Alpen Steel | Renewable Energy

~ Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009

PLN Akan Melanjutkan Mekanisme Baru Tarif

 

Jakarta, Kompas - PT Perusahaan Listrik Negara berencana melanjutkan usaha penghematan pemakaian listrik melalui penerapan tarif listrik sesuai dengan harga keekonomian atau tidak tersubsidi.

Usaha ini diharapkan bisa mendukung kepentingan keuangan negara dengan menjaga komitmen anggaran subsidi listrik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010.

Untuk itu, manajemen PT PLN melaporkan dan berkonsultasi dengan Komisi VII DPR tentang pelaksanaannya di Jakarta, Rabu (17/2). PLN menilai, amat penting adanya dukungan dari Komisi VII sebagai konsekuensi tata kelola usaha yang baik.

Sebelumnya diberitakan, penerapan mekanisme baru tarif listrik bagi pelanggan 6.600 volt ampere (VA) menuai kritik dari DPR dan diminta ditunda.

Hal ini disebabkan penerapan mekanisme itu dinilai kurang sosialisasi dan konsultasi dengan DPR, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan.

Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PT PLN Murtaqi Syamsudin menyatakan, pihaknya tidak bisa secara mendadak menghentikan penerapan mekanisme baru tarif listrik itu.

”Sebenarnya, dengan menerapkan mekanisme itu, subsidi listrik yang bisa dihemat sekitar Rp 2,8 triliun setahun,” ujarnya.

PLN telah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada para pelanggan listrik berdaya di atas 6.600 VA. Mekanisme pemberlakuan tarif baru ditetapkan sejak Januari 2010 dan ditagihkan kepada pelanggan 6.600 VA ke atas terhitung sejak Februari 2010.

”Sosialisasi sudah dilakukan melalui surat pemberitahuan kepada pelanggan mengenai penerapan mekanisme baru tarif itu. Sampai kini belum ada protes dari pelanggan, kami siap menerima pengaduan,” katanya.

Saat ini jumlah pelanggan 6.600 VA ke atas sekitar 370.000 atau kurang dari 1 persen dari pelanggan nasional.

Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha, menyatakan, pihaknya tidak melarang PLN memberlakukan tarif baru untuk pengguna 6.600 VA asalkan melalui konsultasi dengan DPR dan melalui mekanisme yang benar.

Penetapan tarif listrik merupakan kewenangan pemerintah dan harus dikonsultasikan dengan DPR. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh menyatakan, kenaikan tarif listrik bagi pelanggan 6.600 VA sudah sesuai dengan UU No 47/2009. (EVY)

 

Sumber : Kompas

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook