Alpen Steel | Renewable Energy

~ Efisiensi Energi Belum Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Laju pertumbuhan permintaan energi rata-rata 5 persen per tahun seiring dengan meningkatnya laju pembangunan dan bertambahnya penduduk. Di sisi lain, laju penyediaan energi sangat terbatas. Karena itu, efisiensi energi perlu diterapkan di semua sektor baik pemerintah, industri maupun rumah tangga.

Menurut Ketua Pelaksana Tim Nasional Penghematan Energi dan Air Eddie Widiono, dalam diskusi Prospek Efisiensi Energi dan Manajemen Permintaan, Senin (21/12/2009), di Jakarta, Indonesia merupakan negara yang tidak efisien dalam pemanfaatan energi dan memiliki potensi efisiensi energi sangat besar yaitu 30-40 persen. Konsumsi energi listrik didominasi sektor rumah tangga dan industri.

Upaya efisiensi energi bisa dilakukan melalui penggunaan peralatan hemat energi serta instalasi dan bangunan hemat energi. Dari sisi manajemen, perlu ada peningkatan perilaku efisien oleh setiap pengguna energi dan adanya regulasi yang mendorong peningkatan efisiensi energi di semua sektor di Indonesia.

Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Ratna Ariati menjelaskan, efisiensi energi terhambat oleh struktur institusi yang menangani masalah konservasi energi masih kecil. "Perlu penguatan institusi yang menangani konservasi energi," ujarnya.

Selain itu harga energi yang relatif murah karena adanya subsidi menimbulkan perilaku boros energi baik di instansi pemerintah, industri dan rumah tangga. Peningkatan harga energi menuju keekonomiannya diperlukan dengan tetap memperhatikan masyarakat berpendapatan kecil.

Kendala lain adalah kurangnya peraturan yang bisa diimplementasikan di lapangan. Karena itu penyusunan peraturan pelaksanaan konservasi energi sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang konservasi energi perlu dipercepat seperti aturan standarisasi dan labelisasi produk-produk yang hemat energi.

"Selama ini insentif untuk penerapan kegiatan konservasi energi masih kurang," kata Ratna. Untuk itu, pelayanan audit energi gratis perlu ditingkatkan melalui program kemitraan konservasi energi, serta perlu dirintis upaya pengurangan pajak bea impor dan pemberian bunga rendah untuk kegiatan konservasi energi sesuai aturan yang ada .

Sejauh ini pemerintah telah menerapkan program kemitraan konservasi energi dengan memberi layanan audit energi yang didanai APBN untuk industri dan bangunan. Sejak tahun 2003-2009, pelayanan audit energi diberikan pada 292 industri dan bangunan. Pada tahun 2007, dana APBN yang dikucurkan Rp 25 miliar dengan peserta 138 industri dan 62 gedung.

Total penghematan yang diperoleh 307 GWh atau setara dengan Rp 168,8 miliar. Penghematan energi yang diperoleh umumnya berasal dari rekomendasi langkah penghematan dengan biaya rendah. "Kendala yang dihadapi adalah, kurangnya kompetensi a uditor energi dan belum ada skema pendanaan untuk implementasi rekomendasi audit energi," ujarnya.

Eddie menambahkan, perlu ada strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak untuk mengkomunikasikan program penghematan energi kepada masyarakat. "Insentif saja tidak cukup, tetapi bagaimana membangun komunitas yang responsif terhadap efisiensi energi," kata dia.