Alpen Steel | Renewable Energy

~ Batu Bara Untuk Pembangkit Listrik

Saatnya Kuasai Sumber Energi

 

Oleh DOTY DAMAYANTI

India adalah negeri yang lapar energi. Dengan 1,15 miliar jiwa yang harus diberi makan, negara harus pandai mengelola sumber daya alam. Karena itu, Pemerintah India menerapkan kebijakan protektif atas sumber daya energi yang tidak terbarukan, termasuk batu bara.

Pemerintah India menempatkan batu bara sebagai bahan bakar utama dalam keseluruhan porsi penggunaan energi mengingat sumber dayanya besar dan harganya murah. Dalam 20 tahun ke depan, persentase penggunaan batu bara diproyeksikan tetap bertahan di kisaran 40 persen.

Menarik mencermati bagaimana negara menguasai penuh pengelolaan batu bara yang menjadi bahan bakar utama pembangkit listrik. Sebagaimana halnya kelistrikan, pengelolaan batu bara berada di bawah kementerian tersendiri.

Kementerian Batu Bara memiliki kewenangan penuh mengelola batu bara, mulai dari menetapkan kebijakan, pengawasan, terlibat dalam produksi, sampai penetapan harga.

Sebagai regulator, kementerian menetapkan kebijakan dan strategi eksplorasi cadangan batu bara. Eksplorasi dilakukan tiap tahun untuk menentukan apakah cadangan di suatu wilayah dapat dikembangkan secara ekonomi.

Berdasarkan studi tahun 2009, India memiliki cadangan batu bara sekitar 267 miliar ton atau sekitar 7 persen dari cadangan dunia. Cadangan itu tersebar di Negara Bagian Jhahrkhand, Orissa, Chhatisgarh, West Bengal, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, dan Maharashtra.

Negara masih menguasai kegiatan penambangan batu bara melalui Coal India Limited (CIL) dan 7 anak perusahaannya. Dari produksi batu bara nasional sebesar 492,95 juta ton yang tercatat pada 2009, CIL menyumbang sekitar 403 juta ton atau hampir 82 persen.

Meskipun tercatat sebagai produsen batu bara terbesar ketiga di dunia, berdasarkan data yang dikeluarkan Beyond Petroleum (BP) Statistical Review, India tidak termasuk dalam negara utama pengekspor batu bara. Hal itu disebabkan tingginya pemakaian batu bara di dalam negeri.

Selain pembangkit listrik yang menyerap sekitar 70 persen produksi nasional, batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk industri berat, seperti pabrik besi, pabrik baja, dan pabrik semen. Hanya sebagian kecil yang diperdagangkan untuk keperluan komersial.

Di India, pemberian izin menambang batu bara kepada swasta sangat dibatasi. Mereka hanya diizinkan menambang untuk keperluan konsumen terbatas (captive consumer) dan tidak diizinkan memasarkan batu baranya ke luar wilayah pertambangan.

Setiap tahun pemerintah mengumumkan lelang wilayah-wilayah pertambangan yang bisa dikelola. Dengan mencocokkan jenis batu bara yang ada di satu wilayah, sudah bisa ditetapkan konsumen mana yang bisa menggunakan batu bara tersebut. Lelang bisa diikuti oleh perusahaan swasta yang memberikan penawaran terbaik dari sisi royalti yang diperoleh negara.

Sekitar 80 persen pertambangan batu bara di India adalah pertambangan terbuka (open pit mine). Untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan di setiap wilayah dilakukan dengan memperhitungkan keselamatan dan daya dukung lingkungan, pemerintah menetapkan batas maksimal produksi. Pemegang kuasa pertambangan harus meminta izin lagi jika ingin menambah produksi.

Pengawasan dan pencatatan produksi setiap wilayah pertambangan dilakukan setiap bulan oleh Komisi Pengawasan Batu Bara, yang merupakan unit kerja dari kementerian. Unit ini juga memastikan bahwa batu bara yang diproduksi di suatu wilayah pertambangan memang benar digunakan oleh konsumen yang seharusnya. Sampai akhir 2009 tercatat, ada 172 izin wilayah pertambangan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan milik negara maupun swasta.

Meskipun produksi batu bara nasional India rata-rata meningkat 8 persen setiap tahunnya, ekspansi pembangkit listrik secara besar-besaran oleh pemerintah mendorong peningkatan konsumsi secara signifikan. Kenaikan permintaan ini tidak mampu diikuti oleh penambahan produksi di dalam negeri karena ketatnya aturan yang diterapkan pemerintah.

Akibatnya, terjadi ketimpangan pasokan dengan permintaan. Tahun 2009, konsumsi batu bara di dalam negeri mencapai 550 juta ton.

Kekurangan pasokan dari dalam negeri ini mendorong impor batu bara, terutama untuk pembangkit listrik, terus naik dari tahun ke tahun. Perusahaan-perusahaan kelistrikan swasta, seperti Tata Power, memilih mengamankan langsung pasokan batu bara mereka dengan menguasai cadangan batu bara di luar negeri, termasuk di Indonesia.

”India cerdik dalam menetapkan kebijakan pengelolaan sumber energi. Batu bara mereka munculkan sebagai energi yang menggerakkan ekonomi nasional,” kata Direktur Indonesia Coal Society Singgih Widagdo.

Perencanaan

Dengan target penambahan daya pembangkit sebesar 47.000 megawatt dalam lima tahun, kebutuhan batu bara India untuk bahan bakar pembangkit akan bertambah sekitar 190 juta ton. ”Ini bedanya dengan Indonesia yang sama-sama produsen batu bara. Karena dulu tidak ada sinergi perencanaan, pertumbuhan produksi tidak dibarengi konsumsi oleh pembangkit listrik dan industri. Akibatnya, kita terjebak dalam paradigma ekspor,” ujar Singgih.

Indonesia memiliki cadangan batu bara sekitar 120 miliar ton. Dalam lima tahun terakhir, produksi nasional naik signifikan. Tahun 2009 produksi batu bara nasional 250 juta ton, naik 175 juta ton dari produksi tahun 2004 sebesar 184,8 juta ton.

Kenaikan produksi terutama disebabkan kenaikan permintaan dunia dan harga batu bara yang terkerek peningkatan harga minyak. Dari total produksi tersebut, 190 juta ton diekspor dan sisanya 60 juta ton digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, yang digunakan untuk pembangkit listrik dan industri, termasuk semen dan tekstil.

Dengan jumlah ekspor yang terus meningkat, tahun 2006 Indonesia menyalip China dan Afrika Selatan, dua negara yang berada di urutan kedua dan ketiga pengekspor batu bara setelah Australia. Hanya dalam waktu setahun Indonesia menempati posisi pertama pengekspor batu bara, menggeser Australia. Konsumen utama Indonesia antara lain Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan China.

Tahun ini produksi batu bara diproyeksikan menembus angka 280 juta ton. Faktor permintaan dan harga masih menjadi pendorong eksploitasi batu bara besar-besaran di Kalimantan dan Sumatera.

Dari jumlah itu, sekitar 88 persen produksi batu bara disumbang perusahaan swasta yang memegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), diikuti pemegang kuasa pertambangan (KP) sekitar 7 persen. Badan usaha milik negara hanya menyumbang 5 persen produksi nasional.

Grup Bumi Resources lewat dua anak usahanya, Kaltim Prima Coal (KPC) dan Arutmin Indonesia, menempati urutan teratas dengan total produksi 58 juta ton, diikuti Adaro Indonesia (41 juta ton), dan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (15 juta ton). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mensinyalir, jumlah produksi kuasa pertambangan lebih besar lagi karena banyak pemerintah daerah tidak melaporkan lengkap produksi batu bara dari wilayah mereka.

Kontrol lemah

Singgih menilai, kontrol negara atas kegiatan pertambangan di Indonesia masih lemah. Pengelolaan pertambangan batu bara bahkan diperkirakan akan semakin parah di bawah Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang disahkan 2009. UU ini memperluas kewenangan pemerintah kota dan kabupaten dalam memberikan izin pertambangan.

UU ini juga memperluas pemberian izin kepada perorangan selain badan usaha dan koperasi. Pelonggaran aturan itu akan memicu penerbitan izin lebih banyak lagi. Saat ini sudah 8.375 KP diterbitkan pemerintah daerah.

Mudahnya memperoleh izin pertambangan di Indonesia memperlebar peluang penguasaan produksi oleh pihak luar. China diam-diam sudah menjadi investor bagi perusahaan lokal. India pun segera menyusul.

Selain upaya penguasaan saham perusahaan pertambangan, seperti dilakukan Tata Power dengan mengakuisisi 30 persen saham PT Arutmin dan PT KPC, kerja sama dengan mendirikan perusahaan berbadan hukum Indonesia juga akan semakin banyak. Apabila dibiarkan, Indonesia akan merugi karena konsumen domestik harus bersaing mendapatkan batu bara dengan perusahaan asing yang menggandeng perusahaan lokal, hal itu sudah dialami PT Perusahaan Listrik Negara. Kedua, China dan India akan mendominasi pasar batu bara Indonesia.

Semua bergantung kepada pemerintah, apakah cukup cerdik melihat situasi dan mau mengubah kebijakan yang tak menguntungkan rakyat banyak. Sebagaimana konstitusi mengamanatkan, negara menguasai penuh kekayaan yang terkandung di bumi Indonesia.

 

Sumber : Kompas

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook