Alpen Steel | Renewable Energy

~ Krisis Energi Mengakibatkan Listrik Padam

LISTRIK PADAM: Krisis energi atau rangkaian proses korupsi

Dari sebuah simpul cerita pendek seorang kakek renta yang tinggal di dusun tepi sungai terpencil di negeri ini, tertangkap kisah pilu yang dialami selama sejak Indonesia merdeka. Ia menuturkan bahwa pada masa perjuangan kemerdekaan, mereka sesama pejuang selalu saling membahu bersama-sama dalam suka dan duka, tak ada prasangka, tak ada benci, tak ada iri, tak ada curiga; semua pikiran, emosi dan asa tertuju pada satu cita-cita, yaitu untuk merdeka. Dalam berjuang tak terlintas dalam pikiran mereka perasaan pamrih, juga tidak untuk kepentingan pribadi; yang ada hanya siap berkorban segalanya, termasuk harta benda, keluarga dan sanak saudara, bahkan nyawa mereka taruhkan demi kemerdekaan anak bangsa.

Merdeka untuk berkehidupan dan berpenghidupan di negeri sendiri tanpa campur tangan dan tekanan pihak manapun; rakyat Indonesia mendambakan kehidupan yang rukun, damai, aman, dan tenteram secara batiniah; merdeka dalam berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka mencapai kesejahteraan lahiriah yang sebesar-besarnya. Mereka menilai kemerdekaan sebagai kebebasan dalam mempeloleh perlindungan hukum, memperoleh pendidikkan yang setinggi-tingginya, asasi beragama, jaminan sandang pangan, hak mengelola potensi alam untuk kesejahteraan bersama, dan hak untuk memperoleh jaminan hari tua.

Setelah kemerdekaan, tak pula terpikirkan harapan indah semata untuk kebahagiaan keluarga dan kerabat pejuang, melainkan lebih jauh ke depan ditujukan agar kemerdekaan itu dapat dipetik hikmah dan manfaatnya bagi kesejahteraan anak cucu mereka semua. Begitu kuatnya ikatan solidaritas masyarakat dalam mendukung perjuangan kemerdekaan negeri ini. Betapa tidak, pada masa-masa pra kemerdekaan sampai pada masa perjuangan mengisi ketertinggalan di awal kemerdekaan, kehidupan masyarakat dalam kondisi amat miskin.

Lampu penerangan rumah hanya cukup dengan sinar obor, lampu teplok, lampu botol, dan cukup hebat jika punya petromak. Ini semua lebih dari cukup, terasa nyaman, tak ada sesal dan gundah. Ini terjadi kerana adanya kebersamaan, kesetaraan, pemerataan, senasib dan sepenanggungan, adanya solidaritas yang tinggi antar sesama, adanya pemimpin bijak yang mampu membagi rasa dan menjaga perasaan.

Ke depan diharapkan kenyamanan itu tidak lagi dalam kondisi ketertinggalan, tapi dalam kondisi nyaman dalam menikmati kemajuan teknologi yang dimbangi oleh pemimpin-pemimnpin yang adil, bijak dan peduli kasih terhadap rakyatnya. Di samping itu agar ke depan, anak cucu mereka dapat memanfaatkan ruang dan waktu untuk mengelola berbagai potensi secara lebih luas bebas demi memperoleh kemaslahatan bersama. Diharapkan agar anak cucu mereka tidak lagi mengalami nasib yang malang, melainkan hidup dalam serba kecukupan; bekerja dan berpenghasilan sesuai dengan sumberdaya, minat dan lapangan kerja.

Obor dan lampu teplok berganti dengan energi linstrik sebagai sumber penerangan yang cukup, berpendidikan tinggi, kesehatan terpelihara, banyak sahabat dan saudara, serta khusu’ dalam beribadah. Sebaliknya, bukan kenyataan sebagaimana dialami mereka hidup dalam serba kekurangan, tak nyaman, kelaparan, sakit tak terobati, jauh dari bangku sekolah, tenaga pikiran disiksa dan diperas seluruhnya untuk kepentingan penjajah atau kepentingan asing dan koruptor.

Jangan pula kemerdekaan ini mengulang sejarah krisis masa lalu sebagaimana dirasakan sebagian penduduk negeri ini, seolah sumber penghidupan telah habis, tak ada lagi sisa makanan, tak ada lagi sisa pakaian, tak ada pula perasaan iba dan belas kasih, semuanya kejam, semuanya bengis dan semuanya tak peduli, seolah tak layak hidup di negeri sendiri.

Sekarang.., kemerdekaan seolah belum selesai, kemerdekaan terasa identik dengan masa penjajahan, kebebasan kembali terpasung, bagai mengganti nama harimau menjadi rusa, habitat tetap selalu siap menerkam siapa saja. Kemedekaan ini terasa berjalan seperti kelanjutan penjajahan, karena indikasi mencolok dalam kenyataan bahwa yang kaya memeras yang miskin, yang pintar menipu yang bodoh, yang kuat menyiksa yang lemah, dan yang kuasa menindas yang jelata.

Bagaimanapun rapatnya orang kaya menutup mata, bagaimanapun penguasa dan semua pendamba harta dunia menutup telinga dan apapun bentuk pembiaran mereka terhadap penderitaan kaum duafa, tapi nurani tetap jujur menilai kenyataan. Kenyataan, sampai saat ini masih ada masyarakat yang belum memperoleh hasil kemerdekaan itu, masih ada yang hidup dalam kegelapan tak terjamah penerangan listrik, masih banyak anggota masyarakat yang tak berpendidikan dan putus sekolah, masih ada daerah terpencil tak terjamah transportasi, bahkan masih ada masyarakat tinggal dalam hutan terasing dari peradaban dan hidup sebatas makan umbi.

Masih banyak lagi masyarakat di negara merdeka ini yang masih terbelakang dan tertinggal. Mereka belum menikmati hasil kemerdekaan di tengah gemerlapnya kemajuan teknologi; mereka terlupakan dan terlepas dari kepedulian; undang-undang dasar menjadi sejarah yang terombang-abing tak terbaca, tak terhayati, dan tak lagi jadi pedoman.

galaman pahit hidup di negeri ini selama lebih kurang 54 tahun, pendidikan seluas-luasnya hanya untuk golongan ekonomi kuat, orang kaya, kaum kapitalis, penguasa dan kerabat-kerabatnya. Fasilitas hidup, air, tanah, rumah, fasilitas sosial, gedung, hotel, bahkan listrik yang dibangun besar-besaran dari berbagai sumber tenaga untuk kepentingan semua pihak; termasuk listrik untuk penerangan rumah tangga, nampak lebih besar dikuasai dan dinikmati oleh kaum elit, kapitalis dan kalangan penguasa.

Sementara hak orang-orang miskin atas semua fasilitas hidup ini kian menyempit dan berkurang seiring dengan ketiadaan, kelangkaan dan jauhnya mereka dari pemilikan status sosial ekonomi, politik dan kekuasaan. Tak ada lagi lapangan kerja, mencari sendiripun sudah langka karena semua sektor usaha sudah dikuasai oleh kaum kapitalis, konglomerat, dan penguasa secara sepihak.

Warga negara ini telah kehabisan semangat dan semakin lelah menunggu terwujudnya program pemerintah yang selalu mengatasnamakan kepentingan pembangunan ekonomi kerakyatan. Bagi masyarakat kelas jelata, bekerja di negeri sendiri begitu sulit, hasil kerja keras banting tulang siang malam tetap tak memadai, standar upah minimum benar-benar minim tak cukup untuk beli beras separuh bulan. Membeli obat batuk saja tak mampu, masuk super market diusir satpam karena dianggap gembel, berdagang di kaki lima tak ayal digebuk satpol PP., barang daganganpun diobrak-abrik, mencoba mengemis juga tak luput dari kejaran petugas; perlakuan ini seperti terjajah di negeri sendiri.

Semua peristiwa ini berlangsung bertahun-tahun, tapi sepanjang tahun pula tak pernah ada jalan keluar efektif, karena tak pernah dilakukan jaring sosial yang aspiratif, selalu saja memaksa nelayan menjadi petani, atau justeru pihak manajemen pemerintah yang tidak memiliki sumberdaya. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengadu nasib di negeri jiran, sekedar untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya; itupun tak pula lepas dari resiko, bahkan tidak sedikit mereka yang bertaruh nyawa berkalang tanah, pulang tinggal nama, cacat tubuh, atau setidaknya justeru terlantar di negeri orang.

Demikian juga halnya dalam kasus pemadaman listrik bergilir bagi penerangan rumah tangga, kini bukan peristiwa asing, tapi telah menjadi salah satu budaya tambahan bagi negara merdeka ini, hari-hari listrik padam, dan tiada malam tanpa gelap. Peristiwa ini belum pernah usai, meski telah berganti-ganti orde kepemimpinan dengan segala rencana, program dan pola pembangunan yang selalu disumpah-janjikan kepada rakyat selama bertahun-tahun, tapi tetap saja bertahun-tahun tak ada wujudnya.

Alasan klasik, katanya untuk menghemat energi; padahal pemakaian listrik kalangan jelata tergolong amat hemat, mereka tak berani memakai banyak sesuai kemampuan yang rendah, mereka cukup patuh hukum, dan rajin juga membayar rekening listrik. Ini jauh lebih hemat, dibanding pemakaian energi listrik untuk kepentingan perusahaan milik para pengusaha yang skaligus penguasa, kantor, termasuk rumah-rumah kaum elit, malah disinyalir kebanyak golongan ini justeru bebas bayar listrik, kendati alasanya ditanggung negara.

Kebiasaan pemadaman listrik ini semakin lama semakin mistik dan mencurigakan, karena seharusnya tak terjadi krisis energi listrik, dan lazimnya listrik tak layak padam di negeri ini. Bagaimana tidak, biaya operasional, penambahan, pembangunan pembangkit, dan biaya pemeliharaan cukup besar ditanggung negara, bahkan biaya ini sebagian besar dibayar dari keringat rakyat melalui pungutan rekening, penerangan jalan (yang notabene bayar, tapi tetap mati), pajak, retribusi penerangan pasar dan retribusi listrik lainnya.

Kalau peristiwa pemadaman listrik yang membudaya ini tidak terbukti disebabkan oleh krisis energi.., lalu apa perlunya, apa untungnya dan apa kepentingannya memadamkan listrik..? Nah..! karena pertanyaan ini tidak pernah terjawab secara tuntas, logis terbuka, dan jujur, maka masyarakatpun akhirnya balik bertanya, apakah pemadaman ini sebuah rekayasa untuk mencari keuntungan sepihak, pribadi atau golongan, atau sebagai bagian dari proses korupsi atas kuantitas ekonomis penghematan itu. Kalau ini benar.., betapa rugi, teraniaya dan menderitanya masyarakat pengguna jasa pelayanan listrik yang telah dikhianati selama bertahun-tahun.

Tidak semua wilayah pemukiman penduduk terkena giliran pemadaman listrik secara merata. Pemadaman untuk wilayah pemukiman golongan elit tertentu sama sekali tak berpengaruh, karena mereka memiliki segala fasilitas untuk mengantisipasinya, bahkan menurut penuturan masyarakat yang memiliki jalur aliran listrik yang sama dengan rumah-rumah pejabat, nyaris tak pernah padam.

Sementara penduduk yang tinggal jauh dari jalur elit tersebut, atau di sekitar pemukiman penduduk marginal, penduduk jelata atau pemukiman kumuh lainnya, selalu menjadi sasaran giliran pemadaman tiap hari 1 kali selama rata-rata 8 jam…, ter..laa..lu..! (pinjam istilah Rhoma Irama). Ini artinya ada kesenjangan yang signifikan antara perlakuan dan hak istimewa kaum elit penguasa dengan rakyat,

kendati telah berjasa besar atas kekuasaan itu. Kini semakin nampak kesenjangan antara hak istimewa penggunaan energi listrik oleh elit penguasa dan warga negara kelas rakyat jelata, artinya tidak semua warga negara dapat memperoleh dan menikmati segala fasilitas hidup hasil pembangunan ini.

Bandar Lampung,

Abdul Syani, Drs., M.IP.

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook