Alpen Steel | Renewable Energy

Pemadaman Listrik di Jakarta dan Tangerang hingga Akhir 2008

kontroversial dan membingungkan sekaligus
dilematis sejak awal.  Sebagai sebuah organisasi yang bergerak dalam bisnis 
infrastruktur, hampir semua fasilitas PLN disediakan oleh pemerintah. Bahkan
PLN mempunyai fungsi bisnis monopolistik yang diizinkan negara.

Namun, pada era 1990-an mulai pemerintah kesulitan dana, mengizinkan swasta
untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan dengan pembangunan Paiton
Swasta I, yang kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Presiden
(Keppres) No. 37 Tahun 1992 tentang pemanfaatan sumber dana swasta melalui
pendirian perusahaan-perusahaan pembangkit tenaga listrik swasta yang dikenal
sebagai independent power producer (IPP).Kebijakan ini secara implisit mengarah
pada suatu kompetisi di bidang ketenagalistrikan.

Terkait dengan hal tersebut diatas pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1994 mengantikan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun
1990 tentang status PLN sebagai perusahaan umum (Perum). Dengan PP No. 23 Tahun
1994 tersebut, PLN berubah menjadi persero.
Sejalan dengan maksud dan tujuan tersebut, PLN mengemban misi:
1. Fungsi bisnis/memupuk keuntungan: sebagai suatu Badan Usaha
melakukan kegiatan usaha berdasarkan kaidah bisnis yang sehat guna menjamin
keberadaan dan pengembangannya dalam jangka panjang.
2. Fungsi sosial/agen pembangunan: sebagai pelaksana pembangunan
melakukan kegiatan, baik yang bersifat program pembangunan sebagaimana
layaknya, maupun yang bersifat sosial dan perintis dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sekalipun kegiatan tersebut tidak
mendatangkan keuntungan.

Sedangkan apabila kita Mengacu pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33
Ayat (2): �cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pernyataan itu mengandung makna
bahwa negara mempunyai keterlibatan langsung dalam perekonomian masyarakat.
Dari sini, pengelolaannya diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat. Dalam kaitannya dengan ketenagalistrikan merupakan salah satu cabang
produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, pemerintah menetapkan
Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan (PKUK) adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah
kepada Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas semata-mata untuk
melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan diberi
tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.

Di sinilah dilemanya, bahkan ironi. Pada satu sisi, penyelenggara
ketenagalistrikan nasional yang berstatus persero dituntut untuk meraih laba,
pada sisi yang lain perusahaan ini mempunyai misi sosial yang cukup membebani.
Pada saat yang sama, regulatornya pun masih pemerintah. Tak heran kalau
tarik-menarik kepentingan sangat mempengaruhi keberadaan PLN. Dan menjadi
pertanyaan secara tegas siapa Regulator Ketenagalistrikan di Indonesia ? PLN
kah ? yang menjalankan serta regulasinya ?
  PLN juga ?. Dalam bidang 
ketenagalistrikan, pemerintah mempunyai peran ganda yaitu sebagai pemilik dan
sebagai regulator ketenagalistrikan nasional. Sebagai regulator tentu saja
pemerintah berkepentingan agar semua kebijakan adalah berdasarkan kepentingan
rakyat dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Sebagai pemilik, apalagi
ketika BUMN tersebut sudah berbentuk PT, pemerintah berkeinginan bahwa PLN
mendapatkan laba. Dalam situasi ini, bagaimana pemerintah bisa menjamin tak ada
benturan
kepentingan antara misi sosial dan misi komersial yang apa boleh buat semuanya
tergantung pada �keinginan� pemerintah ???

Kemudian apabila, mengacu pada Undang-Undang No. 15 Tahun 1985, Peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara, maka secara tak terhindarkan kondisi PLN terjebak dalam
berbagai kepentingan yang dilematis. Kenapa untuk memperbaiki masalah
Ketenagalistrikan Nasional ini Pemerintah tidak membuat solusi antara lain :

1. Memisahkan secara tegas batasan fungsi komersial dan fungsi sosial dari
PLN. Bila perlu membuat perusahaan �PLN� lain yang hanya menjalankan satu
fungsi saja, misalnya fungsi sosial saja. Sementara, �PLN� yang satunya
lagi hanya menjalankan fungsi komersial dan �PLN� ini lah yang menjadi
Perusahaan komoditas (yang menjalankan fungsi komersil). Di sini, hak rakyat
menjadi sangat tegas.
2. Memetakan dengan cermat daya beli masyarakat terhadap listrik yang
kemudian dijadikan acuan untuk mengkategorikan energi listrik sebagai komoditas
atau bukan (infrastruktur yang harus disediakan pemerintah sebagai perwujudan
pelaksanaan PSO).
3. Pembentukan PLN yang menjalankan fungsi komersial, dengan status Persero,
dilakukan secara bertahap di wilayah-wilayah tertentu yang mampu dan mempunyai
potensi untuk membeli komoditas PLN secara komersial, sementara untuk
wilayah-wilayah yang tidak mampu tugas mengadakan tenaga listrik adalah
kewajiban PLN yang menjalankan misi sosial, yang boleh jadi hanya berbentuk
Perum atau Perjan sampai wilayah tersebut berkembang dan dianggap mampu
membayar listrik secara komersial (data-data Badan Statitik Nasional dapat
dijadikan acuan dalam pembentukan ini).
4. Menggunakan sebagian subsidi untuk membangun pembangkit-pembangkit baru,
sekaligus memperluas penerapan pentarifan regional untuk menutup biaya beban
usaha. Artinya, subsidi pemerintah adalah tetap, cuma pengalokasiannya yang
berubah. Selama ini, subsidi pemerintah lebih banyak digunakan untuk mendukung
biaya beban usaha.
5. Melakukan privatisasi terbatas yang tentunya harus didahului dengan
pembentukan anak-anak perusahaan dan penetapan aset-aset secara tegas ,
bersifat legal formal bagi wilayah-wilayah yang secara ekonomi sudah matang
untuk menjadikan listrik sebagai komoditas.
  6. Memanfaatkan sebagian laba dari anak-anak perusahaan yang menjalankan 
fungsi komersial tersebut untuk membangun kelistrikan di wilayah-wilayah yang
masyarakatnya secara ekonomi belum mampu membeli listrik sebagai sebuah
komoditas.
7. Seandainya pembentukan dua PLN tersebut tak bisa dilakukan, pemerintah
hendaknya mengembalikan PLN ke status sebelumnya, yaitu Perum. Untuk
menjalankan usahanya, pemerintah apa boleh buat harus menganggarkan biaya
pengadaan listrik pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bagaimanapun,
adalah tugas pemerintah untuk menyediakan infrastruktur strategis dalam
mengembangkan dan memajukan masyarakat Indonesia.
  8.  Untuk memperbaiki kinerja keuangan pada masa-masa mendatang, PLN 
(pemerintah) perlu memanfaatkan energi-energi non BBM yang ada tersedia dalam
jumlah besar. Sebagai contoh, Indonesia mempunyai potensi total panas bumi
sebesar 27.000 MW, sementara yang digunakan baru berkisar 4% saja. Lambannya
pemanfaatan potensi ini disebabkan aturan yang tidak tegas sehingga tidak
menarik bagi investor untuk menanamkan investasinya pada potensi ini.
Optimalisasi dalam penanganannya yang belum terealisasi. Tentu saja,
energi-energi alternalif lain perlu dipertimbangkan secara rasional .

Dengan demikian harapan akan Ketenagalistrikan Nasional yang kredibilitasnya
dapat diandalkan akan tercapai.... ...
NB : Sebagai sebuah BUMN, PLN harus melakukan restrukturisasi untuk
memperbaiki kondisi internalnya. Sedangkan terhadap kegiatan usaha yang oleh
perkembangan zaman dianggap tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak (Apa
Demikian ?) dan bersifat kurang strategis (Apa Demikian ?) , maka
langkah-langkah privatisasinya harus terus dilanjutkan (Unbundling). Namun
demikian dasar Hukum apa yang akan menjadi landasannya ? mengingat UU 20 Tahun
2003 telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi.

Salam, Perubahan menjadi Lebih Baik
Yusuf Senopati Riyanto
google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook