Alpen Steel | Renewable Energy

Pertambangan, Pelabuhan Dermaga PT MSM Meresahkan

Masyarakat Rinondoran, Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, gusar atas keberadaan dermaga jeti milik perusahaan tambang emas PT Meares Soputan Mining atau MSM. Keberadaan dermaga itu meresahkan nelayan di tiga desa, yaitu Rinondoran, Kalinaung, dan Batu Putih.Tokoh nelayan ketiga desa itu, Silvanus Kansil, Wilson Aringsinggah, dan Seltje Bawongseng, di Manado, Jumat (11/7), mengatakan, pembangunan dermaga jeti oleh PT MSM mengakibatkan menurunnya pendapatan ikan di perairan Rinondoran. ”Kami selalu diusir, disuruh minggir jauh-jauh jika ada kapal bongkar muat barang PT MSM,” katanya.

Pihak PT MSM melalui Inyo Rumondor dari Bagian Humas mengatakan, mereka memiliki izin pembangunan dermaga. ”Dermaga ini dermaga khusus lokal yang izinnya dapat diterbitkan Bupati Minahasa Utara sesuai Perda Nomor 24 Tahun 2005,” katanya.

Dari pemantauan Kompas pekan lalu, dermaga jeti berukuran sekitar 20 x 20 meter itu dibuat permanen di ujung pantai Rinondoran. Di perairan itu tampak ratusan bagan milik nelayan sebagai tempat persemaian ikan.

Nelayan mengeluhkan soal lampu sorot dermaga ke arah laut yang membuat laut terang benderang. ”Ikan-ikan lari karena cahaya lampu sangat terang,” katanya. Nelayan telah melaporkan kepada anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ketika berkunjung ke desa mereka pada Oktober 2007.

”Komnas HAM menyatakan dermaga jeti milik PT MSM ilegal. Komnas HAM sudah klarifikasi ke Menteri Perhubungan,” kata Wilson. Dia memberikan fotokopi surat Menteri Perhubungan kepada Komnas HAM pada 30 April 2008 yang menyatakan, izin pembangunan dermaga seharusnya dari Menteri Perhubungan.

Berdasarkan surat Menteri Perhubungan itu, nelayan didampingi aktivis LSM Aliansi Masyarakat Menolak Limbah Tambang melapor ke Polda Sulut.

Dari catatan Kompas, Komnas HAM di Manado Mei lalu telah meminta pemerintah menghentikan semua kegiatan pertambangan emas di Toka Tindung menyusul pelanggaran HAM berupa perampasan hak hidup masyarakat.

Anggota Subkomisi Mediasi Komnas HAM, Kabul Supriadi dan Syafruddin Ngulma Simeulue, menyatakan, kegiatan pertambangan emas tak memberikan dampak positif bagi warga lokasi tambang, justru mematikan ekonomi masyarakat kecil.

Kepala Dinas Perhubungan Sulut Roy Roring justru mengatakan, dermaga jeti PT MSM ilegal karena tak ada satu izin pun dari Pemerintah Provinsi Sulut ataupun Departemen Perhubungan. ”Mekanisme perizinannya seperti itu, tetapi kami tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan dermaga untuk PT MSM. Masalah itu kini ditangani Polda Sulut,” katanya.

Kepala Humas Polda Sulut Ajun Komisaris Besar Benny Bela saat dikonfirmasi mengatakan, laporan nelayan Rinondoran tengah diselidiki kebenarannya.

Sebab, ”Apa pun yang dibuat PT MSM, mau pManado, Kompas elabuhan laut, pelabuhan udara, sudah merupakan bagian dari kontrak karya. Jadi dermaga PT MSM bukan ilegal,” katanya. Ia mencontohkan perusahaan tambang emas PT Freeport yang mendapat konsesi membangun pelabuhan udara di Timika, Papua. (zal)

 

 Manado, Kompas

 

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook