Alpen Steel | Renewable Energy

Rubrik ini adalah kumpulan artikel tentang energi yang di-upload oleh para member kami. Semoga bermanfaat bagi pengunjung yang ingin: mencari kumpulan referensi tentang energi, mengetahui seluk beluk tentang energi terbarukan secara khusus, mengaplikasikan energi terbarukan dilingkungannya. 

Teknologi energi adalah teknologi yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi -energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Sektor kebutuhan utama yang paling besar dalam jumlah untuk massa mendatang adalah sektor kelistrikan dan sektor transportasi. Sumber energi dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Dalam pembangkitan energi beberapa sistem pembangkitan yang telah digunakan untk memenuhi kebutuhan energi didunia, seperti: pembangkit listrik tenaga air /PLTA, pembangkit listrik tenaga surya/PLTS, pembangkit listrik tenaga uap dan gas/PLTU,PLTG, pembangkit listrik panas bumi/PLTP, pembangkit listrik tenaga angin/bayu/PLTB, pembangkit listrik tenaga gelombang laut/PLTGL, dan pembangkit listrik tenaga nuklir/PLTN. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.



Lampung Akan Defisit Listrik Sampai 31 Desember 2008

Pasokan listrik untuk wilayah Lampung dipastikan akan defisit antara 6070 MW sampai dengan akhir Desember 2008 sehingga pemadaman bergilir tidak dapat dihindari. Defisit daya terjadi akibat tidak beroperasinya dua PLTA di Lampung dan beberapa pembangkit di Sumatera bagian Selatan dan Sumatera bagian Tengah karena pemeliharaan.

Sugiono, Manajer PT PLN Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Sumatera atau P3BS Unit Pelayanan Teknis (UPT) Tanjungkarang mengatakan, dua PLTA di Lampung yaitu PLTA Way Besai 2x45 MW dan PLTA Batutegi 2x14 MW sudah tidak beroperasi.

PLTA Way Besai tidak beroperasi sejak dua minggu terakhir karena pemeliharaan. Sedangkan PLTA Batutegi sudah tidak beroperasi sejak pertengahan 2008 karena pengaturan air waduk oleh Departemen Pekerjaan Umum. Hal itu menyebabkan Lampung defisit daya sebesar 118 MW.

Pada kondisi beban puncak pukul 18.0022.00 Lampung membutuhkan daya sebesar 380390 MW. Akibat dari tidak beroperasinya dua PLTA, sistem Lampung hanya mampu menghasilkan 220 MW yang berasal dari PLTU Tarahan 2x100MW dan dari beberapa pembangkit thermal 20 MW.

"Untuk memenuhi kebutuhan 170 MW sisanya Lampung sangat tergantung pada interkoneksi Sumbagsel," ujar Sugiono.

Hanya saja, pada saat yang bersamaan beberapa pembangkit pada interkoneksi Sumbagsel Sumbagteng juga mengalami pemeliharaan. Di antaranya PLTA Maninjau, PLTU Bukit Asam, dan PLTU Ombilin.

Pemeliharaan secara bersamaan pada sejumlah pembangkit menyebabkan defisit daya pada interkoneksi Sumbagsel-Sumbagteng mencapai 200 MW sehingga dilakukan pemerataan pemadaman. Lampung sendiri mengalami defisit daya 40 MW pada Rabu malam ini. Sisanya pemadaman dilakukan merata untuk provinsi-provinsi di wilayah interkoneksi Sumbagsel Sumbagteng.

Menurut Sugiono, defisit daya mengakibatkan wilayah Lampung terpaksa mengalami pemadaman bergilir. Pemadaman tersebut diperkirakan akan terus berlangsung sampai dengan akhir Desember 2008 atau sampai dengan selesainya masa pemeliharaan pembangkit.

Untuk PLTA Batutegi, PLN mencoba berkoordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum PU. PLN akan meminta Departemen PU mengalirkan air dari waduk Batutegi untuk mengoperasikan turbin PLTA Batutegi dan menghasilkan daya.

BANDAR, LAMPUNG

 

~ Pemadaman Listrik di Palu Memprihatinkan

Pemadaman Listrik di Palu Makin Menjadi-jadi

Pemadaman listrik yang dilakukan oleh pihak PLN cabang Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, terkesan semakin melewati batas toleransi. Betapa tidak, jika sebelumnya pemadaman yang terjadi hanya berlangsung setengah hari (kurang lebih enam jam), maka pada Sabtu, (12/07/2008), PLN melakukan pemadaman selama satu hari penuh, terhitung semenjak pagi hingga sore hari.

Akibatnya, waktu pemadaman yang cukup lama tersebut, membuat sebagian besar warga di kota Palu mulai mengeluh. Beberapa warga yang umumnya mempunyai usaha yang bergantung pada energi listrik, cukup menyayangkan manajemen yang ada di PLN dan PLTU, yang dinilai tidak dapat menetapkan jadwal datangnya batu bara yang dipesan, sebagai kendala utama dalam krisis listrik di kota Palu.
"Jika memang pemadaman terjadi karena batu bara yang habis, kenapa sebelum batubara habis pihak PLN tidak berkoordinasi dengan PLTU untuk memesannya lebih cepat. jika jadwal pemesanan dapat diatur oleh PLTU, tentu pemadaman tidak akan terjadi," ujar Lian, (23) pemilik jasa warung internet, yang mengaku tidak dapat menjalankan usahanya bila listrik terus padam.
Pantauan kantor berita Sulteng.com, sebagian besar kota Palu khususnya pada hari Sabtu, (12/07/08), mengalami pemadaman yang cukup lama. Akibatnya, beberapa aktifitas seperti lalulintas, sempat tidak teratur karena beberapa titik lampu merah ikut padam. beberapa usaha yang mengandalkan energi listrik seperti usaha fotocopi misalnya, terlihat sepi dari para pelanggan.
"Ini sudah sangat keterlaluan, kita mau makan apa jika usaha tidak berjalan. PLN seharusnya memiliki trik khusus dalam mengatasi masalah kelistrikan. jika memang PLTU bermasalah, PLN sebagai pihak penanggung jawab dalam masalah kelistrikan harus berupaya setidaknya meminta PLN pusat untuk menambah daya bagi kebutuhan listrik di Palu dan sekitarnya," tutur Pujiono (40), pemiliki usaha fotocopy, yang mengatakan, cuaca buruk yang sering menghambat pengiriman batubara bukanlah alasan yang logis, karena sudah merupakan alasan yang sering dilontarkan PLTU dan PLN.
Sebelumnya, Manajer PT PLN Cabang Palu, Yustono, mengatakan, bahwa pemadaman yang terjadi akibat menipisnya stok batubara di PLTU Mpanau, ditambah lagi dengan mesin PLTD Silae yang saat ini sedang mengalami perawatan. (fit)

http://www.sulteng.com

 

~ Masalah Listrik Dibutuhkan Institusi Masyarakat

Masalah Listrik Perlu Institusi Masyarakat

Pemadaman listrik pada 18 Agustus 2005 telah merugikan daya saing ekonomi Indonesia yang sedang berusaha keluar dari kroni kapitalis yang runtuh pada tahun 1997.

Keruntuhan itu menjadikan Badan Pinjaman Internasional sebagai usaha terakhir dalam menanamkan modal asing dan menekan Indonesia memodernisasi ekonominya. Untuk itu pemerintah perlu mengambil inisiatif agar mengakhiri pengambilan keputusan secara internal dan lebih melibatkan masyarakat dalam pembuatan dan pemberlakuan kebijakan serta peraturan melalui institusi masyarakat yang terbuka dan dapat diandalkan.

Sebagai negara yang sedang berusaha menstrukturisasi industri listriknya, pada dasar pasar yang efisien, baik penentang maupun penyokong proses itu setuju bahwa institusi masyarakat yang andal adalah prasyarat utama—kesimpulan utama dari laporan Fabby Tumiwa untuk Working Group on Power Sector Restructuring, ketika pemerintah sedang menyusun ulang Undang-Undang Kelistrikan tahun 2002 yang telah ditolak Mahkamah Agung. Pemadaman yang terjadi dua pekan lalu seharusnya mempercepat pembentukan dari Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik itu.

Di Indonesia tarif listrik diberlakukan sama untuk seluruh daerah sehingga tarif itu tidak menunjukkan korelasi yang jelas dengan suplai, permintaan, dan biaya operasional untuk memproduksi listrik. Seperti diketahui, biaya produksi lebih tinggi di wilayah-wilayah pedalaman dan jauh, seperti di Papua, dan lebih rendah di wilayah yang dekat dengan jaringan pembangkit listrik utama di Jawa dan Bali.

Tarif yang berlaku sama itu sebenarnya hanya memindahkan kelebihan uang yang dibayarkan untuk listrik di Jawa-Bali kepada masyarakat di Papua yang membayar kurang dari biaya produksi di sana. Hal yang sama berlaku pada jaringan di Jawa-Bali sendiri, di mana daya listrik mengalir dari timur yang berlebihan suplai, ke barat (Jakarta) yang tidak mempunyai cukup suplai untuk memenuhi permintaan.

Daya listrik itu dialirkan melalui jalur transmisi ekstra tegangan tinggi yang terputus pada saat pemadaman. Pertama, memutuskan Jawa Timur dari Jawa Barat, yang menyebabkan pembangkit listrik di Suralaya dimatikan karena kelebihan beban yang disebabkan banyaknya permintaan.

Kedua, memaksa pembangkit listrik Paiton di Jawa Timur dimatikan karena memproduksi terlalu banyak daya berlebih. Hilangnya daya di pembangkit Suralaya inilah yang menyebabkan sistem Jawa Barat kolaps. Penyelidikan Komisi VII dan tim investigasi pemadaman listrik hendaknya mencermati mengapa PLN tak membatasi tambahan permintaan listrik di Jawa Barat sebelum terjadi pemadaman. Memangkas permintaan listrik dapat melindungi pembangkit Suralaya dari pemutusan otomatis.

Jika konsumen membayar dengan harga tinggi di Jawa Barat dan harga rendah di Jawa Timur, permintaan akan menurun di Jawa Barat dan meningkat di Jawa Timur sehingga pembangkit listrik tidak perlu dimatikan dan pemadaman tidak terjadi.

Seorang manajer yang baik adalah yang mengatakan, ”Biarkan saya memecahkan masalah dengan sumber daya yang saya punya”, bukan malah berkata, ”Berikan saya sumber daya untuk memecahkan masalah”. Dengan demikian, pemecahan masalah yang paling mendasar adalah bukan dengan membangun jalur transmisi lain di sepanjang selatan Jawa dengan tetap memberlakukan tarif listrik yang sama sehingga menyebabkan pembangunan yang berlebih di Jawa Barat atas pengeluaran Jawa Timur. Bahkan jika jalur itu dibangun, hanya konsumen di Jawa Barat yang harus membayarnya.

Dalam masalah kelistrikan di Indonesia, perlu dipisahkan antara operasional pasar dan kebijakan sosial. Interkoneksi Jawa-Bali dapat beroperasi dengan baik jika didasarkan atas harga pasar yang sesuai dengan biaya dan lokasi. Pemerintah harus mengenakan pajak pendapatan umum terpisah untuk mengurangi tarif listrik di wilayah yang masih memerlukan pembangunan sehingga mendorong industri untuk berpindah ke sana.

Pada saat penanam modal asing bisa diyakinkan dengan sistem kelistrikan Indonesia yang dapat beroperasi secara efisien dan merata, tidak tertutup kemungkinan pembangunan jalur transmisi bawah laut akan dibangun untuk menghubungkan Sumatera yang kaya batu bara dan gas alam ke Jawa dan Bali sehingga menambah 2000 megawatt suplai listrik ke Jawa-Bali dari barat dan secara signifikan mengurangi aliran timur ke barat di Pulau Jawa dan Bali.

Seperti sambungan transmisi yang akan dibuat ke Malaysia yang juga merupakan pertanda baik untuk pembangunan industri di Sumatera, yang akhirnya akan dilanjutkan dengan pembangunan jaringan transmisi ke Aceh di utara sehingga bisa terbentuk basis energi pembangkit listrik Asia Tenggara yang berkesinambungan dan bisa diandalkan serta efisien di Indonesia.

Sebuah pasar efisien, terbuka, dan wajar, yang dipelihara oleh partisipasi kuat dari institusi masyarakat, adalah sesuai dengan Res Publica! Sekali lagi res publica! yang dikemukakan mantan Presiden Soekarno dalam salah satu manifestonya pada tahun 1959. Artinya, masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mempunyai ”kepentingan” dan makmur, bukan masyarakat ”properti” yang diatur secara ekonomis oleh birokrasi negara yang tidak efesien.

Robert Blohm Ahli Bidang Pasar dan Pengujian Kelistrikan

 

~ Energi Listrik Bertumpu Pada PLTA

PLTA Tumpuan Energi Listrik

Keberlanjutan proyek energi listrik 10.000 megawatt kelak bertumpu pada penggunaan sumber energi terbarukan seperti air dan panas bumi. Potensi air, misalnya, diperkirakan mampu menghasilkan energi 70.000 MW. Untuk tahap kedua proyek 10.000 MW perlu dibangun 10 bendungan baru. Demikian diungkapkan oleh Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Fahmi Mochtar dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/7). ”Ini konsekuensi dari potensi yang dimiliki Indonesia,” kata Fahmi seraya mengakui bahwa dari 70.000 megawatt (MW) potensi energi dari air, baru sekitar 6 persen atau 3.529 MW yang dimanfaatkan. Fahmi menegaskan, strategi tersebut didukung oleh murahnya biaya operasional untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yaitu Rp 140 untuk menghasilkan satu kWh. Pembangkit yang menggunakan batu bara memakan biaya Rp 500 per kWh. Adapun pembangkit bertenaga diesel berbiaya Rp 3.000 per kWh. Djoko memperkirakan lebih dari 10 bendungan perlu dibangun untuk memenuhi 7.000 MW dalam proyek 10.000 MW tahap dua. Ia mengaku sudah punya data-data mengenai daerah yang berpotensi untuk dibangun bendungan baru. Daerah itu di antaranya Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, dan beberapa provinsi di Jawa. Kondisi PLTA Dari Padang, Sumatera Barat, dilaporkan, pemadaman listrik bergilir diperkirakan berlangsung hingga September mendatang. Pemadaman dilakukan karena sejumlah pembangkit sedang mengalami pemeliharaan bergilir dan adanya kerusakan. Deputi Manajer Humas PLN Sumatera Barat Asril Kalis mengatakan, saat ini pemadaman diperkirakan akan bertambah banyak mulai 5 Juli karena empat pembangkit di PLTA Singkarak akan mengalami pemeliharaan secara bersamaan. ”Kalau PLTA Singkarak tidak beroperasi sama sekali, defisit listrik untuk Sumatera bagian tengah dan selatan bisa mencapai 230 megawatt. Saat ini, defisit listrik mencapai 150 megawatt,” kata Asril. Terkait dengan optimalisasi sumber daya air, Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Eddy Syofian mengungkapkan, proyek Asahan harus sudah dikelola Indonesia sepenuhnya pada tahun 2013. Pasalnya, selama dikelola Jepang, proyek tersebut tak efektif mengatasi krisis listrik di Sumut. ”Padahal, di daerah ini terdapat PLTA dengan kapasitas terbesar se-Indonesia. Listrik dari PLTA Siguragura dan Tangga sempat masuk ke sistem listrik PLN sebesar 45 MW pada saat beban puncak,” ujarnya. Di Probolinggo, Jawa Timur, Direktur Muda Umum Personalia PT Kutai Timber Indonesia M Sain Latief menyatakan bahwa pemadaman listrik dikhawatirkan memperburuk iklim investasi. (ART/BIL/LAS/PRA/A07) Sumber: Kompas Cetak, cetak.kompas.com

 

~ Pemadaman Listrik di Medan Dimulai

Pet...! Pemadaman Listrik di Medan Pun Dimulai 

Memasuki awal tahun 2009, pemadaman listrik di Sumatera Utara mulai terjadi, dengan durasi waktu pemadaman berkisar 15 hingga 30 menit dalam sehari. "Dalam dua pekan terakhir di bulan Januari ini, sedikitnya pasti ada dua sampai tiga kali pemadaman listrik dalam sepekan," ujar Dona (29), warga Kelurahan Paya Pasir, Medan Marelan, Selasa.

    
Pemilik rental internet di Jalan Marelan Raya itu mengemukakan lamanya waktu pemutusan aliran listrik yang bersifat sementara itu paling cepat sekitar 15 menit dan paling lama 30 menit. Pemadaman di sekitar pemukiman warga dan tempat usahanya itu dilakukan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dari PLN, baik secara langsung atau melalui perantara media massa. "Dampak yang ditimbulkan dari pemadaman tersebut telah mengurangi kenyamanan para pelanggan atau pengguna jasa di tempat usaha itu dan para konsumen hanya bisa mengutuk PLN," ujarnya.
    
Ibu-ibu rumah tangga di Medan berharap pemadaman listrik di daerah itu hendaknya tidak dilakukan pada malam hari atau pada waktu jam belajar anak di rumah.     
"Kalaupun pemadaman itu terpaksa dilakukan, kami meminta dari dulu hendaknya pemadaman itu tidak dilakukan malam hari atau pada saat anak kami belajar. Tapi sepertinya PLN tidak menggubrisnya," ujar Dewi (30), warga Jalan Kenanga Raya, Helvetia, Medan.
    
Hingga kini belum ada keterangan resmi dari PLN Wilayah ataupun PLN Pembangkit Sumbagut terkait pemadaman yang mulai terjadi di Sumut pada awal 2009 itu.         
Namun sebelumnya, Dirut PLN Fahmi Mochtar, ketika meresmikan pengoperasian PLTD MFO 65 MW di PLTU Sektor Sicanang Belawan beberapa waktu lalu, mengatakan, kondisi kelistrikan di Sumbagut kian membaik.

KOMPAS, MEDAN

ABI, Sumber : Ant


 
Halaman 833 dari 1047
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook