Alpen Steel | Renewable Energy

~ Ketergantungan Energi Listrik di Aceh

Krisis Energi Listrik, Aceh dalam Ketergantungan

Kebutuhan energi listrik di Aceh masih dipasok dari Sumatera Utara. Saat koneksi putus Aceh gelap gulita. Lampu rumah kita ternyata masih cangkok di tetangga. Kapan Aceh akan mandiri listrik?
Kebutuhan listrik merupakan salah satu dari deretan persoalan publik yang belum tertangani dengan baik oleh pemerintah di Aceh. Padamnya listrik disaat masyarakat menjalankan ibadah puasa dan tarawih membuat Perusahaan Listrik Negara (PLN) kebanjiran caci maki. Malah di Aceh Timur kantor ranting PLN ‘dihadiahi” batu hingga kaca pintunya pecah.

 

 

Salat Tarawih dalam KegelapaSumpah serapah terhadap PLN merupakan sebuah kewajaran. Ketika negara gagal memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakatnya. “Saya kecewa, kinerja PLN terkesan asal jadi,” ungkap Ilhami Putri, warga Ie Masen Kayee Adang, Banda Aceh.
Padahal masayarakat tak menggunakan fasilitas secara gratis, melainkan membayar setiap bulan, bahkan terkadang tak sesuai dengan beban pemakaian. Meski mahal, bagi Putri tak mengapa. Namun pelayanannya seharusnya meningkat dari tahun ketahun. “PLN kalau tak siap melayani dengan baik, jangan naikkan tarifnya, sabar dulu sampai mampu melayani secara professional, baru pikir keuntungan lebih,” kesalnya.
Penyataan putri bukannya tanpa alasan. Beberapa bulan lalu pihak PLN sedang gencar-gencarnya menertibkan para pengguna jasa tersebut. Hampir setiap hari mobil “halo-halo” (pengumuman) menghimbau kepada masyarakat, perusahaan atau instansi untuk segera menyelesaikan tunggakan rekening listrik. Bila tidak, pihak PLN akan memutuskan aliran listrik ke tempat tersebut.
Bagi Putri, itu sebuah langkah yang baik. Tapi jangan sekedar menghimbau warga untuk jadi “anak baik”, tapi pihak PLN harus juga memperbaiki kinerjanya. “Kan tidak enak puasa-puasa begini kita gelap-gelapan,” ujarnya lagi.
Saat sahur dan buka puasa adalah hal sakral bagi Putri dan keluarganya. Apalagi semua perangkat dirumahnya menggunakan energi listrik, jadi ia mengaku sangat tidak nyaman dengan padamnya aliran listrik yang berhari-hari seperti itu.
Kritikan yang ditujukan kepada PLN bukan hanya datang dari masyarakat biasa, tapi pejabat teras seperti Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar juga menyesali peristiwa klasik itu. Wagub meminta pihak PLN konsisten melayani pelanggan. Bila ada gangguan suplai arus, mestinya manajemen PLN segera mencari solusi. Jangan biarkan warga berlama-lama dalam kegelapan, apalagi di bulan puasa yang banyak kegiatan malamnya.
Sementara General Manager PLN Aceh, Zulkifli membantah bahwa pelayanan pihaknya tak professional. Menurutnya, pasokan arus listrik di Aceh sebagian besar masih sangat tergantung dengan Sumatra Utara, dari 255 MW energi listrik yang dinikmati masyarakat Aceh, sebesar 180 megawatt atau 70% dipasok dari pembangkit Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).
Selebihnya yakni 75 MW bersumber dari PLTD-PLTD yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Salah satunya seperti PLTD Lueng Bata, Banda Aceh. Sementara PLTU yang dibangun Media Group di di Meulaboh, Aceh Barat hanya berfungsi sebulan saja, Lalu rusak dan hingga kini belum dapat difungsikan. Jadi, bila pasokan listrik dari Sumut putus atau mengalami gangguan, dengan sendirinya sebagian besar wilayah Aceh gelap gulita.
Zulkifli Mengajak Pemeritah Aceh dan elemen masyarakat lainnya untuk bersama-sama mencari solusi mempercepat atasi krisis energi listrik di Aceh. Jika pemerintah dan rakyat Aceh serta membiarkan PLN memikul sendiri beban ini, atau bahkan menyudutkan, bisa jadi kemelut krisis listrik di Aceh lamban teratasi.

Bergantung pada Sumatera Utara
Persoalan energi listrik di Aceh masih sangat tergantung dengan Sumut. Betapa tidak, 70 persen kebutuhan listrik di Aceh dipasok dari sana. Jadi wajar saja bila warga meresahkan krisis energi listrik yang berkepanjangan di Aceh.
Terputusnya arus listrik beberapa hari terakhir mengacaukan segala lini kehidupan masyarakat, termasuk sector industri dan menimbulkan biaya produksi yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan yang harus memakai genset untuk menjalankan aktivitasnya. Komplain-komplain dari masyarakat terus mengalir terhadap PLN yang katanya hobi sekali menghidup matikan listrik terus bedatangan.

Selain terganggu soal pasokannya, pada dasarnya Aceh memang krisis listrik. Salah satunya disebabkan defisitnya arus listrik di Sumatera Utara yang disuplai melalui PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Belawan, dan PLTA Maninjau di Medan, selain mendapat suplai dari PLTD Lueng Bata, Banda Aceh.
Krisis listrik di PT PLN Pembangkit listrik dalam sistem Sumut-Aceh atau Sumbagut berimbas pada penyuplaian arus listrik ke Aceh. Apalagi permintaan pelanggan yang terus meningkat terhadap energi listrik ini mengakibatkan semakin tak mencukupi.
Tahun 1997 PT PLN Pembangkit Sumbagut mampu menghasilkan energi sebesar 900 MegaWatt (MW), sementara kebutuhan pelanggan saat itu hanya 535 MW. Tahun 2008 permintaan pelanggan meningkat menjadi 1.090 MW, sedangkan kemampuan pembangkit hanya 950 MW yang dipasok untuk seluruh Sumatera Utara dan Aceh.
Saat ini pemakaian puncak di Aceh mencapai 232 MW, sedangkan suplai arus dari sistem isolated tetap 63 MW. Agar listrik di Aceh kembali normal seharusnya pasokan listrik dari Sumatera Utara sebesar 169 MW. Namun karena ada kerusakan dan perbaikan mesin, serta kemampuan pembangkit untuk menghasilkan energi listrik relatif rendah yang berakibat defisitnya arus listrik di PLN Sumut, suplai arus listrik ke Aceh terpaksa dikurangi sebesar 8 MW/perhari.
Usaha mengatasi krisis listrik oleh PT PLN Wilayah Sumbagut ini pun terkendala karena PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang diharapkan dapat membantu menyuplai kekurangan arus tak dapat berkutik disebabkan permukaan air Danau Toba terus menyurut, sumber energi listrik mereka pun melemah, akibatnya produksi energi listrik ikut menurun.
Ketergantungan pasokan listrik bagi wilayah di Aceh melalui jaringan interkoneksi Sumatera Utara (Sumut) belum juga bisa ditanggulangi. Kenyataan ini sangat ironis jika ditilik dari sumber energi yang melimpah di perut bumi Aceh. Sejatinya—kalau bisa dimanfaatkan—tidak hanya untuk mencukupi energi listrik di wilayah Aceh, bahkan bisa mencukupi seluruh pulau Sumatera.
Data sumber daya energi Aceh dilaporkan, dalam perut bumi Aceh terdapat kandungan energi panas bumi (geothermal) dan air (hydropower) cukup besar. Cadangan energi panas bumi di Gunung Seulawah dan Krueng Raya, Aceh Besar, masing-masing sebesar 250 mega watt (MW), Gunung Jaboi di Pulau Weh 74,14 MW, dan Gayo Lasten, Aceh Tengah, sebesar 589,42 MW.
Sementara sumber energi hydropower terdapat di sejumlah sungai di Aceh. Di antaranya di Krueng Aceh (5,20 MW), Krueng Teunom (41,10 MW), Krueng Leumih (7,70 MW), Krueng Meureudu (62,60 MW), Krueng Jambo Aye (471,90 MW), Krueng Ramasan (101,80 MW). Krueng Peureulak (20,80 MW), Kreung Tampur-Tamiang (126,90 MW), Krueng Biadin (98,60 MW), Krueng Peusangan (88,90 MW), Danau Laut Tawar/Bidin (73,30 MW), Danau Laut Tawar/Jambo Air (41,90 MW), Krueng Pantan Dedalu (7,90 MW), Lawe Alas (268,10 MW), dan Lawe Mamas (65,80 MW).
Kalau ditilik lebih jauh lagi, Aceh juga memiliki potensi batu bara yang cukup besar. Di Kecamatan Meurebo dan Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, diperkirakan memiliki batu bara sebesar 571 juta ton dan cadangan hipotesis batu bara lebih kurang 1,7 miliar ton. Ditambah lagi cadangan minyak bumi di Aceh sebesar 94,473 million stock tank barrel (MSTB) di sepanjang pantai utara dan timur—daratan seluas 8.225,19 km2 dan di lepas pantai Selat Malaka 38.122,68 km2—dan memiliki cadangan gas bumi sebesar 10,3787 billion standar cubic feet (BSCF).
Sejauh ini belum ada usaha pemerintah dan PLN untuk mengatasi masalah krisis energi ini selain menunggu uluran tangan dari investor. Menurut Irwandi dana yang diperlukan untuk membangun pembangkit listrik di Aceh sangat besar sehingga kita harus sabar menunggu realisasi para pendonor. Sedangkan PLN hanya mengkampanyekan hemat energi untuk mengurangi defisit listrik atau cara paling praktis ya memadamkan arus listrik untuk digilir ke daerah-daerah lain.

Minim Pasokan Listrik Resahkan Warga
Belum pernah ada dalam sejarah Aceh memiliki energi listrik yang memadai. Rakyat bisa merasakan kenyamanan pelayaan PLN yang memasok energi listrik dua atau tiga bulan. Setelah itu pelayaannya kembali carut marut. Begitulah kemajuan perlistrikan Aceh dari tahun ke tahun. Jalan di tempat.
Seiring perkembangan jumlah dan kebutuhan akan energi listrik, sudah barang tentu energi yang tersedia tidak cukup. Untuk kebutuhan rumah tangga saja PLN kewalahan, apalagi untuk kebutuhan industri.
Tahun 2007 dan 2008, untuk mengatasi keresahan warga, pemerintah Irwandi-Nazar penah “membisikkan angin surga” di bidang energi listrik. Saat itu pasangan gubernur yang melang lewat jalur independent itu gencar menggalang investor untuk membangun pembangkit-pembangkit listrik di Aceh. Bahkan dalam planning pemerintah Aceh saat itu, tahun 2012 Aceh akan menjadi daerah lumbung energi listrik.
Beberapa program jangka panjang yang dilakukan PT PLN meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbahan bakar batu bara dengan daya dua kali 55 Mega Watt (MW) di Meulaboh, Aceh Barat oleh Media Group. Bahkan tahun 2009 ini angka tersebut dapat mencapai 200 sampai 300 MW.
Selain itu PT PLN juga bekerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan pembangkit listrik di Lhokseumawe dari dua kali 15 MW menjadi dua kali 25 MW.
Pemerintah Aceh juga akan menghidupkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan, di Takengon, Aceh Tengah dengan daya 80 MW. Di samping itu, pemerintah Australia juga akan membantu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Seulawah, Aceh Besar dengan anggaran kira-kira sebesar 500 juta dolar Amerika. Anggaran tersebut merupakan paket bantuan dalam rangka rehabilitasi Aceh pascabencana tsunami.
Negeri jiran, Malaysia, pun ikut berpartisipasi dalam peningkatan energi listrik di Aceh dengan menandatangi kerjasama untuk membangun pembangkit listrik di Blang Ulam, Aceh Besar dengan kapasitas 200 MW.
Namun sayang, semua itu masih sebatas wacana belaka, kecuali satu yang sudah terwujud, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbahan bakar batu bara dengan daya dua kali 55 Mega Watt (MW) di Meulaboh, Aceh Barat yang dibantu oleh Media Group. Namun sayang hanya beroperasi sebulan saja, lalu rusak dan hingga kini belum dapat difungsikan kembali.
Semoga impian rakyat mendapatkan pasokan listrik yang memadai dapat terwujud. Untuk apa muluk-muluk sekali, rakyat Aceh tak butuk lumbung listrik, tapi hanya butuh listrik untuk rumah tangga dan cari nafkah, bukannya lumbung listrik yang sampai hari ini masih sebatas mimpi!

Sejarah Singkat Perusahaan Listrik Negara
Sejarah Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri (plnsumut.co.id). Pengusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi untuk kepentingan umum, diawali dengan perusahaan swasta Belanda yaitu NV.
NIGM yang memperluas usahanya dari hanya di bidang gas ke bidang tenaga listrik. Selama Perang Dunia II berlangsung, perusahaan-perusahaan listrik tersebut dikuasai oleh Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas, dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik hanya sebesar 157,5 MW saja.
Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas.
Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat itu kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW.
Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Tahun 1990 melalui Peraturan Pemerintah No. 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.
Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan di atas, pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).***

Oleh Rahmat RA

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook