Alpen Steel | Renewable Energy

~ Komisi Amdal Daerah Telah Disusun


Komisi Amdal Daerah Disusun

Untuk menghasilkan kualitas analisis mengenai dampak lingkungan di daerah, Kementerian Negara Lingkungan Hidup tengah menyusun pedoman baru berbentuk peraturan menteri. Pedoman tersebut diharapkan selesai dibahas pertengahan tahun 2008.Deputi I Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Hermien Roosita di Jakarta, Sabtu (24/5) mengungkapkan, hingga kini belum semua kabupaten/kota memiliki komisi penilai amdal.

Pedoman itu akan dinamai Pedoman Pembentukan dan Persyaratan Lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota—mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

”Keberadaan komisi amdal di daerah harus atas lisensi KNLH,” kata Hermien. Ketentuan yang diatur di antaranya soal adanya institusi yang memadai (setingkat badan atau dinas), ada tenaga ahli, tersedia pakar berbagai bidang tertentu, ada lembaga swadaya masyarakat, dan ada akses ke laboratorium. ”Tenaga ahli direncanakan terdiri atas tiga orang bersertifikat penilai amdal dan dua orang bersertifikat penyusun amdal,” ujarnya. Akan dilakukan evaluasi dan pelatihan. Menurut Hermien, kualitas SDM dan organisasi penilai amdal mutlak dibutuhkan pada era otonomi daerah karena investasi langsung datang ke daerah. Untuk itu dibutuhkan kemampuan daerah mengkaji peluang dan risiko buruk akibat investasi.

Pengajar amdal pada Pusat Studi Permukiman dan Lingkungan Hidup Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Agnes Tuti Rumiati, sepakat perlu ada pengendali dan pengawasan untuk mereduksi risiko. ”Kalau komisi amdal di daerah dinilai kurang bagus, mungkin karena jarang dihadapkan ke kasus,” katanya. Agar hasil amdal bisa berkualitas, perlu ada pengalaman. Menurut Tuti, ada beberapa penyebab baik buruknya kajian amdal, seperti pengalaman, kejelian, penguasaan materi, dan aktualitas. Selain itu juga ada spesialisasi kajian. ”Seseorang yang menguasai persoalan hutan, misalnya, tak bisa menilai amdal perusahaan semen atau baja,” ujarnya.

Kelemahan penilaian amdal, menurut dia, ”Umumnya, dokumen Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan sangat umum, tak ada hitungan angka dan simulasi. Konsekuensi dampak sosial tidak pernah dibahas serius, seperti kasus semburan lumpur di Sidoarjo.” Rencana keluarnya peraturan menteri, menurut Hermien, merupakan jalan tengah antara desakan menarik kembali seluruh kewenangan penilaian amdal ke pusat dan dorongan perlunya mekanisme desentralisasi. Dampak desentralisasi penilaian amdal di kabupaten/kota adalah merebaknya kuasa pertambangan, yang tidak terpantau dampak operasinya oleh pemerintah pusat.

Kasus besar soal amdal yang sedang dihadapi adalah soal amdal PT Meares Soputan Mining (MSM), perusahaan pertambangan emas di Sulawesi Utara. Gubernur Sulut mengaku pihaknya tak mampu menilai amdalnya karena keterbatasan SDM dan teknologi sehingga diserahkan kepada KNLH. Akibat ketiadaan keputusan tertulis setingkat menteri (dalam 75 hari)—menolak atau menerima—PT MSM dapat langsung beroperasi. Perusahaan itu telah menandatangani kontrak karya pada 1986. Mereka mengaku akan berproduksi awal 2009.

F. Lingkungan

 

 

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook