Alpen Steel | Renewable Energy

Karena itu, pemanfaatan energi alternatif listrik tenaga surya (LTS) dan biogas kotoran sapi merupakan alternatif jitu, terutama bagi warga di daerah yang sulit dijangkau, seperti pulau-pulau terpencil, di mana kenaikan harga BBM tidak bisa dikontrol karena mahalnya transportasi.

Alex RW Retraubun, Direktur Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), memaparkan contoh program pengembangan energi alternatif yang sangat membantu penduduk miskin dari daerah terpencil itu, Selasa (13/5) di Kantor Harian Kompas, didampingi David Manariur, Direktur Utama PT Mulya Tiara Nusa, rekanan usaha DKP.

Alex menjelaskan, sekaranglah saatnya pemerintah mengembangkan energi alternatif LTS dan biogas, yang justru mempunyai nilai sangat ekonomis untuk daerah-daerah terpencil. ”Data dan pengalaman DKP ini merupakan fakta yang harus mendorong pemerintah menyiapkan policy khusus yang menjadi kebutuhan mendesak sekarang,” kata Alex.

Dengan jumlah pulau 17.504 dan 92 di antaranya pulau-pulau terluar/terpencil, selama ini pemerintah kita belum menganggap masalah pulau terpencil (single island) sebagai masalah serius. Padahal, pulau jenis ini biasanya tak memiliki hutan, tidak berlahan pertanian, dan sering tidak memiliki sumber air tawar. ”Masyarakat yang tidak punya income tetap seperti ini rentan terhadap kenaikan bahan kebutuhan pokok, termasuk energi,” kata penulis buku Profil Pulau-pulau Kecil Terluar di Indonesia itu.

”Solar home system”

Ia melukiskan, dua hari lalu, Senin, di Kecamatan Nanusa, Kepulauan Talaud, harga BBM sudah meroket. Harga solar menjadi Rp 8.700 per liter, bensin Rp 15.000 per liter, dan minyak tanah Rp 9.000 per liter. Namun, karena teknologi LTS solar home system (SHS) sudah diterapkan untuk 700 rumah/KK di Kepulauan Talaud dan Sangihe, masyarakat jadi sangat tertolong. LTS SHS maksudnya, instalasi satu alat untuk satu rumah.

Hal serupa ”menyelamatkan” masyarakat terpencil Pulau Tagalaya dan Pulau Meti, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, yang memperoleh bantuan LTS SHS dan merupakan proyek percontohan awal DKP tahun 2003. Alat seharga Rp 5 juta per unit ini mudah dirawat, bisa digunakan 15 tahun, serta berdaya listrik untuk 3 bola lampu dan sebuah kulkas.

Sejak 2007, 800 reaktor biogas kotoran sapi telah dikembangkan di daerah peternakan sapi Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, untuk listrik dan kebutuhan memasak. ”Sayang, program ini tidak diambil alih pemerintah. Pemerintah kurang responsif. Pernah kami tawarkan, tapi departemen itu bahkan menolak karena harus ada regulasi. Kalau harus menunggu PLN, tidak terwujud,” katanya. (NAW/HRD)

dari : kompas.com