Alpen Steel | Renewable Energy

Rubrik ini adalah kumpulan artikel tentang energi yang di-upload oleh para member kami. Semoga bermanfaat bagi pengunjung yang ingin: mencari kumpulan referensi tentang energi, mengetahui seluk beluk tentang energi terbarukan secara khusus, mengaplikasikan energi terbarukan dilingkungannya. 

Teknologi energi adalah teknologi yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi -energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Sektor kebutuhan utama yang paling besar dalam jumlah untuk massa mendatang adalah sektor kelistrikan dan sektor transportasi. Sumber energi dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Dalam pembangkitan energi beberapa sistem pembangkitan yang telah digunakan untk memenuhi kebutuhan energi didunia, seperti: pembangkit listrik tenaga air /PLTA, pembangkit listrik tenaga surya/PLTS, pembangkit listrik tenaga uap dan gas/PLTU,PLTG, pembangkit listrik panas bumi/PLTP, pembangkit listrik tenaga angin/bayu/PLTB, pembangkit listrik tenaga gelombang laut/PLTGL, dan pembangkit listrik tenaga nuklir/PLTN. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.



~ Tanggapan "Operasi PLTN Harus Ditolak"


''Operasi PLTN Harus Ditolak''

Kami ingin menanggapi pemberitaan "Operasi PLTN Harus Ditolak",
Kebijakan untuk menggunakan bauran energi (/energy mix/) diambil dengan hati-hati dan studi yang mendalam. Juga jadi pertimbangan adalah bahwa akan sangat berbahaya jika kita hanya menyandarkan diri kepada satu atau dua sumber energi saja. Hal ini telah pula diterapkan oleh banyak negara lain, yang bahkan memiliki cadangan migas dan batubara lebih banyak dari Indonesia, seperti Rusia, Amerika Serikat, dan segera menyusul, Australia. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional memuat bauran energi yang diharapkan akan tercapai di Indonesia pada tahun 2025. Perpres ini menyebutkan bahwa pada tahun 2025 pangsa energi nuklir adalah sekitar 2% dari keseluruhan penyediaan energi primer, atau 4% dari keseluruhan penyediaan energi listrik dan ini setara dengan 4.000 MWe.



Rencana introduksi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) itu sesuai dengan hasil studi perencanaan energi yang komprehensif dengan bantuan teknis IAEA. Semuanya telah diperhitungkan dengan cermat dan masuknya PLTN tersebut telah mempertimbangkan semua sumber energi alternatif yang ada, termasuk biofuel, tenaga air, panas bumi, surya, dan angin. Perlu diingat bahwa tanpa memasukkan opsi nuklir, sumber energi alternatif yang ada tidak akan mampu dengan bauran energi yang optimal mencukupi
kebutuhan energi listrik Indonesia di tahun 2025 yang besarnya sekitar 100.000 Megawatt.

Pemanfaatan energi nuklir bertumpu pada perkembangan teknologinya yang sudah tumbuh matang, dengan semangat berinovasi yang terus dekembangkan agar menjadi lebih aman dan selamat, lebih ekonomis, tahan terhadap proliferasi serta meminimalkan limbahnya. Karena nuklir memiliki intensitas energi yang tinggi, energi nuklir dapat diandalkan untuk mampu memenuhi kebutuhan energi saat ini maupun mendatang dengan skala daya yang besar tanpa mencemari lingkungan atau menyebakan pemanasan global. Seperti diketahui bahwa semua jenis teknologi akan mengandung risiko. Langkah yang lebih utama adalah bagaimana kita dapat
memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan menekan risiko serendah mungkin sehingga tidak membahayakan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan prinsip yang kita pegang teguh, yang telah ditetapkan dalam kesepakatan internasional pemanfaatan energi nuklir dan dijadikan pedoman pemanfataan energi nuklir di Indonesia, sebagai berikut: "Risiko terhadap keselamatan dan kehidupan sosial sebagai akibat pengoperasian PLTN, paling tidak harus sebanding atau lebih rendah dari pada risiko yang diakibatkan oleh teknologi lainnya yang bersaing dalam menghasilkan listrik serta tidak memberikan tambahan risiko lainnya yang cukup berarti terhadap kehidupan sosial".

Pemanfaatan energi nuklir selalu mengutamakan keselamatan dengan menerapkan prinsip pertahanan mendalam (/defence in depth/) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Mampu mencegah insiden yang mungkin dapat menjalar menjadi kecelakaan, (2) Mampu mendeteksi dini adanya insiden dan mematikan reaktor secara otomatis, (3) Memiliki sistem keselamatan terpasang yang mencukupi untuk mencegah terjadinya insiden dan untuk menanggulangi konsekuensinya.

Bantuan dana yang diberikan oleh IAEA dalam pengembangan pemanfaatan nuklir di Indonesia tidak ada kepentingan bisnis apapun dan BUKAN hutang yang harus dibayarkan kembali. Indonesia adalah salah satu anggota yang telah meratifikasi Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT). Traktat ini berdasarkan pada dua pilar: nonproliferasi dan pelucutan senjata. Berdasarkan kesepatan NPT dan kesepakatan turunannya, IAEA berhak memeriksa untuk membuktikan bahwa suatu negara hanya akan mengembangkan nuklir untuk kepentingan damai.

Kerja sama teknis dalam persiapan pembangunan PLTN dengan IAEA dilakukan atas permintaan kita (Presiden), dan IAEA hanya memberi bantuan expert serta software yang tervalidasi. Sehingga kita tidak mempunyai hutang apa-apa kepada IAEA. Sesuai dengan statutanya, IAEA tidak memiliki kepentingan bisnis apapun serta bantuannya
tidak mengikat.

Humas-BATAN

 

~ Kawasan PLTN Muria Diperkirakan Rawan Gempa

Kawasan PLTN Muria Dikhawatirkan Rawan Gempa

Keamanan kawasan Pegunungan Muria, Jawa Tengah, yang akan dijadikan area pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN masih perlu dipertanyakan. Potensi kerawanan gempa di daerah itu, yang ditandai oleh gempa berkekuatan 5,9 skala Richter yang mengguncang Pulau Jawa bagian tengah-selatan baru-baru ini, tetap harus dipertimbangkan

"Pemerintah tidak dapat mengabaikan potensi gempa dan menggunakan asumsi ketiadaan gempa yang ditetapkan sebelum gempa 27 Mei 2006," kata Widjanarko, peneliti pada Pusat Kajian Lingkungan Hidup Muria Research Center, Universitas Muria Kudus, kepada Kompas, Jumat (12/1) di Jepara.

Gempa yang berpusat di koordinat 8,26 Lintang Selatan dan 110,33 Bujur Timur, atau pada jarak 38 kilometer selatan Yogyakarta dengan kedalaman 33 kilometer tahun lalu, mengguncang Pulau Jawa bagian tengah. Pergeseran lempengan tanah pada Patahan Opak jika terus menjalar, dapat sampai ke kawasan Muria.

Menurut Widjanarko, saat ini tengah ditempuh kerja sama dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta untuk pengkajian masalah geologis kerawanan gempa.

"Kalau PLTN itu sebagai jawaban atas krisis listrik yang dikhawatirkan terjadi pada masa mendatang, potensi kerawanan gempa harus dipertimbangkan. Kalimantan yang lebih kecil kerawanan gempanya, mungkin bisa mencukupi kebutuhan listrik nasional dengan PLTN," katanya.

Kepala Unit Pemantauan Tapak Data Lingkungan (UPTDL) Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Suprapto di Jepara mengatakan, semua hal teknis mengenai tapak atau lokasi rencana PLTN di Muria sudah dipertimbangkan, termasuk risiko kerawanan gempa.

Kawasan Ujung Lemahabang, Desa Balong, Kecamatan Kembang, Jepara, yang berada di pantai Laut Jawa, menurut Suprapto, memang paling dipertimbangkan untuk lokasi PLTN.

"Setiap reaktor membutuhkan lokasi 1 hektar dan rencananya ada empat reaktor. Untuk keamanan lingkungan dibebaskan lahan beradius 1 kilometer per reaktor. Empat reaktor itu akan dibangun bertahap hingga 2024 dengan total daya listrik 6.000 megawatt.

Beberapa warga Ujung Lemahabang yang ditemui Kompas mengatakan, belum memahami perencanaan PLTN dan dampaknya. Namun, untuk sosialisasi rencana itu, Batan membuat pendekatan kepada warga dengan membagikan bantuan berupa sapi dan bibit tanaman. (NAW)

Sumber : Jepara, Kompas

 

 

~ Keamanan PLTN Masih Diragukan

PLTN Seberapa Aman?

Terbetiklah berita dengan judul besar: Keamanan PLTN masih diragukan (Kompas, 21 Juni 2007). Dalam diskusi "Pembangunan PLTN Muria: Memberikan Manfaat atau Mudarat?" yang diprakarsai Fraksi PPP di DPR, mengemuka lagi kontroversi tentang PLTN. Pihak pendukung dari Batan mengatakan aman.

Pak Lilo Sunaryo, warga Muria, meragukan itu. Alasan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), jumlah PLTN di Asia, Amerika, dan Eropa Timur terus bertambah dengan pesat. Di Eropa Barat jumlahnya turun, karena PLTN tua dan kecil diganti dengan yang baru dengan kapasitas besar. Tapak PLTN di Gunung Muria juga aman.

Alasan pihak penentangnya sederhana: mengelola kereta api, bus, kapal, dan pesawat terbang saja kita belum mampu. Kecelakaan beruntun terus terjadi. Memang itu kelemahan kita: ceroboh! Tidak disiplin. Adakah jaminan para pengelola PLTN akan disiplin? Ataukah akan terjadi seperti pesawat Adam Air yang terbang dengan tujuan Makassar tersesat ke NTT, dan pesawat lain terjun ke laut di Selat Sulawesi dengan membawa korban lebih dari 100 orang?

Dalam pengelolaan risiko pertanyaan, "Berapa Amankah, Cukup Aman?" (How Safe is Safe Enough?) merupakan pertanyaan sentral. Namun, tidak ada jawaban mutlak sudah cukup aman atau belum cukup aman. Jawaban itu relatif, yaitu merupakan jawaban perbandingan antara pilihan yang satu dengan pilihan yang lain.

Contoh yang terkenal—bukan dalam nuklir—ialah pengembangan obat anti-AIDS. Pada waktu epidemi AIDS memuncak di Amerika Serikat (AS), belum ada obat untuk menanggulanginya. Para penderita AIDS hanya ada satu pilihan: meninggal. Pengembangan sebuah obat di Amerika Serikat diawasi dengan sangat ketat. Sebelum diizinkan untuk digunakan pada manusia, harus melalui pengujian kimiawi, biologi dengan sel/jasad renik dan hewan yang amat ketat dalam laboratorium.

Pengujian ini memakan waktu yang lama. Dapat sampai 10 tahun atau lebih. Para penderita tidak dapat menunggu selama itu. Mereka mendesak agar obat yang mempunyai potensi baik dan efek sampingnya tampak rendah, diizinkan untuk dicobakan pada mereka. Bagi mereka, pengujian yang belum sempurna itu sudah cukup aman dibandingkan dengan alternatif meninggal, jika tidak diobati.

Bagi Badan Makanan dan Obat-obatan AS, obat itu dianggap belum cukup aman untuk dicoba pada manusia. Akan tetapi, atas desakan para pasien dan publik, akhirnya pemerintah mengizinkan untuk mencoba obat itu. Tampaklah peliknya pertanyaan "Berapa amankah, cukup aman?" Para pasien menganggap manfaatnya lebih besar untuk mencoba obat itu daripada menunggu ajal, jika tidak diobati. Sebaliknya, menurut prosedur pengembangan obat-obatan, obat itu belum cukup aman untuk dicoba pada manusia.

Pertanyaan "Berapa amankah, cukup aman?" mempunyai komplikasi oleh adanya sindrom NIMBY. NIMBY adalah akronim untuk not in my backyard (tidak di pekarangan saya). Ungkapan ini timbul dalam kaitannya dengan usaha Pemerintah AS untuk mencari tempat pembuangan limbah nuklir.

Semua negara bagian menolak untuk digunakan sebagai tempat pembuangan limbah itu dan menyarankan untuk dibuang di tempat lain. Penduduk di negara bagian itu menganggap teknologi pembuangan yang digunakan tidak cukup aman. Sindrom NIMBY kita lihat dengan jelas pada ungkapan Pak Lilo Sunaryo, warga Muria di atas. Juga pada demonstrasi warga Kudus yang menolak PLTN. Demonstrasi ini didukung oleh Bupati dan DPRD.

Karena warga Muria tidak menghadapi risiko pemadaman listrik secara berkala, manfaat tambahan listrik dari PLTN tidaklah besar. Sebaliknya, pembangunan PLTN membawa risiko baru yang tidak dapat dikesampingkan.

Bagi mereka—dan juga penduduk Jawa-Bali pada umumnya—nisbah manfaat/risiko adalah kecil. Berbeda seandainya, misalnya, pembangunan PLTN direncanakan di Papua yang sering mengalami gangguan pemadaman listrik yang tidak saja mengganggu kenyamanan, melainkan juga pekerjaan rutin penduduk.

Mungkin penduduk merasa, pembangunan itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. PLTN itu cukup aman. Nisbah manfaat/risiko adalah besar. Sindrom NIMBY mungkin mereka kesampingkan dan mereka akan menerima pembangunan PLTN itu. Risiko PLTN mereka terima.

Bagi para penentang PLTN, strategi yang jitu bukanlah demonstrasi, melainkan menggerakkan rakyat untuk secara massal melakukan penghematan listrik. Semua industri didorong untuk melakukan audit listrik guna meningkatkan efisiensi listrik.

Industri perhotelan menggunakan kunci kamar yang berfungsi sebagai master switch listrik kamar, sehingga listrik mati pada waktu tamu meninggalkan kamar. Tamu diimbau untuk tidak mengganti handuk dan seprai setiap hari, melainkan katakanlah dua hari sekali. AC hotel dan perkantoran diatur pada suhu 25 derajat Celsius dan bukannya pada 22 derajat Celsius.

Menanam tanaman dalam pot dan di halaman untuk mengurangi kebutuhan AC. Mengganti lampu biasa dengan lampu hemat energi. Penduduk tidur malam dengan mematikan lampu biasa dan hanya menggunakan lampu kecil (night lamp). TV dimatikan dengan menekan tombol on-off dan bukannya menyetelnya pada standby yang menggunakan paling sedikit 5 watt.

Kembangkan energi terperbarukan, yaitu listrik dengan angin, mikrohidro, dan surya. Banyak hal lain lagi yang mudah yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik, yang jika dilakukan secara massal mempunyai efek kumulatif yang besar.

Sebuah laporan International Energy Agency (IEA) menyatakan, dengan meningkatkan efisiensi energi kebutuhan tambahan listrik di negara-negara IEA dalam tahun 2015 dapat ditekan dari 466 gigawatt (GW) menjadi 350 GW, sebuah pengurangan yang sangat signifikan. Penghematan itu jelas membawa pula keuntungan ekonomi.

Lingkungan hidup pun untung, karena emisi zat pencemar dari pembangkit listrik berkurang. Rakyat menjadi lebih sehat serta bahaya pemanasan global dan kenaikan permukaan laut menurun.

Keuntungan ekonomi dapat diperbesar dengan menjual penurunan emisi CO2, karena penghematan listrik dalam pasar dunia berdasarkan Protokol Kyoto.

 

Otto Soemarwoto Pakar Ekologi

 

~ Keamanan Dan Risiko Dari PLTN

Asuransi dan Risiko PLTN

Meski teknologi PLTN dikembangkan sejak 1950-an, tantangan yang dihadapi terkait dengan masalah keekonomian (biaya pembangkitan listrik mahal), keamanan, sampah (waste) nuklir, dan proliferasi (penyebaran senjata nuklir).

Masalah keekonomian dan keamanan saling terkait. Terhadap bahaya radiasi radioaktif perlu pengamanan dan pengawasan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) perlu persiapan matang, perencanaan, pelaksanaan yang baik, perizinan, pengawasan ketat, dan payung asuransi perlindungan terhadap korban kecelakaan nuklir.

Persiapan dimulai dari tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, sampai pembongkaran (decommissioning)-nya. Untuk itu, perlu izin tapak (izin lokasi), izin pembangunan, operasi, dan pembongkaran serta pengawasan.

Izin lokasi diberikan berdasarkan studi kelayakan (berbagai calon lokasi) ditinjau dari segi ekonomi, teknik (terkait dengan aspek kependudukan, tata ruang, geologi, struktur tanah/air, gempa, vulkanologi, meteorologi, arus/gelombang laut), dan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan).

Berdasarkan perolehan izin lokasi boleh disusun rancang bangun berdasarkan rincian data lokasi guna menjamin kepastian keamanan proyek PLTN dengan mengacu pada standar pembangunan yang ditetapkan. Berdasarkan rancang bangun disusun pembuatan spesifikasi pelelangan, jadwal lelang dan penyelesaian proyek, serta perkiraan besar dan sumber pembiayaan proyek.

Berdasarkan atas laporan rancang bangun, jadwal pembangunan, dan kepastian pendanaan, izin pembangunan diberikan dengan rencana pengawasannya. Izin operasi dapat diberikan setelah proyek selesai dibangun dan terbukti memenuhi persyaratan kesiapan operasi secara aman. Selama pengoperasian perlu terus pengawasan. Setelah berakhir masa operasinya (bisa 30-40 tahun), demi keamanan, pembongkaran pun perlu izin dan pengawasan berdasarkan peraturan yang diberlakukan.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai lembaga, pemilik proyek, konsultan, kontraktor, pemasok peralatan, lembaga keuangan, badan pengawas, tenaga ahli, dan pemerintah. Keterlibatan banyak pihak serta tuntutan persyaratan keamanan dan pengawasan yang ketat meningkatkan biaya pembangunan, menambahkan biaya pembangkitan tenaga listrik PLTN. Sementara persyaratan dan pengawasan pembangkit jenis lain (pembangkit fosil) tidak seketat pembangunan PLTN.

Rancang bangun terhadap gempa, misalnya, didasarkan pada kekuatan percepatan horizontal, dinyatakan dengan porsi terhadap g (g=gaya gravitasi bumi=9,8 m/detik2). Peningkatan keamanan reaktor dari percepatan horizontal 0,15g menjadi 0,35g untuk lokasi di kawasan gempa tentu saja akan meningkatkan konstruksi bangunan sipil, containtment dan biaya pembangunan. PLTN Biblis (1976) di Jerman, misalnya, dirancang mampu menahan bahaya tumbukan pesawat pemburu Tornado yang beratnya 10 ton. Aksi teror menara kembar New York 11 September 2001, cotaintment PLTN harus dirancang tahan terhadap benturan pesawat penumpang berbobot 300 ton dengan bahan bakarnya. Ini akan menambah biaya pembangunan PLTN yang sudah mahal. Mau aman harus teliti dan bisa bayar.

Asuransi PLTN

Pengusaha PLTN, sebagaimana halnya kegiatan industri lain, mengamankan risiko usahanya terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan dan kerugian dengan penutupan asuransi, pembelian satu atau beberapa polis dari perusahaan asuransi. Dampak kecelakaan dapat terbatas dalam lingkup kawasan PLTN, tetapi juga dengan kemungkinan dampak yang besar di luar kawasan PLTN.

Pilihan kategori asuransi dapat dipilih dengan memerhatikan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan besarnya kerugian bagi karyawan, kerusakan instalasi, mesin, material. Namun, dampak penyebaran bahaya radiasi yang mencemari lingkungan, menyangkut pertanggungjawaban terhadap korban pihak ketiga (the third party liability).

Urusan pertanggungjawaban dengan pihak ketiga diselesaikan secara khusus menurut konvensi internasional atau mengacu pada peraturan perundangan negara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran Pasal 34 Ayat (1), "Pertanggungjawaban pengusaha instalasi nuklir terhadap kerugian nuklir paling banyak Rp 900.000.000.000 (sembilan ratus miliar rupiah) untuk setiap kecelakaan nuklir, baik untuk setiap instalasi nuklir maupun untuk setiap pengangkutan bahan bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas" (ganti rugi di Indonesia sekitar 100 juta dollar AS).

Di Belgia (punya 7 unit, berdaya 5.824 megawatt), pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga misalnya dirumuskan berdasarkan Konvensi Paris 29 Juli 1960, Konvensi Tambahan Brussel 1963, serta Peraturan 22 Juli 1985 Bidang Energi Nuklir terhadap Pihak Ketiga, dimodifikasi dengan Peraturan 11 Juli 2000.

Di Belgia, besaran asuransi kerugian nuklir 977,5 juta euro atau 1.270 juta dollar AS. Ganti kerugian asuransi ini ditutup melalui pembayaran oleh pengusaha nuklir, kontribusi negara di mana instalasi itu dibangun, kontribusi negara anggota yang meratifikasi Konvensi Paris (Belgia, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Norwegia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris).

Ganti rugi kecelakaan nuklir Belgia 13 kali lebih besar daripada Indonesia. Apa bisa diartikan, Pemerintah Belgia lebih berhati-hati melindungi warganya, lebih menghargai nilai hidup warganya, menilai potensi kecelakaan nuklir lebih besar, dan punya anggaran. Penetapan jumlah asuransi didasarkan atas probabilitas kecelakaan PLTN yang kecil (o,oo5 persen), tetapi potensi dampak kerugiannya besar (If something can happen, it will happen. Murphy’s Law).

Perusahaan asuransi menutup asuransi kecelakaan nuklir berdasarkan kesediaan mengambil risiko (willingness to take risk) dan pembayar asuransi berdasarkan kesediaan membayar (willingness to pay). Pembayaran premi yang besar tentu saja akan meningkatkan besarnya tambahan biaya pembangkitan tenaga listrik.

Potensi kerugian nuklir yang besar menyebabkan perusahaan asuransi tidak mau menanggung sendiri seluruh risiko kerugian. Potensi kerugian pelelehan (meltdown) satu reaktor dihitung dapat lebih dari 10 miliar DM (Economic of Nuclear Risks-A German Study, HJ Ewers, K Rennings).

Guna meringankan beban industri nuklir, berlandaskan Price Anderson Act, Pemerintah Amerika Serikat menanggung kerugian melampaui jumlah yang diasuransikan. Sementara di Jepang, Jerman, dan Swiss seluruh kerugian menjadi tanggung jawab pengusaha nuklir.

Sementara itu, pembongkaran PLTN pun memerlukan izin, pengamanan, dan pengawasan dengan biaya ratusan juta dollar AS. Pembongkaran pusat pembangkit fosil (PLTU batu bara) dapat dilakukan dengan aman, bahkan dapat diperoleh pendapatan dari pembongkarannya.

Mau bangun PLTN?

Bencana lumpur Sidoarjo, pengeboran migas di kawasan padat penduduk, pantas dijadikan pelajaran risiko pembangunan PLTN. Kenyataan di lapangan, kerugian dan derita sengsara masyarakat Sidoarjo menunjukkan ketidaksiapan kita menghadapi bencana. Kecelakaan PLTN walaupun kecil probilitasnya, potensi kerugiannya dapat melebihi bencana Sidoarjo.

Kita ribut mengenai pembangunan PLTN. Ada kesan terburu-buru ingin cepat punya PLTN, tanpa persiapan memadai, politik mengalahkan profesionalisme, malahan tidak tahu mau ke mana? Mau bangun PLTN, bagaimana dengan studi kelayakan dan izin lokasinya, apa sudah ada rancang bangun dan izin pembangunan? Mau sosialisasi, apa bahan yang disampaikan ke masyarakat memadai mengenai kelayakan PLTN? Bagaimana partisipasi masyarakat dilibatkan?

Menghadapi risiko pembangunan PLTN, sepatutnya direnungkan, mengapa negara industri maju menyempurnakan terus sistem asuransi PLTN. Bahkan ada yang melakukan peninjauan kembali pembangunan PLTN di negaranya.

Nengah Sudja Mantan Sekretaris Komisi Persiapan Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir (KP2PLTN)

 

~ PLTN Diperkirakan Menimbulkan Masalah

PLTN Lebih Banyak Menimbulkan Masalah

Pembangunan PLTN di Indonesia diperkirakan akan lebih banyak memunculkan masalah daripada manfaatnya. Karena itu, sebaiknya rencana pembangunan PLTN dibatalkan.

Ketua Masyarakat Rekso Bumi Lilo Sunaryo PhD, Direktur Program Magister Lingkungan Perkotaan Universitas Katolik Soegijapranata Prof Budi Widianarko, dan ahli fisika nuklir, Iwan Kurniawan, dalam suatu acara tayang bincang, Rabu (27/2) di Semarang, mengatakan, pemerintah sebaiknya berpikir ulang untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Menurut mereka, sebaiknya memanfaatkan sumber energi alternatif lainnya untuk memproduksi listrik.

Menurut Lilo, berbagai kalangan baru menyadari risiko penggunaan batu bara terkait dengan pemanasan global serta dampak negatif pestisida setelah bertahun-tahun menggunakannya. Bukan mustahil, dampak negatif pembangunan PLTN pun akan berlangsung seperti itu.

Oleh karena itu, Lilo cenderung mengimbau pemerintah untuk melihat energi alternatif, seperti biodiesel, tenaga air, dan tenaga panas bumi yang potensinya masih besar di negeri ini. Di sisi lain, kata Lilo lagi, kesiapan sumber daya manusia untuk membangun dan mengembangkan teknologi PLTN pun masih sangat minim.

Budi Widianarko mengatakan, pilihan pengembangan PLTN sebenarnya pilihan yang persentasenya kecil. Ia heran tentang adanya desakan membangun PLTN karena pembangunan pembangkit listrik jenis ini merupakan pilihan terakhir.

"Pilihan teknologi PLTN merupakan pilihan yang tidak meyakinkan. Sampai sekarang juga belum ada teknologi untuk mengendalikan senyawa yang keluar dari reaktor bila senyawa itu lepas," kata Budi.

Banyak musibah

Iwan Kurniawan yang alumnus Universitas Tsukuba Jepang untuk bidang fisika nuklir mengatakan, sudah banyak musibah yang terjadi di negeri ini.

"Apakah kita ingin menambah penderitaan masyarakat dengan kecelakaan nuklir? Efek radiasi pada manusia dan hewan tidak ada obatnya. Dampak kerusakan lingkungan tidak mudah untuk diperbaiki," katanya.

Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas Badan Tenaga Atom Nasional Ferhat Aziz mengatakan, alternatif nuklir patut dipertimbangkan sebagai salah satu diversifikasi yang dapat menghambat pengurasan sumber daya alam. "Marilah kita merenung sejenak, apakah cadangan kekayaan alam yang saat ini masih kita miliki akan mencukupi untuk anak cucu kita di masa mendatang," katanya. (MAR)

Sumber: Kompas

Semarang, Kompas
 
Halaman 840 dari 984
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook