Alpen Steel | Renewable Energy

~ Krisis Listrik Bisa Segera Diatasi, Asal...

Krisis Listrik Bisa Segera Diatasi, Asal...

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Krisis listrik yang terjadi di beberapa daerah bisa segera diatasi asalkan ada langkah-langkah terobosan dari pemerintah. Langkah itu antara lain menyangkut harga beli listrik dari pembangkit listrik swasta dan perlunya payung hukum untuk membangun pembangkit listrik.

Pengamat energi dari Universitas Indonesia, Rinaldy Dalimi, di Jakarta, Kamis (12/11), mengatakan, penyelesaian krisis listrik yang ada ini harus dilakukan dengan membuat terobosan. Kebijakan itu harus masuk dalam program 100 hari pemerintahan, terutama yang terkait dengan mengurai sumbatan teknis.

Sebagai contoh, ujar Dalimi, di beberapa daerah banyak pembangkit swasta yang siap masuk untuk menutupi defisit pasokan listrik, tetapi terkendala karena PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak bisa memutuskan harga beli.

Ketua Komite Kelistrikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bakti S Luddin pernah menjelaskan, ada 50 pembangkit listrik terkendala karena tidak bisa merundingkan kembali perjanjian pembelian listrik dengan PLN. Hal ini terjadi karena harga beli listrik dalam kontrak sudah tidak sesuai dengan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku selama krisis ekonomi global.

”Seharusnya kontrak pembelian listrik jangan kaku, harus menggunakan indikator perkembangan ekonomi. Krisis ekonomi membuat harga baja, minyak, dan batu bara ikut naik, sedangkan para produsen swasta telah mengeluarkan biaya untuk perizinan dan ikut tender,” katanya.

Sementara itu, mantan Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono mengatakan, sebenarnya beberapa pemerintah daerah memiliki sumber dana dan potensi sendiri untuk mengatasi krisis kelistrikan yang mereka hadapi. Misalnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyediakan Rp 2 triliun untuk mendanai pembangunan pembangkit listrik. Namun, mereka membutuhkan payung kebijakan yang melindungi keputusan membangun pembangkit itu.

”Prosedur untuk menyatakan suatu daerah krisis listrik terlalu panjang sehingga meski banyak daerah secara de facto mengalami krisis, tak ada kebijakan yang bisa segera diambil. Pemprov Kaltim sampai meminta agar proyek pembangkit di daerah itu dimasukkan ke dalam program 10.000 megawatt agar ada payung hukumnya,” papar Eddie.

Contoh lain, ujar Eddie, di Sulawesi Selatan terjadi defisit pasokan listrik karena terdapat kerusakan di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Sengkang. Masalah itu sebenarnya bisa diatasi jika pasokan gas dialihkan ke PLTGU lain. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan karena terbentur izin dari Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas. ”Yang terjadi, PLN malah membakar BBM lebih banyak dengan menyewa genset,” kata Eddie.

Wakil Presiden Boediono saat memberikan sambutan pada Sulawesi Expo 2009 Ke-6 di Jakarta, Kamis, mengakui pemenuhan kebutuhan tenaga listrik secara nasional masih terkendala pembiayaan, khususnya dalam pembangunan pembangkit listrik. Oleh sebab itu, perlu upaya baru yang lebih luwes dalam pembiayaan pembangunannya karena tidak mungkin pemerintah hanya mengandalkan APBN ataupun APBD semata.

”Untuk mengatasi masalah pembiayaan tersebut, perlu skim (skema) atau kebijakan yang baik bagi pembiayaan pembangunan pembangkit listrik di semua daerah,” kata Wapres.

Menurut Wapres, kebutuhan listrik saat ini sangat penting sekali mengingat listrik adalah kunci bagi penggerak pembangunan.

Peralatan usang

Pemerhati kelistrikan dari Universitas Gadjah Mada, Tumiran, di Yogyakarta menegaskan, untuk menjamin ketersediaan listrik, pemerintah perlu segera membenahi infrastruktur dan jalur distribusi listrik nasional. Usangnya peralatan dan belum memadainya jaringan transmisi dinilai sebagai penyebab utama krisis listrik yang tengah melanda saat ini.

”Sebenarnya krisis listrik di Jawa dan Bali tidak disebabkan suplai yang tidak memadai, namun lebih karena peralatan listrik yang tua dan kerap mengalami kerusakan, tetapi tidak ada cadangan,” ujarnya.

Menurut Tumiran, pemerintah juga perlu segera memperbaiki sistem tarif listrik yang dinilai tidak sehat. Pemerintah diharapkan berani memilah pemberian subsidi listrik dan mencabut subsidi bagi pengguna yang mampu secara ekonomi.

Di lain sisi, ujar Tumiran, industri yang saat ini harus membayar lebih mahal seharusnya justru mendapat prioritas dan tarif lebih ringan. Hal ini untuk mendorong aktivitas industri yang keuntungannya akan kembali ke pemerintah dalam bentuk pajak dan masyarakat dalam bentuk lapangan kerja.

”Keliru kalau industri malah harus beli genset yang jauh lebih mahal lagi pengoperasiannya. Kalau industri sampai gulung tikar, banyak yang kehilangan pekerjaan,” ujar Tumiran, yang juga anggota Dewan Energi Nasional. (DOT/GRE/IRE/HAR/EVY) 

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook