Alpen Steel | Renewable Energy

~ Kata PLN 67 Wilayah Bebas Padam

Ibarat Pemadam Kebakaran

 

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Dahlan Iskan tidak bisa tidur menunggu 30 Juni 2010. Mulai tanggal itu, PT PLN menjanjikan seluruh wilayah Indonesia bebas dari pemadaman bergilir akibat kekurangan pasokan listrik.

Detail 67 wilayah yang akan bebas padam dilampirkan dalam atlas besar bebas pemadaman bergilir yang diumumkan PLN lewat media massa. Pengumuman itu disertai catatan PLN tetap belum bisa melayani daftar tunggu.

PLN harus bisa memenuhi target tersebut. Selain tugas mengatasi krisis listrik menjadi mandat utama PLN, menjamin kecukupan pasokan merupakan kompensasi paling minimal atas rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik mulai 1 Juli 2010.

Menurut Dahlan, pihaknya melakukan semua upaya untuk mengatasi krisis listrik, termasuk menghidupkan genset berusia 20 tahun. ”Di Lombok ada genset swasta yang sedang dalam sengketa. Kalau dinyalakan, dapat 20 megawatt. Lumayan, bisa ikut menutup defisit,” ujar Dahlan di kantornya, dua pekan lalu.

PLN beraksi ibarat pemadam kebakaran. Langkah itu bukannya membawa konsekuensi. Menurut Dahlan, untuk mengatasi krisis tahun ini, pemakaian bahan bakar minyak (BBM) PLN bakal bertambah 1 juta kiloliter.

”Setelah tidak ada pemadaman listrik, kami tidak diserang panik lagi. Baru kami benahi masalah-masalah mendasar,” ujar Dahlan.

Ia mengakui, PLN menanggung persepsi masyarakat bahwa biaya produksi listrik tinggi karena perusahaan tidak efisien, banyak korupsi, dan pencurian listrik. ”Prinsip dasarnya, ongkos produksi listrik PLN rata-rata Rp 1.200 per kWh, harga jual Rp 650 per kWh. Itu sebagian besar karena pembangkitnya tua atau banyak pakai BBM. Katakanlah korupsi diberantas sama sekali, dilakukan efisiensi, pengadaan barang diketatkan, tidak mungkin BPP (biaya pokok penyediaan) turun di bawah Rp 1.000. Artinya, PLN tetap tombok,” jelasnya.

Langkah instan dan jangka pendek PLN itu dinilai anggota Dewan Energi Nasional, Rinaldy Dalimi, akan kontraproduktif dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menggantikan UU No 15/1985. UU baru membawa semangat desentralisasi dengan membuka peluang pemerintah daerah, swasta, sampai koperasi ikut dalam penyediaan listrik, mulai dari pembangkitan hingga distribusi.

Harapannya, krisis listrik lebih cepat diatasi karena pemda diberi kewenangan merencanakan penyediaan listrik, termasuk mengeluarkan izin bagi perusahaan yang ingin membangun pembangkit maupun jaringan transmisi dan distribusi, serta menetapkan tarif dan harga jual listrik sesuai ketersediaan energi setempat dan kemampuan konsumen.

”Ada daerah berencana membangun pembangkit sendiri, tetapi belum jadi karena aturan pelaksananya belum ada,” kata Rinaldy.

Apabila UU itu diterapkan, tidak perlu mengandalkan PLN untuk mengatasi krisis listrik di daerah. Pembangkit-pembangkit yang skalanya terlalu kecil untuk bisnis PLN bisa diserahkan ke badan usaha milik daerah atau swasta. (DOT)

 

 

 

Sumber : Kompas

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook