Alpen Steel | Renewable Energy

~ Krisis Energi Listrik di Indonesia Berlanjut

2004 Indonesia Krisis Energi Listrik

Indonesia akan menghadapi krisis energi listrik yang sangat serius pada 2004. Hal ini diakibatkan oleh terbatasnya dana pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membangun infrastruktur kelistrikan, mandeknya investasi, dan tidak seimbangnya antara biaya pembangkitan listrik yang tinggi dengan harga jual listrik yang merosot.
Demikian diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, dalam pembukaan seminar dan lokakarya Ketenagalistrikan, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (29/10).

Setelah krisis ekonomi tahun 1997, pembangunan infrastruktur kelistrikan, menurut Purnomo, mengalami kemandekan. Di sisi lain, nilai jual listrik sendiri mengalami kemerosotan yang sangat signifikan dari US$ 0,7 per kilowatt hour (KwH) menjadi US$ 0,2/KwH. “Situasi ini semakin dipersulit karena pertumbuhan kebutuhan listrik yang tinggi dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Hamzah Haz, menilai bahwa krisis kelistrikan belum akan terasa dalam waktu dekat, sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia masih negatif. Pertumbuhan negatif ini membuat sektor riil, sebagai salah satu konsumen kelistrikan yang prospektif, masih melakukan aksi menunggu.

Krisis energi listrik, kata Hamzah yang tampil memberikan sambutan sekaligus membuka seminar yang diselenggarakan hingga 30 Oktober 2002 itu, baru akan terasa apabila pertumbuhan ekonomi kembali ke titik seimbang pada 2004. Keseimbangan itu dibandingkan dengan kondisi 1997, di mana saat itu pertumbuhan Indonesia terpuruk hingga posisi minus 22 persen. Namun apabila pertumbuhan ekonomi pada 2003 dan 2004 bisa ditingkatkan 5 persen tiap tahunnya maka titik seimbang itu bisa dicapai.

Kondisi keseimbangan yang berarti bahwa roda perekonomian bisa berjalan normal kembali itu, menurut Wakil Presiden, akan membutuhkan persediaan energi listrik yang lebih tinggi dibandingkan yang sekarang. “Tapi itu baru pada posisi kembali semula, belum nantinya ada investasi baru. Kalau ada investasi baru suplai tenaga listrik yang ada tidak akan mencukupi,” ujar dia.

Hamzah menyarankan selain memikirkan bagaimana upaya menambah cadangan energi listrik, perlu juga dirumuskan suatu program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, dalam hal efesiensi energi yang sudah ada. Selain itu, lanjutnya, perlu juga dicari cara lain untuk menghasilkan energi yang serupa fungsinya, misalnya dengan gas atau yang lain.

Seperti dijelaskan oleh Direktur PLN, Eddie Widiono, yang ditemui wartawan di tempat yang sama, stok energi listrik yang ada saat ini mencapai 15 ribu Megawatt (MW) di tambah 3000 MW dari listrik swasta. Apabila stok ini tidak bertambah, maka cadangan energi tahun 2004 hanya 22 persen. Cadangan ini, katanya lagi, belum dikurangi faktor lain, seperti berkurangnya kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air akibat musim kering dan kerusakan pada pembangkitnya.

Seharusnya, kata Eddie lebih lanjut, cadangan yang ideal untuk 2004 adalah 30 persen dari beban puncak kebutuhan energi listrik. Beban puncak tahun 2002, katanya, kotornya mencapai 14 ribu Megawatt (MW), bersihnya 13 ribu MW. Namun, menurutnya, akan terjadi kenaikan beban sampai 600 MW hingga 900 MW setiap tahunnya, sehingga beban puncak untuk 2004 akan mencapai 15 ribu MW. Apabila diperhitungkan maka cadangan yang seharusnya ada adalah 30 persen dari 15 ribu MW yaitu 5000 MW.

Akan tetapi kondisi yang terjadi adalah cadangan yang ada hanya sekitar 3000 MW sehingga perlu dilakukan usaha menambah 2000 MW lagi demi menutupi cadangan yang kurang pada 2004. Di sisi lain, salah satu proyek energi listrik sendiri, yaitu Tanjung Jati B, mengalami penundaan sehingga kondisi ini, kata Eddie, dirasakan sangat berbahaya apabila tidak ditangani segera. “Meski hanya menambah 600 MW, kita harus tetap membangun,” kata Eddie bertekad.

Selain itu, kata Eddie, PLN juga akan menitikberatkan pada base effort yang sudah ada. Dalam artian bahwa PLN akan memprioritaskan peningkatan pelayanannya bagi konsumen yang sudah ada, terutama kalangan industri. “Kita tidak ingin mereka lari dan membangun pembangkit listriknya sendiri,” kata dia.

Sementara itu untuk melanjutkan proyek Tanjung Jati B, PLN telah mengirimkan tim ke Hongkong untuk menyelesaikan bahasan soal pencairan fasilitas (liquidity facility) sesuai arahan rapat kabinet terbatas yang lalu. Rapat kabinet itu sendiri, kata Eddie, sudah memberi lampu hijau bahwa semua resiko kesalahan managemen oleh PLN akan ditangani oleh pemerintah melalui sistem kontrak Back to Back dengan PLN. Dengan kontrak ini, kendati pemerintah yang meliputi pencairan fasilitas, akibat dari kesalahan managemen itu tetap ditanggung oleh PLN.

(Deddy Sinaga-Tempo News Room)

TEMPO Interaktif, Jakarta.

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook