Alpen Steel | Renewable Energy

"Saya berharap PLTMH tersebut diperihara dengan baik, agar masyarakat dapat menikmati hingga akhir zaman," kata Rusda. Selain itu juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dalam melakukan berbagai macam usaha.

Desa Latawaro sebelumnya adalah termasuk desa yang terpencil. Bahkan sempat  terisolasi sewaktu banjir yang melanda di awal tahun 2007 lalu. Sebelum adanya PLTMH, masyarakat Desa Latawaro mengandalkan pelita sebagai penerangan.

Saidiman, penggagas PLMTH yang sekaligus sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mengatakan, sebelum pembangunan PLTMH dilaksanakan berbagai upaya dilakukan masyarakat dengan melakukan rapat bersama . Warga  Desa Latawaro melakukan musyawarah dengan proses MMDD (Menggagas Masa Depan Desa), dengan tahapan musyawarah Dusun, musyawarah Desa, musyawarah antar masyarakat Desa. Kemudian dari hasil rapat tersebut diprioritaskan menjadi usulan hingga pada musyawarah antar Desa penetapan usaha (Pendanaan). Sehingga usulan PLTMH Desa Latawaro mendapat rangking ke-4 dari 14 usulan di tingkat Kecamatan Lambai. “ Semua hasil rapat disepakati masyarakat Latawaro dan untuk merampungkan pembangunan PLTMH warga juga melakukan swadaya,”kata Saidiman.

Dan jumlah total anggaran PNPM tahun 2008, untuk pembangunan PLTMH tersebut sebanyak Rp. 179.573.604,- anggaran ini digunakan untuk pembangunan PLTMH dengan kapasitas 5 KUA, operasional UPK 2 % dengan anggaran Rp. 3.589.474. Dan bahan Rp. 166.500.000,- serta upah para pekerja sebanyak Rp. 4 Juta. Untuk dapat mencukupi pembuatan PLTH ini, sekitar 473 KK khususnya warga Latawaro melakukan partisipasi swadaya yang terkumpul sebanyak Rp. 59.45.000,-
Hanya dalam waktu satu bulan sejak beroperasinya PLTMH, sudah 19 Warga yang memiliki Televisi. Anak-anak sekolahpun sekarang lebih terpacu dalam belajar. “Kami berharap prestasi anak-anak sekolah dapat lebih ditingkatkan,”ujar Saidiman.

Seraya berkelakar, Saidiman menuturkan kini program KB (Keluarga Berencana) dapat dilaksanakan, karena kondisi rumah pada malam hari tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. “Sudah banyak aktifitas yang dapat dilakukan warga, sehingga pogram KB dapat dilaksanakan,”tuturnya sambil tersenyum.

Untuk instalasi listrik sebesar 300 Watt, warga ditarik biaya sebesar 500 ribu rupiah per KK. Iuran per bulan dibedakan antara pemilik TV warga yang tidak memiliki TV. Pemilik Televisi dibebani pembayaran lima ribu lebih mahal dari warga yang belum mempunyai TV yang hanya membayar Rp. 20 ribu.

Ironisnya, kondisi Desa Latawaro ini lebih baik jika dibandingkan dengan ibu kota Kabupaten sendiri. Listrik di Ibu Kota Kabupaten hanya menyala selama 12 jam saja sedangkan di desa Latawaro non-stop 24 jam sehari. Mungkin perlu dipertimbangkan, ibu kota kabupaten Kolaka Utara memiliki pembangkit listrik mandiri sebagaimana warga desa Latawaro.