Alpen Steel | Renewable Energy

Rubrik ini adalah kumpulan artikel tentang energi yang di-upload oleh para member kami. Semoga bermanfaat bagi pengunjung yang ingin: mencari kumpulan referensi tentang energi, mengetahui seluk beluk tentang energi terbarukan secara khusus, mengaplikasikan energi terbarukan dilingkungannya. 

Teknologi energi adalah teknologi yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi -energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Sektor kebutuhan utama yang paling besar dalam jumlah untuk massa mendatang adalah sektor kelistrikan dan sektor transportasi. Sumber energi dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Dalam pembangkitan energi beberapa sistem pembangkitan yang telah digunakan untk memenuhi kebutuhan energi didunia, seperti: pembangkit listrik tenaga air /PLTA, pembangkit listrik tenaga surya/PLTS, pembangkit listrik tenaga uap dan gas/PLTU,PLTG, pembangkit listrik panas bumi/PLTP, pembangkit listrik tenaga angin/bayu/PLTB, pembangkit listrik tenaga gelombang laut/PLTGL, dan pembangkit listrik tenaga nuklir/PLTN. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.



~ Gugatan Warga Gedebage Terhadap PLTSa

PLTSa Gedebage vs Gugatan Warga

Impian Pemda Kota Bandung untuk memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) tampaknya masih jauh dari kenyataan. Untuk sementara nasib pembangunan PLTSa yang direncanakan di kawasan Gedebage masih menunggu hasil gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung April 2008 lalu, yang dilayangkan warga perumahan Cempaka Arum karena lokasinya bersandingan dengan rencana pembangunan PLTSa.

Memang rencana penanganan dan pengelolaan sampah yang dikembangkan Pemerintah Kota Bandung dengan membangun Pembangkit Tenaga Listrik Sampah (PLTSa) di kawasan Gedebage tidak hanya mendapat penolakan dari warga setempat, yakni Perumahan Cempaka Arum, tetapi juga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar. Pasalnya, teknologi yang dikembangkan Pemkot Bandung itu yakni dengan menggunakan insenerator yang paling dikecam, karena akan menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat disekitar PLTSa.

"Kami akan terus berupaya menggagalkan rencana Pemkot Bandung untuk membuat pabrik sampah di wilayah kami, tegas Muhammad Tabroni yang merupakan Koordinator Aliansi Rakyat Tolak Pemaksaaan Pabrik Sampah di Permukiman (ARTP2SP) ketika ditemui KPS. Menurut Tabroni penolakan yang dilakukan warga bukan tanpa alasan. Tetapi sudah memperhitungkan dampak negatif yang dihasilkan dari adanya pabrik sampah yang akan menggunakan insenerator untuk membakar sampahnya. Menurutnya pembakaran sampah itu akan menghasilkan gas dioksin yang berbahaya bagi kesehatan.

Tabroni menyayangkan Pemkot Bandung tidak melakukan dengar pendapat dengan masyarakat, sehingga terkesan Pemkot berjalan sendiri dan tidak mau mendengar aspirasi masyarakat sekitar PLTSa. "Saya sangat berharap ada itikad baik dari Pemkot untuk mendiskusikan persoalan PLTSa secara ilmiah, dengan mengundang semua stakeholders termasuk ahli lingkungan, "tandas Tabroni.

Sementara itu warga di Perumahan Cempaka Arum sudah lama menjadi wilayah kampung belajar composting. Yakni membuat tempat pembuangan sementara (TPS) menjadi lokasi pembuatan kompos yang kemudian dijual atau dimanfaatkan sendiri untuk pupuk oleh warga.

Hal itu dipaparkan Muhammad Tabroni saat memberi alternatif solusi, jika Pemkot kesulitan membuang sampahnya. Tabroni sudah mencontohkan untuk wilayahnya di kawasan perumahan Cempaka Arum dengan membuat dua tong sampah yang masing-masing diberi label non organik dan organik. Tidak hanya itu, di sejumlah rumah juga sudah dilakukan pembuatan kompos sendiri. Sehingga jika hal itu dilakukan oleh seluruh warga Kota Bandung, maka akan mengurangi sekitar 60 persen sampah basah.

Terkait dengan rencana membangun PLTSa, Sekretaris Walhi Jabar, Afifi Rahmat mengatakan, teknologi PLTSa yang akan digunakan Pemkot Bandung itu akan menggunakan sistem insenerator atau pembakaran. Dengan teknologi itu, energi yang dihasilkan juga akan lebih besar dari yang diperoleh. Bahkan, pembakaran sampah untuk menghasilkan energi listrik tersebut akan menimbulkan gas berbahaya bagi kesehatan.

la juga menjelaskan, teknologi PLTSa yang rencananya akan dikembangkan Pemkot Bandung sebenarnya tidak layak untuk digunakan. Sebab, nilai kalor yang terdapat pada sampah Kota Bandung lebih rendah dari 4 ribu kj/kg. "Sampah kita lebih dari 60 persennya basah. Jadi tidak layak digunakan untuk energi. Selain itu, dibutuhkan energi atau bahan bakar, seperti solar yang lebih besar untuk menghasilkan listrik yang banyak," ungkapnya.

la mengungkapkan, untuk mengatasi sampah secara bersama, seharusnya Pemkot Bandung bisa membuat kebijakan insentif kepada produsen untuk memakai bungkus ramah lingkungan. Selain itu, masyarakat juga harus mau bekerjasama sejak awal untuk memilah sampahnya langsung dari rumah.

"Sampah harus sudah dipilah, jarak ke pemukiman penduduk juga disesuaikan dengan aturan yang ada. Air lindi dari sampah juga harus dikelola dan tidak lupa angkutan sampahnya juga dibenahi," kata Afifi Sekretaris Walhi Jabar.

la juga berharap, pemerintah Jabar juga turun tangan dalam penanganan sampah yang terjadi di Kota Bandung untuk menciptakan konsep sistematis dan terintegratif. "Kita juga selalu mengadvokasi warga untuk meminta kepada warga agar memilah sampah mulai dari sumbernya," tegasnya.

Seharusnya Pemkot terus mengampanyekan program 3R, yakni mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), dan mendaurulang (recycling). Selain itu juga pengomposan sebagai alat yang kongkrit untuk menghemat energi dan menghindari emisi gas rumah kaca," pungkasnya.

Klimaks dari aksi yang digalang Aliansi Rakyat Tolak Pemaksaan Pabrik Sampah di Permukiman (ARTP2SP) yakni mereka mengajukan gugatan secara resmi ke Pengadilan Negeri Bandung. Meja hijau menurut Koordinator ARTP2SP adalah pilihan terakhir setelah berbagai upaya dilakukan oleh mereka dari mulai menyambangi kantor Pemkota Bandung untuk meminta dialog dengan Walikota menemui jalan buntu, termasuk mendatangi wakil rakyat DPRD Kota Bandung yang tidak menemui hasil yang memuaskan. "Kami membutuhkan dialog, bukannya tekanan dari Pemkot." tegas Tabroni.

Namun dipihak Pemkot Bandung, ketika KPS menemui salah seorang pejabat Bappeda Kota Bandung. Pejabat tersebut mengungkapkan, bagi Pemkot Bandung sendiri sebenarnya kasus PLTSa ini boleh dikatakan hal yang masih baru dilakoni. Dan Pemkot sudah berupaya mensosialisasikan kepada warga di sekitar PLTSa, walaupun diakui oleh pejabat Pemkot tersebut, sosialisasi yang dilakukan belumlah optimal. Sehingga masih memunculkan penolakan yang dilakukan oleh warga. Pihak Pemkot juga sedang mencari alternatif solusi lain, yaitu kalau warga merasa keberatan, maka mereka bisa direlokasi. Memang agak sulit mencari lahan yang cukup luas untuk PLTSa, karena luas Kota Bandung hanya 167 km2 luasnya, Gedebage merupakan daerah pemekaran yang masih memiliki lahan yang cukup luas, dan juga menurut perencanaan kota, Gedebage akan dikembangkan, agar tidak ketinggalan dengan wilayah lain di Kota Bandung.

Rencana pembangunan PLTSa ini ternyata mendapat dukungan psikologis dari Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman. Menristek menyatakan dukungannya saat mencanangkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Gedebage di Lapangan Tegalega Bandung. Ketika itu Menristek mengatakan, kalau masyarakat sekitar tidak perlu khawatir terhadap dampak atau risiko yang dihasilkan PLTSa ini.

"Sebab seluruh risiko pencemaran semestinya sudah diminimalisir sehingga apa yang dihasilkan kelak akan berguna bagi masyarakat," ujamya. Menristek juga memberi solusi, jika ada risiko pencemaran dari pembakaran, maka janganlah ada pembakaran tetapi semua sampah yang didapat harus di "reuse", "reduce" dan "recycle"," katanya. Kusmayanto mencontohkan jika ada sampah botol maka gunakan kembali untuk botol atau barang-barang lainnya yang dapat didaur ulang hingga akhirnya dapat menjadi sebuah barang tertentu. "Yang terpenting adalah pemilahan barang harus dilakukan sebelum dilakukan pemrosesan sampah," tegasnya. la juga menegaskan semua pihak harus ikut bertanggungjawab atas semua risiko yang akan terjadi. "Kita semua harus bertanggungjawab, saya, wartawan, akademisi, LSM, Pemda dan masyarakat yang mendukung," ujarnya. Kusmayanto menuturkan Pemerintah Pusat sejauh mi telah memberikan masukan kepada Pemkot Bandung terkait sistem apa saja yang layak digunakan bagi sebuah PLTSa, tetapi tetap pihak Pemda yang akan menjadi operatornya.

Sedangkan mengenai penelitian analisis dampak lingkungannya (amdal) Dr. Ari Darmawan Pasek Ketua Pusat Rekayasa Industri ITB, mengungkapkan bahwa studi kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang akan di bangun di daerah Gedebage sudah selesai. Dalam studi kelayakan PLTSa ini, ITB tidak menentukan layak atau tidaknya suatu proyek.

Menurut Dosen Teknik Mesin ITB ini, PLTSa semacam ini sudah dikerjakan cukup lama kalau di luar negeri, terutama Eropa dan RRC. Teknologi ini adalah pilihan utama dalam mengatasi sampah. Ari juga menambahkan, kalau di RRC sudah memiliki 50 PLTSa yang masing-masing hanya berjarak ratusan meter dari perumahan penduduk.

Memang PLTSa atau Waste to (WTE) dapat menghasilkan polusi yang bahkan 2500 kali lebih bersih dari asap sebatang rokok. "Semuanya memang masalah dana. Dengan dana yang cukup, kita bisa membuat PLTSa ini menjadi sangat bersih," katanya, ”Lewat studi kelayakan ini pula, ITB memberikan opsi-opsi teknologi yang mengkompromikan antara dana dengan tingkat polusi."

Bau sampah adalah Salah satu risiko yang sangat diperhatikan tim studi kelayakan pimpinan Ari. Untuk mengatasi itu, ITB keluar dengan pilihan solusi truk dan desain PLTSa yang menjamin tidak akan ada bau busuk sampai ke hidung warga. Truk sampah yang didesain khusus akan melewati Tol Padaleunyi. "Truk tidak akan melewati daerah perumahan warga," kata Ari.

Dalam aspek ekonomi, PLTSa ini pun tampak sangat menjanjikan akan menjadi generator ekonomi wilayah Gedebage. "Pembangunan PLTSa akan membuat Pemerintah Kota (Pemkot) membangun akses keluar Tol Padaleunyi di Gedebage," kata Ari, "Jelas ini akan justru meningkatkan harga tanah." Selain itu, menurut rencana, dari 60 hektar lahan yang dibebaskan, hanya 10 hektar yang diperlukan untuk membangun PLTSa. Sisanya akan dibangun pusat komersil serta Sarana Olah Raga. Termasuk di dalam rencana adalah pembangunan Stadion Sepak Bola yang baru. "Kegiatan ekonomi justru akan terpacu," kata Ari. Hanya Ari menyayangkan pihak Pemkot Bandung tidak melakukan sosialisasi PLTSa ini ke masyarakat dengan baik.

Jika PLTSa Gedebage dapat beroperasi, maka dengan asumsi kapasitas sampah yang diolah sebanyak 500 ton per hari dengan modal awal sekitar Rp 320 milyar. Maka berdasarkan perhitungan, modal ini baru bisa kembali sembilan hingga 10 tahun pasca-beroperasinya pembangkit Listrik. Dari 500 ton sampah yang diolah PLTSa Gedebage akan menghasilkan hampir 20 mega Watt. Namun untuk tahap awal, mereka mentarget hanya 10 MW.

PLTSa Babakan Kab. Bandung

PLTSa yang akan dibangun di Gedebage sebenarnya bukanlah yang pertama jika dibandingkan dengan PLTSa yang tengah dibangun di tempat pembuangan akhir (TPA) Babakan di Desa Babakan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kawasan kumuh yang selama ini luput dari perhatian ini mencatatkan diri sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) pertama di Indonesia, jika proyek percontohannya bersama ITB itu berhasil.

Pembangunan PLTSa Babakan sejak akhir Oktober lalu itu terwujud atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Bandung, PT PLN (Persero) serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Bandung. PLN menggelontorkan dana sekitar Rp 9,5 milyar.

Sedangkan LPPM ITB bertanggung jawab dalam mendesain sistem dan teknologinya. Bila pembangunan sesuai jadwal, PLTSa Babakan bakal mulai beroperasi pada akhir tahun 2008. Kapasitas listrik yang dihasilkan sebesar 500 KW per hari. Memang, jumlah ini boleh dibilang terlalu kecil dibandingkan rencana PLTSa Gedebage.

Untuk PLTSa Babakan sendiri, volume sampah yang akan dimanfaatkan baru sekitar 30 hingga 50 ton per hari. Sedangkan total sampah yang dibuang ke TPA Babakan sebanyak 150 ton per hari. Rencananya, sisa sampah yang 100 ton akan digunakan untuk proyek pengomposan bekerjasama dengan sebuah perusahaan energi swasta.

Nah sekarang, bagaimana mengkolaborasikan cerita sukses warga di sekitar PLTSa Cempaka Arum yang memisahkan sampah organik dengan non-organik kemudian dijadikan kompos, serta keinginan Pemkot Bandung membangun PLTSa di Gedebage. Semua keputusan diserahkan kepada Pemkot Bandung, namun seharusnya mengedepankan dialog interaktif dengan semua pemangku kepentingan, sehingga tidak ada rasa saling curiga antara warga dan Pemkot Bandung.

Sekretariat Pokja AMPL
Jalan R.P. Soeroso No. 50
Jakarta Pusat 10350
Telp/Fax. 021 - 31904113
INDONESIA
 
 

- Pembangunan Kawasan Gedebage Untuk PLTSa

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSa)

Amanat Perda No.2/2004 tentang RTRW, pada pertengahan 2005 pemkot mulai melakukan studi kelayakan pembangunan kawasan Gedebage. Pembangunan kawasan ini merupakan upaya percepatan pengembangan kawasan timur Kota Bandung. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kondisi lingkungan yang kondusif bagi pemerataan aktivitas kota.

Fasilitas-fasilitas yang akan dibangun di Kawasan Gedebage seluas 526,27 hektar, yang diharapkan dapat menjadi pemicu kawasan secara keseluruhan meliputi pembangunan terminal terpadu, sarana olahraga, pasar hewan, akses tol, sarana perdagangan, hotel dan sarana penunjang lainnya. Sayangnya, niat untuk mengembangkan kawasan timur Kota Bandung ini tak dilakukan sepenuh hati. Pasalnya, berbagai fasilitas yang menjadi magnet keramaian seperti pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, dan pusat hiburan tetap dibangun di kawasan inti kota.

Hal itu, menjadikan beban kawasan inti kota terus bertumpuk. Kemacetan, pedagang kaki lima, pembangunan yang menyalahi ketentuan, anak jalanan, lingkungan yang kumuh, menjadi pemandangan sehari-hari di pusat kota. Pemerintah pun menuai panen dari benih permasalahan yang ditanamnya sendiri.

Satu-satunya jalan untuk segera keluar dari lingkaran setan khas kota metropolitan ini adalah menebar pusat kegiatan keluar wilayah kota. Ini adalah langkah mendesak yang tidak bisa lagi ditunda ataupun ditawar. Namun, lagi-lagi pemerintah kota bersiap untuk tidak konsisten, dengan mengajukan revisi Perda RTRW. Revisi, Perda tersebut dikatakan mendesak demi tetap terlaksananya pembangunan. Jika pembangunan tersebut diartikan untuk pengembangan kawasan timur Kota Bandung, mungkin lain persoalan. Tapi, ini justru untuk melegitimasi pembangunan di kawasan barat Kota Bandung. Padahal, pengembangan ke kawasan timur Kota Bandung ini sudah diingatkan sejak puluhan tahun lalu oleh Komisi Karsten yang dipimpin Meneer E.H Karsten.

Salah satu masukannya adalah bahwa West Bandoeng (Bandung Barat) dan Oost Bandoeng (Bandung Timur) telah berkembang dengan tidak seimbang. Perkembangan kota lebih berat ke sebelah barat. Oleh karena itu, disarankan agar segera diambil langkah untuk menyebarkan pusat-pusat kegiatan penduduk secara seimbang ke segenap penjuru kota.[13] PADA era keemasan Bandoeng Tempoe Doeloe, kita mengenal taman-taman besar dan indah seperti Taman Maluku (Molukkenpark), Taman Pramuka (Oranjeplein), Taman Citarum (Citaroemplein), Taman Ganeca (Ijzermanpark) dan Taman Nusantara (Insulindepark). Pada masa tersebut, Bandung adalah kota taman.Kini, sebagai salah satu upaya mengembalikan wajah Bandung, dilakukan sejumlah pembenahan atas taman kota. Mimpi terbesar dari penataan itu tentunya berharap Bandung kembali menjadi kota taman.

Adapun potensi kawasan Gedebage sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Induk Gedebage adalah sebagai berikut:[14]

1. Adanya rencana pengembangan kota ke timur (WP Ujung Berung dan Gedebage)

2. Kawasan perencanaan masih luas (±712 ha), bersifat rural dengan intensitas rendah sehingga pengembangan kawsan baru relatif lebihmudah dibandingkan dengan kawasan yang sudah terbangun (bersifat urban).

3. Aksebilitas yang tinggi di kawasan perencanaan baik dari jalan utama, akses dari jalan tol, serta aksesibilitas kereta api.

4. Fasilitas kawasan yang sudah ada di sekitar kawasan pengembangan yaitu adanya dry port (terminal peti kemas) di kota Bandung yang berskala pelayanan lokal, regional dan nasional.

5. Normalisasi sungai juga merupakan potensi yang dimiliki kawasan pengembangan sehingga keberadaan sungai dapat dipergunakan sebagai penyelesaian dari permasalahan banjir. Keberadaan sungai dapat diekspose menjadi kawasan waterfront city.

Adapun persoalan kawasan adalah sebagai berikut:

1. Pusat Primer Gedebage berada pada lokasi cekungan danau purba Bandung dengan kondisi geologi yang buruk (tanah lempung muda dengan kedalaman kurang lebih 70 m), dimana air tidak dapat meresap ke dalam; rentan terhadap bahaya gempa; kondisi air yang tidak cukup sehat (bau dan kotor); sulitnya penyediaan air genangan/banjir.

2. Terdapat beberapa ijin lokasi yang tidak serasi dengan rencana pengembangan Pusat Primer Gedebage tersebut di atas.

3. Adanya persoalan drainase yang menyebabkan permasalahan genangan/banjir.

4. Kurangnya sarana persampahan baik TPS dan TPA.

5. Tidak meratanya penyebaran penduduk yang membuat distribusi fasilitas di kawasan tidak merata.

6. Tidak tersedianya fasilitas parkir yang memadai sehingga kendaraan parkir secara on street (on street parking) di jalan-jalan kawasan utama.

 

B. Rencana Pembangunan PLTSa

Rencana Kota Bandung untuk mengembangkan wilayah Bandung Timur dengan pusat aktivitas berada di wilayah Gedebage dimaksudkan untuk mengurangi konsentrasi ke pusat Kota Bandung. Hal ini merupakan langkah yang strategis. Pengembangan wilayah Gedebage diharapkan mampu mengurangi persoalan kemacetan lalulintas dan yang lainnya. Prioritas pembangunan yang direncanakan di Wilayah Bandung Timur adalah pembangunan terminal terpadu, sarana olah raga, waduk pengendalian banjir, pasar hewan dan akses Tol Gedebage. Menurut hasil studi sosial ekonomi masyarakat wilayah Gedebage; bahwasanya masyarakat asal Gedebage tidak berkeberatan dengan adanya rencana pengembangan wilayahnya.

Masyarakat Gedebage berharap untuk dilibatkan dalam pembangunannya; dalam pasca pembangunan masyarakat Gedebage berharap adanya keterlibatan langsung dalam aktivitas perekonomian di wilayahnya, diantaranya aktivitas jasa, perdagangan, transportasi, dan kegiatan yang lainnya yang bisa memberikan nilai kesejahteraan (Lemlit Unpad, 2001)

Antisipasi masuknya pembangunan di wilayah Gedebage (Social impact assesment) adalah adanya percepatan berkembangnya wilayah tersebut, dengan ditandai oleh adanya perubahan peruntukan lokasi; dari areal pertanian menjadi areal perkotaan (Built up area). Gambaran adanya kecenderungan perubahan wilayah yang menjadi nilai urgensi dari kajian sosial pengembangan wilayah Gedebage. Asumsi yang berkembang saat ini adalah perubahan peruntukan lahan akan diikuti oleh perubahan kebiasaan masyarakat (Social Habit) dalam kegiatan mata pencahariannya. Tentu bagi masyarakat Gedebage yang semula bermata pencaharian bertani menjadi sektor perkotaan. Gambaran dampak sosial pembangunan ini adalah penting untuk dilakukan maping sosial bagi masing-masing pembangunan tersebut seperti (1) sejauhmana dampak sosial yang akan terjadi jika di Gedebage di bangun waduk pengendali Banjir; (2) sejauhmana dampak sosial yang akan terjadi jika di Gedebage di bangun Akses Tol; (3) sejauhmana dampak sosial yang akan terjadi jika di Gedebage di bangun sarana olah raga; (4) sejauhmana dampak sosial yang akan terjadi jika di Gedebage di bangun pasar hewan; (5) sejauhmana dampak sosial yang akan terjadi jika di Gedebage di bangun sarana olah raga. Selanjutnya berapa jumlah penduduk yang secara langsung akan alih profesi akibat dari pembangunan tersebut. Tentunya pembangunan wilayah Gedebage ini memiliki dampak yang sangat luas, sehingga pendekatannya sangatlah tepat dilakukan secara multi-aspek. Akan tetapi yang tidak kalah penting dalam kegiatan ini adalah mempersiapkan langkah-langkah kongkrit untuk menyongsong perubahan di wilayah Gedebage.

Rencana pembangunan Gedebage diarahkan untuk mewujudkan:

A. Infrastruktur berstandar Internasional, diantaranya:

    1. Penyediaan Listrik;
    2. Pelayanan Air Bersih & Air Kotor;
    3. Pelayanan Informasi, Komunikasi & Teknologi;
    4. Jaringan jalan & sistem drainase;
    5. Sistem Transportasi & Terminal Terpadu;
    6. Penanganan sampah,
    7. Kawasan Perdagangan & Jasa, seperti: Hotel, mall, pusat belanja, dll;

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum seperti:

    1. Masjid & rumah ibadah lainnya;
    2. Kantor Polisi
    3. Kantor Pemadam Kebakaran;
    4. Taman Rekreasi;
    5. Kompleks Pendidikan;
    6. Kompleks Pelayanan Pemerintah & Rumah Sakit;

Adapun kegiatan prioritas kota Bandung adalah:

1. Pembangunan Stadion Utama Gedebage;

Fasilitas olah raga utama untuk “Bandung Berprestasi 2008”.

2. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa),

Solusi berkelanjutan untuk penanganan sampah kota.

3. Infrastruktur Pendukung, mis. Akses Jalan, Drainase, dan Kolam Retensi.

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah adalah

C. Dasar Hukum Kawasan PLTSa

Dasar Pertimbangan Pemilihan lokasi di Kawasan Gedebage untuk Pembangunan PLTSa adalah dasar hukum pembangunan PLTSa Gedebage tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;

- Pasal 31 ayat (3)

Pelayanan minimal pada Pusat Primer Gedebage sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) pasal ini adalah:

a. pendidikan: perguruan tinggi dan perpustakaan;

b. kesehatan rumah sakit tipe B dan rumah sakit gawat darurat;

c. peribadatan: masjid wilayah dan tempat peribadatan lainnya;

d. bina soisal: gedung pertemuan umum;

e. Olahraga/rekreasi: kompleks olah raga dengan gelanggang olah raga, gedung hiburan, dan rekreasi, bioskop, gedung kesenian, taman kota, gedung seni tradisional;

f. Pelayanan pemerintahan: kantor pemerintahan, kantor pos wialyah, kantor Kodim, kantor telekomunikasi wilayah, kantor PLN wilayah, kantor PDAM wilayah, Kantor Urusan Agama, Pos pemadam kebakaran ;

g. Perbelanjaan/niaga: pusat perbelanjaan utama, pasar, pertokoan, pusat belanja, bank-bank, perusahaan swasta, dan jasa-jasa lainnya;

D. Prosedur dan Syarat Pembangunan PLTSa

Kebijakan Pemerintah Kota Bandung untuk membangun pabrik pengolahan sampah menjadi energi listrik adalah salah satu upaya dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah persampahan di Kota Bandung yang semakin sulit dan berat. Dengan upaya ini, diharapkan nantinya kita tidak lagi tergantung kepada salah satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di wilayah luar Kota Bandung.

Rencana PLTSa yang akan dibangun telah melalui proses studi kelayakan (termasuk di dalamnya Analisa Dampak Lingkungan; AMDAL) yang dilakukan melalui kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Sedangkan mengenai rencana lokasi pembangunannya, hal tersebut didasarkan pada Rancana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung. Dalam pembangunan PLTSa di Gede Bage, BPLH sebagai Ketua Tim Penguji AMDAL berpedoman pada:

  1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan AMDAL;
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Kegiatan/Usaha Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL;
  6. Keputusan Kepala Bappedal No. 8 Tahun 2000 Tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL;

Menurut Wahjoe Witjaksono dalam makalahnya sebaiknya Pemerintah Kota Bandung memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:[15]

1. Ada jaminan bahwa tidak ada sampah yang tercecer di jalan ketika terjadi pengangkutan dari TPS ke PLTS.

2. Mengganti armada sampah menjadi armada sampah yang modern dan tertutup.

3. Memberi penyuluhan kepada masyarakat cara-cara memisahkan sampah sehingga mempermudah dalam pemrosesan.

4. Mencegah pemulung masuk ke lokasi PLTS dan menjadikan PLTS adalah area tertutup bagi masyarakat yang tidak berkepentingan.

5. Membuat pengolahan limbah yang memenuhi kesehatan masyarakat sekitar PLTS.

6. Jika kesepakatan tidak dipenuhi maka masyarakat bisa mengajukan penutupan PLTS.

Kalau semua syarat dan ketentuan dipenuhi dan diawasi bersama, maka PLTS akan menjadi proyek yang berhasil dan masalah sampah di Kota Bandung dan sekitarnya akan bisa teratasi.

Selanjutnya setiap pembangunan akan menimbulkan resiko, baik dampak positif maupun negatif, termasuk pembangunan PLTSa. Oleh karena itu, PLTSa Gedebage juga wajib dilengkapi AMDAL yang akan dinilai oleh Tim Komisi AMDAL (terdiri dari instansi terkait, masyarakat terkena dampak langsung kegiatan, LSM, Perguruan Tinggi, dan pakar lingkungan) sehingga PLTSa diharapkan mampu menjadi tempat pengelolaan sampah dengan tetap mempertahankan kualitas dan kelayakan lingkungan.

Sanitary Landfill dan Kompos

Kota Bandung mengalami permasalahan sampah karena tidak adanya ruang untuk pembuangan akhir (landfill). Solusinya, sampah harus dimusnahkan. Proses pemusnahan sampah dengan mengandalkan pembusukan alami oleh bakteri pada landfill akan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu akan dihasilkan gas metan (50 – 60%), CO 2 (40–50%), yang dapat menimbulkan efek pemanasan global, gas-gas beracun lainnya seperti NOx, Sulfur bahkan gas radioaktif tritium.

Selain itu landfill akan mengeluarkan bau dan air lindi yang mencemari air tanah dan sungai. Karena menimbulkan banyak polusi dan masalah, Uni Eropa pada tahun 1999 mengeluarkan ketentuan ( Directive no. 1999/31/EG) yang melarang pembuangan sampah organik dan sampah berbahaya ke landfill. Sampah organik harus diolah dulu secara mekanikal, biologi, dan atau termal (MBT) sebelum dibuang ke landfill, sehingga yang boleh dibuang ke landfill adalah abu hasil pembakaran atau kompos. Untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh ketentuan tersebut, negara-negara Eropa mengubah cara pengelolaan sampah mereka dari landfill, ke teknologi yang lebih bersih yaitu PLTSa pembakaran langsung.

Saat ini sekitar 409 PLTSa pembakaran langsung beroperasi di Eropa Barat. Adapun pemanfaatan sampah menjadi kompos, selama ini terbukti kurang efektif, selain proses pembuatannya lama (sehingga tidak dapat mengimbangi laju produksi sampah), juga diperlukan lahan yang luas. Apalagi sampah yang dihasilkan di Kota Bandung cukup besar, yaitu ± 500 ton/hari. Selain itu penggunaan kompos untuk media tanaman akan tersaingi oleh limbah biomasa lain yang lebih seragam dan lebih bersih, seperti sekam padi, limbah kayu dan dedaunan dari perkebunan dan hutan, limbah kelapa sawit, limbah tebu, limbah kelapa, dsb yang jumlahnya di Jawa Barat saja mencapai jutaan ton per tahun. Kompos dari sampah kota yang sudah tercampur dengan komponen lain, sangat tidak dianjurkan untuk digunakan pada tanaman pangan karena mengandung racun dan logam berat. Hal-hal tersebut menyebabkan pabrik kompos dari sampah kota dalam skala besar saat ini belum dapat dioperasikan secara komersial. Sebaliknya PLTSa dengan pembakaran langsung memusnahkan sampah dengan cepat dan efektif, dan menghasilkan listrik yang hasil penjualannya dapat digunakan untuk menutupi sebagian biaya operasional.

Perubahan pengolahan sampah dari landfill ke PLTSa pembakaran langsung diakui dapat mengurangi emisi gas-gas rumah kaca (Pengakuan dan metoda perhitungannya tercantum dalam dokumen UNFCCC nomor AM0025). Dengan demikian pembangunan PLTSa Gedebage sejalan dengan Bali Roadmap, dan merupakan salah satu usaha untuk mencegah terjadinya perubahan iklim.

Menurut EcoSecurity, konsultan CDM yang berbasis di Eropa, dengan adanya PLTSa Gedebage dapat dicegah minimal 150.000 ton CO 2 eq emisi pertahun.

Dioksin

Dioksin adalah senyawa yang terbentuk dari adanya karbon, hidrogen, oksigen, khlor dan panas. Oleh sebab itu sebenarnya setiap hari kita terpapar oleh dioksin dari hasil pembakaran kendaran bermotor, pembakaran sampah di rumah-rumah, kebun, TPS dan TPA, pembakaran sate, api ungun, kebakaran hutan, PLTU, tumpukan kompos, tumpukan sampah oganik yang membusuk, dsb. Manusia bisa teracuni Dixon melalui makanan utamanya susu dan daging yang tercemar dioksin, dan kecil kemungkinan melalui pernapasan atau kontak melalui kulit. Dioksin tidak larut dalam air dan sangat kuat terikat dengan padatan, oleh sebab itu dioksin dapat dikeluarkan dari gas buang dengan penyaring debu. Dioksin terikat kuat dalam tanah, dan tidak mencemari air tanah. Disungai dan danau, dioksin akan terikat dalam lumpur dan endapan di dasar. Karena tidak larut dalam air, dioksin sulit diserap oleh tanaman. Ternak bisa terpapar dioksin apabila memakan makanan yang mengandung dioksin kadar tinggi dan laju asupan lebih besar dari laju pengeluaran dioksin melalui feces.

Dioksin dapat dihasilkan dari hasil pembakaran komponen sampah yang mengandung Khlor seperti kertas, PVC, dan peralatan elektronik pada temperatur di bawah 400º C. Sampah di Bandung dan di Indonesia pada umumnya terdiri dari 60% sampai 70% bahan organik; sebagian besar plastik, kertas dan komponen yang mengandung khlor sudah diambil oleh para pemulung.

Dengan komposisi sampah seperti ini semua calon vendor PLTSa Gedebage tidak menganggap dioksin sebagai masalah pencemaran. Berbeda dengan incinerator yang telah digunakan lebih dari 30 tahun yang lalu, pembakaran dilakukan di atas temperatur 850ºC dan dilengkapi dengan pengolahan gas racun sehingga kadar Dioksin dan gas beracun lainnya yang teremisi ke udara lebih rendah dari PLTU Batu Bara. Sampah akan terbakar tanpa bantuan bahan bakar tambahan. Namun demikian, untuk menjaga temperatur pembakaran di atas 850º C, tungku pembakaran dilengkapi dengan burner berbahan bakar minyak. Pada keadaan normal, burner hanya beroperasi pada waktu start up dan shut down saja . Setelah digunakan lebih dari 20 tahun diseluruh dunia belum ada korban pencemaran dioksin dan gas beracun lainnya pada manusia dari PLTSa. Kebijakan Pemerintah Kota Bandung untuk membangun pabrik pengolahan sampah menjadi energi listrik adalah salah satu upaya dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah persampahan di Kota Bandung yang semakin sulit dan berat.

Dengan upaya ini, diharapkan nantinya kita tidak lagi tergantung kepada salah satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di wilayah luar Kota Bandung. .

Sanitary Landfill dan Kompos
 

~ PLTMH Akan Dibangun Di 30 Lokasi

Potensi PLTMH Tersedia Luas
Perlu Meningkatkan Kesadaran Pelestarian Alam

Sejumlah pembangkit listrik tenaga mikro hidro atau PLTMH akan dibangun di 30 lokasi aliran sungai di Jawa Tengah oleh PT Indonesia Power unit Mrica, Kabupaten Banjarnegara. Setiap lokasi paling tidak akan dibangun PLTMH yang dapat memproduksi listrik lebih dari satu megawatt.

General Manager PT Indonesia Power unit Mrica Teguh Adi Nuryanto, Jumat (29/2), mengatakan, jumlah lokasi pembangunan PLTMH itu baru terbatas di wilayah eks-Karesidenan Banyumas. Potensi PLTMH di Jateng lebih banyak, dan bisa menjadi peluang untuk mengatasi krisis listrik.

"Dari 30 lokasi yang kami rencanakan itu semua menggunakan sungai-sungai kecil dan aliran irigasi," katanya.

Untuk aliran sungai yang lebih kecil pun, seperti aliran irigasi, lanjutnya, juga dapat digunakan untuk PLTMH dengan produksi listrik berkisar 300 kilowatt. Produksi listrik ini dapat digunakan untuk 600 rumah, dengan daya listrik 450 watt per rumah.

Hanya saja untuk hitungan bisnis bagi pengusaha, lanjut Teguh, produksi listrik sekecil itu membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan modal. Namun produksi listrik skala kecil itu dapat digarap oleh pemerintah daerah.

"Untuk membangun satu pembangkit itu dibutuhkan dana lebih dari Rp 15 juta, dan baru kembali setelah sembilan tahun," katanya.

PLTMH Wangan Aji di Kabupaten Wonosobo yang dikelola Pondok Pesantren Roudlotuth Tholibin, misalnya, menggunakan aliran air irigasi untuk menggerakan dua turbin dengan kapasitas produksi 140 KW. Menurut Manajer Koperasi Ponpes Roudlotuth Tholibin Slamet Zakaria, PLTMH itu tak menggunakan bendungan air karena pasokan air di saluran irigasi itu tak pernah surut.

"Terjunan airnya juga cukup curam sehingga dapat menggerakkan turbin. Air yang digunakan juga tidak tercemar, melainkan kembali mengalir ke saluran irigasi," kata Zakaria.

Untuk menjamin turbin dapat bergerak, katanya, pihaknya harus tetap menjaga kebersihan air dari sampah. "Daerah di atas PLTMH ini terdapat pasar, sehingga kadang-kadang ada sampah masuk ke saluran irigasi ini," lanjutnya.

Teguh mengatakan, untuk menjalankan PLTMH maupun PLTA memang perlu memerhatikan peningkatan pelestarian alam. "Seperti permasalahan PLTA Mrica, terbentur pada masalah endapan lumpur di Waduk Pangbes Jenderal Soedirman yang mencapai 40 persen. Jadi, perlu ada kesadaran menjaga lingkungan hutan di Dieng tetap hijau agar erosi di Sungai Serayu tak terlalu tinggi," katanya.

Di beberapa wilayah Banyumas, PLTMH dengan teknologi kincir air sederhana dimulai sejak tahun 1997. Hal ini seperti terdapat di sejumlah kecamatan di lereng Gunung Slamet, seperti Karanglewas dan Cilongok. Warga Dusun Semaya, Desa Sunyalangu, Karanglewas adalah yang kali pertama mengembangkan listrik berpembangkit kincir air di Banyumas. (mdn/han)


sumber : cetak.kompas

Sabtu, 1 Maret 2008

 

~ Teknologi Mikrohidro Mudah Dan Murah

Teknologi Mikrohidro Warga Gunung Sawur

Untuk menghasilkan listrik dengan sumber energi ramah lingkungan, dapat dilakukan teknologi mikrohidro yang mudah dan murah. Itu sudah dibuktikan Sucipto, seorang warga Dusun Gunung Sawur di lereng selatan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, sejak 1985 pada usianya yang 22 tahun.

"Dasar teorinya ada, saya peroleh dari ST (sekolah teknik, setingkat SMP) dan STM (sekolah teknik menengah, setingkat SMA). Namun, pembuatan alat kelengkapan dan pengembangan teknik mikrohidro secara keseluruhan saya pelajari otodidak," kata Sucipto, saat ditemui di rumahnya, sekaligus untuk bengkel kerjanya, Selasa (21/7).
 Untuk menghasilkan listrik dengan sumber energi ramah lingkungan, dapat dilakukan teknologi mikrohidro yang mudah dan murah. Itu sudah dibuktikan Sucipto, seorang warga Dusun Gunung Sawur di lereng selatan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, sejak 1985 pada usianya yang 22 tahun.

"Dasar teorinya ada, saya peroleh dari ST (sekolah teknik, setingkat SMP) dan STM (sekolah teknik menengah, setingkat SMA). Namun, pembuatan alat kelengkapan dan pengembangan teknik mikrohidro secara keseluruhan saya pelajari otodidak," kata Sucipto, saat ditemui di rumahnya, sekaligus untuk bengkel kerjanya.

 KOMPAS.

 

~ Pembangkit Listrik Tenaga Arus Sungai

 Mampukah kita membuat sendiri PLTAS (Pembangkit Listrik Tenaga Arus Sungai) terapung tetap yang port

Terpikir oleh saya, berdasarkan inspirasi dari PLTMH (Micro Hidro), maka :

1.Sebagai pengganti konstruksi sipil yang relatif memakan waktu dan biaya lebih mahal serta memerlukan design per lokasi lebih spesifik, padahal hasilnya tidak begitu besar
menghasilkan tenaga listrik, maka kita buat generator set yang penggerak mulanya adalah arus sungai yang menggerakkan sudu sudu dengan RPM rendah, lalu
poros/shaft putaran rendah tersebut dikonversi dengan gear menjadi putaran medium/tinggi sedemikian rupa sehingga terdapat generator kecil 3 phasa yang bisa
menghasilkan listrik dengan voltase 380/220 Volt dan frekwensi 50 Hz, misalnya pada putaran 600 rpm atau 1000 rpm atau 1500 rpm.

2. Rangkaian penggerak mula, gear konversi yang bisa diset agar frekwensi listrik yang dihasilkan selalu bisa mencapai 50 Hz dan generator listrik serta rangkaian control
tegangan, frekwensi dan sebagainya ditempatkan dalam suatu console/tempat yang selalu terapung (sebut saja box terapung), dimana box terapung tersebut diikatkan
dengan tali ke pinggir sungai dengan pohon atau tiang yang sengaja ditanam kuat sebagai penahan agar box terapung tidak bergerak untuk suatu sungai yang tidak ada kapal
yang melalui sungai tersebut atau box terapung diikatkan kedasar sungai untuk sungai yang dilalui kapal.

3. Box terapung yang berisi rangkaian penggerak mula, generator listrik dan rangkaian controlnya tersebut kita sebut sebagai PLTAS (Pembangkit Listrik Tenaga Arus Sungai)
yang nantinya kita produksi secara massal dan jual langsung ke masyarakat luas dengan membuat petunjuk pemasangan dan pengoperasian yang mudah sehingga banyak
masyarakat yang secara mandiri bisa membeli dan memasang sendiri tanpa tergantung mau dibeli tenaganya oleh PLN atau tidak untuk digunakan bagi listrik perdesaan yang
sungainya mempunyai karakteristik arus sungai minimal X meter per detik dan kedalaman sungai Y meter.

Ayo, teman teman, tolong dipikirkan dengan serius, karena jika berhasil maka PLTAS tersebut akan sangat laku keras untuk pemenuhan listrik perdesaan dimana sungai berada di sangat banyak tempat bisa dipasang.

Yang jelas akan mempercepat ratio elektrifikasi per kapita penduduk pedesaan/pelosok tanah air.

Salam,
AZA

At 13:50 19/12/2007, Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya wrote:

Temans alumni ITB,
Pendapat saya energi laut itu masih potensi, biarlah waktu yang akan
menjawab kapan potensi itu dapat kita manfaatkan. Tapi dibarengi ikhtiar,
lewat penelitian tadi.
Memang saya setuju Indonesia masih memiliki banyak potensi, contoh potensi
sungai. Ada 22 000 sungai dan anak sungai di Indonesia, dimana baru
ratusan yang dibuat PLTA dan bendung irigasi. Dan ini jelas sudah terbukti
manfaatnya, semisal ada satu potensi PLTA/PLTM di masing-masing sungai
maka masih ada 22.000 PLTA/PLTM yang belum dibangun. Dan ini tanpa BBM dan
bebas polusi. Seandainya ada modal, manfaatkanlah potensi sungai yang ada
untuk keperluan pabrik/sendiri/dijual ke PLN. Kalau dijual ke PLN hanya
dihargai Rp. 300/kWh, plus ngurus izinnya susah. Teknologi PLTA/M tidak
sulit, kalau boleh dibilang hanya teknologi bengkel kecil. Pengalaman
mengurus PLTA/M gampang-gampang susah, di Padang ada swasta masang PLTM
listriknya dijual kepada masyarakat sekitarnya. Disini tarif dihitung per
jenis beban, dan setelah sama-sama untung selama 7 tahun operasi jaringan
listrik PLN masuk ke desa itu. Jadilah penduduk rame2 ganti pakai
PLN,karena murah terus perusahaan itu tutup. Di Pontak, Sulut PLN pernah
memasang PLTM dimana pada awalnya masih berupa hutan dan listrik dialirkan
lewat kabel panjang. Baru jalan 1 tahun, penduduk rame-rame menggarap
hutan itu jadi sawah dan sebagian untuk rumah. Kemudian air mereka pakai
untuk irigasi, PLTM tidak kebagian air. Pengelolaan PLTM erat kaitannya
dengan masalah sampah, karena dari tanaman yang ada dan juga sebab
pembuangan sampah seenaknya.
Potensi lainnya batubara, banyak pulau2 kita punya tambang batubara tapi
kelasnya rendah (lignit/sub bituminous)dalam jumlah besar untuk PLTU,
dalam jumlah kecil untuk PLTD melalui gasifikasi batubara. Teknologinya
sudah dikuasi dgn baik, batubara di negeri kita masih kita hargai murah
banget. Volume 1 truk pasir masih lebih mahal d.p. 1 truk batubara. Jadi
batubara sangat ekonomis untuk dimanfaatkan untuk listrik, aturan
penggaliannya juga tidak begitu sulit.
Untuk panas bumi, kita juga punya sumber dibeberapa pulau yang blm
dimanfaatkan. Eksploitasi panas bumi relatif murah,tapi ijinnya ke
Pertamina suangat suuulit.
Tapi sebenarnya tidak sulit juga, tapi you mesti jadi investor asing dulu,
mereka bisa urus ijin segala macam dalam 1 tahun, kalau kita paling cepat
3 tahun dibidang ini. Demikian juga untuk investasi listrik, seperti
temans lihat sekarang bermunculan pembangkit listrik milik swasta, ada
PLTD, PLTU,PLTGU,PLTG, PLTP bahkan PLTA pun sudah ada yang milik asing.
Harga jualnya ke PLN juga tinggi, lihat saja PLTP Gn Salak $7,5 sen (Rp
690/kWh) pembangkit2 yang lain milik asing juga sekitar itu. Tapi berapa
PLN membayar listrik swadaya masyarakat ? jawabannya Rp. 300/kWh untuk
PLTA/PLTM dan Rp 450/kWh untuk pembangkit yg lain. Sungguh bangsa kita
(baca PLN) lebih menghargai orang asing d.p. bangsa sendiri, saya kira
politik migas Pertamina more or less the same.
Potensi ada, teknologi ada, modal bisa dicari (relatif murah kok) tapi
iklim pemeritah tidak kondusif. Inilah persoalan yang sebenarnya, bukan
yang lain. Jadi mesti bagaimana kita ?

Salam
Simbah MS77
> Rekans,
> Saya berpendapat lain bahwa potensi energi Arus Laut Indonesia amat sangat
> besar . . contoh kasus 9 kabel laut di selat Bali putus karena derasnya
> arus laut  dan hanya tinggal 2 kabel saja ,maka supply listrik pulau Bali
> sangat tergantung pada 2 kabel tsb atas supply dari pembangkit listrik di
> Jawa 

DAPIL II JAWA TIMUR, PASURUAN PROBOLINGGO

 

 
Halaman 559 dari 990
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook