Alpen Steel | Renewable Energy

Menonton Papua dari Australia

Menonton tayangan televisi dan tampilan 
media cetak Australia tentang Papua bukan sesuatu yang menyenangkan
bagi warga Indonesia yang berdomisili di Australia, khususnya setelah
Jakarta menarik Duta Besar T.M. Hamzah Thayeb dari Canberra. Media
Australia tidak saja menampilkan "kemarahan" Jakarta atas pemberian
visa tinggal sementara (temporary visa) kepada 42 dari 43 pencari
suaka (asylum seekers) dari Papua, tapi juga menayangkan perilaku
pemerintah Indonesia di Papua.

Terus terang, menyaksikan perilaku pemerintah Indonesia di Papua
tidak saja mengurangi kebanggaan kita sebagai negara yang
dikenal "berbudi luhur", tapi juga menunjukkan betapa bebalnya
pemerintah Indonesia yang tidak pernah mau belajar dari sejarah
panjang provinsi tercinta tapi bernasib malang itu.

Pemerintah Indonesia, khususnya TNI, polisi, dan pemerintah daerah
Papua, seharusnya tidak lagi menunggu "diajari" Australia untuk
menyelesaikan permasalahan Papua. Soalnya, mereka sebenarnya sudah
tahu persis akar permasalahan Papua, tapi mereka enggan melakukan
introspeksi dan memperbaiki tindakan serta kebijakan mereka yang
salah selama 40 tahun terakhir ini.

Ketidakadilan dan seribu permasalahan lain, seperti pengerukan
kekayaan alam Papua yang hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir
orang Jakarta dan petinggi-petinggi Papua serta keterlibatan aparat
keamanan (TNI dan polisi) dalam kegiatan melanggar hukum, seperti
pembalakan liar (illegal logging), perdagangan gelap kayu gaharu,
bahkan pembunuhan dan penangkapan para aktivis Papua, hanya sebagian
kecil dari rentetan derita panjang Papua.

Sekali lagi, ketidakadilan di atas bukan sesuatu yang baru karena
pemerintah Indonesia telah melakukannya sejak dulu dan sistematis.
Akibatnya, orang di belahan bumi lain pun tahu persis semua kejadian
di Papua, termasuk pemerintah dan warga negara Australia. Karena itu,
ketika 43 warga Papua mendarat di Cape York di Negara Bagian
Queensland dan meminta suaka politik kepada pemerintah Australia,
John Howard dan kabinetnya menilai permohonan tersebut sebagai
sesuatu yang serius.

Indonesia di mata Australia

Tidak dapat dimungkiri bahwa kunjungan Susilo Bambang Yudhoyono ke
Canberra tahun lalu berhasil mengubah sebagian pandangan negatif
pemerintah dan masyarakat Australia atas Indonesia. Tapi sikap
pemerintah dan sebagian besar masyarakat Australia atas isu-isu Papua
masih belum berubah secara radikal. Mereka masih sangat sensitif
dengan semua kejadian di Bumi Cenderawasih tersebut.

Pemerintah Indonesia juga harus sadar bahwa Howard tidak bekerja
sendiri. Sebagai perdana menteri, dia juga dikontrol oleh parlemen,
hukum nasional dan internasional, serta semua warga Australia. Karena
itu, John Howard wajib memperhatikan opini publik Australia, termasuk
dalam penentuan nasib 43 orang Papua yang mencari suaka di negaranya.

Pemerintah Indonesia dan DPR seharusnya tidak kaget dengan keputusan
Department of Immigration and Multicultural Affairs (DIMIA) yang
memberikan visa tinggal sementara kepada 42 orang Papua tersebut.
Soalnya, di mata publik Australia, perilaku pemerintah Indonesia di
Papua dianggap telah melampaui batas-batas kemanusiaan.

Indonesia bahkan telah dianggap gagal menciptakan keamanan,
kesejahteraan, dan keadilan sosial di bumi yang subur dan seharusnya
makmur itu.
Berbagai komentar negatif politikus Indonesia atas pemberian visa
tinggal sementara kepada 42 warga Papua tersebut mungkin dapat
dipahami karena mungkin saja klaim para pencari suaka itu tidak
seratus persen benar. Tapi dampak kebijakan pemerintah pusat yang
tidak memihak rakyat Papua sejak 40 tahun terakhir ini tidak bisa
dilupakan begitu saja.

Senator Amanda Vanstone yang menjabat menteri imigrasi
menjelaskan, "Australia was impartially meeting its obligations under
domestic and international law." Selanjutnya, Herman Wainggai,
pemimpin para pencari suaka tersebut, mengatakan, "We trust that the
Indonesia will act with maturity and see that the situation in West
Papua is very serious and one that must be dealt with peacefully"
(Kami percaya Indonesia akan bersikap dewasa dan melihat keadaan di
Papua dengan serius dan harus diselesaikan dengan damai) (Sydney
Morning Herald, 23 Maret 2006).

Perlu pula dicatat bahwa penilaian pemerintah dan publik Australia
atas pemberian visa tinggal sementara kepada para pencari suaka dari
Papua tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kejadian dua minggu
terakhir ini. Soalnya, layar televisi dan koran Australia juga
diwarnai dengan maraknya tindak kekerasan di Papua. Pemimpin Partai
Hijau (Green Party), Senator Bob Brown, bahkan secara terang-terangan
mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia. Pendeknya, pandangan umum
masyarakat Australia atas ketidakadilan di Papua tidak memihak
pemerintah Indonesia.

Introspeksi

Melihat makin meningkatnya perhatian dunia internasional atas isu-isu
Papua, pemerintah Indonesia sudah saatnya introspeksi agar peristiwa
serupa tidak terulang di masa mendatang. Tindakan pemanggilan T.M.
Hamzah Thayeb mungkin terlalu emosional karena hal itu tidak akan
menghilangkan isu-isu Papua. Tindakan tersebut bahkan telah
menjadikan isu Papua menjadi isu internasional yang lebih luas.
President of the West Papua National Authority Edison Waromi bahkan
mengakui bahwa para pencari suaka lainnya akan menyusul ke Australia
dalam jumlah besar. Di samping itu, pemanggilan Hamzah Thayeb
dianggap sesuatu yang tidak serius oleh Australia karena Menteri Luar
Negeri Elexander Downer bahkan berani mengatakan, "I expected
protests of one kind of another from Indonesia, but bilateral
relations would settle down after a short period of time" (The Sydney
Morning Herald, 25 Maret 2006).

Tindakan bijak yang perlu dilakukan Jakarta seharusnya hanya sebatas
protes resmi atau pemanggilan Duta Besar Australia ke Pejambon. Tapi
protes tersebut harus diikuti dengan komunikasi intensif dengan
seluruh elemen pemerintah Australia. Di samping itu, Presiden dan
anggota DPR seharusnya lebih mengkonsentrasikan diri untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan pembangunan nyata,
dan bukan dengan janji-janji kosong lagi. Presiden dan DPR serta
segelintir "tokoh masyarakat Papua" sudah saatnya menjauhkan diri
dari praktek-praktek politicking yang mengatasnamakan rakyat Papua,
karena sejarah mengajarkan bahwa tindakan-tindakan serupa hanya
menambah derita mayoritas orang Papua.

Presiden, DPR, dan politikus daerah Papua harus berani mengakui
kesalahan mereka bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat
selama 40 tahun terakhir ini telah gagal membangun Papua dan
masyarakatnya. Tanpa tindakan jantan seperti itu, pemerintah dan para
politikus hanya akan saling tuding dan lupa mengimplementasikan janji-
janji pembangunan yang memihak rakyat Papua.

Ketidaksanggupan pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah
menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan iklim yang sehat bagi
masyarakat Papua tidak saja akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat
Papua, tapi juga berpotensi menyuburkan para pencari suaka di masa
mendatang. Karena itu, suara-suara keras di DPR yang mendukung
pemanggilan T.M. Hamzah Thayeb, bahkan meminta pemutusan hubungan
diplomatik tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan memperburuk
masalah Papua.

Pemerintah Indonesia harus sadar bahwa sebagai negara yang
meratifikasi The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees
and the 1967 Protocol, Australia berkewajiban untuk melindungi para
pencari suaka kalau mereka yakin bahwa orang-orang tersebut dapat
dikategorikan sebagai refugee (pengungsi). Perlu diketahui bahwa
definisi refugee pada konvensi tersebut adalah well-founded fear of
being persecuted for reasons of race, religion, nationality,
membership of a particular social group or political opinion, is
outside the country of his nationality and is unable, or owing to
such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that
country (pasal 1 [2]). Definisi yang luas tersebut bisa memasukkan
para pencari suaka dari Papua sebagai refugee. Karena itu, kita tidak
perlu heran kalau Senator Amanda Vanstone mengatakan bahwa pemberian
visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua hanya merupakan
pelaksanaan kewajiban hukum mereka.

Pendeknya, kegagalan menciptakan kesejahteraan dan keamanan di Papua
sama saja mengundang dengan sengaja campur tangan pihak asing di
Papua. Jika hal ini tidak diperhatikan dan ditangani dengan serius
oleh Presiden dan seluruh jajarannya, tidak mustahil nasib Timor
Timur akan berulang di bumi Papua tercinta. Semoga saja tidak terjadi
agar anak-anak kita tidak kehilangan kesempatan menyanyikan lagu Dari
Sabang Sampai Merauke.

Penulis adalah pengaja Hukum Internasional Universitas Hasanuddin
Makassar dan kandidat doktor pada Faculty of Law, University of
Sydney, Australia

 TEMPO Interaktif, Jakarta
  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook