap proyek memasuki tahap pengerjaan (pada saat) dampak yang sering terjadi adalah mereka harus pindah. Hal ini ditimbulkan akibat lahan yang dihuni maupun lahan pertanian yang disekitar proyek akan ditenggelamkan.

Pada titik inilah terjadi migrasi masyarakat dari suatu wilayah ke wilayah lain. Dalam sejarah migrasi pada waktu dulu bisa disebabkan oleh kolonialisme (penjajahan secara fisik) oleh bangsa lain dan  fenomena “bencana alam” yang terjadi, seperti gunung meletus misalnya. Tetapi sekarang orang dipaksa migrasi dari tempat asalnya saat masyarakat sekitar tidak kuat menghadapi situasi kekerasan, atau tidak mampu berdaya saing pada perkembangan situasi sosialnya.

Hingga mereka akhirnya memilih urbanisasi, transmigrasi, bedhol deso, atau pun migrasi dari ke negara lain. Sebagaimana data yang terlansir di harian koran nasional (Kompas, 3/10/2006), migrasi pada tahun 2005 saja, di antar negara mencapai 190 juta jiwa dan terus meningkat. Sebanyak 115 juta jiwa migran antarnegara  tinggal di kota-kota maju dan 75 juta jiwa di negara-negara berkembang.

Pada fase post/pasca pengerjaan proyek waduk dan bendungan, dampak serius (cenderung negatif) yang sering terjadi adalah azas pemanfaatan dan kontinuitas fungsi waduk/bendungan yang sering mengalami kegagalan. Seperti musim kemarau saat ini beberapa waduk besar di Jatim mengering. Waduk Dawuhan di Kabupaten Madiun yang menjadi ketergantungan pengairan seluas 1.273 ha sawah di sepuluh desa pada bulan September sudah mengering, waduk Pacal di Temayang Kabupaten Bojonegoro juga sudah kering (Kompas, 17/102006). Pada saat seperti inilah dampak terhadap ecosoc dan fundamental rigth rakyat atas air menjadi tidak terpenuhi.

Selain itu apa yang pernah dialami warga Kedungombo, Nipah, adalah potret nyata dampak negatif. Kejadian serupa diluar negeri pun tidak jauh berbeda. Di India  proyek Waduk Narmada mengusir lima belas ribu orang dari tanah tinggalnya dan  20 tahun terakhir diatas 500ribu orang terusir akibat 3ooo lebih proyek bendungannya.

Jumlah orang yang jadi  pengungsi akibat proyek-proyek waduk, dam/bendungan air diseluruh dunia mencapai lebih dari 2,5 juta orang. Meliputi negara-negara di Afrika seperti Ghana, Nigeria dan negara-negara Asia seperti Thailand, Filiphina, Vietnam, China, India, Indonesia dan Amerika Latin seprti Brazil, serta Eropa di Canada (Sumber: Kertas Posisi WALHI Hak Atas Lingkungan adalah Hak Azasi, 2004).

Akibatnya disaat itulah mereka yang tidak mempunyai akses terhadap sumber-sumber kehidupan, menjadi “kere dan gembel” globalisasi kapitalisme. Kebutuhan kesehatan, hidup layak, pendidikan kalah dengan proyek infrastruktur air yang berorientasi pada bangunan fisik, bukan sektor pemenuhan hak dasar warga negaranya.

            Jika tidak dihentikan, Indonesia sebagai negara kaya SDA akan kembali pada era kolonialisme, dibawah kuasa oligarki ”persekutuan” modal yang menjadikan negara dan kekuasaan sebagai alat saja. Maka rakyat makin menderita dan kehilangan harapan hidup. Sehingga mimpi negeri damai, adil, makmur dan sejahtera yang di cita-citakan, akan digantikan dalam keterjajahan, keterpurukan dan ketidakberdaulatan atas sumber-sumber kehidupannya. Realitas kesenjangan telah sedemikian nyata adanya, proyek hutang sekian banyak dikorup dan belum lunas pembayarannya, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi proyek-proyek padat modal telah menjadikan bencana berkelanjutan.

Sebagai manusia yang mestinya bisa belajar dari kekeliruan-kesalahan yang dibuatnya sendiri, masihkah kita mengikuti jalan sesat ”agama neo liberal-globalisasi kapitalisme?”. Mari menghidupkan kembali syaraf-syaraf  kelembutan empati. Mari menentang segala keserakahan yang berpotensi merugikan dan mengancam keselamatan orang lain. Kita mesti berdaulat atas SDA di negeri sendiri. Ingatlah, bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang memperjuangkannya.

Theme: Pressrow by Chris Pearson.

 

 

~ Potensi PLTA 70.000 MW di Indonesia

Indonesia 70.000 MW

Indonesia mempunya potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 70.000 mega watt (MW). Potensi ini baru dimanfaatkan sekitar 6 persen atau 3.529 MW atau 14,2 persen dari jumlah energi pembangkitan PT PLN.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto dan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar, dalam Seminar Nasional Bandungan Besar Indonesia Tahun 2008 dan Rapat Anggota Tahunan Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar di Hall PT Pembangkit Jawa Bali Kantor Pusat, di Surabaya, Rabu (2/7).

"Betapa banyak potensi sumber daya air yang saat ini masih belum dimanfaatkan dan terbuang sia-sia," kata Joko dihadapan ratusan peserta seminar. Lalu Joko membandingkan dengan negara-negara bekas Uni Sovyet yang disebut Commonwealth of Independen States (CIS). Gabungan potensi hydropower di CIS mencapai 98.000 MW dengan jumlah bendungan sekitar 500 buah dengan keseluruhan daya terpasang PLTA 66.000 MW atau sekitar 67 persen dari potensi yang tersedia.

Peluang pembangunan PLTA di Indonesia katanya masih besar, apalagi Indonesia masih dilanda kesulitan bahan bakar minyak (BBM). Pemanfaatan sumber daya air sebagai salah satu sumber energi primer yang terbarukan bisa disinergikan dengan memanfaatkan air untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Selain itu, PLTA juga menjadi jawaban untuk pembangkit tenaga yang tidak menghasilkan CO2 seperti dihasilkan bahan bakar fossil meski ada yang menuduh peningkatan CO2 diatmosfir terjadi akibat pembangunan bendungan dan beroperasinya waduk. Karena itu pada pencanangan energi 10.000 MW berikutnya diharapkan 7000 diantaranya dari tenaga air. "Indonesia mempunyai jumlah air permukaan terbanyak ke lima di dunia," paparnya.

Joko menjelaskan, belum lama ini ada tiga buah bendungan mulai beroperasi yaitu bendungan Kedung Brubus Jatim, Tibukuning di Lombok dan bendungan Pernek di Sumbawa. Dua bendungan lainnya yang masih dibangun bendungan Nipah dan Bajulmati di Jatim.

Di Jateng bendungan Gonggong dan Panohan. Bendungan Jatigede di Jabar, bendungan Karian di Banten, bendungan Benel di Bali. Selain itu ada pembangunan bendungan Beriwit dan Marangkayu di Kalimatan Timur, bendungan Ponre-Ponre di Sulawesi, di Nusa Tenggara Timur ada bendungan Haekrit dan bendungan Keuliling di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pemerintah juga membangun bendungan Upper Cisokan pumped storage di Jabar yang masih dalam proses persetujuan desain dan pembangunan bendungan PLTA Asahan 3 di Sumatera Utara. Jumlah bendungan di Indonesia masih bisa dihitung dengan jari. Bandingkan dengan Saudi Arabia pada 2006 lalu melelang pembangunan 41 buah bendingkan.

"Peluang yang banyak untuk membangun bendungan di tanah air belum dimanfaatkan secara optimal, padahal krisis energi dan ketahanan pangan bisa diselesaikan dengan ini," paparnya.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi pembangunan bendungan diantaranya masalah sosial, erosi di daerah tangkapan dan sedimentasi pada waduk. Akibatnya umur waduk tak suseai dengan yang direncanakan. "Ini tantangan besar yang harus diselesaikan secara serentak oleh berbagai pihak," tegasnya.

Sementara Dirut PLN Fahmi Mochtar, menambahkan biaya operasi rata-rata per kWh pembangkit hydro adalah paling rendah dibanding pembangkit tipe yang lain hanya Rp 140/kWh. Saat ini PLN mengelolaz dan mengoperasikan pembazngkit hydro dengan skala besar dan kecil yang tersebar di Indonesia.

Unit pembangkit hydro berjumlah 203 unit dengan total kapasitas terpasang sekitar 3.529 MW dan produksi energi sekitar 8.759 GWh. PLN katanya mendorong pengembangan pembangkit hydro cdengan bendungan, diantaranya pembangunan bendungan Serbaguna Jatigede, Jabar (108 MW), PLTA Kusan, Kalimantan (135 MW), bendungan Upper Cisokan Pumped Storage Hydroelectric Plant, Jabar (1000 MW), bendungan Rajamandala Jabar (35 MW), PLTA Genyem, Papua (20 MW), PLTA Poigor 2 Sulawesi Utara (20 MW), dan bendungan PLTA Asahan 3 Sumatera Utara (150 MW). adi mawardi


 
Halaman 569 dari 1047
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook