OTONOMI DAERAH Inisiator Sulawesi Barat Kecewa Hasil Pembangunan

Inisiator pembentukan Provinsi Sulawesi Barat kecewa dengan hasil pembangunan di provinsi yang terbentuk pada 2004 itu. Selama lebih dari tiga tahun, kemajuan pembangunan Sulbar belum signifikan, masih jauh dari harapan awal saat usul pemekaran itu diperjuangkan.

Hal itu mengemuka dalam dialog pemuda Sulawesi Barat (Sulbar) di Majene, Senin (5/5). Dialog menghadirkan Ketua Komite Aksi Pembentukan Provinsi Sulbar H Rahmat Hasanuddin, Komandan Pemuda Pembela Sulbar Naharuddin, mantan Ketua DPRD dan Bupati Majene Muhammad Darwis, serta Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin, yang juga Ketua Generasi Muda Mandar.

Naharuddin menilai, perjalanan Sulbar ternyata tidak mengarah kepada tujuan pembentukannya. Bahkan, yang terjadi sekarang, potensi pemborosan anggaran sudah mendekati taraf tidak bisa ditolerir lagi.

Sulbar masih belum beranjak dari lembah kemiskinan, peringkat ke-29 dari 33 provinsi di Indonesia. Ironisnya, Naharuddin mencontohkan, pejabat Sulbar, baik eksekutif dan legislatif, bahkan mengalokasikan dana besar untuk pembelian mobil mahal bagi kendaraan dinas mereka.

Meninggal karena miskin

Di sisi lain, nasib warga miskin tidak terangkat, sampai-sampai ada warga miskin meninggal karena buruknya pelayanan kesehatan. Kemiskinan seolah tetap dipertahankan sehingga akan muncul ketergantungan kepada kelompok penguasa tertentu. Bukan tidak mungkin, kekecewaan atas pelayanan terhadap rakyat akan berujung pada aksi massa di provinsi itu.

”Jika petani dan nelayan masih miskin dan kalau pemuda masih menganggur, bagaimana kita bisa sabar?” tegas Naharuddin, yang Komandan Laskar Taji Barani.

Arifin Nurdin mengakui, kondisi Sulbar sekarang ibarat ”penjajahan jilid kedua” di bidang ekonomi. Masih terjadi monopoli sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia yang diskriminatif terhadap warga asli wilayah Sulbar. Proyek pembangunan lebih banyak ditangani warga dari luar provinsi itu sehingga perkembangan daerahnya tidak secepat yang diharapkan akibat akumulasi modal lebih banyak diputar di luar Sulbar.

Arifin sependapat, pemimpin Sulbar memang harus senantiasa diingatkan. Jangan sampai warga Mandar menjadi terpinggirkan di daerahnya sendiri.

Bahkan, pejuang pemekaran Sulbar pun tidak mendapatkan penghargaan selayaknya. Bandingkan dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang justru memberikan penghargaan sangat tinggi kepada pimpinan separatisme. ”Kenapa perkembangan Sulbar malah seperti ini?” kata Arifin lagi.

Menurut Rahmat Hasanuddin, perubahan drastis memang tidak mungkin terjadi. Terlebih lagi Gubernur Sulbar saat ini menerima warisan yang sangat buruk dari dua penjabat gubernur sebelumnya.

Rekruitmen pejabat di pemerintahan pada masa awal Sulbar sangat buruk sehingga akselerasi pembangunan tidak berjalan optimal. ”Tetapi, kalau skenarionya kita diobok-obok agar kembali ke provinsi induk, saya menolak keras,” tegas Rahmat.

Sulbar merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini Sulbar dipimpin Gubernur Anwar Adnan Saleh.(dik)

Majene, Kompas

 


Baca Juga:
Artikel sebelumnya:

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum