Alpen Steel | Renewable Energy

~ DPR Minta RUU Tentang Ketenagalistrikan

PP Ketenagalistrikan Diperlukan untuk Jamin Investasi

DPR meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketenagalistrikan yang drafnya masih digodok di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sinkron dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 3/ 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Demikian diungkapkan anggota Komisi VII DPR, Dito Ganinduto, menjawab Pembaruan di Jakarta, Sabtu (5/2).

Dikatakan, DPR menilai pemberlakuan PP No. 3/2005 itu tidak masalah meskipun sebagian kalangan menganggap PP itu bertentangan dengan UU Ketenagalistrikan yang kini dipakai oleh pemerintah, yakni UU No 15/1985. Apalagi, saat ini pemerintah memerlukan payung hukum yang lebih tegas agar investasi bidang ketenagalistrikan yang siap masuk ke Indonesia tidak lari hanya karena ketidakjelasan jaminan peraturannya.

PP No 3/2005 dikeluarkan pemerintah pada 16 Januari 2005 sebagai jawaban atas kekhawatiran investor mengenai ketidakpastian hukum di bidang ketenagalistrikan. Menyusul pembatalan UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), pemberlakuan PP No. 3/2005 diharapkan dapat menjadi acuan gerak pengembangan bidang ketenagalistrikan sebelum ada UU pengganti.

Padahal, dengan dibatalkannya UU No 20/2002, secara otomatis pemerintah harus kembali menggunakan UU Ketenagalistrikan yang lama yakni UU No 15/1985. Bila demikian, tanpa PP No. 3/2005 itu pun sebenarnya sudah ada PP yang menjabarkan aturan yang lebih terperinci dari UU No 15/1985 yaitu PP No 10/1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

Seperti diungkapkan Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN, Ahmad Daryoko di Jakarta, Jumat (4/2), pemberlakuan PP No. 3/2005 bertentangan dengan UU No 15/1985 yang kini digunakan (kembali) oleh pemerintah. Menurut SP PLN, PP itu justru tidak jauh berbeda dengan UU No 20/2002 yang telah dibatalkan oleh MK.

Daryoko mengakui, pemberlakuan PP baru tersebut dimaksudkan untuk menarik investasi di bidang ketenagalistrikan. Hanya saja, dalam PP No. 3/2005 terdapat "pasal karet", yang berpeluang menjadikan PP itu sama dengan UU yang sudah dibatalkan. Dijelaskan, dalam pasal (3) PP No 3/2005 misalnya, disebutkan mengenai kewenangan Menteri ESDM untuk membatasi daerah usaha dan bidang usaha Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Selain itu, juga mengenai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dalam PP baru rencana itu ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Sumber : Suara Pembaruan

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook