Alpen Steel | Renewable Energy

~ Kebijakan Energi Kabinet Baru Tak Boleh "Zig-Zag"

JAKARTA, KOMPAS.com -  Komitmen Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi memerlukan sarana pendukung yang memadai, termasuk energi. Untuk mencapai indikator kinerja sektor energi, kebijakan energi tidak boleh zig-zag.Target Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tidak mungkin dapat dicapai jika tidak didukung dengan strategi implementasi yang konsisten.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari Unsur Pemangku Kepentingan/Pakar Lingkungan Hidup, Mukhtasor, mengungkapkan hal tersebut menyambut terbentuknya kabinet baru, Rabu (21/10) di Jakarta. ”Perubahan terpenting untuk mengantisipasi keadaan ini adalah reorientasi strategi implementasi KEN. Perlu lebih konsisten antara kebijakan dalam UU, Perpres dan kebijakan yang dikeluarkan departemen atau menteri. Jangan zig-zag”, katanya.

Perpres No 5 Tahun 2006 menyebutkan, kebijakan energi diarahkan untuk menurunkan ketergantungan Indonesia kepada minyak bumi dan meningkatkan peran sumber energi baru dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Dengan status sebagai net importir minyak bumi, Indonesia saat ini masih sangat tergantung pada jenis bahan bakar yang harganya fluktuatif ini. 

Data Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (2008) menunjukkan, peranan minyak bumi masih sebesar 48,4 persen dari total kebutuhan energi primer sebesar 1.006 juta setara barel minyak (SBM).

Untuk mengamankan pasokan energi dalam negeri, Perpres No 5 Tahun 2006 menetapkan target komposisi jenis energi 2025, yaitu  peranan minyak bumi menjadi di bawah 20 persen, peranan gas bumi naik sampai diatas 30 persen, peranan batu bara di atas 33 persen, bahan bakar bio dan panas bumi masing-masing di atas 5 persen, energi baru dan terbarukan (EBT, termasuk nuklir) di atas 5 persen, dan batu bara dicairkan di atas 2 persen.

Reorientasi tersebut harus dimulai dari hal yang sangat mendasar, yaitu penguatan paradigma pengelolaan energi. Sesuai UU No 17 Tahun 2007, sumber daya energi harus diprioritaskan sebagai modal pembangunan. Sumber daya energi diperlakukan sebagai masukan kegiatan dalam negeri, baik sebagai bahan baku atau bahan bakar, untuk proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

”Namun praktiknya, saat ini ada semacam semangat agar sumber daya energi diperlakukan sebagai komoditas. Blueprint Pengeleloaan Energi Nasional ESDM 2009 perlu diperbaiki agar sesuai dengan UU No 17 Tahun 2007 tersebut,” ujar Mukhtasor yang juga aktif sebagai Executive Director ICEES (Indonesian Center for Energy and Environmental Studies) ini.

Mukhtasor menambahkan, ”dalam tataran implementasi, masih banyak masalah yang harus dipecahkan kabinet baru. Kebutuhan energi dalam negeri masih belum dapat dipenuhi dengan baik. Krisis energi terjadi di berbagai daerah. Ironisnya, krisis ini terjadi pada saat Indonesia tercatat sebagai salah satu negeri pengekspor batu bara terbesar di dunia”.

Pengembangan energi baru dan ramah lingkungan juga masih terhambat. Sesuai Peraturan Menteri ESDM No 05 Tahun 2009, semangat dalam penentuan harga listrik dari PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi) ke PLN didasarkan pada kesepakatan hubungan business to business, yang akan mengarah kepada harga keekonomian.
 
Namun perlu dicatat, PLN mendapatkan tugas berdasarkan UU untuk menjual listrik kepada pelanggan dengan tarif yang harus disetujui oleh Pemerintah. Tarif listrik PLN ditetapkan Pemerintah di bawah harga produksi listrik. Sedangkan jumlah subsidi listrik tidak cukup menutupi neraca bisnis PLN untuk menjadi perusahaan sehat. Akibatnya, investasi prasarana kelistrikan tidak berkembang.

”Keruwetan strategi implementasi KEN yang ada saat ini sangat mengkhawatirkan. Jika tidak diperbaiki, sebagian besar target KEN diperkirakan tidak dapat dipenuhi melalui strategi implementasi atau kebijakan turunan yang ada”  tandas Mukhtasor. 

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook