Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menduga ada keterlibatan lembaga swadaya masyarakat asing dalam berbagai insiden penembakan di Papua belakangan ini. Lembaga-lembaga itu, menurut dia, berkaitan dengan sejumlah perusahaan negara asing yang berharap bisa menggantikan peran PT Freeport karena menyangkut bisnis nasional yang strategis.
"Saya menduga (PT Freeport) diganggu asing karena setiap usaha yang kompetitif bidang industri material yang sangat memasar, seperti tembaga, selalu diguncang," kata Juwono di Jakarta kemarin. Dia tak menyebutkan secara spesifik negara pengganggu tersebut. Namun, salah satunya, ia menambahkan, "Dari negara tetangga sebelah selatan kita."
Dalam sepekan terakhir, serentetan penembakan terjadi di sekitar lokasi PT Freeport di Papua. Setidaknya tiga orang meregang nyawa, termasuk Drew Nicholas Grant Lakis, warga negara Australia. Di luar korban jiwa, sejumlah polisi juga terluka.
Hingga kemarin polisi belum berhasil mengungkap siapa pelaku penembakan tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga belum bersedia menanggapinya. "Soal itu, saya akan jelaskan dalam sesi khusus," kata Yudhoyono di kantor presiden kemarin.
Ihwal dugaan keterlibatan tentara dalam insiden di Papua, Juwono melanjutkan, dirinya tidak percaya. "Itu spekulasi saja," katanya. Hal senada disampaikan Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Sagom Tamboen. Ia membantah adanya permainan militer dalam insiden di Papua seperti disinyalir Direktur Hubungan Eksternal Imparsial Poengky Indarti, seperti dimuat di Tempo, Rabu lalu.
"Pernyataan itu berdasarkan dugaan tanpa bukti-bukti yang konkret," kata Sagom kepada Tempo kemarin. "Tuduhan seperti itu bisa mengganggu hubungan harmonis yang terjalin baik selama ini antara TNI dan Polri serta antara TNI dan rakyat."
Menurut Usman Hamid, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, pernyataan Juwono hanya melebarkan isu dari tudingan keterlibatan Organisasi Papua Merdeka. "Pernyataan itu guna meredam potensi konflik internal aparat keamanan saja," kata dia lewat pesan pendek kepada Tempo semalam.
Kemarin sejumlah petinggi TNI-Polri di Timika, Papua, menggelar rapat tertutup di Hotel Papua Rimbo guna membahas serangkaian penembakan tersebut. Menurut sumber Tempo yang ikut rapat, salah satu agenda yang dibahas adalah antisipasi terhadap reaksi Australia jika pelaku penembakan tak pernah terungkap. "Kalau sampai terjadi reaksi di Australia, ini akan jadi persoalan antarnegara," kata sumber itu.
Secara terpisah, wakil juru bicara Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Sulistyo Ishak, menyatakan Markas Besar Polri akan segera menggelar operasi penegakan hukum di Papua. Operasi tersebut berupa investigasi, pengejaran, dan penangkapan terhadap pelaku penyerangan. "Hari H-nya nanti akan ditetapkan," ujarnya saat dihubungi Tempo kemarin. Ihwal waktu pastinya, ia hanya menyatakan, "Tunggu saja."
Sumber.ARIS MAHFUD
          GUNANTO
          TJAHJONO
          CORNILA DESYANA
          TITIS SETIANINGTYAS
          SUTARTO
          DWI WIYANA
- Harun Al Rasid : Pemekaran Papua Cacat Hukum
- Komnas HAM Batal Bahas Papua dengan Yudhoyono
- Mahasiswa Papua Long March Menolak Pemekaran
- Papua nyaéta hiji propinsi di Indonésia nu aya di Pulo Nugini beulah kulon.
- Andi Mallarangeng: Kekerasan di Papua Cari Perhatian
- 71 Persen Penderita HIV di Mimika, Penduduk Asli Papua
- Pemerintah Papua Larang Peringatan 1 Desember
- More Than 1,000 Students in East Kalimantan Fail National Exam
- West Kalimantan: Dengue cases
- Pemasok Kelapa Sawit Membakar Kalimantan