Alpen Steel | Renewable Energy

~ Pemadaman Bergilir Menyatakan Energi Nasional Lemah

Listrik Byarpet, Rapuhnya Ketahanan Energi

Pemadaman bergilir yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara atau PLN di hampir seluruh wilayah Jawa, Madura, dan Bali, termasuk Ibu Kota Jakarta, merupakan salah satu ciri rapuhnya ketahanan energi nasional, khususnya energi listrik. Kondisi ini sungguh merupakan sebuah ironi bagi sebuah negeri yang memiliki kekayaan sumber daya energi, bukan hanya minyak, batu bara dan gas, tetapi sumber daya energi alternatif yang terbarukan seperti geotermal, angin, solar cell, ombak, dan air.

Ketahanan energi adalah sebuah kondisi di mana semua orang di dalam sebuah wilayah, sepanjang waktu, memiliki akses yang baik secara fisik maupun ekonomis terhadap komoditas energi. Selain itu, ketahanan energi tidak hanya mencakup aspek ketersediaan, melainkan juga aspek accessibility, yakni kemampuan untuk mengakses. Kondisi ini tidak hanya berlaku untuk jangka pendek, melainkan juga jangka panjang dengan memerhatikan aspek keberlanjutan (sustainability) yang selaras dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan pemadaman bergilir yang diprediksikan berlanjut hingga 2009 itu disebabkan terhambatnya pasokan batu bara dari Kalimantan yang digunakan sebagai pembangkit beberapa PLTU di Jawa sebagai akibat gangguan cuaca serta rusaknya beberapa turbin pembangkit. Jelas pemadaman bergilir ini memberikan dampak negatif terhadap kegiatan perekonomian. Banyak pengusaha yang mengeluh dengan kebijakan pemadaman bergilir ini. Sebagai dampaknya, omzet produksi harian tidak memenuhi target. Akibatnya keuntungan produksi tidak bisa optimal.

Pada 2005, sebagian besar listrik di Indonesia yang dibangkitkan oleh pembangkit listrik milik PLN sebanyak 53,56 persen menggunakan batu bara sebagai bahan bakar; 30,16 persen menggunakan minyak solar; 14,98 persen menggunakan gas alam; 1,19 panas bumi, dan 0,11 persen minyak diesel (Neraca Energi Indonesia 2001-2005, BPS, diolah).

Besaran listrik yang dibangkitkan oleh PLN pada 2005 sebesar 98.123 gigawatt hour dengan komposisi 43,08 persen dibangkitkan oleh PLTU (Steam) berbahan bakar batu bara; 31,87 persen dibangkitkan oleh PLTGU (steam gas) berbahan bakar gas alam; 10,02 persen dibangkitkan oleh PLTA; 6,15 persen dibangkitkan oleh PLTG (gas turbine); 5,82 persen dibangkitkan oleh PLTD (diesel), dan sisanya sebesar 3,06 persen dibangkitkan oleh PLTP (geotermal). Dari total 98.123 gigawatt hour yang dibangkitkan oleh PLN, sekitar 77.461 gigawatt hour (77,46 persen) dibangkitkan di Pulau Jawa (Neraca Energi Indonesia 2001-2005, BPS).

Listrik yang sebagian besar dibangkitkan di Pulau Jawa mengindikasikan kebutuhan listrik di Pulau Jawa lebih besar dibandingkan dengan pulau lainnya. Masih belum meratanya kegiatan ekonomi yang selama ini lebih terpusat di Pulau Jawa serta padatnya penduduk di Pulau Jawa juga menjadi salah satu faktor penyebab. Terjadinya krisis listrik yang berujung pada dikeluarkannya surat keputusan bersama (SKB) lima menteri yang mengeluarkan kebijakan penggeseran hari kerja ke hari Sabtu-Minggu ditanggapi dingin oleh para pengusaha. Selain mekanismenya yang ribet, dikhawatirkan akan terjadi lag para pekerja yang bisa mengurangi produktivitas kerja mereka. Akan diperlukan penyesuaian-penyesuaian dengan lingkungan (terutama kebiasaan berlibur di hari Sabtu-Minggu bersama keluarga, terutama anak) dan lingkungan terkait dengan penggeseran hari kerja ini.

Paling baik

Meskipun demikian, kebijakan ini dinilai yang paling baik guna mengurangi beban listrik PLN pada hari kerja biasa, Senin-Jumat. Jika sebagian pabrik mau menggeser kegiatan produksinya, diharapkan beban listrik PLN bisa dibagi pada hari Sabtu-Minggu. Meskipun ada kebijakan lain yang bisa dilaksanakan, yakni gerakan penghematan listrik, hal ini tidak akan bisa berakselerasi dengan defisit listrik yang ada, mengingat perilaku masyarakat Indonesia yang terkenal boros.

Kesalahan mendasar, yang seandainya tidak segera dibenahi akan bisa menjadi bom waktu, adalah kurang terencananya penempatan pembangunan power plant yang kurang memerhatikan aspek kedekatan lokasi pembangkit dengan bahan baku. Beberapa pembangkit di Jawa seperti PLTU Cilacap, Tambaklorok Semarang, Paiton, dan Jakarta menggunakan bahan bakar batu bara yang perlu didatangkan dari Kalimantan.

Jika seandainya perjalanan kapal tongkang pengangkut batu bara tidak bisa berlayar dikarenakan cuaca buruk, pasokan batu bara di pembangkit akan terganggu yang pada akhirnya akan menghambat suplai listrik. Jika hal ini terjadi dan tidak ada kebijakan atau rencana yang lebih baik terkait dengan rencana pembangunan berbagai proyek power plant lainnya, ketahanan energi (dalam hal ini listrik) yang terkait dengan konsep keberlanjutan (sustainability) dan keselarasan dengan paradigma pembangunan yang berkelanjutan (sustainability development) akan terganggu.

Melihat komposisi bahan bakar serta jenis pembangkit yang didominasi oleh batu bara, maka perlu segera dicari alternatif lain yang bisa menggeser batu bara dalam menghasilkan listrik. Sumber energi yang memungkinkan adalah energi panas bumi. Selain ramah lingkungan, panas bumi banyak terdapat di Indonesia. Dengan potensi sebesar 27.000 mwh, menjadikan panas bumi sebagai sumber pembangkit listrik yang bisa diandalkan di masa mendatang.

Pada 2005, data yang dipublikasikan oleh Departemen ESDM menyebutkan sumber energi panas bumi (hipotesis) terbanyak terdapat di Pulau Sumatera dengan potensi sebesar 2.130 mwe (48,52 persen). Kemudian di Pulau Jawa sebesar 1.591 mwe (36,24 persen), Nusa Tenggara sebesar 427 mwe (9,73 persen), Sulawesi sebesar 125 mwe (2,85 persen) dan Maluku sebesar 117 mwe (2,67 persen). Potensi sumber energi panas bumi yang terdapat di Pulau Jawa yang mencapai 36,34 persen dari total sumber daya panas bumi nasional (hipotesis) menjadikan sumber daya ini bisa diharapkan menggantikan peran batu bara dalam membangkitkan listrik. Investasi yang mahal, terutama teknologi, seharusnya tidak menyurutkan niat pemerintah untuk bisa mewujudkan ketahanan energi nasional.

Perlu adanya inisiatif dari pemerintah guna mengembangkan potensi geotermal yang melimpah tersebut. Pemberian insentif pajak ataupun kemudahan investasi kepada para investor yang terjun di pengembangan power plant berbasis geotermal bisa menjadi langkah nyata pemerintah.

RUSLI ABDULAH Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook