~ Fenomena Pembangunan Pembangkit Listrik Di Papua

Banyak Proyek Listrik Terlambat

Jakarta, Kompas - Proyek listrik yang masuk dalam percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawatt tahap pertama banyak yang terlambat beroperasi. Ini akan memperpanjang penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak yang butuh dana dari APBN.

Demikian hasil kunjungan kerja anggota Dewan Energi Nasional (DEN) pada 20 Juli-7 Agustus, yang disampaikan Jumat (20/8) di Jakarta. Wilayah yang dikunjungi adalah Papua, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah.

Menurut anggota DEN, Eddie Widiono Suwondho, dari hasil kunjungan ke lapangan ditemukan banyak proyek pembangkit percepatan 10.000 MW tahap pertama dan proyek PLN lain yang terlambat konstruksinya.

Bahkan, ada sejumlah proyek pembangkit yang baru akan selesai pembangunannya setelah tahun 2011. Hal ini mengakibatkan penggunaan PLTD berbahan bakar minyak akan berkepanjangan dan membebani APBN dengan subsidi yang besar.

”Penyewaan PLTD itu juga akan membebani Pertamina karena harus memasok BBM dalam jumlah sangat besar dan jangka waktu sangat pendek,” katanya.

Kendala utama yang dihadapi adalah ketidakpastian pendanaan sejumlah proyek pembangkit listrik. Bahkan, sebagian proyek yang digarap pengembang swasta telantar karena kesulitan pendanaan. ”Keterlambatan pembangunan pembangkit listrik yang terjadi selama ini terutama akibat terlambatnya kepastian pendanaan,” kata anggota DEN, Herman Darnel Ibrahim.

Biaya pokok produksi

Pemakaian BBM untuk PLTD sewa memerlukan pendanaan lebih besar sehingga akan meningkatkan biaya pokok produksi (BPP) listrik dan sangat membebani APBN.

Padahal, biaya pemakaian BBM untuk PLTD dengan daya 100 MW dalam satu tahun bisa digunakan untuk membangun satu pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara dengan kapasitas daya sama.

Ketua Harian Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Yogo Pratomo sebelumnya mengakui, ada pembangkit yang tidak selesai tepat waktu karena masalah pembebasan lahan, tumpang tindih dengan sektor lain, dan pemindahan lokasi.

”Untuk masalah pendanaan, sudah ada kepastian, tetapi pencairannya bertahap sesuai kebutuhan,” ujar Yogo.

Herman menambahkan, pemerintah sebaiknya memperbanyak pembangunan PLTU agar subsidi listrik makin turun. Jika proyek-proyek PLTU selesai dan mulai beroperasi, diperkirakan subsidi listrik bisa turun menjadi Rp 10 triliun.

”Kita terjebak pada energi biaya mahal yang sebenarnya bisa dibuat murah,” ujar Herman. Agar proyek-proyek PLTU berbahan bakar batu bara bisa segera beroperasi, pemerintah harus memeriksa setiap lokasi pembangkit.

Selain menekan biaya pokok produksi listrik, beroperasinya PLTU-PLTU itu akan menambah pasokan daya sehingga bisa mengatasi pemadaman listrik bergilir, terutama di luar Jawa.

Yogo menjelaskan, sejauh ini pelaksanaan proyek listrik PLTU 10.000 MW tahap satu terus mengalami kemajuan.

Tahun 2010, beberapa pembangkit akan selesai dibangun dengan total daya 1.400 MW di 3 lokasi di Jawa dan 5 lokasi di luar Jawa. ”Jadi, pada tahun ini, pelaksanaan proyek listrik 10.000 MW telah dapat menyelesaikan konstruksi pembangkit PLTU 2.000 MW,” ujarnya.

Tahun 2011 diperkirakan sejumlah pembangkit akan selesai dibangun dengan kapasitas daya 4.300 MW sehingga total daya yang akan dihasilkan secara keseluruhan 6.300 MW.

Pada tahun 2013, hampir semua proyek listrik 10.000 MW tahap satu dapat diselesaikan.

 

Sumber : Kompas


Artikel yang berhubungan:
Baca Juga:
Artikel sebelumnya:

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum