Alpen Steel | Renewable Energy

~ Subsidi BBM Dicabut

Pencabutan Subsidi BBM

Akhirnya pemerintah menyosialisasikan juga kenaikan harga BBM berdasarkan desakan lembaga-lembaga multilateral. Indonesia memkang dipaksa secara sistemik agar subsidi BBM segera dicabut. Desakan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian Pemerintah Indonesia dengan lembaga multilateral itu, misalnya, menegaskan bahwa subsidi BBM membuat kemampuan fiskal menjadi terbatas untu belanja lain yang lebih efektif. 

Bahkan, subsidi terus membengkak karena penjualan mobil tahun 2011 nyaris menembus 900 ribu unit. Pada 2012 diduga penjualan mobil mencapai 1 juta unit dan sepeda motor 6 juta unit. Maka, jika subsidi BBM tidak dicabut, fiskal akan lebih tertekan. Subsidi energi pun akan menembus Rp 160 triliun.

Proyeksi besaran subsidi ini bisa dipahami karena pemerintah acap kali menetapkan Indonesia crude price di bawah harga minyak West Texas intermediate atau Brent yang berlaku di Nymex. Lifting minyak pun selama 7 tahun terakhir ini tidak pernah mencapai target yang ditetapkan APBN.

Lalu, iklan pada 2005 yang dipasang di beberapa koran besar Jakarta menyampaikan bahwa subsidi minyak salah sasaran. Iklan 30 tokoh yang mendukung liberalisasi BBM juga menyita halaman media. Dua iklan itu, spanduk, dan berita yang menyebutkan subsidi salah sasaran, terus-menerus diproduksi pendukung dan penganut pasar bebas energi dan dikonsumsi rakyat. Perlawanan terhadap kampanye masif ini nyaris tidak berarti.

Dengan mengacu Pasal 33 UUD 1945, informasi tentang "salah sasaran" itu agaknya merupakan sebuah kekerasan simbolik. Banyak pihak terdiam saat disodorkan sejumlah bukti pinjaman luar negeri yang ditarik pemerintah dengan isi menjanjikan diberlakukannya mekanisme pasar bebas pada sektor energi. Inilah kebijakan reformasi struktural sektor energi.

Dengan kondisi ketidakpastian ekonomi AS dan Uni Eropa, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 yang diprediksi 6,1% hingga 6,5% sungguh semu karena tak mampu mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Di tengah rentannya kemampuan pemerintah menyediakan energi karena penyimpanan hanya cukup untuk 21 hari, maka membatasi pemakaian BBM bersubsidi akan mendorong inflasi.

Jika Bank Indonesia (BI) menduga inflasi 4,5% hingga 11% pada 2012, menurut saya, akan berada di atas itu, paling tidak sama dengan inflasi 2011. Rawannya harga pangan, dampak pembatasan pemakaian BBM bersubsidi, krisis berkelanjutan di Uni Eropa dan sengitnya perang nilai tukar antara AS dan RRC akan menekan inflasi.

Tekanan itu memangkas daya beli masyarakat di tengah kaum kaya yang justru getol berproduksi. Inflasi ini pun akan memengaruhi nilai tukar dan suku bunga. Tahun lalu antara September dan November 2011, karena fluktuasi nilai tukar, cadangan devisa terkikis 10 miliar dolar AS dengan biaya stabilisasi mencapai Rp 50 triliun.

Jika biaya stabilisasi nilai tukar itu demikian tinggi, maka penghematan subsidi BBM menjadi tidak ada artinya. Apalagi, jika kita lihat bagaimana penarikan dan pembayaran utang luar negeri (ULN). Tahun lalu, realisasi penarikan ULN Rp 296,5 triliun dan realisasi pembayaran ULN Rp 1.063 triliun.

Angka-angka itu membuktikan, tidak banyak artinya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dibanding dampak perilaku dan cara pikir pemerintah dalam soal liberalisasi sektor keuangan dan ULN. Bahkan, pupusnya makna kebijakan itu larut dalam keberlakuan Pasal 33 UUD 1945 dan sistemiknya perangkap kebijakan otomotif.


Artikel yang berhubungan:
Baca Juga:
Artikel sebelumnya:

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook