Alpen Steel | Renewable Energy

~ Aksi Protes Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kuliah Menggunakan Penerangan Lilin

KOMPAS/MOHAMMAD HILMI FAIQ
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kuliah dengan memanfaatkan penerangan lilin, Selasa (23/2). Aksi itu merupakan bentuk protes terhadap pemadaman listrik yang kerap terjadi di Sumatera Utara.
 
PRAKTIK KORUPSI
Arus Bocor Berlangganan Listrik

 

Oleh B JOSIE SUSILO HARDIANTO dan DOTY DAMAYANTI

Meski jaringan tegangan tinggi telah melintang hingga ke pelosok, dan gardu-gardu listrik juga sudah dibangun di sudut-sudut pedesaan, ternyata warga tidak selalu bisa dengan mudah mengaksesnya.

Selain pasokan listrik memang terbatas, para pelanggan baru pun harus sabar menunggu dalam antrean. Anehnya, ada juga di antaranya yang dengan mudah segera memperoleh pelayanan meskipun datang lebih akhir dibandingkan dengan yang lain.

Kok, bisa? Edi (39), salah seorang warga Pekalongan, Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa untuk menjadi pelanggan listrik dengan daya sebesar 900 Volt Ampere (VA) sebenarnya hanya perlu membayarkan kurang lebih Rp 1,1 juta. Namun, ternyata dalam praktik di lapangan umumnya warga membayar lebih besar dari itu.

Hal itu disebabkan ada pungutan lain yang harus dibayarkan agar arus listrik segera mengalir ke rumah. Jika tidak, mereka harus sabar menunggu tanpa kepastian. Pungutan di luar biaya resmi itu, menurut Edi, besarannya beragam. Sedikitnya Rp 235.000 per pelanggan. Relatif kecil, tetapi tetap saja merisaukan.

”Jika dikalikan kuota pelanggan baru tahun 2008 yang mencapai 8.000, pungutan liar itu bisa Rp 2 miliar setahun,” kata Edi. Jumlah itu bisa makin besar karena banyak pelanggan baru membayar lebih besar lagi karena tak mau menunggu terlalu lama.

Ia mengungkapkan, pungutan tak resmi itu memang tidak dipungut langsung oleh petugas PT PLN. Pungutan itu biasanya dibayarkan pemohon bersamaan pembayaran jasa pemasangan instalasi listrik yang dikerjakan penyedia jasa teknik listrik, yang biasa disebut bantuan teknik listrik (BTL). Pungutan itu, tutur Edi, mengalir juga ke oknum PLN.

Relasi manis antara oknum PLN dan petugas BTL antara lain terjalin di ruang pengurusan permohonan. Lazimnya proses berlangganan, setelah warga datang dan menyerahkan berkas administrasi, mereka memperoleh tanda bukti pendaftaran berwarna jingga dan menunggu proses pelayanan. Namun, karena antrean pelanggan banyak, permohonan itu tidak langsung diproses. ”Berkas itu ditumpuk dan diurutkan,” kata Edi lagi.

Oknum-oknum petugas dari PT PLN biasanya mendekati warga dan menganjurkan menggunakan jasa perusahaan instalasi listrik tertentu. Karena tidak tahu atau enggan disibukkan dengan urusan teknis seperti itu, ujungnya warga mengiyakan saja. Padahal, seharusnya penunjukan BTL adalah hak pelanggan.

Di situlah kesempatan bagi oknum PT PLN memasukkan pelanggan yang dibawa oleh petugas BTL. ”Karena itu, tidak heran bila ada pelanggan yang cepat mendapat pelayanan. Sebaliknya, ada yang lambat,” kata Edi menambahkan.

Ruang kolusi itu muncul karena proses pemasangan instalasi listrik selama ini memang tidak dikelola sendiri oleh PT PLN. Pemasangan instalasi di rumah pelanggan umumnya dilakukan oleh perusahaan jasa yang telah memiliki sertifikat.

Menurut Danang Widoyoko dari Indonesia Corruption Watch (ICW), ruang kolusi tersebut terbuka akibat kurang optimalnya pusat pengaduan PT PLN. ”Salah satunya adanya hambatan karena pekerjaan instalasi itu dilakukan perusahaan subkontrak,” kata Danang.

Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PT PLN Murtaqi Syamsuddin tidak menampik kenyataan tersebut. Menurut Murtaqi, PLN hanya menjalankan ketentuan pemerintah, yang mengharuskan pemasangan jaringan ke pelanggan oleh teknisi yang bersertifikat.

Aturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Di sana dinyatakan bahwa konsumen wajib menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan. Sesuai dengan turunan peraturan tersebut, PLN diminta berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (Konsuil) dan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) dalam melayani pemasangan instalasi listrik ke pelanggan.

”Peraturan ini maksudnya baik, melindungi kepentingan konsumen listrik dengan menjamin keamanan instalasi listrik yang dipasang. Namun, pelaksanaan di lapangan membuka banyak celah permainan,” kata Murtaqi.

Keberatan atas keterlibatan pihak ketiga dalam pemasangan instalasi listrik ini bahkan sudah pernah disampaikan oleh pihak Real Estat Indonesia sebab menimbulkan biaya tambahan yang tak seharusnya kepada pengembang dan konsumen.

Tentang hal ini, Murtaqi hanya bisa berkata, ”Keberatan tersebut sudah pernah kami sampaikan, tetapi kami justru ditegur pemerintah karena dinilai tidak mau menjalankan aturan.” Nah, lho!

 

Sumber : Kompas

 


Baca Juga:
Artikel sebelumnya:

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook