
Massa ini menuntut agar DPP PDS mencabut tiga orang yang bukan putra asli daerah dari dalam daftar calon anggota legislatif yang diusung PDS untuk mewakili Papua dan Papua Barat.
Ketua Bapillu DPP PDS Wilayah VII (Malut, Maluku, Papua dan Papua Barat) Roni Roberth Ondi mengatakan, pencalonan tiga orang non-Papua ini melanggar UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus untuk Aceh dan Papua.
Menurut Roberth, mereka yang bukan asli Papua justru tidak memperjuangkan aspirasi Papua dan Papua Barat ketika duduk di parlemen. "Setiap mereka yang non papua duduk di parlemen tidak membicarakan soal-soal Papua. Mereka hanya mencari makan dan tidak membawa aspirasi," ujar Roberth.
Tiga orang caleg non-Papua yang dimaksud Roberth adalah Yos Rahwadan (Maluku), Natalie Situmorang (Sumut) dan Lawalatta (Maluku). Ketiganya duduk di nomor urut 2, 3 dan 5.
Pemilik nomor urut 1 sebenarnya adalah orang-orang asli Papua, namun toh Roberth mengkhawatirkan posisi ini. "Di dalam politik itu apa saja bisa terjadi. Biasanya menjelang pemilihan caleg, yang nomor satu itu bisa langsung turun ke bawah," ujar Roberth.
Ketika didesak alasannya, Roberth enggan mengatakannya karena terkait rahasia strategi partai. Roberth berniat bertemu dengan Tim V yang biasa mengurus penyusunan caleg, terdiri dari Ketua Umum Royandi Hutasoit, Waketum Denny Tewu, Sekjend Ferri Siregar, Ketua Bapillu Martin Sirait dan Ketua Fraksi PDS di DPR RI Carol Daniel Kadang.
"Prioritaskan anak Papua dan Papua Barat. Itu harga mati. Jika tidak dipenuhi berarti kami akan mencabut form sebagai caleg dari PDS Papua dan Papua barat dari KPU Pusat. Kami tarik dan kami boikot keikutsertaan PDS di pemilu di sana," tandas Roberth.
LIN
JAKARTA
- PERSIPURA Prestasi Itu Mengangkat Papua
- Papua di Mata Dr Kal Muller
- Gubernur Papua Kampanye Pencegahan HIV/AIDS
- Masyarakat Papua Sambut Baik Solusi Damai Konflik Jakarta-Papua
- Papua Tak Terimbas Krisis Global
- 105 Personel Brimob Menuju Papua
- Rakyat Papua "Telanjang" di Atas Tanah yang Kaya
- Belum Tuntas, Distribusi Surat Suara Pilpres di Papua
- Pendekatan Teaterikal Menekan HIV/AIDS di Papua
- Budaya Papua Perlu Dimasukkan Kurikulumi