Alpen Steel | Renewable Energy

~ Diskusi Mengenai Liberalisasi Sektor Kelistrikan

Perpres Pembangkit 10.000 MW II Tidak Jelas

KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Pekerja menyelesaikan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan ekstra tinggi di Palur, Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (21/12). Pengerjaan ini merupakan bagian perbaikan dan pemeliharaan jaringan listrik sebagai upaya PT PLN meningkatkan layanan kepada konsumen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Presiden mengenai proyek pembangunan pembangkit listrik 10.000 Mega Watt tahap dua dinilai tidak jelas, khususnya berkaitan dengan keterlibatan para penyedia listrik swasta dalam pembangunan pembangkit listrik. Hal ini dikhawatirkan akan mengakibatkan kegagalan pelaksanaan proyek itu.

Direktur Eksekutif Institut Reformasi Pelayanan Dasar, Fabby Tumiwa menyampaikan hal itu di sela-sela diskusi mengenai Liberalisasi Sektor Kelistrikan, Selasa (19/1/2010), di Gedung Energy, SCBD, Jakarta.

Sebagai contoh, pemberian jaminan pengadaan listrik dari pemerintah bagi para penyedia listrik swasta atau IPP melalui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dengan harga jual listrik yang lebih tinggi dibandingkan biaya pokok produksi PLN, maka besar subsidi akan membengkak karena PLN sebagai pembeli tunggal.

"Kalau tarif dasar listrik tidak dinaikkan tahun 2010, maka ada selisih biaya yang mengubah struktur tarif. Kalau peningkatan tarif dari IPP ke PLN itu harus ditanggung pemerintah, maka subsidi otomatis akan meningkat," kata Fabby.

Karena itu, pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang membatasi margin yang bisa diperoleh para penyedia listrik swasta agar tidak membebani keuangan negara. Di sejumlah negara, margin keuntungan yang diberikan kepada pihak swasta yang memproduksi listrik berkisar 10-15 persen. "Imbal hasil investasi jangan di atas 15 persen," ujarnya.

"Jadi, pemerintah perlu membuat skema penjaminan bagi penyedia listrik swasta. Apa saja yang dijamin, dan berapa besar investasi yang dijamin melalui pemberian subsidi kepada PLN selaku pembeli listrik swasta. Regulasi itu perlu dibuat agar lebih jelas bagi para investor," tambah Fabby.

Selain itu perlu ada jaminan dalam jangka panjang melalui kontrak yang mengikat kedua belah pihak yaitu antara PLN dengan penyedia listrik swasta. "Jangka waktu pengembalian modal jangan terlalu pendek, misalnya kurang dari delapan tahun," kata dia menegaskan.

Dengan adanya kebijakan dasar yang membuat PLN bisa lebih leluasa berinvestasi dan bekerja sama dengan penyedia listrik swasta, pelaku usaha akan tertarik untuk terlibat dalam pengadaan listrik. "Pendanaan juga perlu dipikirkan. Jangan sampai proyek pembangunan pembangkit listrik itu kesulitan pendanaan, sehingga memengaruhi kas internal PLN," ujarnya.

Meski bea masuk dibebaskan, tetapi aturan dasar belum jelas, hal itu tetap tidak akan menarik minat investor. Apalagi, bisnis listrik ini membutuhkan biaya investasi sangat besar untuk membangun pembangkit listrik dan pengembalian investasi butuh waktu lama.

 

Sumber : Kompas

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook