Alpen Steel | Renewable Energy

Home arrow Media In Brief arrow Media Analysis arrow EFEK DOMINO KEBIJAKAN PEMADAMAN LISTRIK OLEH P

 
 
Energi listrik merupakan penggerak utama dalam aktifitas industri dan berbagai kebutuhan hidup manusia. Listrik sudah menjadi salah satu kebutuhan yang tak terpisahkan dengan manusia karena terkait erat dengan basis perekonomian secara menyeluruh. Mulai dari tingkat yang terkecil hingga pada tingkat yang terbesar.

Energi listrik nerupakan kekayaan nasional yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga ketersediaanya harus dilindungi oleh pemerintah. Tetapi kini kondisinya terbalik PLN sebagai korporasi yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk mengelola sumberdaya listrik demi menjamin ketersediaan pasokan kepada pelanggan tersebut kerap kali membuat kebijakan yang bertolak belakang dengan visi pengeloaan sumbedaya alam sesuai denga amanat pasal 33 UUD 1945.

Aksi pemdaman listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara temporary sudah berlangsung sejak bulan Mei 2008 yang lalu. Alasan PLN pada waktu itu adalah karena keterbatasan stok bahan baku pembangkit berupa batubara. Keterbatasan stok batubara karena terhambatnya pasokan yang disebabkan kondisi cuaca yang buruk sehingga mengakibatkan tingginya gelombang air laut dan membuat distribusi batubara ke PLN untuk pembangkit listrik terhambat. Sejak peristiwa alam itu PLN sudah beberapa kali melakukan pemadaman listrik khsusunya di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Berbagai kritikpun menghujani perusahaan milik negara itu, tetapi karena penyebabnya faktor alam maka masyarakat pun dapat memaklumi aksi yang dilakukan PLN tersebut. Setelah kendala cuaca tidak lagi menjadi hambatan dalam distribusi batubara ke PLN, tiba-tiba PLN kembali membuat ketakutan dengan mengumumkan kebijakan hemat energi yang salah satunya adalah dengan melakukan pemadaman listrik secara bergilir di seluruh daerah terkecuali fasilitas publik dan rumah sakit.

Sejak munculnya isu mengenai rencana PT PLN melakukan pemadaman listrik secara bergilir di seluruh Indonesia beberapa pekan yang lalu, hingga hari ini tanggal 11 Juli 2008 yang merupakan jadwal awal pemadaman, kecemasan mulai menghantui warga masyarakat dan kalangan pelaku industri pada skala nasional. Kondisi sikologis mereka mengalami kekawatiran mengingat listrik merupakan sumber energi vital dalam kehidupan sehari-hari maupun proses produksi pada industri..

Khusus di daerah perkotaan, ketergantungan pada energi listrik sangat tinggi dan itu menyangkut aktivitas inti dalam lingkup industri yang memungkinkan dapat terjaganya ketahanan ekonomi secara menyeluruh. Berbagai kalangan dan Asosiasi Industri seperti diungkapkan oleh Wakil ketua Kamar Dagang dan Industri (kadin) Indonesia bidang Industri yang dimuat dalam harian kompas 10 Juli 2008, bahwa krisis pasoka listrik telah mengurangi kepercayaan calon investor. Dalam kondisi seperti ini akan sulit untuk merealisikan investasi.

Aspek-aspek lain yang turut mengalami kemunduran akibat rencana pemadaman listrik oleh PT PLN adalah berpengaruh terhadap penurunan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia karena merasa tidak adanya jaminan terhadap pasokan listrik yang menjadi energi penggerak proses produksi industri. Sehingga potensi merugi bagi investor akan sangat besar. Berdasrkan data harian surat kabar Koran Tempo, edisi Kamis 10 Juli 2008 menyebutkan bahwa, pelaku industri Petro Kimia menunda investasi US$ 1,5 Miliar atau hamper Rp 14 Triliun pada tahun ini lantaran krisis listrik di Indonesia belum teratasi. Bahkan Presiden Direktur Japan eksternal Trade Organization Sodanabu Kusaoke memperingatkan dengan keras kepada pemerintah Indonesia soal pemadaman mendadak karena tindakan itu akan sangat mengganggu sitem kerja perusahaan.

Padahal gangguan pasokan listrik yang terjadi pada Mei-Juni 2008 lalu sudah dikeluhkan oleh sejumlah perusahan Jepang secara remi melalui surat kepada Kadin, dengan mencantumkan besaran kerugian yang dialami perusahaan mereka akibat pemadaman listrik yang mencapai Rp 41 miliar dalam dua bulan terakhir ini.

Dari sudut pandang sosial dampak pemadaman listrik bergilir yang diberlakukan sejak tanggal 11-25 Juli 2008 berpotensi memicu terjadinya kerawanan sosial dan kekacauan lalulintas di Jakarta, karena pemadaman listrik itu akan mengakibatkan padamnya rambu-rambu lalulintas di Jakarta sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya tingkat kecelakaan lalu lintas, selain kemacetan yang panjang yang akan mengiringinya. Di sektor ketenaga kerjaan kecenderungan untuk terjadinya pemberhentian buruh sangat besar akibat penurunan produkstifitas industri dan pembengkakan beban gaji karyawan oleh perusahaan.

Sedangkan meningkatnya penjualan genset hingga mencapai 20 % sebagaimana diberitakan harian warta Kota 10 Juli 2008 justru berpotensi memicu terjadinya kecemburuan social di tengah masyarakat karena akan semakin memperlihatkan kesenjangan ekonomi antara warga miskin dengan yang kaya. Yang kaya tetap dapat melakukan aktfitas dengan bantuan energi genset sementara warga miskin tidak mampu berbuat banyak dengan adanya pemadaman tersebut.

Ditengah kondisi perekonomian yang sedang dalam ketertekanan akibat lonjakan bahan baku makanan dan meningkatnya biaya operasional produksi yang disebabkan kenaikan harga BBM saat ini, kebijakan pemadaman listrik tersebut membuka peluang besar perekonomian daerah maupun nasional untuk masuk kedalam jurang keterpurukan yang semakin dalam. Keresahan seperti ini sudah mulai dihembuskan tidak hanya dari kalangan pengusaha, melainkan juga pejabat pemerintahan daerah. Dalam situs online ANTARA News, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Marlis Rahman menagatakan,bahwa, pemadaman listrik di daerahnya telah mengganggu perekonomian daerah dan kehidupan masyarakatnya dan yang pasti telah menimbulkan kerugian besar.

Daerah lain di Pekalongan dalam situs yang sama juga mengatakan, krisis listrik yang terjadi selama ini telah mengancam industri tekstil di Pekalongan, Jawa Tengah yang aktifitas produksinya terganggu akibat pemadaman listrik. Kondisi melambatnya industri ini akan menjadi ancaman tersendiri bagi karyawan karena karyawan sangat rentan untuk dirumahkan.

Keluahan serupa juga di lontarkan oleh para pelaku industri di Jakarta, dalam situs compass.Com tertanggal 9 Juli 2008, pemadaman listrik dalam waktu yang lama tersebut akan sangat merugikan pengusaha rumah tangga,termasuk industri mie. Selain proses produksinya terganggu, bahan yang sudah setengah jadi akhirnya terbuang dan tidak dapat dijual, sementara biaya produksinya meningkat akibat dari kenaikan harga BBM.

Fenomena diatas merupakan ancaman yang sangat serius terhadap ketahanan ekonomi dan stabilitas social serta keamanan secara menyeluruh. Efek domino dari pemadaman listrik yang tergambarkan dari keluhan berbagai kalangan di atas akan berdampak pada penurunan lualitas hidup masyarakat Indonesia serta kegagalan pemerintah dalam mengelola energi sebagai asset nasional yang melingkupi hajat hidup orang seluruh bangsa.

Terbukti bahwa aksi pemadaman listrik oleh PLN telah menurunkan kridibilitas pemerintah dalam mengamankan investasi nasional. Karena akasi pemadaman tersebut telah membuat para investor yang sedang menjalankan bisnisnya di indonesia harus menanggung kerugian besar akibat penurunan produksi dan tambahan biaya operasional yang mengalami peningkatan signifkan. Ancaman lain yang tidak kalah menyeramkan jika aksi pemadaman listrik ini teru berlanjut, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya guna menghindari pembengkakan biaya gaji karyawan.

Efek turunan dari pemutusan hubungan kerja, maka akan semakin terjadi peningkatan jumlah sumberdaya manusia produkstif yang tidak terserap oleh lapangan kerja. Keadaaan yang demikian ini merupakan gejala awal dari indikasi meningkatnya angka kriminalitas di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam situasi politik nasional yang sedang menghadapai pemilihn presiden 2009 nanti, keadaan ini berpotensi untuk menjadi kendala dalam pelaksanaan pemilihan umum nanti, karena mungkin saja masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah setelah keluarnya beberapa kali kebijakan yang menyengsarakan rakyat itu. Dan partai politik tampaknya sulit untuk terhindarkan dari sasaran apatisme masyarakat, karena partai politik merupakan bagian yang tak terlepaskan dari kepentingan politik pemerintah yang mendorong keluarnya bebijakan, mulai kebijakan kenaikan BBM, sampai dengan kebijakan seputar pemadaman listrik.

Setelah isu pemadaman listrik ini mulai menjadi isu besar yang setiap hari menjadi topik bahasan di berbagai media masa, pemrintah kembali menunjukan kebiasaan buruknya dengan mengeluarka kebijakan yang cenderung reaktif dengan mengeluarkan kebijakan mewajibkan para pengusaha untuk memenuhi kabutuhan batubara dalam negeri sebelum melakukan ekspor ke luar negeri. Bukan brarti kita menyalahkan pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan untuk memberikan suplai kepada PLN, tetapi mengapa antisipasi pemerintah terhadap berbagai kemungkinan terkait ketersediaan energi ini tidak dilakukan sejak dahulu sehingga tidak mengagetkan.

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook