Alpen Steel | Renewable Energy

~Karut-Marut Pengelolaan Energi Nasional

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Karut-Marut Pengelolaan Energi Nasional
 

Tuntutan pengelolaan dan pemanfaatan sumber energi di Indonesia agar ditangani dengan tepat hingga kini belum terealisasi secara optimal. Bahkan, publik menilai capaian ideal ini masih sebatas jargon pemerintah atau minim realisasi secara riil.

 

Padahal, sektor energi memainkan peranan sangat penting dan strategis bagi negara, sehingga keberhasilannya dalam mengelola sumber energi di dalam negeri menjadi sebuah keharusan. Apalagi ancaman krisis energi makin membayangi dunia karena keterbatasan cadangan sumber energi yang terus menipis, terutama dari fosil.

Secara umum, pengelolaan energi, khususnya di hulu dan hilir minyak dan gas (migas), pada 2011 ini kondisinya masih tidak lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan bisa dibilang lebih parah lagi. Ini jika didasari dengan tingginya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akibat tidak adanya pengaturan dan ketegasan pemerintah.

Kuota BBM bersubsidi yang terus melonjak hingga akhir 2011 ini memaksa negara harus menanggung beban subsidi BBM hingga dua kali penambahan, yakni penambahan asumsi kuota dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2011 ke APBN perubahan 2011 dari 38,6 juta kiloliter menjadi 40,49 juta kiloliter. Kemudian membengkak lagi hingga akhir tahun 2011 sebesar 1 juta kiloliter dan alokasi subsidi bertambah lagi sekitar Rp 4,5 triliun pada 2012.

Kondisi konsumsi yang terus meningkat ini berbanding terbalik dengan realisasi produksi minyak yang justru mengalami penurunan setiap tahunnya. Meski saat ini para pemangku kepentingan (stakeholder) menilai era minyak nasional sudah berlalu dan berganti dengan era gas, namun pemanfaatan gas di dalam negeri ternyata juga belum dioptimalkan.

Tak mengherankan ketergantungan terhadap energi fosil di Indonesia, khususnya minyak, masih tinggi. Namun ironisnya, pengembangan energi baru dan terbarukan (renewable energy) belum berjalan dengan baik, antara lain pemanfaatan sumber energi dan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel, panas bumi, biomass, hingga gas methane batu bara (coal bed methane/CBM) yang cukup potensial untuk dikembangkan.

Kilas balik seputar masalah energi nasional ini terangkum dalam pandangan yang disampaikan anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto dan pengamat energi Pri Agung Rakhmanto, secara terpisah, di Jakarta, Rabu (7/11).

"Realisasi konsumsi BBM bersubsidi ini terus meningkat setiap tahunnya. Contohnya, dalam APBN 2011 realisasi konsumsi BBM bersubsidi naik dari volume 38,6 juta kiloliter, sehingga volume BBM dinaikkan menjadi 40,4 juta kiloliter dalam APBNP 2011. Tetapi, kecenderungan hingga akhir terus naik dari target tersebut karena pengelolaannya yang tidak tepat sasaran," katanya.

Karena itu, dia menegaskan, pada tahun depan, pemerintah harus mengambil langkah-langkah tegas agar kenaikan volume BBM bersubsidi bisa diminimalisasi. Ini mengingat asumsi yang dipatok dalam APBN setiap tahunnya mengalami penambahan dalam APBN Perubahan serta realisasi sebenarnya pada akhir tahun. "Pada 2012 harus ada langkah-langkah tegas dan konkret," ujarnya.

Sementara di subsektor hulu migas, kenyataannya saat ini lifting minyak (produksi minyak dalam APBN) mengalami penurunan signifikan. Dalam APBN 2011 lalu, lifting minyak disepakati 970.000 barel per hari (bph), kemudian direvisi kembali menjadi 945.000 bph dalam APBNP 201 1 karena target produksi diyakini tidak tercapai. Namun, hingga akhir tahun ini diperkirakan total rata-rata lifting minyak nasional hanya mencapai 920.000 bph.

"Artinya, kita kekurangan sekitar 40.000 barel dari APBNP. Lifting minyak selalu turun dari ke tahun-tahun, dan realisasi selalu tidak tercapai dari target," tutur Dito.

 

Konvensional

 

Ketidaktercapaian lifting minyak tersebut diakibatnya banyaknya masalah, mulai dari masalah konvensional seperti dengan daerah, investasi, hingga peraturan pemerintah (PP) mengenai Cost Recovery yang banyak dikeluhkan kalangan industri migas.

Terkait kendala tersebut, menurut dia, saat ini kalangan pelaku usaha perminyakan melalui Indonesia Asociation Petroleum (IPA) mengajukan judicial review PP Nomor 70/2010 tentang Cost Recovery ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, revisi UU Nomor 22/2001 tentang Migas saat ini juga tengah dalam proses pembahasan DPR yang diharapkan mampu memperbaiki kinerja hulu dan hilir migas.

"Banyak permasalahan yang belum bisa terselesaikan dengan baik, seperti unplanned shut down, masalah dengan daerah, Cost Recovery, dan lainnya," kata dia.

Sementara itu, Pri Agung Rakhmanto juga menilai, selain gambaran makro di subsektor hilir yang permasalahnnya tidak kunjung terselesaikan secara konkret karena tidak adanya pengaturan, pemerintah juga tidak cepat mencari jalan keluar lainnya, misalnya kenaikan harga BBM bersubsidi dalam batasan wajar. Padahal, kata dia, sudah disarankan oleh banyak kalangan dan adanya momentum yang tepat.

Meski demikian, pada 2012, pemerintah sudah dipastikan tidak akan berani mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Apalagi, lanjut Pri Agung, tahun depan sudah mendekati tahun politis. Jadi, pertimbangan politis terus mendominasi dibandingkan dengan menyelamatkan keuangan negara dari beban subsidi tersebut.

Sedangkan dalam pelaksanaan pengaturan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah belum mampu menunjukkan ketegasan dan komitmen yang kuat dalam upaya menjaga volume BBM bersubsidi tersebut. Ini terbukti dalam APBN 2012 terdapat alokasi 2,5 juta kiloliter yang dicadangkan.

"Jadi, pemerintah masih ragu dalam pembatasan BBM. Kalau tidak diterapkan, masih ada cadangan sebesar 2,5 juta kiloliter itu. Di hilir, gambaran makronya, pengembangan energi alternatif juga belum riil," ucapnya.

Sedangkan di sisi hulu, Pri Agung mengatana, pencapaian lifting masih tetap tidak mencapai target di kisaran 920 hingga 950.000 bph. Hal ini juga diakibatkan banyaknya ketidakpastian yang dialami oleh pelaku usaha migas. "Sehingga tidak fokus pada eksplorasi. Saat ini pelaku usaha hulu fokus pada investasi untuk menjaga tingkat produksi sekitar 60 hingga 70 persen dan untuk eksplorasi hanya kurang dari 10 persen," kata Pri Agung.

Pada 2012, dia meyakini kondisi sektor energi akan masih sama, tanpa perubahan signifikan. Pergantian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mampu mengubah dan cepat memperbaiki kondisi yang sedang berlangsung saat ini. "Pergantian itu juga masih didasari pertimbangan politis, bukan yang punya track record, hanya diimbangi oleh kehadiran wakil menteri," tutur dia.

 

Listrik

 

Di samping itu, besaran subsidi energi untuk listrik terkesan berjalan lebih baik dari peningkatan rasio elektrifikasi dan berkurangnya losses (penyusutan arus listrik yang hilang). Namun, menurut Dito Ganinduto, biaya pokok produksi (BBP) listrik hingga kini masih besar yakni sekitar Rp 1.000 per kWh.

Untuk itu, pemanfaatan gas untuk konsumsi dalam negeri seperti pembangkitan harus ditingkatkan. Sebab, keterlambatan pemanfaatan gas dengan kurangnya infrastruktur pendukungnya menjadikan PT PLN (Persero) belum memperoleh pasokan gas yang cukup guna menekan beban energi primer yang tinggi akibat membakar minyak.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur energi yang tengah dijalankan oleh pemerintah harus terintegrasi secara menyeluruh, salah satunya pembangunan infrastruktur untuk gas berupa floating storage regasification unit (FSRU) yang akan dibangun di Teluk Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Belawan, Sumatera Utara, harus dilakukan secara terpadu.

"Pembangunan FSRU di Teluk Jakarta yang ditargetkan bisa selesai pada tahun ini harus terlihat progresnya secara jelas, jangan mundur. Kondisi yang sama juga terjadi di lokasi lain yang akan dibangun FSRU," ujarnya.

Sebab, pengelolaan energi harus yang lebih terfokus dan integrated secara nasional, termasuk penyediaan, infrastruktur gas untuk mengamankan pasokan gas di dalam negeri.

Tercatat, pada RAPBN 2012, asumsi subsidi listrik sebesar Rp 45 triliun. Namun, rencana kenaikan tarif tenaga listrik sebesar 10 persen yang diusulkan pemerintah belum disetujui karena biaya pokok produksi listrik bisa ditekan melalui efisiensi dalam bauran energi di pembangkit listrik.

Pemerintah melakukan upaya-upaya penurunan biaya pokok produksi listrik dengan merujuk pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Efisiensi biaya di pembangkit listrik diperkirakan bisa menekan biaya pokok listrik sekitar Rp 6 triliun.

"Ke depan juga perlu kajian mengenai tarif tenaga listrik yang komprehensif, tidak hanya terbatas pada aspek kemampuan bayar konsumen, inflasi, dan dampaknya pada beberapa industri, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lebih luas, antara lain pasokan energi primer, dampaknya bagi industri kecil dan menengah, serta dampak sosial dan perekonomian secara keseluruhan," katanya.

 
Sumber : Suara Karya
  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook