Kabupaten Halmahera Tengah dalam liputan Koran Kompas

SEJARAH kembalinya Irian Barat yang kini dikenal dengan Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi menorehkan nama Halmahera Tengah di dalamnya. Tahun 1956 wilayah ini termasuk bagian Provinsi Irian Barat. Tak hanya itu, daerah yang baru saja mengalami pengurangan wilayah di awal tahun 2003 ini adalah basis perjuangan merebut Irian Barat.

HAMPIR setengah abad lalu peristiwa itu terjadi. Meski demikian, hal bersejarah ini tak pernah lekang dimakan waktu. Ini tercermin dari arti gelombang laut, sudut Salawaku, dan gugusan pulau/gunung pada lambang Kabupaten Halmahera Tengah. Berpijak pada lambang ini pula diketahui Halmahera Tengah terkenal dengan bawang tidorenya.

Bawang tidore dirasa lebih enak dengan kadar air yang rendah. Bentuknya yang tidak susut setelah digoreng menjadi kekhasan yang membuat jenis bawang ini berbeda dengan jenis bawang lain. Wajar saja jika harganya satu setengah kali lipat dari harga bawang manado yang banyak beredar di wilayah ini. Sentra produksi jenis sayuran terdapat di Desa Topo, Kecamatan Tidore, yang kini secara administratif menjadi bagian dari Kota Tidore Kepulauan.

Kota Tidore Kepulauan terbentuk pada 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 bersamaan dengan Kabupaten Halmahera Timur.

Keberadaan wilayah baru ini mengambil empat kecamatan di Halmahera Tengah. Tidak tanggung-tanggung, wilayahnya berkurang hampir 80 persen. Kecamatan Tidore dan Oba menjadi bagian Kota Tidore Kepulauan, sementara Kecamatan Maba dan Wasile masuk dalam naungan Kabupaten Halmahera Timur. Ini berarti mengurangi potensi sumber daya alam, dengan menyisakan Kecamatan Weda dan Kecamatan Patani Gebe yang kemudian dipisahkan menjadi Kecamatan Patani dan Kecamatan Pulau Gebe. Mau tidak mau, potensi alam lainnya harus digali untuk menggerakkan perekonomian yang mengandalkan perkebunan sebagai ujung tombak pertanian.

Pada tahun 2001, sumbangan perkebunan mencapai 19,25 persen dari total kegiatan ekonomi dengan kelapa sebagai komoditas utama. Produksinya sebanyak 39.023 ton di tahun yang sama digeluti oleh lebih 26.000 petani kelapa. Jika dikurangi dengan empat wilayah yang telah menjadi kota dan kabupaten lain, maka hanya 23 persen dari total produksi dengan 9.203 petani kelapa saja yang dimiliki kabupaten ini.

Produksi kelapa yang berlimpah diolah lebih lanjut menjadi minyak kelapa rakyat. Batok kelapa juga termasuk komponen kelapa yang dapat dimanfaatkan. Terdapat pula kopra. Masih pada tahun yang sama, sebanyak 4.220 ton kopra dijual antarpulau dengan tujuan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara.

Pada tahun 2001, tercatat 120 perusahaan minyak kelapa rakyat yang menyerap 440 orang tenaga kerja dari 823 industri makanan yang ada. Ini adalah industri makanan terbesar ketiga setelah sagu lempeng dan pengeringan ikan. Pengeringan ikan menyerap tenaga kerja paling banyak, yakni 715 orang di industri ini. Sementara, industri pengasapan ikan yang ada di urutan keempat digeluti 112 perusahaan dan menyerap 370 orang tenaga kerja.

Hasil perikanan laut memang cukup menjanjikan. Sayangnya produksi dan nilai ikan olahan baru 21 persen dari ikan segar yang besarnya 40.325 ton dengan nilai Rp 9,5 juta. Ini adalah produksi dan nilai perikanan sebelum pemekaran. Ikan cakalang merupakan ikan yang paling banyak tersedia. Produksinya 14.506 ton mencapai 36 persen dari total produksi ikan Halmahera Tengah di tahun 2001. Sementara untuk wilayah Kecamatan Patani, Gebe, dan Weda terdapat 3.803 nelayan tetap dan 240 nelayan tidak tetap.

Geografis Halmahera Tengah yang berbatasan dengan Teluk Buli dan Teluk Weda menjadikan hasil perikanan sebagai kandungan alam potensial dan layak menjadi andalan, meski sumbangannya baru 6,9 persen dari total kegiatan ekonomi. Kontributor terbesar ada di pertambangan nonmigas. Sejauh ini, pertambangan yang dieksploitasi adalah nikel. Pertambangan nikel yang berada di Pulau Gebe dikelola PT Aneka Tambang (Antam). Di tahun 2001, nilai produksi pertambangan mengalami kenaikan menjadi 29 juta dollar AS.

Aktivitas penambangan telah dimulai sekitar tahun 1978. Diperkirakan, kontrak eksploitasi berakhir terhitung empat tahun kemudian dari sekarang. Pemulihan lahan pascatambang pun mulai dilakukan. Misalnya, berupa pemberian bibit yang diharapkan dapat memulihkan kesuburan tanah.

Berakhirnya kegiatan penambangan di Pulau Gebe menjadi persoalan, mengingat sumbangannya yang besar mencapai 19,6 persen terhadap keseluruhan nilai perekonomian. Mau tidak mau pemerintah daerah harus mencari wilayah penambangan lain jika tetap ingin bertumpu pada pertambangan. Kecamatan Weda kemungkinan menjadi alternatif penambangan berikutnya. Hanya saja, pengelolaan tidak lagi berada di bawah Antam yang operasionalisasinya direncanakan beralih ke Kecamatan Maba, yang kini merupakan bagian dari Kabupaten Halmahera Timur.

Nikel mentah yang dihasilkan selama ini diekspor ke Jepang untuk diolah lebih lanjut. Volume ekspor mencapai 85,3 persen dari keseluruhan produksi. Sementara, sebagian kecil sisanya diantarpulaukan dengan tujuan Pomala di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil tambang ini sekaligus merupakan komoditas andalan perdagangan Halmahera Tengah yang ditopang oleh 1.399 pedagang kecil, 374 pedagang menengah, dan tiga pedagang besar.

Akses hasil pertambangan difasilitasi dengan ketersediaan Pelabuhan Gebe, sebuah pelabuhan yang prioritasnya untuk mengangkut nikel. Letak Pulau Gebe yang dibatasi Selat Jailolo dapat dicapai dengan kapal dalam setengah hari perjalanan. Bisa juga dengan pesawat carter. Selain pelabuhan di Pulau Gebe, Halmahera Tengah juga memiliki sebuah dermaga kecil di Kecamatan Weda yang merupakan pelabuhan perintis.

Di pelabuhan-pelabuhan kecil ini, kapal-kapal besar yang berasal dari Pelabuhan Ternate tidak dapat merapat. Karenanya barang-barang yang dibawa diangkut ke daratan dengan jenis kapal kecil. Barang-barang yang didatangkan dari luar pulau, seperti beras dan pakaian, dipasok dari Surabaya serta sayur-sayuran berasal dari Manado. Barang-barang ini dibongkar di pelabuhan besar Ternate untuk kemudian diangkut kembali dengan kapal ke Halmahera Tengah.

Pengangkutan melalui jalur laut menjadi pilihan karena kurang baiknya infrastruktur jalan. Ini terlihat dari data tahun 2000 yang menunjukkan bahwa sebagian besar permukaan jalan berkerikil dengan kondisi rusak.

Sisilia Srisuwastuti Litbang Kompas


Baca Juga:
Artikel sebelumnya:

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum