Alpen Steel | Renewable Energy

Rubrik ini adalah kumpulan artikel tentang energi yang di-upload oleh para member kami. Semoga bermanfaat bagi pengunjung yang ingin: mencari kumpulan referensi tentang energi, mengetahui seluk beluk tentang energi terbarukan secara khusus, mengaplikasikan energi terbarukan dilingkungannya. 

Teknologi energi adalah teknologi yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi -energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Sektor kebutuhan utama yang paling besar dalam jumlah untuk massa mendatang adalah sektor kelistrikan dan sektor transportasi. Sumber energi dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Dalam pembangkitan energi beberapa sistem pembangkitan yang telah digunakan untk memenuhi kebutuhan energi didunia, seperti: pembangkit listrik tenaga air /PLTA, pembangkit listrik tenaga surya/PLTS, pembangkit listrik tenaga uap dan gas/PLTU,PLTG, pembangkit listrik panas bumi/PLTP, pembangkit listrik tenaga angin/bayu/PLTB, pembangkit listrik tenaga gelombang laut/PLTGL, dan pembangkit listrik tenaga nuklir/PLTN. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.



Pemerintah Keliru jika Pilih Nuklir sebagai Energi

Pemerintah Indonesia keliru jika memilih nuklir sebagai sumber energi, kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Suparlan.

"Berpaling ke nuklir jelas bukan jawaban bagi persoalan energi Indonesia. Sebaliknya, justru merupakan ancaman baru dalam membangun kedaulatan energi," katanya pada seminar pemanfaatan energi nuklir di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Sabtu (20/6).

Ia mengatakan, Indonesia akan semakin mengalami ketergantungan dengan lingkar kapitalisme global di mana teknologi, sumber pembiayaan, dan bahan baku energi sepenuhnya dikendalikan oleh pihak asing.

"Pada saat yang sama, sumber energi Indonesia terus terkuras tanpa bisa memanfaatkan untuk kemakmuran rakyat," katanya.

Menurut dia, penggunaan energi nuklir di Indonesia hanya menggantikan dua persen penggunaan energi lainnya. "Tentu saja hal itu tidak sebanding dengan apa yang telah dikorbankan untuk membangun sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Bahkan, Indonesia akan jatuh ke dalam perangkap nuklir," katanya.

Ia mengatakan, nuklir bukan merupakan energi terbarukan, dan cadangan uranium di alam akan menyusut, sama halnya dengan energi fosil. Dengan kapasitas penggunaan energi nuklir saat ini, diperkirakan uranium akan habis dalam kurun waktu 34 tahun.

"Meskipun memiliki uranium, Indonesia diperkirakan harus mengimpornya dari negara penghasil, seperti Australia, Kanada, Kazakhstan, Namibia, Nigeria, Rusia, Brasil, dan Uzbekistan," katanya.

Menurut dia, nuklir juga bukan sumber daya energi yang murah. Teknologi reaktor dan persediaan uranium yang tidak banyak dan uranium yang dekat dengan permukaan akan cepat menyusut seiring dengan peningkatan jumlah listrik tenaga nuklir sehingga semakin membutuhkan biaya tinggi.

"Belum lagi faktor bahaya radiasi dari reaktor nuklir terhadap masyarakat. Sebuah penelitian resmi dari Pemerintah Jerman menunjukkan dalam keadaan normal, tingkat kanker dan leukemia pada balita meningkat 54 persen dan 74 persen," katanya.

Ia mengatakan, dampak itu belum memperhitungkan jika terjadi kecelakaan nuklir seperti yang pernah dialami Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet.

"Beberapa fakta kasus kecelakaan nuklir akibat kebocoran reaktor antara lain Three Mile Island, AS pada 1979, Chernobyl, Ukraina (1986), Tokai Mura, Jepang (1999), Inggris (2000), dan Swedia (2006)," katanya.

AC

Sumber : Ant

 

Kontroversi Pembangunan PLTN Gunung Muria

Sampai saat ini kontroversi rencana pembangunan PLTN Gunung Muria di semenanjung Muria, Kabupaten Jepara, masih terus berlanjut. Pembangunan PLTN ini diperkirakan memerlukan dana sekitar 67 Trilyun Rupiah yang berasal dari pinjaman negara-negara maju seperti jepang. Dengan digulirkannya rencana pembangunan PLTN tersebut mempunyai dampak sangat besar bagi lingkungan bisnis di "sekitar" PLTN. Pengusaha jenang dan pengusaha rokok yang terkenal sangat banyak di kudus, jelas-jelas menolak rencana pembangunan ini. Dampak nyata juga akan dialami oleh bidang real estate. Salah satu diantaranya adalah: berkurangnya atau habisnya nilai real properti yang berada di ’sekitar’ PLTN. Hal ini dikarenakan rencana pembangunan PLTN dipresepsikan sebagai pembawa pengaruh –adjustmen- negatif bagi nilai properti, dampak lain lebih lanjut adalah tidak ada pajak real properti (PBB) dan PPH yang dapat dipungut dari masyarakat, karena tidak ada lagi kegiatan perekonomian dan bisnis.

Penggunaan lahan yang akan dijadikan PLTN juga cenderung luas. Harian Suara Merdeka pada salah satu edisinya yang berbicara tentang PLTN secara khusus, menyatakan bahwa terdapat beberapa ring / zona keamanan PLTN. Zona pertama adalah sampai dengan sekitar 30 km dari lokasi PLTN, zona kedua adalah mencapai 50 km dari lokasi PLTN –dan ini berarti Kota Semarang termasuk dalam zona 2 ini, dan berikutnya adalah zona 3 –yang  kira-kira mencapai kendal, batang, pekalongan.

Efek dari PLTN yang paling sulit diterka adalah radiasinya. Karena radiasi PLTN tidak perlu langsung membunuh manusia atau makhluk hidup di sekitarnya. Efek radiasi / kontaminasi nuklir bisa terjadi tanpa disadari, bertahun-tahun lamanya dan dapat menimbulkan perubahan sel kromosom (mutasi gen) yang berdampak turun-menurun pada generasi-generasi selanjutnya.

Kiranya sisi keamanan dan keselamatan menjadi fokus utama dalam tarik ulur pembangunan PLTN ini. Beberapa sikap / perilaku yang ditunjukkan oleh banyak pejabat  bangsa ini sangat merisaukan masyarakat jepara, kudus, dan sekitarnya. Perilaku seperti tidak tertib alias tidak disiplin pada prinsip kerja, manipulasi data dan informasi, budaya KKN, kesempatan berkuasa, bisa membuat kebijakan-kebijakan yang irresistable-, dan sebagainya tentu masih menjadi momok bagi alasan keamanan dan keselamatan ini. Bagaimana jika pemerintah dan pelaksana pembangunan dan operasional PLTN nantinya mampu menjamin bahwa kelemahan di bidang mental attitude bisa ditangani, apakah akan melenyapkan kekhawatiran masyarakat ? Sayang sekali jawabannya adalah tidak. Karena masih ada faktor yang lebih dahsyat dari manusia atau SDM ini, yaitu faktor alam.

 

~ Pembangunan PLTN Muria Ditentang Para Kiai Jawa Tengah

Memahami Fatwa Haram PLTN Muria

Sebagian orang mungkin menyikapi dengan penuh keheranan terhadap fatwa haram yang dikeluarkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Jepara, Jawa Tengah, atas rencana pembangunan PLTN Muria. Betapa tidak, kiai-kiai "kampung" yang ada di kota kecil itu berani memberikan hukum terhadap sebuah proyek besar yang selama ini menjadi perdebatan petinggi-petinggi dunia.

Apa pengetahuan mereka tentang nuklir? Kitab kuning apa yang mengupas tentang hukum nuklir dan menjadi rujukan para kiai itu? Mengapa mereka membawa nuklir ke ranah agama?

Kalau dikembangkan, tentu masih banyak pertanyaan yang bisa diajukan. Kesimpulannya bisa diduga, orang yang terheran-heran dan tidak bisa memahami keputusan "radikal" para kiai itu jauh lebih banyak daripada mereka yang tidak terheran-heran sekaligus bisa memahami.

Dalam konteks ini, bisa dimaklumi bila orang sekaliber Menristek Kusmayanto Kadiman memperlihatkan kesan heran dan ragu terhadap keputusan itu. Memang, Pak Menteri tersebut tidak menunjukkan sikapnya secara fulgar. Namun, dari pernyataannya, bisa dibaca bahwa mantan rektor ITB itu heran dan meragukan keabsahan fatwa tersebut.

Seperti yang telah dikutip Jawa Pos (4 September 2007), Pak Menteri itu mengatakan bahwa keputusan-keputusan ilmiah harus selalu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Yaitu, menggunakan rumus dan formula. Lalu, Pak Menteri bertanya, "Kalau di NU, adakah rumus, formula, atau modelnya?" (Jawa Pos, 4 September 2007).

Jadi, apakah itu memang keputusan aneh? Bagaimana semestinya keabsahan fatwa tersebut? Bagaimana seharusnya kita, khususnya pemerintah, menyikapi?

Menangkap Esensi Fatwa

Bila bicara keabsahan, tentu perdebatan panjang akan terjadi dan belum tentu ditemukan kata akhir. Di internal kiai-kiai NU yang memiliki dasar pemikiran sama pun bisa jadi ada perbedaan. Apalagi yang di luar NU dan memang memiliki basic pemikiran berbeda. Tentu tidak akan pernah ketemu. Dan, itu tidak kondusif bagi penciptaan kehidupan bersama yang demokratis dan saling menghormati.

Karena itu, alangkah baiknya bila kita mencari esensi di balik fatwa PC NU Jepara tersebut. Tidak tepat bila fatwa itu dipandang atau dinilai secara sepihak. Dalam arti, hanya menggunakan dasar pemikiran dan pengetahuan yang dimiliki, tanpa mencoba memahami dasar pemikiran yang digunakan para kiai tersebut.

Jika persoalan dikembalikan ke titik nol -terbebas dari kepentingan apa pun- yang dilakukan PC NU Jepara itu bukanlah hal yang aneh atau ganjil. Dalam khazanah keilmuan Islam, khususnya pesantren, memang dikenal dasar-dasar yang bisa dijadikan acuan untuk menghukumi sesuatu, termasuk PLTN. Dasar yang digunakan adalah kemaslahatan umat (maslahah mursalah) atau kesejahteraan umum.

Seperti yang diungkapkan pengurus PC NU Jepara, fatwa haram itu dikeluarkan setelah mereka mempertimbangkan manfaat dan mudarat proyek PTLN Muria. Menurut kajian dan analisis mereka, manfaat yang akan diperoleh proyek itu lebih kecil daripada bahaya atau mudarat yang akan diperoleh.

Memang, kajian tentang manfaat dan mudarat itu bisa diperdebatkan. Misalnya, seberapa jauh para kiai tersebut memahami bahaya (mudarat) yang akan ditimbulkan PLTN? Namun, hal itu bisa dijelaskan dengan menggunakan logika yang dibangun Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi.

Menurut Hasyim, pemahaman akan timbulnya bahaya atau mudarat itu muncul sebagai ekspresi atas lemahnya kepercayaan masyarakat (baca: kiai) kepada pemerintah. Para kiai khawatir pemerintah belum bisa memastikan keselamatan proyek PLTN. "Wong gardu listrik saja njebluk (meledak)," seloroh Hasyim.

Jika dasar pemikirannya itu, tentu banyak orang yang setuju. Wong Jepang yang memiliki kedisiplinan dan teknologi canggih saja bisa kebocoran, bagaimana dengan Indonesia? Tentu sangat beralasan jika hal tersebut diragukan. Bukankah kedisiplinan di sini masih menjadi barang langka?

Karena itu, pendekatan yang digunakan untuk menilai fatwa tersebut tidak boleh hitam-putih. Hanya semata-mata kiai dan agama. Namun, ada aspek-aspek sosial yang bisa dijadikan dasar berpikir untuk memahaminya.

Selain itu, seperti disebutkan di atas, secara keilmuan Islam, hal tersebut juga bisa dibenarkan. Sebab, fatwa atau hukum yang mereka keluarkan itu tidak bertentangan dengan hukum yang sudah ada yang berdasar pada nash (Alquran dan hadis) atau ijma (kesepakatan hukum para ulama yang sudah ada sebelumnya).

Selain itu, persoalan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dan masalahnya tidak berdasar dugaan. Bukankah kemungkinan nuklir bocor dan memakan korban banyak memang sesuatu yang nyata? Bukankah ketidakdisiplinan di negeri ini bukan hal yang baru lagi?

Hal yang perlu dipahami pula, penghukuman haram itu tentu tidak berlaku selamanya dan umum. Artinya, ketika alasan yang dijadikan pijakan sudah tidak ada, dengan sendirinya fatwa itu gugur atau tidak berlaku. Misalnya, kecanggihan teknologi terbukti secara meyakinkan bisa menjamin keamanan secara maksimal. Begitu juga bila proyek itu dilaksanakan di wilayah selain Muria yang memang aman dari penduduk.

Jadi, hukum yang dikeluarkan PC NU Jepara itu sifatnya relatif. PLTN hakikatnya bukanlah sesuatu yang haram. Energi nuklir adalah sesuatu yang netral. Seperti dikatakan Hasyim, PLTN tidak ada hubungannya dengan halal-haram. Namun, proyek PLTN Muria dikenai fatwa haram karena terkait dengan sejumlah alasan seperti yang disebutkan di atas. Yakni, manfaat dan mudarat bagi warga di sana.

Oleh karena itu, tidak perlu lagi fatwa tersebut dikonfrontasikan dengan pengurus NU di atasnya (PW NU dan PB NU) atau kiai lain di luar mereka yang terlibat dalam pembuatan fatwa itu. Atau diperdebatkan dengan pakar-pakar nuklir. Sebab, hakikatnya, hukum itu kaitannya hanya dengan warga sekitar Muria. Mereka merasa khawatir dan cemas karena tidak percaya terhadap keamanan proyek tersebut.
Wassalam!

Oleh Akhmad Zaini

 

 

~ Menurut Batan Teknologi PLTN Aman

225pxmonju                  Batan Menjamin Teknologi PLTN Aman

Segera Tetapkan Pemilik PLTN

Batan Menjamin Teknologi PLTN Aman

Maraknya penolakan masyarakat terhadap rencana
proyek pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Semenanjung Muria,
Jawa Tengah, sejauh ini tidak mengubah konsistensi pemerintah. Namun,
pemerintah didorong supaya secepatnya menetapkan pemilik proyek ini.

“Kalau pemerintah tetap konsisten menargetkan PLTN beroperasi pada
2016, sebaiknya sekarang segera ditetapkan pemiliknya. Keputusan
politik di tangan presiden, dan sekarang dibutuhkan ketegasan,” kata
anggota Komisi Ahli Nuklir Indonesia, yang juga mantan Menteri Negara
Riset dan Teknologi AS Hikam, Selasa (26/6).

Hal itu dikatakannya pada seminar Peran Pengelolaan Limbah
Radioaktif dalam Mendukung Industri dan Pengembangan PLTN Pertama di
Indonesia. Seminar berlangsung di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (Puspiptek) Serpong, Tangerang.

Menurut Hikam, penolakan oleh sekelompok masyarakat dapat dimengerti
sebagai rasa tidak percaya kepada ahli-ahli nuklir di Indonesia.
Penolakan yang terjadi, menggambarkan persepsi masyarakat seolah-olah
proyek PLTN itu sudah final.

Padahal, kepemilikannya pun sampai sekarang belum jelas. Setelah
dinyatakan pemiliknya, berbagai persoalan yang mendasari penolakan
berbagai kelompok masyarakat dapat dicarikan jawabannya.

Maju dan berlapis

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Hudi Hastowo mengatakan,
kepemilikan proyek PLTN Semenanjung Muria nantinya oleh PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero). Saat ini sedang dalam proses penetapan
presiden. “Setelah ada kepemilikan jelas, organisasi dan teknologinya
dapat disampaikan kepada publik,” kata Hudi.

Menurut Hudi, kelompok masyarakat yang saat ini menolak rencana PLTN
karena masih memiliki kerangka berpikir teknologi nuklir untuk
pembangkit energi listrik era 1980-an, yaitu era bahwa kerawanan
penggunaan teknologi masih tinggi.

“Perkembangan teknologi nuklir sekarang makin maju. Untuk melindungi
radiasi radioaktif ditempuh secara berlapis, setidaknya hingga lima
lapis,” kata Hudi Hastowo.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan pada Direktorat
Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral (DESDM) Emy Perdanahari sebagai pembicara kunci dalam
seminar tersebut mengatakan, saat ini konsumsi energi listrik per
kapita masih sangat rendah dan ketergantungan pada minyak bumi tinggi.

PLTN menjadi jawaban, ketika sumber energi terbarukan lainnya sampai
sekarang belum bisa diharapkan. “Dibandingkan negara Jepang dengan
konsumsi energi listrik per kapita mencapai 4,14, Indonesia hanya
0,467, sangat jauh lebih rendah,” kata Emy. (NAW)

Jakarta, Kompas
 

~ Pembangunan PLTN Tak Ditolak Menneg LH

Menneg LH Tak Menolak Pembangunan PLTN

Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar menegaskan, pihaknya tidak menolak kebijakan pemerintah yang akan menggunakan teknologi nuklir sebagai pembangkit listrik. Namun, Menneg LH memberi catatan khusus, yakni perlunya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

"Kami menerima kebijakan itu dan pembangunan PLTN dalam urutan prioritas yang pantas. Kami menyatakan agar persyaratan SDM-nya lebih ketat karena salah sedikit saja tidak boleh. Soal amdal juga kami pantau terus," kata Rachmat di Jakarta, Rabu (11/7).

Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) memperoleh penolakan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat. Mereka berharap pemerintah mengembangkan energi alternatif yang melimpah di Indonesia.

Sehari sebelumnya, Selasa, sejumlah wakil masyarakat dari Kudus, Jawa Tengah, diterima Rachmat selama tiga jam di Jakarta. Di antaranya, Masyarakat Reksa Bumi (Marem), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Kudus, Forum Masyarakat Muria>small 1small 0<, dan LSM Tapak.

Prinsipnya, mereka menolak rencana pembangunan PLTN di Dukuh Lemahabang, Desa Balong, Kecamatan Kembang, Jepara. Penolakan mereka secara intens dimulai awal Juni lalu hingga kini, di antaranya dengan mendirikan tenda "tolak PLTN" di depan gedung DPRD Kudus.

"Saya sampaikan kepada mereka jangan khawatir karena operasionalnya masih lama dan dengan syarat ketat. Setiap instalasi yang terkait lingkungan hidup itu juga kami pantau. Saya juga katakan bahwa energi-energi alternatif terus dikembangkan," katanya.

Beberapa energi alternatif yang saat ini didorong untuk terus dikembangkan di antaranya tenaga surya, panas bumi, angin, dan minyak jarak.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional menetapkan energy (primer) mix tahun 2025 mendatang. Masing-masing minyak bumi kurang dari 20 persen, gas bumi lebih dari 30 persen, batu bara 33 persen, biofuel 5 persen, panas bumi 5 persen, energi baru terbarukan lain, termasuk nuklir, surya, angin, bio massa menjadi 5 persen, dan bahan bakar lain dari pencairan batubara lebih dari 2 persen.

PLTN sendiri menurut rencana masih akan beroperasi pada tahun 2016. (GSA)

Jakarta, Kompas  
 
Halaman 840 dari 994
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook