Alpen Steel | Renewable Energy

~ Rasio Elektrifikasi Nasional

Listrik dan Kesabaran Rakyat

Sudah cukup lama diketahui bahwa electrifikation ratio kita masih sangat rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Telah lama punya diketahui dan dirasakan bahwa keandalan pasokan listrik kita parah, sebagaimana terlihat dari kerugian ekonomi akibat outage.

Tapi sungguh saya terkesiap ketika memerhatikan data lebih rinci bahwa masih ada propinsi yang hanya seperempat dari penduduknya yang menikmati aliran listrik. Propinsi itu adalah Nusa Tenggara Timur. Tiga propinsi lagi di kawasan Timur Indonesia juga masih merana karena kurang dari sepertiga penduduk saja yang beroleh aliran listrik, yakni Papua, Irjabar, dan Nusa Tenggara Barat.

Tak berarti propinsi-propinsi di kawasan Barat terang benderang. Propinsi yang terkenal sebagai lumbung energi saja, yakni Sumatera Selatan dan Riau, nisbah elektrifikasinya masing-masing hanya 49,8 persen dan 54,7 persen.

Yang mencapai nisbah elektrifikasi 100 persen hanya Jakarta. Sisanya tak ada yang satu pun mencapai 80 persen.

Indonesia, minus Jawa, sudah lama mengalami krisis listrik. Entah sudah berapa besar kerugian akibat pemadaman sangat kerap. Di beberapa daerah seperti minum obat, dua sampai tiga kali sehari, bahkan bisa lebih. Di beberapa kota besar banyak rumahtangga membeli genset untuk mengurangi kegetiran dari pemadaman bergilir tanpa jadwal pasti. Kantor PLN di Makassar nyaris diamuk massa  yang kian geram dengan pemadaman. Pembangkit listrik Sarula milik swasta menghentikan pasokan listrik ke PLN karena belum sepakat dengan tentang harga baru. Rakyat di Batam sempat mempersiapkan class action akibat perusahaan listrik di sana menaikkan harga dengan semena-mena.

Namun, kegeraman rakyat tetap membuat pemerintah bergemig. Kalaupun ada tindakan, cuma sebatas “omongan doang” dan janji-janji hampa. Begitulah berulang-ulang.

Tapi, taktala pemadaman mengenai penduduk jakarta, baru pemerintah kebakaran jenggot. Pemadaman belakangan ini, tak kenal status. Perumahan menteri pun terkena. Sewaktu saya baru-baru ini diundang berkunjung ke rumah seorang menteri yang tergolong senior dan sangat dekat dengan Presiden, ia pun mengeluh. “Pernah dalam sehari bisa tiga kali padam,” keluhnya lirih.

Ulah siapa sampai krisis listrik berlarut-larut? Ya, kita semua tahu, pasti ulah pemerintah. Selama kementerian ESDM dinakodai Purnomo Yusgiantoro, tak banyak perbaikan yang terjadi. Dalam salah satu tulisan di Kompas (kolom Analisis Ekonomi), saya mengatakan: “Selama persoalan listrik diurus oleh Purnomo dan JK, jangan berharap kelistrikan akan beres.” Konon, akibat tulisan itu, redaksi Kompas sempat dipanggil ke istana Wapres.

Ya, salah urus listrik antara lain karena banyak digerecoki kelompok-kelompok bisnis pemburu rente yang dekat dengan pusat kekuasaan. Walau keduanya sudah tidak di posisi masing-masing, praktik tak terpuji masih menggerayangi PT. PLN. Sebagai contoh, PLTGU Tambak Lorok tak bisa berproduksi optimal karena masalah pasokan gas. Keputusan sepenuhnya ada di tangan pemerintah. Ditengarai ada kelompok bisnis besar dalam pemasokan gas ke pembangkit itu.

[Sumber saya minta dirahasiakan, walau sebetulnya saya sudah pernah mendengar dari teman yang tahu banyak tentang pembangkit ini. Agar sumber saya merasa nyaman, tak usah diungkap dululah. Jangan-jangan Kompasioner juga sudah banyak yang tahu. Kalau pun belum banyak yang tahu, niscaya akan segera terungkap ... kita bersabar.]

Jika Kompasianer ingin tahu sedikit lebih dalam tentang krisis listrik, sudi kiranya membaca tulisan saya di Kompas, Senin, 16 November 2009, halaman 15. Lihat http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/16/03141046/krisis.listrik.karena.pemerintah.salah.urus.

Di dalam tulisan itu, karena keterbatasan ruang, saya belum sempat menyentuh pembenahan yang harus dilakukan PT. PLN. Belakangan ini memang sudah terjadi pembenahan di pembangkitan dan penurunan susut jaringan listrik. Namun, masih lebih banyak yang perlu penanganan seksama maupun perbaikan lebih lanjut.

Mirip dengan kasus Bibit-Chandra, persoalan kelistrikan sudah mencapai titik kritis. Krisis kelistrikan serupa dengan krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Harus ada tindakan luar biasa untuk mengatasi kedua krisis tersebut. Tak bisa lagi sekedar business as usual.

Kesabaran rakyat ada batasnya!!!

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook