Alpen Steel | Renewable Energy

~ Paradigma Kebijakan Energi Di Indonesia

ENERGI
Gas dan Panas Bumi Perlu Mendapat Subsidi

 

Jakarta, Kompas - Paradigma kebijakan energi di Indonesia selama ini mengedepankan pertumbuhan ekonomi tanpa memerhatikan ketersediaan energi nasional. Hal itu mengakibatkan upaya pembangunan energi tidak terintegrasi sehingga menimbulkan krisis energi.

Agar ketergantungan bahan bakar minyak berkurang, pemerintah perlu subsidi bahan bakar gas dan panas bumi. ”Kebijakan ketahanan energi lewat pemanfaatan energi terbarukan justru mendorong ekonomi,” kata anggota Dewan Energi Nasional, Rinaldy Dalimy, dalam diskusi ”Evaluasi Cetak Biru Energi Nasional”, Kamis (11/3) di Jakarta.

Penyelesaian masalah energi justru dilakukan di luar sektor energi. Sejumlah badan usaha milik negara bidang energi lebih berorientasi laba, bukan ketahanan energi. Karena itu, kebijakan kewajiban alokasi gas untuk domestik, strategi menjaga cadangan migas, dan harga energi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Manajer Hubungan Publik, Pemerintah, dan Kebijakan Chevron Geothermal and Power Usman Slamet menyatakan, sejumlah kendala dihadapi pelaku usaha dalam mengembangkan panas bumi, antara lain belum ada kepastian pembelian dari PT PLN dalam dokumen tender dan kepastian harga jual uap atau listrik yang dihasilkan panas bumi.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, terjadi perubahan landasan hukum panas bumi. Aturan itu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tender, sementara kemampuan pemda melakukan tender yang profesional masih bervariasi.

Menurut pengamat energi dari Universitas Indonesia, Widodo Wahyu, pemerintah salah kaprah dalam menerapkan kebijakan subsidi energi. Pemerintah memilih menyubsidi energi komersial atau bahan bakar minyak. Energi terbarukan seperti panas bumi malah tak ada subsidi.

Pengamat energi, A Qoyyum Tjandranegara, menambahkan, pemerintah membiarkan bahan bakar gas yang murah diekspor. ”Harga gas alam cair yang diekspor tidak lebih dari 55 persen harga impor BBM. Tiap Indonesia menjual gas alam cair, pada saat sama harus menambah devisa 45 persen untuk impor BBM,” ujarnya. (EVY)

 

 

 

Sumber : Kompas

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook