Proses Pengesahan RTRW Sulut di Pusat Lamban

Wilayah Tokatindung yang peruntukannya adalah untuk wisata dan perkebunan terancam rusak jika Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara terus tertunda.Saat ini sebuah perusahaan pertambangan multinasional telah melakukan kegiatan konstruksi di sana.Kondisi itu ditanggapi sejumlah lembaga nonpemerintah, Selasa (23/6) di Jakarta.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Pertambangan (Jatam) Siti Maemunah pada konferensi pers bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) lainnya menyatakan, ”Sulawesi Utara baru saja dijadikan tempat penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (WOC) tetapi di situ pula ditimbulkan ancaman terhadap kelautan dan nelayan dengan rencana pertambangan emas.”Beberapa LSM lainnya meliputi Indonesia Center for Environtmental Law (Icel),

Yayasan Suara Nurani-Sulawesi Utara, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).Menurut dia, RTRW itu merupakan upaya penyelamatan kelautan dari ancaman limbah pertambangan.

Perusahaan itu beroperasi di kawasan Tokatindung, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulut. Upaya penyelamatan terhambat karena persetujuan RTRW dari pemerintah pusat tersendat.Sejak 1998 permintaan izin pertambangan di kawasan itu ditolak rakyat.


Baca Juga:
Artikel sebelumnya:

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum