Alpen Steel | Renewable Energy

~ Skenario Kenaikan Tarif Dasar Listrik

TARIF DASAR
Menimbang Subsidi Listrik

Pemerintah terus mematangkan skenario kenaikan tarif dasar listrik. Dari enam skenario kenaikan, pilihannya mengarah pada dua skenario: pelanggan rumah tangga golongan 450 Volt Ampere dan 900 VA.

Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral J Purwono, Rabu (26/5), mengemukakan, dua opsi itu berdampak pada besaran kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang harus ditanggung konsumen lain.

”Prinsipnya kami ingin melindungi konsumen yang kurang mampu, di sisi lain ada pertimbangan keadilan. Kalau yang kecil tidak naik, berarti kenaikan pelanggan besar semakin tinggi,” ujar Purwono.

Penghematan subsidi dari kenaikan TDL dan penerapan tarif keekonomian untuk pelanggan besar diperkirakan Rp 7,3 triliun. Untuk sementara, pemerintah berpatokan kenaikan rata-rata 10 persen dan harus mendapat persetujuan Komisi VII DPR sebelum ditetapkan sebagai keputusan Presiden.

Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, mengatakan, bisa mengerti alasan kenaikan TDL untuk konsumen rumah tangga. Meski dari segi pemakaian daya jauh lebih kecil daripada pelanggan bisnis dan industri, tetapi jumlahnya 80 persen dari total pelanggan PLN sebesar 39 juta pelanggan. dan memakai 46 persen daya listrik. Sedangkan pelanggan industri dan bisnis yang jumlahnya 15 persen, mengonsumsi 36 persen daya listrik PLN.

”Ini soal pilihan. Kalau kenaikan terus ditunda, akan jadi bom waktu di belakang hari. Masyarakat harus menanggung kenaikan lebih besar,” kata Tulus.

Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk tidak membebani masyarakat dengan kenaikan harga lain. ”Kita dengar juga rencana menaikkan harga elpiji dan pembatasan bensin untuk sepeda motor. Kalau dilakukan bersamaan, dampaknya sangat berat,” ujar Tulus.

Sebagai gambaran, jika TDL pelanggan 450 VA ikut naik 10 persen, biaya pemakaian listrik per bulan naik dari Rp 38.961 jadi Rp 42.857. Sementara pelanggan 900 VA biaya pemakaian listrik per bulan akan naik dari Rp 71.400 menjadi Rp 78.540.

Kepala Divisi Niaga PT Perusahaan Listrik Negara Benny Marbun memperkirakan kenaikan tarif terbesar akan terjadi di kelompok pelanggan industri, yaitu 6-12 persen, diikuti pelanggan bisnis, sosial, pemerintah dan rumah tangga 900 VA sampai di bawah 6.600 VA yang naik rata- rata 10 persen.

Menumpang isu

Penolakan atas rencana kenaikan TDL sudah disampaikan forum lintas asosiasi industri. Asosiasi semen memperkirakan ongkos produksi akan naik 30-40 persen yang mengakibatkan kenaikan dua kali lipat harga jual semen. Asosiasi industri baja memperkirakan kenaikan biaya produksi 30 persen sehingga harga jual naik 5 persen. Asosiasi ritel yang menampung produk garmen memperkirakan harga jual produk garmen akan naik dua kali lipat, begitu juga asosiasi produsen roti.

Analisis dampak kenaikan TDL terhadap inflasi dan daya saing industri oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menunjukkan, ada empat jenis industri yang paling terpengaruh kenaikan TDL: industri tekstil, besi baja, kimia dan produk kimia, serta semen. Namun, LPEM menyatakan, dari analisis perbandingan tarif listrik, Indonesia masih lebih murah daripada Malaysia, Thailand, dan Vietnam sebagai kompetitor serta mitra dagang Indonesia.

Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ernovian G Ismy menilai pemerintah tidak adil jika membebankan kenaikan TDL lebih tinggi kepada industri. Industri sudah dibebani berbagai kebijakan tarif khusus oleh PLN untuk membatasi pemakaian daya listrik, seperti Tarif Daya Max Plus dan Tarif Multi Guna. Pemberlakuan tarif khusus yang tergantung kesepakatan bisnis antara PLN dan konsumen juga merugikan industri. ”Kami sudah beberapa kali menyampaikan keberatan, tetapi belum ada solusi,” kata Ernovian.

Menurut dia, industri bisa menenggang kenaikan TDL asal kan PLN mencabut aturan pembatasan pemakaian dan penerapan tarif khsusu tersebut dan pajak penerangan jalan umum.

Sementara pihak PLN bersikukuh tidak akan mengubah kebijakan tarif khusus. Menurut Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PT PLN Murtaqi Syamsuddin, penerapan kebijakan tarif untuk mendorong penghematan listrik, termasuk tarif khusus bagi industri, dibolehkan Undang-Undang APBN Perubahan 2010. ”Kalau kebijakan itu dihapus, PLN kehilangan potensi pendapatan sampai Rp 12 triliun,” kata Murtaqi.(DOTY DAMAYANTI)

 

Sumber : Kompas

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook