Alpen Steel | Renewable Energy

~ Petugas PLN Ganti Travo Di Simpang Anam, Pondo Kopi, Kota Padang, Sumatra Barat

SP PLN Tolak Calon Dirut dari Luar

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Petugas PLN mengganti travo yang rusak di Simpang Anam, Pondo Kopi, Kota Padang, Sumatra Barat, Sabtu (10/10/09). Perbaikan ini untuk memulihan pasokan listrik di Kota Padang yang sempat terganggu selama gempa.

JAKARTA, KOMPAS.com — Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah dua kali melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Surat itu berisi tuntutan agar pemerintah tidak memilih direktur utama PLN dari luar lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN Riyo Supriyanto, dalam jumpa pers, di Jakarta, Jumat (11/12/2009), menanggapi kabar yang menyebutkan penunjukan Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama PT PLN yang baru menggantikan Fahmi Mochtar.

"Kami menolak Saudara Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama PT PLN dengan alasan, akan terjadi conflict of interest karena yang bersangkutan diduga mempunyai usaha pembangkit tenaga listrik di wilayah kelistrikan Kalimantan Timur dan menjualnya ke sistem PLN sehingga berpotensi akan terjadi kolusi dan nepotisme," ujarnya.

Dahlan Iskan dianggap tidak memahami proses bisnis PLN dan dikhawatirkan penempatannya sebagai Dirut PLN penuh muatan politik. "Kami meminta kebijakan Presiden RI untuk tetap mempertahankan Direktur Utama PLN, menunjuk anggota direksi yang bisa bekerja sama dengan direktur utama, dan menolak masuknya direksi dari luar PLN, karena pada dasarnya yang memahami proses bisnis PLN adalah internal PLN sendiri," kata Riyo.

Bila dipaksakan Direktur Utama PT PLN dari eksternal PLN, maka Serikat Pekerja PLN tidak menjamin akan terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif. Hal ini bisa mengganggu kinerja perusahaan itu, yang saat ini tengah mengatasi masalah pemadaman listrik bergilir.

Menurut Riyo, penggantian direktur utama PLN saat ini bukan tindakan yang dapat menyelesaikan permasalahan PLN dan kelistrikan. Apalagi, pemadaman listrik yang terjadi saat ini secara teknis adalah tanggung jawab Direktur Jawa-Bali dan Direktur Luar Jawa-Bali, serta adanya kebijakan direktur keuangan yang memotong anggaran biaya operasi, termasuk biaya pemeliharaan sebesar 30-40 persen.

Riyo menyatakan, terjadinya pemadaman bergilir di hampir di seluruh wilayah bukan semata-mata kesalahan PT PLN, melainkan karena kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik sampai akhir tahun 2009 ini dan subsidi yang diberikan pemerintah sangat terbatas. "Jadi tidak mencukupi untuk biaya operasi dan investasi yang diperlukan PLN sesuai pertumbuhan permintaan listrik," katanya.

Proyek 10.000 megawatt yang merupakan program pemerintah seyogianya didanai oleh APBN, tetapi tidak disediakan, sehingga terpaksa menggunakan dana internal PLN yang mengakibatkan biaya operasi PLN makin minim. Hal ini berdampak pada biaya pemeliharaan pembangkit dan sarana kelistrikan PLN lain.

 

Sumber : Kompas


Baca Juga:
Artikel sebelumnya:

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook