Alpen Steel | Renewable Energy

JAKARTA, KOMPAS.com - Perombakan Direksi PT Perusahaan Listrik Negara dinilai tidak menyelesaikan masalah krisis ketenagalistrikan yang saat ini tengah berlangsung. Oleh karena krisis listrik itu terjadi karena faktor hilir atau distribusi ke konsumen maupun hulu atau pembangkit.

Hal itu disampaikan Tulus Abadi, anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan anggota Kelompok Kerja Dewan Energi Nasional, dalam seminar "Masalah dan Solusi Krisis Kelistrikan di DKI Jakarta dan Tangerang", Kamis (3/12), di Jakarta.

"Pergantian direksi tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan perombakan Direksi PLN justru menghambat penyelesaian krisis dan menambahkan beban baru jika direksi baru tidak tahu masalah kelistrikan secara komprehensif," kata Tulus Abadi.

Dia mengatakan, persoalan krisis kelistrikan merupakan persoalan yang dibuat sendiri oleh pemerintah. Sejak sepuluh tahun terakhir ini telah terjadi politisasi dalam sektor kelistrikan yang ditandai penetapan tarif dasar listrik oleh pemerintah.

Sejak tahun 2003, tarif dasar listrik tidak naik. Padahal PLN harus membeli bahan bakar untuk pembangkit dengan harga pasar dan memelihara peralatan yang ada. "Karena itu, sebagai solusi jangka panjang, harus ada depolitisasi kelistrikan agar persoalan di hulu sampai hilir bisa beres," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa mengatakan, perombakan Direksi PLN akan segera dilakukan. Saat ini sudah ada tiga calon yang akan menduduki posisi pucuk pimpinan perusahaan negara yang bergerak di sektor listrik itu.

"Pada setiap pos, kami memiliki tiga calon," kata Mustafa.

Pemerintah menjamin bahwa perombakan Direksi PLN tidak akan menurunkan kinerja perusahaan itu dalam mengatasi krisis kelistrikan. "Program perombakan direksi dan pemulihan krisis itu terpisah. Jadi tidak perlu khawatir," ujar Mustafa.

Sumber : kompas