Alpen Steel | Renewable Energy

Rubrik ini adalah kumpulan artikel tentang energi yang di-upload oleh para member kami. Semoga bermanfaat bagi pengunjung yang ingin: mencari kumpulan referensi tentang energi, mengetahui seluk beluk tentang energi terbarukan secara khusus, mengaplikasikan energi terbarukan dilingkungannya. 

Teknologi energi adalah teknologi yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi -energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Sektor kebutuhan utama yang paling besar dalam jumlah untuk massa mendatang adalah sektor kelistrikan dan sektor transportasi. Sumber energi dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Dalam pembangkitan energi beberapa sistem pembangkitan yang telah digunakan untk memenuhi kebutuhan energi didunia, seperti: pembangkit listrik tenaga air /PLTA, pembangkit listrik tenaga surya/PLTS, pembangkit listrik tenaga uap dan gas/PLTU,PLTG, pembangkit listrik panas bumi/PLTP, pembangkit listrik tenaga angin/bayu/PLTB, pembangkit listrik tenaga gelombang laut/PLTGL, dan pembangkit listrik tenaga nuklir/PLTN. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.



~ PLTN Rencana Diputuskan Akhir Tahun 2007

 PLTN Diputuskan Akhir Tahun 2007

Di tengah penolakan masyarakat, pemerintah tetap optimistis bisa melanjutkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Semenanjung Muria, Jawa Tengah. Kepastian pembangunan PLTN di Indonesia diputuskan maksimal akhir tahun ini.

"Jika PLTN mau kita opera­sikan sesuai rencana pada tahun 2016, keputusan mengenai jadi atau tidaknya pembangunan ha­rus diputuskan maksimal akhir tahun ini. Sejauh ini, saya sudah menangkap sinyal positif dari Presiden," kata Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman, seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ja­karta, Senin (18/6).

"Presiden berencana mengun­jungi Puspitek Serpong untuk melihat pengembangan peneli­tian nuklir. Ini perkembangan lu­ar biasa karena Presiden belum pernah menyinggung masalah PLTN," ujarnya.

PLTN Muria direncanakan menyuplai energi listrik sebanyak 4.000-6.000 megawatt untuk me­masok energi listrik di Jawa-Bali yang diperkirakan akan mencapai 90.000 megawatt tahun 2020.

"Pro ataupun kontra biasa, apalagi proyek ini memang berskala besar. Tetapi, hal ini bisa diatasi dengan sosialisasi yang ba­ik. Ini proyek lama, dan sosi­alisasinya tersendat karena krisis moneter dan penggantian kepe­mimpinan. Tapi, sekarang kita sudah siap;" kata Kusmayanto.

Pada tahun 2007, Kementerian Negara Ristek menyiapkan ang­garan Rp 5 miliar untuk men­sosialisasikan masalah PLTN ke masyarakat. Dalam raker dengan Komisi VII, Kusmayanto juga mengajukan anggaran Rp 5 miliar untuk menyosialisasikan PLTN pada tahun 2008.

Tergantung negara luar

Secara terpisah, praktisi ke­listrikan yang juga Direktur In­stitut Bisnis dan Ekonomi Ke­rakyatan (Ibeka) Tri Mumpuni mengatakan, pemerintah sebaik­nya membatalkan rencana pem­bangunan PLTN di Pulau Jawa.

"Ketergantungan pada negara lain sangat tinggi. Kenapa kita tidak mengembangkan pembang­kit listrik yang bisa dibangun sen­diri, karena masih banyak potensi yang lain seperti panas bumi dan air. Pemerintah hanya menggu­nakan logika proyek, bukan pem­berdayaan masyarakat," tuding Mumpuni, yang sejauh ini telah membangun 60 pembangkit lis­trik tenaga mikro berapa daerah.

Kusmayanto mengakui, ke­tergantungan Indonesia terhadap negara lain dalam pembangunan PLTN sangat tinggi. Indonesia belum mampu mengolah urani­um sebagai bahan baku PLTN dan mengolah limbah nuklir. Ca­dangan uraniumnya juga hanya cukup untuk 11 tahun.

"Jika cadangan uranium habis, kita beli dari negara lain. Potensi energi terbarukan seperti panas bumi memang sangat besar. Ma­salahnya, belum ada investor yang mau mengembangkan. Se­dangkan untuk PLTN banyak ne­gara yang berminat," ujarnya.

Negara yang berminat mem­bangun PLTN di Indonesia di antaranya Rusia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, dan Amerika. "Bahkan, Amerika sudah mena­warkan paket pembangunan PLTN hingga pengolahan lim­bahnya juga mau mereka beli," kata Kusmayanto.

JAKARTA, KOMPAS 

 

~ Kementrian Negara Riset Dukung PLTN

Guru dan Murid "Digiring" Dukung PLTN

Kementerian Negara Riset dan Teknologi secara tidak langsung mulai ”menggiring” para guru beserta
murid tingkat SD, SMP, hingga SMA di Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara, Jawa Tengah, untuk mendukung pembangunan
pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Hal itu ditandai dengan pembagian secara gratis buku suplemen setebal 25
halaman yang berjudul PLTN Manfaat dan Potensi Bahayanya.
Khusus di Jepara, Sabtu dan Minggu (30/3), Kementerian Ristek bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jepara menggelar Sarasehan Pengenalan PLTN.
Menurut guru Matematika SMP Keluarga Kudus, Basuki Sugita, buku yang diterima melalui Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Kudus dari sisi penampilan cukup bagus. Namun, isinya tidak lengkap. Lebih mengedepankan ”cerita sukses”
pembangunan PLTN.
Padahal, menurut dia, jika mau lengkap dan imbang dalam penyampaian informasi, ada banyak cerita dan bukti tentang
berbagai bentuk bencana yang terjadi akibat beroperasinya PLTN, contohnya kasus Chernobyl.
Selain itu, menurut dia, tidak dijelaskan secara mendalam tentang sumber energi alternatif di luar PLTN yang bisa
dimanfaatkan dan potensinya ada di Indonesia, misalnya energi surya dan angin, sehingga guru dan murid memperoleh
gambaran lengkap. ”Tidak melulu menjelaskan soal PLTN,” ujar Basuki.
Hal itu tercermin dalam kata pengantar buku suplemen oleh Deputi Menteri Negara Ristek Bidang Dinamika Masyarakat
Carunia Mulya Firdausy, yang mengatakan, ”Buku suplemen PLTN merupakan upaya awal untuk memberikan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.”
Wawasan ilmu pengetahuan, khususnya yang menyangkut PLTN, menurut dia, antara lain bisa diperoleh dari buku mungil
bertajuk Rencana Pembangunan PLTN Sebuah Perbincangan yang diterbitkan tahun 1995, serta Anotasi Bibliografi Rencana
Pembangunan PLTN di Indonesia yang dicetak Gajah Mada University Press 1993.
Carunia Mulya Firdausy pada Sarasehan Pengenalan PLTN menjelaskan, pembangunan PLTN di Indonesia tidak bisa ditunda
lagi karena persediaan energi fosil semakin menipis. Ia mengakui, sumber energi di Indonesia memang cukup banyak,
tetapi dari hasil penelitian, hanya energi nuklir dan bayu yang tergolong paling bersih dan ramah lingkungan. (SUP)

 

KUDUS, KOMPAS

 

 

 

~ PLTN Muria Ditolak Ribuan Buruh di Kudus

Ribuan Buruh di Kudus Siapkan Diri Menolak PLTN

Sikap pemerintah yang bersikukuh untuk melanjutkan rencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, di Semenanjung Muria, menjadikan Dewan Pengurus Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Kudus semakin memantapkan rencana aksi akbar ribuan buruh turun ke jalan menolak rencana tersebut.

Ketua DPC Dewan Pengurus Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kudus Moch As’ad yang ditemui Kompas, Kamis (7/6) petang, menjelaskan, ribuan buruh akan dikerahkan untuk menggelar aksi penolakan pembangunan PLTN yang akan dipusatkan di Alun- alun Simpang Tujuh (Kudus), Selasa (12/6).

"Ini merupakan aksi awal. Jika Presiden tidak membatalkan rencana pembangunan PLTN di Ujung Lemahabang, Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, kami akan mengerahkan massa yang lebih besar lagi," katanya.

Menurut As’ad, rencana untuk aksi akbar tersebut telah dikoordinasikan dan disetujui pemimpin berbagai perusahaan-industri di Kudus.

"Kaum buruh menjadi ’korban’ pertama jika pemerintah tetap bersikukuh untuk membangun PLTN sebab sejumlah perusahaan industri di Kudus sudah merencanakan merelokasi usahanya ke tempat yang aman. Jika itu benar terjadi, ratusan ribu buruh di Kudus, Jepara, Pati, dan sekitarnya terancam kehilangan sumber penghasilan," katanya.

Di Kudus terdapat ribuan aneka jenis industri kecil, menengah dan besar, serta menyerap lebih dari 100.000 pekerja. Sebagian besar terserap di industri rokok, percetakan, dan elektronik. Begitu pula di Jepara yang dikenal sebagai sentra industri mebel terbesar nasional. Demikian pula Kabupaten Pati yang memiliki dua perusahaan besar yang bergerak di bidang perkacangan.

Rute ke Jakarta

Pemimpin Orkes Puisi Sampak GusuRan, Anis Sholeh Bas’asyin, yang ditemui terpisah menyatakan sudah mulai membuat rute perjalanan komunitasnya yang akan jalan kaki dari Kudus menuju Istana Presiden di Jakarta.

"Data sementara ini ada 15 kabupaten/kota yang akan kami lalui pada perjalanan Kudus-Jakarta yang membutuhkan waktu sekitar dua pekan. Puncak pengerahan massa di Jakarta. Sudah banyak yang mendaftarkan diri," tuturnya.

Ia menambahkan, mengingat perjalanan cukup jauh dan harus berhenti di kota/kabupaten tertentu, serta membutuhkan berbagai sarana-prasarana, mulai sekarang aktif melakukan berbagai kegiatan menjalin kerja sama di antara berbagai komunitas.

"Kami akan memberikan informasi tentang PLTN kepada masyarakat yang dikemas dalam orkes puisi agar bisa dengan mudah dicerna masyarakat umum," ujar Anis.

Sementara itu, tenda yang didirikan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Masyarakat Reksa Bumi (Marem) di halaman depan Kompleks DPRD Kudus untuk menjaring aspirasi masyarakat tentang PLTN masih tetap diminati pengunjung.

Salah satu sarana penyampaian aspirasi, yang berupa kain putih sepanjang lebih dari 100 meter, terus dipenuhi aneka bentuk pendapat anggota masyarakat. Umumnya mereka menolak pemerintah membangun PLTN di Jepara.

(SUP) Kudus, Kompas

 

~ Rencana Pemerintah Membangun PLTN Ditolak Warga

Warga Tolak PLTN

Penggunaan Rp 5 Miliar untuk Sosialisasi PLTN Akan Ditilik

Lebih dari 1.000 warga Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berunjuk rasa di desa mereka, Senin (23/7). Mereka menolak rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Ujung Lemahabang yang masuk wilayah Balong.

Aksi penolakan terhadap PLTN itu merupakan yang keempat kalinya dalam dua bulan terakhir. Sebelumnya, unjuk rasa berlangsung di Lapangan Ngabul Tahunan Jepara, Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, dan seputar Alun-alun Simpang Lima Pati.

Kemarin aksi terpusat di perempatan jalan utama Desa Balong yang terletak di tepi perkebunan karet. Pengunjuk rasa yang terdiri atas anak-anak, orang dewasa, laki-laki, dan perempuan membawa puluhan spanduk yang beberapa di antaranya dipampang di gerbang desa, tepi jalan, dan mulut-mulut gang desa.

Mereka juga berorasi dan meneriakkan yel anti-PLTN dengan dikoordinasi oleh aktivis mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Menjelang tengah hari, dua anggota DPR, Sonny Keraf dan Alvin Lee, tiba di lokasi aksi unjuk rasa. Pertemuan pun digelar di Balai Desa Balong.

Kepada anggota DPR, Ketua Persatuan Masyarakat Balong Setyawan Sumedi menegaskan, massa yang hadir untuk menolak PLTN adalah penduduk Balong.

Adapun Sony dan Alvin menyatakan ikut menolak rencana pembangunan PLTN itu. Alasan mereka antara lain didasarkan pada risiko keselamatan manusia, lingkungan, dan masih terbukanya sumber energi yang lain.

Sosialisasi

Menjawab pertanyaan Alvin, massa mengaku belum pernah didatangi oleh petugas Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) berkaitan dengan sosialisasi tentang pembangunan PLTN.

"Padahal, dalam APBN 2007 telah dianggarkan Rp 5 miliar untuk sosialisasi tentang PLTN. Ke mana uang rakyat ini? Kami akan cek ke Batan," tutur Alvin.

Anis Sholeh Ba’asyin, salah seorang pengunjuk rasa yang juga Ketua Orkes Puisi Sampak GusUran, dalam kesempatan itu juga berjanji kelompoknya bakal kembali beraksi lewat long march Pati-Jakarta pada 17 Agustus.

Di sepuluh kota dan kabupaten yang akan dilewati, komunitas Sampak GusUran akan menggelar aksi mengaji bersama dan orasi. "Kami jadwalkan tiba di Jakarta Senin 27 Agustus, lalu menemui Presiden, Wakil Presiden, dan ke Gedung DPR di Senayan," tutur Anis yang mengaku sudah menyiapkan aksinya itu. (SUP)


JEPARA, KOMPAS
Posted by : Tahmid Harnadi
 
 
 

~ PLTN Menjadi Kekhawatiran Masyarakat

PLTN, Mengapa Dikhawatirkan?

Deputi Menteri Negara Ristek Bidang Dinamika Masyarakat 
Rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah, tahun 2016 mendapat penolakan besar dari masyarakat belakangan ini. Ada dua argumentasi yang menjadi dasar penolakan masyarakat terhadap PLTN. Pertama, menyangkut kekhawatiran terhadap keandalan dan keamanan teknologi PLTN bagi keselamatan masyarakat. Kedua, berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap terjadinya praktik korupsi dalam pembangunan PLTN.

Untuk menepis kekhawatiran terhadap masalah pertama, tentu lebih mudah. Hal itu karena lebih dari 22 negara di dunia telah relatif aman dalam menggunakan teknologi PLTN sebagai alternatif dalam memasok listrik bagi penduduknya selama puluhan tahun tanpa masalah.

Dengan kata lain, jika kita ingin "aman dan selamat" dalam membangun PLTN, pada tahap awal kita dapat membeli teknologi PLTN milik asing (seperti Korea Selatan, Jepang, atau Perancis) yang telah terbukti keandalannya. Adapun untuk mengatasi kekhawatiran akan timbulnya praktik korupsi, hal itu pasti bukan pekerjaan sederhana. Apalagi penyakit korupsi sudah disebut-sebut sebagai bagian nilai hidup manusia Indonesia. Belum lagi masalah kedisiplinan, kualitas SDM, dan lain-lain.

Jika demikian, lantas apakah pembangunan PLTN harus ditolak? Jika tidak ditolak, bagaimana harus mengatasi penyakit sosial seperti korupsi ini?

Belajar dari Korsel dan Jepang

Belajar dari pengalaman negara-negara yang telah membangun PLTN di luar negeri, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang mengkhawatirkan masalah korupsi sebagai pertimbangan dalam memutuskan pembangunan PLTN di negara masing-masing. Ini tentu bukan karena negara-negara luar itu bebas dari penyakit korupsi, tetapi karena mereka yakin bahwa penyakit sosial tersebut bukan merupakan penyakit yang tidak dapat dikurangi.

Ambil saja contoh dua negara di Asia, khususnya Korea Selatan dan Jepang yang baru-baru ini dijadikan obyek kajian bersama antara Kementerian Negara Riset dan Teknologi dengan anggota DPR Komisi VII, LSM, KNPI, pemuka agama, dan media. Hasil kajian tim tersebut menemukan bahwa pembangunan PLTN tidak memiliki hubungan dengan besar kecilnya penyakit korupsi di kedua negara dimaksud.

Menurut Kim Jong-shin, Presiden dan CEO Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP), keberhasilan pembangunan PLTN di Korea Selatan adalah karena komitmen dan kepemimpinan yang tinggi pemerintah untuk membangun PLTN dan upaya keras pemerintah dalam menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya PLTN sebagai solusi kelistrikan negara tersebut.

Hal yang sama dikatakan secara tegas oleh tiga deputi direktur dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang yang memberikan penjelasan dalam diskusi dengan 11 delegasi Indonesia baru-baru ini.

Menurut mereka, pembangunan PLTN dapat berhasil jika dan hanya jika pemerintah memiliki konsensus yang besar dan mau bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Kekhawatiran terhadap korupsi tidak akan memberikan solusi terhadap upaya suatu negara dalam mengatasi krisis energi yang dihadapinya.

Dengan berpegang pada prinsip itu, kedua negara ini telah melangkah pesat dalam membangun PLTN dalam 30 tahun belakangan ini. Di Korea Selatan, misalnya, jumlah PLTN sejak tahun 1978 sampai tahun 2005 telah mencapai 20 unit. Angka ini bertambah menjadi 22 unit pada saat ini dan akan terus ditambah lagi menjadi 28 unit pada tahun-tahun mendatang. Saat ini sekitar 40 persen dari kebutuhan listrik masyarakat di Korea Selatan dipasok oleh PLTN.

Potret penggunaan PLTN yang semakin bertambah juga terjadi di Jepang, padahal negara ini pernah mengalami kejamnya gempuran bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II lalu. Namun, negeri matahari itu kini justru memiliki jumlah unit PLTN lebih besar dibandingkan dengan Korea Selatan. Jumlah unit PLTN di Jepang kini mencapai 55 unit dan dalam waktu dekat akan bertambah 2 unit serta 11 unit dijadwalkan akan dibangun pada masa mendatang. Saat ini pasokan listrik dari unit PLTN telah mendominasi energi alternatif lainnya (LNG, minyak bumi, dan batu bara) dengan kontribusi di atas 30 persen.

Oleh karena itu, belajar dari pengalaman Korea Selatan dan Jepang, rasanya tidak ada alasan bagi kita untuk mengkhawatirkan penyakit korupsi dan kelemahan sumber daya manusia yang kita miliki secara berlebihan seperti yang selalu didengung-dengungkan nyaring oleh sebagian masyarakat kita.

Kelambatan kita untuk bertindak dan kekhawatiran berlebihan untuk membangun PLTN di negeri ini justru akan memberikan dampak buruk bagi upaya kita untuk menyejahterakan rakyat. Dampak buruk dimaksud tidak saja akan berakibat semakin mahalnya teknologi PLTN di satu pihak dan ketidakpastian kita dalam mengatasi krisis energi minyak bumi di Indonesia.

Lantas, apa yang harus dilakukan dalam membangun PLTN, khususnya di Semenanjung Muria?

Membangun PLTN

Untuk membangun PLTN, langkah sistematis tentu harus dilakukan. Langkah dimaksud antara lain sebagai berikut.

Pertama, pemilihan lokasi PLTN. Saat ini telah dikaji 14 lokasi yang dapat dibangun lokasi PLTN. Dari 14 lokasi yang dikaji ini, ternyata ada lima lokasi yang laik untuk lokasi PLTN. Khusus di Jawa, lokasi yang cocok adalah di Semenanjung Muria.

Dengan selesainya langkah ini, langkah kedua adalah melakukan assessment terhadap lingkungan. Penilaian di sini tidak hanya berkaitan dengan aspek geologi, vulkanologi, seismologi, hidrologi, dan oseanologi, tetapi juga berkaitan dengan aspek lingkungan sosial-ekonomi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat di lokasi PLTN.

Kemudian diikuti dengan public hearing atau sosialisasi kepada masyarakat sebagai langkah ketiga dengan menjelaskan dan mengikutsertakan masyarakat untuk memahami tentang pentingnya pembangunan PLTN di lokasi dimaksud. Dalam langkah ini keterlibatan pemerintah daerah sangat signifikan, terutama untuk meyakinkan masyarakat tentang manfaat PLTN.

Akhirnya, upaya pembangunan daerah lokasi PLTN juga tidak boleh diabaikan. Dalam hal ini pemerintah harus dapat menyediakan infrastruktur publik yang memadai, seperti jalan, puskesmas, dan sekolah. Hal ini tidak saja untuk membuat lokasi PLTN menjadi lebih sejuk dan nyaman, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi PLTN. Singkatnya, keberhasilan pembangunan PLTN di Semenanjung Muria bergantung pada upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi tersebut. (KOMPAS.humasristek)

 
Halaman 840 dari 990
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook