Alpen Steel | Renewable Energy

~ PT PLN Wilayah Kalimantan Timur

Kasus Lahan Gardu PLN Terus Diproses

Samarinda, Kompas - Kasus dugaan korupsi dalam proyek pembebasan lahan untuk pembangunan gardu induk PLN di Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, diproses lanjut. Rabu (28/4) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda memeriksa Sekretaris Kota Samarinda Fadly Illa dan empat pegawai PT PLN Wilayah Kalimantan Timur. Mereka diperiksa sebagai saksi.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) Baringin Sianturi kepada pers mengatakan, pemeriksaan Fadly dilakukan untuk mengetahui kewenangan Tim Sembilan yang dibentuk Pemerintah Kota Samarinda dalam proyek pembebasan lahan tahun 2007. Lahan yang dibebaskan itu luasnya 3,7 hektar, dengan dana PT PLN sebesar Rp 4,7 miliar.

Kejati Kaltim menduga, terjadi penggelembungan dana pembebasan lahan yang melibatkan anggota Tim Sembilan. Dalam penyidikannya, Kejati Kaltim telah menjebloskan tujuh pejabat Pemerintah Kota Samarinda yang masuk dalam Tim Sembilan ke Rumah Tahanan Negara Samarinda.

Ketujuh pejabat itu adalah Staf Ahli Wali Kota Samarinda Hamka Halek, Kepala Dinas Perhubungan Supriyadi Semta, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Yosef Barus, Kepala Dinas Pertanian Syaifullah, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda I Made Mandiya, Kepala Badan Perizinan Terpadu Abdullah, serta Lurah Sungaikapih (Samarinda Ilir) Awal Ahmadi.

Selain menjebloskan ketujuh tersangka itu, Kejati Kaltim juga menetapkan tiga tersangka lain, yakni Camat Samarinda Ilir Didi Purwito; karyawan PT PLN Cabang Samarinda, Bambang; dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, Edi Wahyudi. ”Mereka belum bisa diperiksa sebagai tersangka karena sakit,” kata Baringin.

Kemarin tim penyidik Kejaksaan Agung yang beranggotakan lima orang juga memproses kasus dugaan korupsi di Kaltim. Tim itu memeriksa tiga pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan seorang unsur pimpinan bagian keuangan PT Kutai Timur Energi (KTE).

Keempatnya diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan dana penjualan saham Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang nilainya Rp 576 miliar. Saham itu dikelola PT KTE yang dibentuk pemerintah setempat.

Ketua Tim Penyidik Uung Abdul Syakur menolak memberikan nama-nama pejabat yang diperiksa. Ia hanya membenarkan bahwa dalam kasus tersebut kejaksaan telah menetapkan Direktur Utama KTE Anung Nugroho dan Direktur KTE Apidian Tri Wahyudi sebagai tersangka. ”Kami berada di Kaltim sejak Senin lalu,” katanya.

Senin lalu tim Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor KTE di Sangatta, ibu kota Kabupaten Kutai Timur, untuk menyita sejumlah dokumen. (BRO)

 

Sumber : Kompas

 

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook