Alpen Steel | Renewable Energy

Jakarta, Kompas - Pemerintah diharapkan tidak terus menunda keputusan mengenai proyek pengembangan lapangan gas Donggi-Senoro. Jika semakin ditunda, pemerintah akan menyeret kasus ini ke ranah politik dan berisiko membuat proyek tersebut mentah kembali dengan risiko kehilangan momentum pasar.

Demikian benang merah diskusi bertema ”Menanti Keputusan dan Transparansi Proyek Pengembangan Lapangan Gas Donggi-Senoro” yang diprakarsai Indonesian Resources Studies, Selasa (11/5) di Jakarta.

Pengamat energi Pri Agung Rakhmanto menyatakan, jika Wakil Presiden Boediono tidak dapat memutuskan, masalah Donggi-Senoro sebaiknya diputuskan di sidang kabinet yang langsung dipimpin Presiden. Kemudian hasil keputusan itu segera dieksekusi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

”Keputusan atau penyelesaian kasus Donggi-Senoro hendaknya tidak didasarkan atas pertimbangan politis dan populis. Tetapi, hendaknya lebih mengedepankan obyektivitas dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepentingan pemangku kepentingan lain,” kata Pri Agung.

Skenario kombinasi ekspor 75 persen dan domestik 25 persen yang oleh berbagai kajian dinyatakan sebagai skenario terbaik merupakan opsi yang secara obyektif paling realistis mengingat proyek itu tidak didanai sendiri oleh pemerintah, tetapi oleh Pertamina dan Medco. ”Kepentingan perekonomian nasional dan daerah relatif terakomodasi dengan opsi itu,” ujarnya menegaskan.

Namun, anggota DPR, Chandra Tirta Wijaya, menilai, pemanfaatan gas Donggi-Senoro harus prioritas untuk domestik mengingat kebutuhan gas yang terus meningkat, terutama bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), industri logam, keramik, dan industri pupuk.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara menambahkan, konsep proyek harus dengan skema hulu ataupun hilir agar pemerintah dan BUMN mendapat manfaat dalam tiap peluang bisnis gas. ”Pemerintah harus menetapkan harga jual gas. Masalahnya bukan pada kemampuan PLN dan BUMN lain membeli gas dengan harga lebih mahal, melainkan peran pemerintah untuk bertindak tepat sesuai kepentingan nasional dengan memerhatikan aspek keekonomian,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Agus Suryono menyatakan, PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional berniat mengebor 40 sumur baru di Senoro dan Matindok. Pengeboran setelah pemerintah memutuskan pengembangan lapangan gas Donggi-Senoro. (EVY)

Sumber : Kompas