Alpen Steel | Renewable Energy

~ Perubahan Iklim Dan Global Warming

Kemandirian Pangan di Era Pemanasan Global

Perubahan iklim yang memperpanjang musim kemarau telah menyulitkan para petani. Perubahan cuaca memperlambat pertumbuhan tanaman. Akibatnya, di daerah-daerah pusat penghasil pangan, terjadi mundur panen.

Perubahan iklim dan global warming (pemanasan global) memicu kenaikan harga pangan karena ada hambatan/tidak ada pasokan pangan di saat yang tepat. Termasuk memicu kenaikan harga beras di Jakarta dan di daerah-daerah. Awal Desember lalu saja, beras di Jakarta dari jenis IR-64 kualitas satu harganya Rp 5.200,00/kg, lebih mahal Rp 300,00/kg dibandingkan harga 1 Desember 2007.

Boleh jadi, stok pangan di Indonesia masih mencukupi. Namun, jika perburuan komoditas serealia (beras, jagung, kedelai, gandum, dan lain-lain) dunia oleh negara-negara besar tidak terkendali, maka kita akan mengalami kesulitan. Hal itu karena produksi serealia di negeri ini masih labil untuk mencukupi kebutuhan. Sementara itu, kemandirian seluruh sumber pangan kita belum digalakkan. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan dana. Padahal, tanpa dana yang memadai, kita tidak akan mampu mengimpor serealia karena kalah bersaing dengan negara-negara besar pemburu komoditas itu.

Kemandirian pangan

Maka tidak syak lagi, bangsa kita harus cepat menciptakan kemandirian pangan. Pada dasarnya, konsep kemandirian pangan menjunjung tinggi kearifan dan pengetahuan lokal. Kini saatnya kita menjadikan kearifan lokal sebagai kekuatan untuk menghadapi dampak buruk pemanasan global maupun tantangan globalisasi. Paradigma ini sekaligus untuk mengatasi lemahnya kebijakan ketahanan pangan (food security) yang selama ini hanya mempromosikan pemenuhan pangan melalui penerapan agrobisnis, perdagangan bebas, dan privatisasi sumber-sumber produktif.

Kemandirian pangan kita kini ibarat masih "jauh panggang dari api" karena kurangnya political will dari pemerintah. Untuk meraih kemandirian pangan, perlu kerja keras, pengorbanan, dan kerelaan para pengambil kebijakan. Kemandirian pangan hanya bisa diwujudkan jika semua pihak terkait terpacu untuk mewujudkannya. Kemandirian pangan bukan sebatas swasembada pangan, tetapi juga memastikan bahwa pangan bisa diakses secara mudah dan berkualitas.

Kemandirian pangan itu otomatis membalikkan konsep modernisasi menjadi hal-hal yang bersifat back to basic. Yakni dengan memprioritaskan produksi pertanian untuk pemenuhan dan keberlanjutan pangan/pasar lokal melalui pengadaan pasokan-pasokan berbagai produksi pertanian yang memanfaatkan kearifan lokal dan ramah lingkungan. Sebab itulah, pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal nonberas --yang selama ini telah diabaikan oleh pemerintah karena memberi nilai superior terhadap padi-- perlu dibudidayakan secara lebih intensif dan diolah dengan cara yang lebih menarik.

Selain menentukan sejauh mana rakyat mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, konsep kemandirian pangan pun menolak dumping produk impor ke pasar domestik. Kemandirian pangan akan memiliki arti luas jika bangsa ini bisa meminimalisasi impor bahan pangan. Dalam kondisi darurat, impor beras bersifat "tidak haram" jika didasarkan data akurat.

Ancaman krisis pangan di Indonesia juga dipicu oleh besarnya ketergantungan pada produk impor, dengan tren yang meningkat. Banjirnya produk pangan impor dengan harga murah, lambat laun menghancurkan daya tahan pertanian di dalam negeri. Oleh karena itu, pemenuhan pangan sebagai kebutuhan fundamental harus bisa diberdayakan secara mandiri atas dasar potensi yang dimiliki bangsa kita.

Kemandirian pangan tidak menegasikan perdagangan, tetapi lebih mempromosikan formulasi kebijakan perdagangan dan praktik bisnis yang melayani hak rakyat untuk produksi pangan berkelanjutan yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Alternatif perdagangan pangan semacam ini telah diaplikasikan di Kuba, Mali, Mozambik, Venezuela, dan Bolivia.

Masalah produksi, konsumsi, dan distribusi pangan, sejatinya membutuhkan sistem yang adil bagi petani/produsen kecil di seantero dunia. Apalagi di tengah perubahan iklim dan pemanasan global yang menuntut adanya kemandirian pangan. Di negara-negara maju pun (Eropa, Amerika Serikat, Kanada) prinsip-prinsip kemandirian pangan ini diadopsi dalam pertanian kecil dan keluarga.

Diversifikasi pangan

Penganekaragaman (diversifikasi) sebagai pola penciptaan kemandirian pangan sangat penting serta mendesak guna mengurangi permasalahan di subsektor tanaman padi. Perlu usaha keras guna menciptakan pola diversifikasi pangan, sebab selama ini masyarakat Indonesia kebanyakan hanya terbiasa mengonsumsi nasi. Penciptaan pola diversifikasi berikut pemanfaatan produk substitusi menjadi elemen penting dalam pola penciptaan kemandirian pangan. Dalam jangka panjang, diversifikasi pangan akan melepas ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai makanan pokoknya.

Untuk meraih kemandirian pangan melalui diversifikasi, dibutuhkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Guna mempercepat proses perubahan konsumsi dari beras ke nonberas, pemerintah c.q. Departemen Pertanian berencana membagi voucher pangan nonberas sebagai pengganti beras bagi keluarga miskin. Ide ini memberi alternatif bagi masyarakat miskin supaya tidak bergantung 100% pada konsumsi beras, sebab banyak bahan pangan lain yang juga kaya zat gizi karbohidrat.

Pola diversifikasi pangan yang saat ini dikembangkan adalah alih konsumsi pada tanaman talas-talasan. Kajian lebih lanjut tentang potensi tanaman ini menjadi sangat penting, terutama bagi lembaga-lembaga penelitian di Indonesia.***

Penulis, pemerhati masalah sosial-ekonomi, alumnus Australian National University.

Penulis:
Back

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook