Jakarta, Kompas - Kenaikan tarif dasar listrik atau TDL mengancam kelangsungan industri. Kalangan pelaku usaha meminta pemerintah mengimbangi kenaikan TDL dengan menghapuskan segala tarif terkait penyediaan energi listrik yang dibebankan ke industri.
Hal itu disampaikan terpisah Ketua Koordinator Lintas Asosiasi Franky Sibarani, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ernovian G Ismy, dan Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko di Jakarta, Rabu (16/6).
”Pengusaha meminta pemerintah tegas menghapuskan segala bentuk tarif terkait energi listrik per 1 Juli 2010, yang jumlah 37 buah. Beban puncak, tarif daya max, atau tarif apa pun. Ini membebani industri,” kata Franky.
Menurut Ernovian, mengimbangi kenaikan TDL, pengusaha hanya dapat ”memainkan” komponen biaya produksi, seperti mengefisienkan bahan baku. Suku bunga bank dan manajemen pemasaran tak dapat dikutak-katik. ”Kalau bahan baku dikurangi 0,5 persen, industri diperkirakan merasionalisasi 0,84 persen pekerja dari setiap industri. Jumlah pekerja di industri tekstil 1,3 juta orang sehingga tenaga kerja yang terkena rasionalisasi bisa 10.920 orang,” katanya.
Di sisi lain, lanjut Ernovian, pengusaha tidak mungkin menaikkan harga jual produknya karena pasar akan menolak dan memilih produk negara lain.
Adapun Eddy Widjanarko khawatir daya saing industri sepatu bakal merosot. Alasannya, kenaikan TDL membuat biaya produksi meningkat sekitar 1 persen. ”Biaya produksi bisa naik Rp 10 per pasang. Padahal, dari 360 pabrik di bawah binaan Aprisindo, rata-rata produksinya 1 juta-1,5 juta pasang per bulan untuk industri besar,” ujar dia.
Adapun produksi industri sepatu kecil dan menengah 100.000-500.000 pasang per bulan. ”UKM yang sulit melakukan efisiensi dan kalah di pemasaran akan hancur digusur produk impor yang kompetitif,” ujar Eddy.
Di Yogyakarta, mahasiswa yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional berunjuk rasa menolak rencana pemerintah menaikkan TDL. (OSA/ENG)
Sumber : Kompas
- ~ 29 Asosiasi Menolak Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif Dasar Listrik
- ~ Rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan
- ~ Pemadaman Bergilir Di Jakarta Dan Sekitarnya
- ~ Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Unit Bisnis Pembangkitan Priok PT Indonesia Power di Tanjung Priok
- ~ Pemerintah Perlu Mereformasi PT. PLN
- ~ Matikan Listrik Satu Jam Demi Bumi
- ~ Subsidi Untuk Energi Menjadi Rp 150 Triliun
- ~ PT Perusahaan Listrik Negara Jamin 30 Juni Tidak Ada Pemadaman Listrik Di Wilayah Timur Indonesia
- ~ Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang
- ~ Kenaikan Tarif Dasar Listrik Akan Segera Dibahas
