Alpen Steel | Renewable Energy

~ Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta, salah satu pembangkit utama berkapasitas 500 MW yang memasok listrik wilayah Jakarta dan sekitarnya.
 
KELISTRIKAN
Jangan Mengulang Lagu Lama

 

Oleh DOTY DAMAYANTI

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat memasukkan opsi kenaikan tarif dasar listrik di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010. Meskipun pemerintah memberi sinyal kenaikan berlaku mulai 1 Juli 2010, pelaksanaannya tergantung pembahasan lebih lanjut dengan Komisi VII DPR yang membidangi energi. 

Sampai akhir Februari lalu, dua hari sebelum pengajuan APBN Perubahan ke DPR, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan menegaskan, meskipun harga minyak terus naik, tarif dasar listrik (TDL) tidak ikut naik dengan menaikkan subsidi listrik dari Rp 35 triliun menjadi Rp 54 triliun. Komisi VII DPR mempertanyakan kebijakan penambahan subsidi itu karena dinilai memberatkan anggaran. Pemerintah pun mengajukan opsi kenaikan TDL untuk mengerem subsidi.

Penolakan Komisi VII DPR atas kenaikan rata-rata 15 persen seperti usulan pemerintah menyebabkan dalam pembahasan di Panitia Anggaran DPR besaran turun menjadi 10 persen. Angka kenaikan tidak disebutkan secara eksplisit dalam APBN Perubahan 2010. Dalam pasal tentang subsidi listrik maupun penjelasannya disebutkan, kenaikan TDL akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi VII DPR.

Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM J Purwono mengemukakan, skema detail kenaikan TDL terus dimatangkan. Pemerintah masih menimbang apakah tarif golongan 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA akan ikut naik. Sementara Komisi VII DPR, seperti yang disampaikan anggotanya, Satya Wira Yudha, tidak akan menyetujui usulan TDL baru jika tarif golongan 1.300 VA ikut naik.

Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, mengemukakan, kenaikan TDL hanya menyelesaikan sebagian persoalan penyediaan listrik. ”Memang harga jual listrik tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, tetapi pemerintah juga jangan menggampangkan persoalan. Selama kebutuhan energi primer untuk pembangkit listrik tidak dipenuhi, kita akan terus mengalami kesenjangan besar antara biaya produksi listrik dan harga listrik yang dijual ke konsumen,” jelas Tulus.

Sayangnya, lanjut Tulus, pemerintah tidak pernah konsisten membenahi menyeluruh masalah hulu dan hilir penyediaan listrik.

Di sisi hilir, tarif listrik menjadi sumber pendapatan utama perusahaan penyedia tenaga listrik. Idealnya, tarif mencerminkan keekonomian biaya penyediaan. Banyak negara menerapkan kebijakan subsidi tarif untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keadilan bagi pengguna listrik. Namun, tarif listrik termurah tetap ditentukan biaya produksi di pembangkit.

Komponen paling menentukan biaya produksi adalah bahan bakar. Pemerintah Malaysia dan Filipina mati-matian menekan biaya penyediaan listrik dengan memanfaatkan energi paling efisien dan murah. Malaysia memilih pembangkit berbahan bakar gas yang sebagian diimpor dari Indonesia dengan harga sangat murah. Setelah kebutuhan meningkat, Malaysia mulai melirik batu bara. Sementara Pemerintah Filipina mengandalkan panas bumi dan air.

Ironisnya, kata Tulus, kondisi sebaliknya terjadi di Indonesia yang memiliki sumber daya minyak, gas, dan panas bumi. Jaminan bebas pemadaman hanya di atas kertas, bahkan untuk wilayah Jawa yang infrastruktur listriknya paling baik. PLN berulang kali kekurangan gas untuk pembangkit. ”Janji pemenuhan energi hanya basa-basi. Kalau pemerintah serius mendahulukan kebutuhan domestik, seharusnya kontrak ekspor gas jangka panjang dievaluasi,” ujar Tulus.

Pengamat kelistrikan, Nengah Sudja, berpendapat, akar masalah penyediaan listrik di Indonesia sejak lama berkaitan dengan rendahnya TDL. Hal ini berakibat rendahnya pendapatan dan terbatasnya kemampuan pengumpulan modal. ”Akibatnya kemampuan penyediaan pasokan juga rendah. Ujungnya, PLN jadi tidak independen,” kata Nengah.

Berdasarkan catatan Kompas, sampai tahun 2005 pemerintah masih menyubsidi langsung bahan bakar PLN. PLN membeli solar dari Pertamina seharga Rp 2.000 per liter. Selisih dengan harga pasar ditanggung Pertamina yang ditagihkan ke pemerintah. Dengan kebijakan itu, PLN mengonsumsi hampir 13 juta kiloliter solar setahun. Dengan harga minyak dunia 30-40 dollar AS per barrel, pengeluaran untuk bahan bakar belum terasa memberatkan. Pembangkit listrik berbahan bakar solar dan minyak bakar menjadi pilihan karena waktu pembangunannya kurang dari 12 bulan.

Namun, kebijakan tersebut menghambat pengembangan bahan bakar lain yang lebih murah, seperti gas, batu bara, dan panas bumi. Harga minyak murah membuat pemerintah dan PLN lengah mengantisipasi perkembangan harga energi dan pertumbuhan permintaan listrik di sejumlah daerah.

Tidak matang

Beban mulai terasa ketika harga minyak tahun 2005 naik ke kisaran 80 dollar AS. Subsidi listrik melonjak ke angka Rp 100 triliun. Pemerintah membatasi pemakaian BBM PLN hanya sebatas kuota, sisanya harus dibeli PLN dengan harga pasar. Kebijakan ini mengakibatkan defisit perusahaan. Juni 2005, PLN mengajukan usulan kenaikan TDL bertahap mulai tahun 2006 hingga 2008 untuk mengatasi defisit listrik yang membesar dan minta diberi margin keuntungan untuk memperbaiki struktur keuangan demi menjaga kemampuan investasi PLN.

Dua permintaan itu tak dikabulkan. Maret 2006, pemerintah membatalkan kenaikan TDL setelah enam bulan wacana di publik memunculkan reaksi protes, termasuk demonstrasi. Krisis listrik sangat parah dan kondisi masyarakat yang terpukul kenaikan harga BBM melemahkan legitimasi menaikkan tarif. Sementara soal margin, pemerintah maupun DPR menilai PLN harus melakukan efisiensi. Saat itu muncul berbagai kasus dugaan korupsi melibatkan direksi PLN, mulai dari kasus penyediaan sistem informasi pelanggan hingga pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Borang, Palembang, Sumatera Selatan.

Sebagai pengganti kenaikan tarif, pada Februari 2006 Wakil Presiden Jusuf Kalla mencetuskan crash program efisiensi besar-besaran melalui percepatan pembangunan pembangkit berbahan bakar lebih murah, yaitu batu bara. Program ini membangun sebanyak mungkin pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam waktu kurang dari 36 bulan untuk mengatasi masifnya defisit pasokan listrik. Tahap pertama mencakup 35 PLTU di seluruh Indonesia dengan total daya 10.000 megawatt (MW).

Namun, sebagaimana disampaikan Direktur Masyarakat Batu Bara Indonesia Singgih Widagdo, program tersebut banyak kelemahannya karena tidak disertai perencanaan teknis matang. ”Contohnya, pembangkit di Lampung malah dipasok batu bara dari Kalimantan. Pemerintah juga tidak memperhitungkan ketersediaan infrastruktur untuk membawa batu bara dari tambang ke lokasi pembangkit,” ujarnya.

Akibatnya, penyelesaian pembangkit meleset jauh dari target, hanya PLTU Labuan di Banten yang beroperasi dengan daya 600 MW. Proyeksi krisis bisa diatasi instan dan biaya produksi bisa ditekan tidak tercapai. Padahal, lanjut Singgih, program itu telanjur menjadi salah satu andalan pemerintah menjawab krisis kelistrikan.

Belajar dari pengalaman, tidak selayaknya listrik ditempatkan sebagai komoditas politik, tetapi komoditas ekonomi yang vital bagi peningkatan kualitas hidup manusia.

 

Sumber : Kompas

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook