Alpen Steel | Renewable Energy

Energi 2008: Kelangkaan yang Terus Berulang

Kelangkaan energi, baik bahan bakar minyak (BBM), listrik, maupun elpiji, terus saja terjadi sampai saat ini dan menyusahkan masyarakat, meski penyebabnya selalu berulang.

Pemerintah dan juga PT Pertamina (Persero) yang bertanggung jawab dalam ketersediaan BBM dan elpiji, serta PT PLN (Persero) dalam hal pasokan listrik, dinilai masih gagal menjamin ketersediaan energi tersebut.

Terakhir, kelangkaan elpiji terjadi di penghujung tahun ini dan konsumen elpiji mesti antre dan membeli dengan harga mahal.

Pertamina beralasan, kelangkaan terjadi karena gangguan pasokan dari kilang dan distribusi melalui kapal laut akibat cuaca buruk. Alasan lain, peningkatan permintaan elpiji menyusul keberhasilan program konversi minyak tanah di luar perkiraan.

Pertamina mengklaim permintaan elpiji saat ini naik hingga 600 persen dibandingkan posisi Januari 2008. Hingga kini, kelangkaan yang telah dimulai sejak akhir November masih belum pulih sepenuhnya.

Di saat bersamaan, kelangkaan juga terjadi pada produk premium bersubsidi yang dipicu kebijakan pemerintah menurunkan harga bahan bakar tersebut per 1 Desember lalu.
    
Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak mau menanggung kerugian menyusul keputusan pemerintah menurunkan harga premium sebesar Rp 500 per liter. Sikap SPBU tersebut disesalkan berbagai kalangan. Sebabnya, ketika terjadi kenaikan harga BBM, SPBU telah menikmati keuntungan.
    
Kalau dirunut dari awal 2008, maka kelangkaan BBM sudah dimulai bulan Januari untuk jenis minyak tanah di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pertamina menggelontorkan sekitar 3.000 kiloliter minyak tanah guna mengatasi kelangkaan yang disebut karena disparitas harga dengan nonsubsidi yang cukup besar; selain juga disebabkan gangguan distribusi akibat cuaca buruk dan banjir, serta dampak program konversi minyak tanah ke elpiji.
    
Selanjutnya, pada akhir Maret, masyarakat juga mesti mengalami kelangkaan produk elpiji akibat sebagian konsumen tabung elpiji berukuran 50 kg beralih ke 12 kg menyusul kenaikan harga elpiji 50 kg.

Sejak 7 Januari 2008, harga elpiji 50 kg yang dikonsumsi kalangan bisnis, seperti restoran, kafe, dan hotel, naik dari Rp 5.852 per kg menjadi Rp 7.932 per kg.
    
Sementara itu, harga tabung 12 kg yang dikonsumsi rumah tangga dan usaha kecil hanya Rp 4.250 per kg sehingga pengguna 50 kg beralih ke 12 kg. Harga tabung 12 kg meningkat hingga dua kali lipat akibat kelangkaan tersebut.
    
Pertamina mengantisipasi kelangkaan dengan menaikkan pasokan tabung 12 kg dan memberi diskon 15 persen bagi pembelian elpiji 50 kg. Pada pertengahan April, terjadi lagi kelangkaan minyak tanah bersubsidi di sejumlah wilayah program konversi.
    
Masih di bulan April, kelangkaan elpiji juga terjadi lagi. Saat itu, pemerintah mengizinkan Pertamina mengimpor tabung berukuran 12 kg guna mengatasi kelangkaan.

Bulan berikutnya, yakni Mei, masyarakat kembali kesulitan mendapatkan bahan bakar elpiji. Kali ini, penyebabnya adalah gangguan produksi Kilang Balongan, Indramayu, yang memasok elpiji bagi pelanggan di Banten, Jabar, dan sebagian Jateng, akibat perbaikan rutin sejak 9 Mei 2008.
    
Kebutuhan elpiji di wilayah Jawa bagian barat dan sebagian Jateng mencapai 2.700 ton per hari yang dipasok dari Kilang Balongan 1.500 ton per hari dan Depo Tanjung Priok, Jakarta Utara, 1.200 ton per hari.
    
Selama kilang menjalani perbaikan, Pertamina mengalihkan pasokan elpiji dari Kilang Balongan ke Depo Tanjung Priok. Namun, Depo Priok hanya berkapasitas 1.200 ton per hari, sementara harus memenuhi kebutuhan 2.700 ton per hari, akibatnya terjadi antrean pengisian elpiji di depo tersebut.
    
Selain perbaikan Kilang Balongan, Pertamina juga menyebut kelangkaan karena ulah agen yang sengaja menimbun menyusul isu kenaikan harga elpiji bersamaan pengumuman pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada 23 Mei 2005.

Meski tidak terlalu luas, kelangkaan elpiji masih terus berlanjut di wilayah DKI Jakarta, Jabar, dan Banten pada bulan Juni 2008

Di sektor kelistrikan, kelangkaan energi atau pemadaman juga kerap kali terjadi. Penyebabnya antara lain kekurangan pasokan batu bara, BBM, dan gangguan pembangkit.

Kalau sebelumnya pemadaman listrik khususnya di Jakarta masih jarang terjadi, selama 2008, pemadaman listrik bergilir terjadi beberapa kali.

Kekurangan pasokan batu bara telah dimulai sejak akhir Desember hingga awal Januari 2008 di wilayah Jawa-Bali yang disebabkan terhambatnya bahan bakar tersebut ke PLTU Tanjung Jati B, Jateng.

Akibat kejadian itu, pemerintah sampai mencopot Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN Ali Herman Ibrahim karena dinilai gagal menjamin ketersediaan batu bara.

Buruknya manajemen stok batu bara PLTU Tanjung Jati B yang berkapasitas 2 x 660 MW itu merupakan ulangan peristiwa yang sama pada 2007. PLN beralasan, tersendatnya pasokan batu bara ke PLTU Tanjung Jati B disebabkan cuaca buruk dan ketiadaan kapal pengangkut.

Pada saat bersamaan sejak 3 Desember 2007 hingga akhir Januari 2008, PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang melakukan pemadaman listrik bergilir di sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Bekasi.

Penyebabnya, peningkatan beban pelanggan industri yang cukup besar karena ramai-ramai beralih ke listrik PLN akibat tingginya harga BBM. Lalu, pada pada pertengahan Februari, PLN juga melakukan pemadaman listrik bergilir di sistem Jawa-Bali karena pasokan batu bara dan BBM ke sejumlah pembangkit terhambat akibat cuaca buruk.

Sebanyak lima pembangkit dengan daya total 3.175 MW terganggu sejak 18 Februari 2008. Kelima pembangkit itu adalah PLTU Tanjung Jati, PLTU Paiton, PLTU Cilacap, PLTGU Muara Tawar, dan PLTGU Muara Karang.

Akibat kejadian yang sudah kesekian kalinya itu, pemerintah  menginstruksikan PLN menambah stok batu bara hingga 30 hari ke depan guna mengurangi dampak cuaca buruk. 
    
Selanjutnya, pada akhir Mei-awal Juni 2008, wilayah Jawa-Bali kembali mengalami pemadaman bergilir menyusul penurunan daya PLTGU Tambak Lorok, PLTGU Muara Tawar, dan PLTGU Grati akibat keterbatasan pasokan BBM.

Stok BBM di tiga pembangkit tersebut sejak 21 Mei lalu habis atau kritis. Lalu, akibat terganggunya pasokan gas ke PLTGU Muara Karang dan PLTGU Tanjung Priok, wilayah Jakarta dan sekitarnya mesti mengalami pemadaman listrik bergilir tidak kurang selama dua minggu, yakni 11-25 Juli 2008.

Terakhir, stok batu bara setidaknya di empat pembangkit listrik besar, baik yang dioperasikan PLN, maupun swasta mengalami krisis. Keempat PLTU, yakni Paiton, Suralaya, Tanjung Jati B, dan Cilacap, berada di bawah standar yang ditetapkan, yakni 30 hari.
    
Selain gangguan operasional, kesulitan menambah stok batu bara juga dikarenakan harga beli batu bara yang terlalu tinggi. Di luar itu, pemadaman sepertinya sudah menjadi kebiasaan di sejumlah daerah, khususnya di luar Jawa.

Bahkan, masyarakat setempat menyebutnya seperti makan obat, setiap hari tidak kurang tiga kali terjadi pemadaman. Pemerintah beralasan seringya pemadaman listrik sekarang ini disebabkan keterbatasan daya pembangkit.

Total daya pembangkit di seluruh Indonesia saat ini mencapai 29.705 MW, terdiri dari Jawa-Bali 22.302 MW dan luar Jawa-Bali 7.403 MW. Dengan beban puncak di Jawa-Bali mencapai 17.000 MW maka cadangan hanya tersisa 5.000 MW atau hanya sekitar 20 persen. Padahal, suatu negara idealnya memiliki cadangan minimal 30 persen.

Tak mengherankan, dengan keterbatasan daya, PLN terpaksa melakukan pengendalian beban yang di antaranya bisa berupa pemadaman listrik bergilir. Keterbatasan daya pembangkit yang terjadi sekarang ini juga tidak terlepas dari dampak krisis ekonomi pada 1998.

Sejak krisis sampai saat ini, pembangkit yang dibangun PLN hanya sekitar 3.000 MW, sementara permintaan listrik tetap tumbuh mencapai 3.000 MW per tahun.

Pemerintah baru berpikir membangun pembangkit pada 2005 melalui program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW dan sejak 2006 dilaksanakan pembangunannya.

Keterbatasan daya itu diantisipasi pemerintah dengan mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) penghematan listrik yang diteken lima menteri, yakni Menperin, Menneg BUMN, Menteri ESDM, Mendagri, dan Menakertrans.

Inti SKB adalah mengalihkan sebagian jam kerja industri saat puncak pemakaian listrik Senin-Jumat ke Sabtu-Minggu atau hari libur. (Kelik Dewanto/Antara)
    


EDJ
Sumber : Ant
  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook