Program Pengembangan Desa Pesisir Diluncurkan

"Program ini akan memberi semangat dan gerakan baru bagi kebangkitan dan kemajuan desa-desa pesisir di Indonesia. Penguatan ketahanan masyarakat pesisir secara sosial, ekonomi dan lingkungan merupakan salah satu prioritas kami," ujar Menteri KKP Sharif Cicip Sutardjo pada saat peluncuran dan penandatangan kesepakatan bersama antara KKP-IPB, Kamis (15/12), di Jakarta.

"Program PDPT merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengurangi risiko masyarakat dari bencana alam, sekaligus merupakan bagian dari komponen utama dalam mendukung kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan berkelanjutan", jelas Sharif. 

Lebih lanjut dipaparkan bahwa masyarakat pesisir di Indonesia masih menghadapi empat persoalan utama yakni tingginya tingkat kemiskinan, kerusakan sumber daya alam, kemandirian organisasi sosial desa yang kurang, serta rendahnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan di pemukiman sana.

Tahun 2010 angka kemiskinan mencapai angka 7,8 juta jiwa yang tersebar di 10.640 desa pesisir. Sebelumnya KKP juga telah melaksanakan sejumlah program dan kegiatan yang berbasis pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Sebanyak 4000 desa pesisir dari 10.639 desa pesisir di Indonesia telah tersentuh pembangunan kelautan dan perikanan. Dengan demikian masih terdapat 6.639 desa pesisir yang belum dapat tersentuh.

Intervensi KKP melalui pelaksanaan program PDPT dilakukan untuk menata dan meningkatkan kehidupan desa nelayan berbasis masyarakat, menghasilkan output pembangunan secara fisik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir menurut permasalahan dan prioritasnya, menyediakan pembelajaran secara tidak langsung kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan demikian mereka dapat menemukan cara-cara pemecahan masalah kebutuhannya sendiri dengan memberdayakan segenap potensi yang ada, dan memfasilitasi peran dan fungsi masyarakat sebagai agen pembangunan kelautan dan perikanan.

Namun, tambah Sharif, desa pesisir tangguh di setiap wilayah ini akan terwujud jika terdapat sinergi antara program dengan kegiatan lintas sektor yang dilakukan para pemangku kekuasaan di bidang ini, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah setingkat desa/kelurahan, kalangan akademis, dan organisasi-organisasi masyarakat.