Alpen Steel | Renewable Energy

~ Rencana Bangun PLTN Pertama di Indonesia

Membangun PLTN Pertama Indonesia 

Perjalanan panjang menjadikan nuklir sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat di Tanah Air tampaknya akan menjadi kenyataan. Ini terkait dengan rencana dibangunnya PLTN di Indonesia yang diharapkan dapat mulai beroperasi pertama kali tahun 2016.

Pro dan kontra mengenai pemanfaatan nuklir sebagai alternatif penyediaan tenaga listrik telah berlangsung lama. Gagasan untuk membangun PLTN di Indonesia sudah didiskusikan pertengahan 1950-an di Bandung dan Yogyakarta. Kemudian, Batan (Badan Tenaga Atom Nasional) dibentuk tahun 1964. Pada tahun 1975, Batan dan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik menyimpulkan bahwa PLTN akan dikembangkan di Jawa. Beberapa studi kelayakan pun dilakukan setelah itu dengan bantuan Italia, Perancis, Jepang, dan sebagainya.

Undang-Undang mengenai Tenaga Nuklir diterbitkan tahun 1997 (UU No 10/1997). UU ini pada tahun berikutnya melahirkan pemisahan pekerjaan antara Batan dan Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir). Sementara dukungan bagi pembangunan PLTN diberikan oleh DPR periode lalu.

Studi Comprehensive Assessment of Different Energy Sources for Electricity Generation in Indonesia (CADES) diselesaikan tahun 2002 oleh Batan dan BPPT (Badan Pusat Pengkajian teknologi) dibantu IAEA (International Atomic Energy Agency). CADES menunjukkan bahwa kebutuhan energi di Indonesia akan meningkat, menjadi sekitar dua kali lipat pada 2025 dibandingkan tahun 2000.

Permintaan terhadap tenaga listrik meningkat lebih cepat, menjadi sekitar tiga kali lipat pada tahun 2025 (100 GW) dibandingkan tahun 2000 (29 GW). Permintaan listrik tersebut akan berada di Jawa-Madura-Bali. Sumber energi primer bagi pembangkitan tenaga listrik tersebut diproyeksikan berasal dari gas bumi (40 persen), batubara (30 persen) diikuti tenaga air, panas bumi, energi terbaru lainnya dan tenaga nuklir. Pangsa nuklir dalam sistem pembangkitan listrik tahun 2025 nanti sekitar 5 persen.

Tulisan ini menekankan bahwa walaupun secara politik pembangunan PLTN sudah lebih diterima, banyak persiapan mesti dilakukan agar PLTN pertama di bumi Indonesia dapat diwujudkan. Persiapan tersebut mesti dipertegas sekaligus dijelaskan kepada masyarakat.

Sosialisasi Aktif
Nuklir adalah sumber energi yang aman, bersih, ekonomis, namun membutuhkan teknologi tinggi untuk mengelolanya. Pada tahun 2004 di dunia terdapat 441 unit PLTN dengan kapasitas pembangkitan 363 GW, sementara 30 buah PLTN sedang dibangun dan sejumlah lain direncanakan. PLTN dari generasi 1990-an telah mencapai derajat keamanan (margin of safety) yang sangat tinggi dibandingkan generasi sebelumnya.

PLTN yang dibangun di Indonesia nanti menggunakan teknologi PWR (Presurized Water Reactor) atau teknologi PLTN yang paling banyak digunakan di dunia. Daerah di Semenanjung Muria (Jawa Tengah) telah dipilih untuk menjadi tempat didirikannya PLTN, yang pada tahap pertama (2016-2017) akan memiliki kapasitas 2 x 1 GW (PWR-Twin) dan pada tahap berikutnya (2023-2024) ditambah dengan PWR-Twin berikutnya.

Meskipun perkembangan keamanan PLTN telah sangat membaik (dan bahwa nuklir merupakan industri di dunia yang keamanan atau kegiatannya dikawal sangat ketat, misalnya, oleh Non Proliferation Treaty), hal itu tidaklah membuat PLTN secara otomatis mudah diterima masyarakat umum. Protes terhadap pembangunan PLTN dilakukan bukan saja oleh masyarakat yang negaranya baru pertama kali akan membangun PLTN, tapi juga oleh warga negara asal PLTN telah sering dibangun dan bahkan menjadi sumber utama pembangkitan tenaga listrik mereka (misalnya, Perancis dan Jepang). Oleh sebab itu, menjelaskan manfaat pembangunan PLTN merupakan tugas yang menantang.

Seperti dimaklumi, dalam masyarakat dunia terdapat kubu yang pro nuklir di samping yang anti. Kecemasan masyarakat bumi terhadap perubahan iklim global telah membawa perubahan terhadap cara memandang PLTN oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk environmentalist. Ada kecenderungan bahwa mereka kini menjadi lebih pro PLTN karena sifatnya yang akrab lingkungan. Diterimanya “Protokol Kyoto” untuk berlaku efektif secara hukum internasional (mulai Februari lalu) diperkirakan akan mendorong pembangunan PLTN yang lebih besar.

Di Tanah Air, konsultasi publik atau sosialisasi mengenai berbagai aspek PLTN (teknologi, ekonomi, dampak lingkungan, politik, dan sebagainya) perlu dilakukan lebih luas dan lebih cepat dibandingkan dengan yang dikerjakan sekarang. Apalagi pembangunan PLTN ini baru pertama kalinya akan kita lakukan. Instansi terkait yang bertugas mewujudkan pembangunan PLTN mesti segera bekerja bahu-membahu. Ini dimaksudkan untuk memperbesar tingkat penerimaan masyarakat terhadap PLTN, sekaligus menjadikan hal tersebut media belajar mengenai PLTN dan aspek-aspek yang terkait bagi semua stakeholders di Tanah Air.

Pembangunan PLTN itu sendiri jangan sampai dimaksudkan sekadar meletakkan beberapa unit pabrik listrik di Indonesia, dengan teknologi dan material yang seluruhnya diimpor. Kemampuan untuk menguasai teknologi PLTN secara strategis mesti diupayakan. Teknologi, sistem dan keselamatan PLTN, disain sistem dan komponen PLTN, pengolahan limbah dan bahan bakar bekas PLTN, dan pengembangan uranium sebagai bahan bakar nuklir; merupakan subjek yang mesti dikuasai nantinya. Road map untuk menguasai hal-hal tersebut perlu disusun dan dijalankan secara simultan dengan rencana pembangunan PLTN di Indonesia.

Pembiayan dan Jadwal
Biaya pembangunan PLTN jenis PWR telah menurun dari 2400/KW dolar AS di awal 1990-an menjadi 1600/KW dolar AS sekarang, dan diperkirakan akan menurun hingga 1400/KW dolar AS tahun 2010. Dibandingkan berbagai jenis pembangkit lain, biaya pembangunan PLTN makin kompetitif. Ditambah biaya operasionalnya (dispatching cost) yang murah, PLTN di Indonesia yang direncanakan memiliki umur teknis 40 tahun itu akan ekonomis.

Bagaimana pun, bukan hanya investment cost serta dispatching cost yang perlu dipertimbangkan dalam menghitung kelayakan proyek, namun pertimbangan juga perlu dilakukan untuk menghitung cost of capital-nya. Hal ini terkait dengan bagaimana dana untuk membangun dan mengoperasikan proyek itu diperoleh.

Model konvensional pembiayaan pembangunan pembangkit listrik kita mengandalkan pada penggunaan kredit ekspor atau hutang dari lembaga keuangan multilateral atau bilateral. Mereka mungkin akan merupakan sumber pembiayaan yang tidak murah untuk pembangunan PLTN nantinya. Model pembiayaan lain yang dapat dijajagi adalah BOO (Build, Operate, Own), BLT (Build, Lease, Transfer) maupun modifikasi dari pola-pola tersebut.

Jelas yang mendesak adalah pengembangan bentuk-bentuk partisipasi pemerintah-swasta (public-private participation). Termasuk juga bagaimana menentukan bentuk organisasi bagi pembangunan dan pengoperasian PLTN itu nantinya.

Yang tak kalah penting adalah bagaimana menepati jaduwal kerja pembangunan PLTN. Konstruksi PLTN tipe PWR (kapasitas 1000 MW) membutuhkan waktu 6 tahun. Bila PLTN direncanakan mulai beroperasi 2016, maka konstruksi harus sudah dimulai tahun 2010. Dua tahun sebelumnya (2008), tender internasional harus sudah dilakukan. Persiapan detail yang lain (perizinan, lisensi, berbagai aturan) mesti sudah disiapkan sejak kini.

Rencana Indonesia untuk membangun PLTN pertama yang beroperasi tahun 2016 membutuhkan sejumlah pekerjaan besar. Keberhasilan melakukan pembangunan PLTN itu sangat ditentukan oleh pekerjaan-pekerjaan persiapan yang banyak dan beragam, yang harus dikerjakan sejak hari ini juga. ***

(Penulis, Wakil Ketua Kadin Bidang Energy and Resources, anggota Komisi VII DPR RI).

Dikutip dari : .suarakarya

Oleh Dito Ganinduto.



 

 

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook