Alpen Steel | Renewable Energy

~ Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pemberlakuan Disinsentif Dan Insentif Listrik

DPR Minta Disinsentif Listrik Ditunda


 Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang rencana pemberlakuan disinsentif dan insentif listrik. Program tersebut dinilai akan berimplikasi terhadap perubahan struktur pelayanan kepada konsumen dan merupakan kenaikan tarif secara terselubung. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, PT Perusahaan Listrik Negara, dan Komisi VII DPR, Senin (3/3).

Ketua Komisi VII DPR Erlangga Hartarto menegaskan, legislatif tidak akan menyetujui program itu sebelum pembahasan subsidi listrik diselesaikan. ”Dasar hukum pemberlakuan tarif dasar listrik harus melalui peraturan presiden,” ujar Erlangga.

Tarif dasar listrik belum berubah sejak tahun 2003 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2003.

Anggota Komisi VII DPR, Alvin Lie, mengatakan, apabila program disinsentif diterapkan, yang terjadi adalah tarif dasar listrik naik 60 persen.

Pelanggan juga akan semakin terbebani dengan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai untuk konsumen rumah tangga 1.300 watt.

”Kalau memang pemerintah mau menaikkan tarif dasar listrik, ya terbuka saja. Peraturan presidennya diubah, tidak perlu ada program insentif dan disinsentif,” ujar Alvin.

Ia menilai pemerintah dan PT PLN tidak terbuka karena program sudah diberlakukan per 1 Maret 2008, sementara sosialisasi ke masyarakat masih sangat minim.

Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT PLN Sunggu A Aritonang mengatakan, program insentif dan disinsentif untuk pelanggan sudah disiapkan sejak tahun 2003. ”Dulu, kan, PLN ditanya apa yang bisa dilakukan di sisi permintaan, ya ini salah satunya. Nyatanya program ini bisa diterapkan untuk pelanggan industri. Tapi, kami akan ikut apa pun keputusan pemerintah,” ujarnya.

Lampu hemat energi

Sementara itu, program lampu hemat energi, yang seharusnya sejalan dengan rencana penghematan listrik, baru akan dibagikan April 2008.

PT PLN menyatakan program tersebut sesuai dengan pengarahan oleh Wakil Presiden tanggal 3 Desember 2007 tentang upaya penghematan BBM di semua sektor berkenaan dengan kenaikan harga minyak dunia.

Hasil rapat itu ditindaklanjuti dengan Surat Menteri ESDM Nomor 1128/20/MEM.S/2008, tanggal 12 Februari 2008, tentang Persetujuan Program Pemakaian Tenaga Listrik, maupun Surat Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 628/20/600.3/ 2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Program Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik.

Purnomo mengatakan, pemerintah akan meminta PT PLN untuk menunda pelaksanaan program yang semula akan berlaku per 1 Maret 2008 untuk bulan tagihan April 2008.

Namun, Purnomo tidak menegaskan apakah program akan diteruskan atau dihentikan. ”Terserah PLN. Itu, kan, kebijakan korporat,” katanya.

Biaya bahan bakar

Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono mengatakan, upaya mengontrol pemakaian listrik oleh konsumen diperlukan karena PLN tidak bisa menahan beban biaya bahan bakar tahun 2008.

Selain meminta penundaan program disinsentif dan insentif listrik, rapat itu mengusulkan angka baru untuk harga minyak dan lifting (produksi minyak siap jual) dalam pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2008.

Asumsi harga minyak diusulkan naik dari 83 dollar AS per barrel menjadi 85 dollar AS per barrel. Sementara itu, lifting diusulkan naik dari 910.000 barrel per hari menjadi 960.000 barrel per hari. (DOT)

Jakarta, Kompas -

 

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook