Alpen Steel | Renewable Energy

~ Energi Sebagai Bentuk Kedaulatan Negara

 Energi Sebagai Bentuk Kedaulatan Negara


JAKARTA, (PRLM).- Pimpinan DPR mengajak seluruh komponen bangsa meletakan persoalan energi sebagai bentuk kedaulatan negara dengan mengubah paradigma energi bukan sebagai pendapatan semata. "Yang paling utama mengubah paradigma mendasar kita dalam berpikir terkait persoalan energi saat ini ditempatkan semata-mata sebagai pendapatan nasional dalam APBN, bukan kedualatan energinya tetapi melihat persentasenya," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di hadapan peserta seminar KEN yang mengambil tema Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagai fondasi terwujudnya kedaulatan energi nasional sebagai kemandirian bangsa, di Gedung Pustakaloka, Senin, (28/11).

Tujuan seminar KEN ini membahas beberapa isu sentral diantaranya, peraturan perundang-undangan di sektor energi yang kiranya perlu dilakukan perubahan, kemudian kelembagaan disektor energi terkait peningkatan koordinasi antara institusi pengatur regulasi dan kebijakan serta institusi pelaksanaan dan pengusahaan di sektor energi. Kemudian kebijakan energi nasional yang perlu diatur dan dilaksanakan, misalnya mengurangi subsidi energi, upaya yang dilakukan dalam memenuhi akses energi bagi masyarakat dan kebijakan pengembangan energi baru terbarukan seperti kesiapan implementasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dapat dilaksanakan.

Menurut Pramono, Kedaulatan energi harus menjadi bagian dari kebijakan negara. Pram mencontohkan Korut, meskipun negaranya tertutup dan terkena embargo oleh AS dan sekutunya ternyata mereka bisa survive di bidang energi. Artinya bangsa Korut meletakan energi sebagai kedaulatan negara. "Negara lainnya yaitu Kuba dengan penduduk sekitar 11.7 juta dan wisatawan 3 juta, mereka juga terkena embargo dan satu-satunya minyak diperoleh dari negara Venezuela, bahkan harga minyaknya sama seperti Indonesia dan penduduknya merasa tidak kekurangan energi sama sekali,"paparnya.

Dia mengatakan, persoalan energi ini merupakan carry over sejak zaman Orba lalu. Artinya omong kosong apabila kita ingin berdaulat tapi tidak mengubah paradigma kita. "Kita harus menyadari bahwa energi merupakan kedaulatan bangsa. Misalnya saja AS kebutuhan energi mereka sebesar 30 juta barel perhari namun tidak ada setetes pun minyak diambil dinegaranya. Mereka mengambil dari luar negaranya. Artinya pertarungan kedepan adalah energi," paparnya.

Bahkan, lanjut Pram, dirinya melihat persoalan konflik di Timteng tidak terlepas dari persoalan perebutan energi migas di Timteng antara AS dan Cina. "Jika terkait persoalan demokrasi maka tidak akan terjadi konflik tersebut," katanya.

Kebijakan energi nasional kita harus diubah. Pembuat kebijakan DPR dan pemerintah harus memikirkan energi dalam jangka panjang tanpa dipengaruhi kepentingan sesaat. "Negara kita negara demokrasi di dunia bahkan pemilu bisa 11 kali dan sangat liberal, orang yang duduk di ranah kebijakan jangan dibiarkan mengeluarkan cost yang besar dalam berdemokrasi yang berdampak mengedepankan kepentingan individu dan kelompoknya semata," ujarnya.

Ketua komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya menilai, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menentukan arah dan kebijakan energi yang memberi dukungan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. "Kebijakan energi nasional tersebut rancangannya saat ini sedang dibuat oleh pemerintah dan dilakukan pembahasannya bersama dengan Komisi VII DPR RI," kata Riefky saat membuka Seminar KEN Sebagai Fondasi Terwujudnya kedaulatan energi nasional sebagai kemandirian bangsa, kemaren.

Menurut Riefky, terdapat beberapa persoalan disektor energi diantaranya persoalan produksi migas nasional yang menurun setiap tahun karena tidak ditemukannya cadangan dan lapangan migas baru, sementara lapangan yang ada terus mengalami penurunan produksi dan kendala teknis operasional lainnya. "Meningkatnya beban APBN terhadap alokasi volume subsidi di sektor energi terutama terkait dengan subsidi BBM dan subsidi listrik,"ujarnya.

Dia menambahkan, masih terjadi krisis ketenagalistrikan yang disebabkan masalah operasional, ketersediaan dan dukungan infrastruktur, serta regulasi dan kebijakan yang memerlukan tindak lanjut menyeluruh dan terencana. "Permasalahan kebijakan yang kontradiktif dalam peraturan perundangan sebagai contoh penerapan UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak pada pengelolaan sektor migas," tandas Riefky.

Persoalan lainnya, lanjutnya, permasalahan ketersediaan dan akases energi oleh masyarakat, kebijakan alokasi gas untuk kebutuhan domestik. "Persoalan pengembangan energi baru terbarukan juga belum optimal terutama keseriusan pemerintah dalam memberikan dukungan infrastruktur fisik maupun dukungan kebijakan,"tambahnya.

Sumber : Kompas.com

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook