Alpen Steel | Renewable Energy

~ Kekhawatiran Krisis Energi Menghantui Investor

 Krisis Energi Bikin Investor Ketar-ketir

Kekhawatiran akan semakin gawatnya krisis listrik di Indonesia sangat menghantui para investor dan juga calon investor yang ingin masuk ke Indonesia. Kemelut soal listrik di Tanah Air tampaknya masih akan panjang, tanpa adanya insentif untuk merangsang masuknya investor asing.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik hingga tahun 2013, pemerintah—menurut Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerja Sama Internasional (Bapekki) Departemen Keuangan dan Center for Energy and Power Studies PT PLN (Persero)—memperkirakan perlu ada tambahan kapasitas pembangkit sekitar 6.161 megawatt (MW), sudah termasuk committed dan on going projects.

Perinciannya, 5.338 MW proyek PLN dan 823 MW proyek swasta dan pemerintah daerah (pemda). Perencanaan pembangunan ketenagalistrikan ini dituangkan dalam Rencana Penyediaan Tenaga Listrik 2004-2013.

Tahun ini PT PLN semula dibebani tugas oleh pemerintah untuk membangun pembangkit listrik nonbahan bakar minyak yang setara dengan 4.500 megawatt. Belum lagi target itu dikerjakan, bertepatan dengan keputusan pembatalan kenaikan tarif dasar listrik (TDL), pemerintah meminta PLN segera membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), berbahan bakar batu bara sebesar 10.000 MW.

Bahkan, Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono pun sempat kaget dengan besarnya target yang tiba-tiba diminta pemerintah. PLN memperkirakan untuk mengonversi 8.000 MW dibutuhkan dana sekitar Rp 8 triliun.

Pemerintah berjanji akan memberi garansi dukungan kepada investasi bagi swasta yang mau membangun. Masalahnya, membangun PLTU tentu membutuhkan perencanaan dan proses panjang. Proses tender pengadaan batu baranya saja membutuhkan waktu lebih dari setahun. Lebih dari itu, dengan kondisi keuangan PLN yang terus merugi, krebilitas perusahaan di mata institusi pembiayaan tidak meyakinkan.

Saat ini kebutuhan energi listrik masyarakat mencapai 99 tetra Watt jam (TWh), sementara kapasitas produksi energi listrik hanya 87 TWh. Dengan demikian, diperlukan tambahan produksi sebesar 13.000 MW. Jumlah ini 8.000 MW diharapkan bisa dipenuhi PLN dan sisanya oleh produsen listrik swasta (independent power producers/IPP).

Berdasarkan rencana, akan ada tambahan kapasitas pembangkit sebesar rata-rata 600 MW per tahun, sementara pertambahan kebutuhan beban puncak sekitar 420 MW (beban puncak tahun 2003 adalah sebesar 4.237 MW dan tahun 2013 diperkirakan sekitar 8.391 MW).

Jenis pembangkit yang dipertimbangkan untuk dikembangkan adalah PLTU batu bara 600 MW, PLTGU LNG 750 MW, PLTG BBM 200 MW, dan PLTA Pumped Storage Unit 250 MW.

Menurut PLN, kebutuhan dana berdasarkan Rencana Penyediaan Tenaga Listrik 2004-2013 mencapai 6.513,8 juta dollar AS untuk pembangkit di Jawa-Madura-Bali saja. Angka ini belum termasuk kebutuhan pendanaan untuk pembangkit yang akan dibangun oleh swasta, yaitu PLTU Tanjung Jati dan PLTU Cilacap.

Untuk sistem penyaluran (transmisi)-nya, investasi yang diperlukan 2.321,8 juta dollar AS. Di luar itu, masih ada kebutuhan investasi untuk pengembangan distribusi untuk perluasan jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah, penambahan travo distribusi dan sambungan pelanggan baru, yang nilainya mencapai 3.808,9 juta dollar AS.

Untuk luar Jawa-Madura-Bali, kebutuhan investasi untuk pembangkit serta sistem penyaluran dan distribusi diperkirakan 5.796 juta dollar AS atau rata-rata per tahun 600 juta dollar AS. Untuk periode 2003-2007 total kebutuhan investasi untuk seluruh Indonesia sebesar 6.617,3 juta dollar AS (constant disbursement) dan 5.779 juta dollar AS (fixed asset).

Namun, pendanaan ini tak mungkin ditutup sendiri oleh PLN karena sejak tahun 2000 PLN mengalami ketidakseimbangan finansial perusahaan dan tak pernah lagi menerima pinjaman lunak baru dari lembaga keuangan internasional untuk pembiayaan investasi.

Namun, mengundang swasta, menurut Bapekki dan Center for Energy and Power Studies, juga bukan hal mudah. Investasi menjadi kurang menarik karena beberapa faktor. Pertama, akibat depresiasi rupiah terhadap dollar AS, harga jual rata-rata menjadi lebih rendah dari harga pokok penjualan (HPP).

Kedua, fluktuasi kurs valas juga mengakibatkan meningkatnya biaya produksi listrik, terutama komponen biaya pembelian gas alam, listrik swasta, uap panas bumi, batu bara, suku cadang dan beban pinjaman, termasuk selisih kurs yang sebagian besar diperhitungkan dengan menggunakan valas. Ketiga, diberlakukannya otonomi daerah juga menyulitkan aktivitas PLN karena adanya pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemda mulai dari hulu hingga hilir.

Untuk merangsang keterlibatan swasta dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pembangunan infrastruktur kelistrikan, PLN meminta pemerintah memberikan insentif dalam bentuk insentif fiskal berupa keringanan dan penundaan pembayaran pajak penghasilan (PPh) dan/atau pajak pertambahan nilai (PPN). Insentif lainnya adalah kemudahan dalam ekspor-impor, pengenaan tingkat bunga yang bersaing, serta kemudahan dan keringanan bea masuk.

”Bottleneck”

Konsumsi listrik terbesar terjadi di Jawa-Bali, mencapai 79,7 TWh tahun 2004 atau 80,5 persen dari konsumsi listrik nasional. Ini karena, sekitar 68,48 persen atau 22,6 juta dari 33 juta konsumen listrik di seluruh Indonesia berada di Jawa-Bali. Sementara untuk Sumatera 11,6 TWh (11,7 persen dari konsumsi nasional), dengan jumlah konsumen 5,9 juta pelanggan (17,9 persen dari total pelanggan nasional). Untuk wilayah lainnya, yakni Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Irian, konsumsi relatif masih kecil, kurang dari 5 TWh pada 2004.

Konsumsi listrik Jawa-Bali diperkirakan meningkat menjadi 125,9 TWh tahun 2010, sementara Sumatera 16,3 TWh, Kalimantan dari 3,2 TWh (2004) menjadi 4,5 TWh, Sulawesi dari 3,1 TWh menjadi 4,4 TWh, dan wilayah-wilayah lainnya dari 1,3 TWh menjadi 5,3 TWh.

Meningkatnya konsumsi listrik nasional ini sejalan dengan meningkatnya angka rasio elektrifikasi yang diperkirakan meningkat dari 54,8 persen (2004) menjadi 70 persen (2010). Angka elektrifikasi tertinggi adalah di Jawa-Bali (59,42 persen), disusul Sumatera 53,1 persen, Sulawesi 47,2 persen, Kalimantan 46,6 persen, dan wilayah lain 33 persen.

Dari sisi kapasitas tenaga listrik, produksi listrik tahun 2004 baru mencapai 24,3 gigawatt (GW). Dari jumlah ini, 10,8 persen produksi swasta dan sisanya PLN. Untuk mencapai target rasio elektrifikasi 70 persen tahun 2010, produksi listrik harus meningkat jadi 37,9 GW.

Dari listrik 24,3 GW yang dihasilkan tahun 2004, 43 persen berbahan bakar batu bara, 24 persen gas, air (hidro) 9,7 persen, dan BBM 18 persen. Komposisi ini, menurut Bapekki, menunjukkan belum efisiennya sektor kelistrikan Indonesia selama ini.

Adanya berbagai masalah kelistrikan selama ini, menurut Bapekki, juga menunjukkan kebijakan energi dan ketenagalistrikan belum mendukung dihasilkannya pasokan listrik yang mencukupi dari segi jumlah, mutu, keandalan dan dengan harga yang terjangkau masyarakat.

PLN dalam siaran pers 2 Juni 2005 meyakinkan bahwa pasokan tenaga listrik untuk Jawa-Bali sudah cukup dan akan terus ditambah. Daya terpasang yang dimiliki PLN di Pulau Jawa-Bali sebesar 16.261 MW, dengan Daya Mampu Neto 15.099 MW. Adapun daya terpasang milik swasta 3.255 MW. Dengan demikian, total daya terpasang untuk sistem Jawa-Bali 19.516 MW, dengan Daya Mampu Pasok per 2 Juni 2005 itu sebesar 14.625 MW.

Pernyataan ini disampaikan PLN karena menjelang pertengahan 2005, pemadaman bergilir terus terjadi beberapa kali di Jawa-Bali. Namun, kenyataannya, terjadi lagi listrik padam (black out) di sebagian wilayah Jawa-Bali pada 18 Agustus 2005 (sebelumnya juga pernah terjadi tahun 1997, 1999, 2000, dan 2002). Akibatnya, memunculkan kecurigaan adanya ketidakberesan dalam sistem ketenagalistrikan di Indonesia. Apalagi, cakupan wilayah yang mengalami krisis listrik juga semakin meluas, terutama di seluruh Sumatera dan juga Batam.

Masih menurut kajian Bapekki/CSIP, meski menurut PLN pasokan tenaga listrik masih berada di tingkat relatif aman (pasokan sedikit di atas permintaan), dalam waktu dekat pasokan listrik tidak akan mampu lagi mengimbangi pertumbuhan permintaan, tanpa adanya perbaikan dalam kebijakan.

Saat ini permintaan tenaga listrik masih terkonsentrasi di wilayah Jawa-Bali yang menyerap sekitar 77 persen kebutuhan listrik. Permintaan ini diperkirakan akan meningkat 6-7 persen per tahun, sejalan dengan pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan peralihan penggunaan listrik non-PLN ke listrik PLN, karena kenaikan harga BBM sejak Maret 2005.

Kenaikan harga BBM menyebabkan banyak industri yang semula membangkitkan listrik sendiri dengan menggunakan genset, kini beralih ke listrik PLN yang menjadi relatif lebih murah. Faktor lainnya adalah adalah kecenderungan penggunaan energi yang boros, baik oleh masyarakat maupun industri.

Dalam blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025 Departemen ESDM, dari total kapasitas pembangkit 24.000 MW yang ada, 13 persen tersebar di wilayah Sumatera, 77 persen di Jawa-Bali, 3 persen di Kalimantan, dan 2,7 persen di Sulawesi.

Tren pembangunan sistem ketenagalistrikan masih terpusat di Jawa-Bali karena bagi kontraktor listrik swasta wilayah ini dinilai lebih tidak berisiko karena pasarnya besar dan berkembang pesat, serta infrastruktur pendukungnya juga sudah tersedia.

Secara umum, menurut Bappekti, pertumbuhan pasokan tenaga listrik belum mampu mengimbangi permintaannya. Akankah investor swasta masuk ke sektor ini, setelah ditempuhnya berbagai kebijakan insentif pembangunan infrastruktur oleh pemerintah? Akhirnya, semua pun ikut ketar-ketir. (dot/tat)

 

Kompas
  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook