Alpen Steel | Renewable Energy

~ Rencana Pembangunan PLTN Perlu Ditinjau Ulang

Dihidupkannya Rencana PLTN: Déjà Vu?

Tepat sembilan tahun lalu, dua minggu setelah pengesahan RUU Ketenaganukliran (RUU K) yang kontroversial oleh DPR, Menristek Habibie mengumumkan bahwa rencana pemerintah untuk membangun PLTN perlu ditinjau ulang. Alasannya adalah ditemukannya gas alam di Natuna, Irian Jaya, dan Kalimantan. Selanjutnya Menristek menugaskan BPPT untuk menilai kembali kajian sebelumnya di mana ia yakin berdasarkan penilaian kembali itu pembangunan PLTN tidak akan dilaksanakan tahun 2003. Menurutnya, dari data yang baru, mungkin akan diperoleh proyeksi tahun 2030, dan jika pada saat itu ada sumber energi lainnya, mungkin mundur lagi menjadi tahun 3000 (!). (Kompas, 12 Maret 1997)

Awal tahun 2004, Menristek Hatta Radjasa secara resmi menghidupkan kembali rencana PLTN tersebut. Alasannya, berdasarkan hasil pemetaan cadangan sumber daya alam, pada tahun 2020 akan terjadi krisis listrik. (Tempo Interaktif, 23 Januari 2004). Hal itu ditegaskan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan menjadikan energi nuklir sebagai salah satu program utamanya. Proses tender akan dilakukan pada tahun 2008 dan pembangunan empat buah reaktor berkapasitas 4.000 megawatt (MW) akan dimulai pada 2010 sehingga dapat beroperasi pada 2017.

Kilas Balik Pembatalan Rencana PLTN

Meski bersifat samar, rencana PLTN telah menjadi perhatian masyarakat sejak tahun 1980an. Saat itu, Menristek Habibie kerap menetralisir dengan menyatakan bahwa PLTN adalah alternatif atau prioritas terakhir. Namun di lapangan, berbagai kegiatan persiapan terus dilakukan.

Untuk memberikan dasar hukum rencana PLTN dan mengikuti aturan IAEA, pemerintah mengajukan RUU K di tahun 1996, menggantikan UU no. 31/1964. Salah satu pasalnya menyatakan: “pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir komersial dapat dilakukan oleh badan pelaksana, …”. Meski menuai banyak protes, tanpa banyak kesulitan RUU tersebut akhirnya disahkan DPR dalam sidang paripurna yang menyita perhatian publik, antara lain karena hanya dihadiri oleh 65 orang dari 375 anggota DPR yang menandatangani daftar hadirnya (Gatra, 8 Maret 1997).

Usai sidang tersebut, Habibie kembali menegaskan, “tidak berarti UU ini sama atau identik dengan keputusan pembangunan PLTN karena PLTN adalah alternatif terakhir, dan kalau mau diputuskan, harus konsultasi dengan DPR dan juga Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN).” Ia bahkan mendoakan, “tidak akan sampai kita membuat PLTN. Insya Allah saya perkirakan tidak akan ada PLTN.” (Suara Pembaruan Online, 27 Februari 1997)

Memang akhirnya di dalam UU K muncul klausul yang mengesankan adanya partisipasi masyarakat yakni adanya MPTN – melengkapi badan pelaksana dan pengawas – yang harus dibentuk pemerintah. Wewenang badan independen dan nonstruktural ini adalah memberi saran dan pertimbangan mengenai pemanfaatan energi nuklir. Sedangkan pasal tentang dasar hukum PLTN di atas direvisi, terutama dengan menghilangkan kata ‘dapat’, dan disertai munculnya satu klausul bahwa “pembangunan PLTN ditetapkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR RI”. Namun, tidak ada klausul yang menjamin bahwa PLTN adalah “alternatif terakhir”.

Anjing Menggonggong, Kafilah Berbohong

Dalam menghidupkan rencana PLTN, lagi-lagi pemerintah – dibantu DPR – bersikap tidak transparan, mengabaikan peran maupun keberatan masyarakat, dan bersikap mau menang sendiri, misalnya:
1.Adanya rencana PLTN yang hanya berselang tujuh tahun sejak pembatalannya tanpa ada penjelasan terkait dengan data sebelumnya yang menjadi dasar pembatalan rencana tersebut berikut nasib kajian BPPT yang ditugaskan Habibie, menyisakan banyak pertanyaan, termasuk alasan sebenarnya rencana tersebut;
2.Mengingat data Departemen ESDM bahwa total potensi panas bumi, biomassa, angin, dan mini/mikro hidro masih lebih dari 80 Giga Watt (GW) – belum termasuk energi surya – adanya rencana PLTN berkapasitas 4 GW hanyalah penegasan bahwa janji ‘alternatif terakhir’ tak lebih dari tipu muslihat pemerintah, setelah sebelumnya tidak mencantumkannya di dalam RUU K;

3.Setahun setelah disahkannya UU K, Habibie – sebagai Presiden – langsung membentuk Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), sementara MPTN, badan independen yang disebutnya harus menjadi tempat konsultasi bila ingin memutuskan rencana PLTN, justru tidak jelas kabar pembentukannya hingga sekarang;
4.Meski mengaku bersifat independen dan bertugas mengawasi pemanfaatan energi nuklir, Bapeten tak sungkan berperan sebagai badan pelaksana dengan mengajukan program Batan. Di tahun 2002, misalnya, pada satu kesempatan sosialisasi UU, Kepala Bapeten justru mendesak penggunaan PLTN sebagai pembangkit listrik seraya menjelaskan kebutuhan energi listrik nasional. (Kompas Cyber Media, 16 Mei 2002). Dapat dibayangkan bila kolusi badan pengawas dan pelaksana itu sudah menyangkut operasional PLTN;
5.Alih-alih mewakili keberatan masyarakat, seperti kata seorang anggotanya, DPR justru terus mendesak Menteri ESDM supaya mengajukan program dan anggaran (pengembangan) PLTN. Menurutnya, Komisi VII telah bertekad agar RUU mengenai energi saat ini akan menjadi payung hukum yang spesifik dan menjamin penggunaan PLTN. Dan meski mekanisme ‘konsultasi dengan DPR RI’ tidak jelas, namun ia berani mengklaim bahwa DPR sudah “ketok palu, setuju PLTN (akan beroperasi) kira-kira tahun 2017”. Bagi sang wakil rakyat, rakyatnya hanyalah obyek sosialisasi mulai tahun 2006 ini. (Suara Pembaruan, 9 Desember 2005).

Kapan Masyarakat Menjadi Subyek?

Di masa reformasi, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan adalah salah satu hal yang terus didorong. Sungguh ironis bila rakyat saat ini dapat memilih sendiri kepala daerahnya, bahkan presiden, namun di dalam rencana PLTN, pemerintah justru menutup jalan ke arah tersebut. Jika ketentuan perundang-undangan yang nota bene masih sangat jauh dari memadai saja diabaikan, apalagi janji kepada publik. Atau, inikah konsekuensi dari teknologi nuklir yang serba tertutup, rahasia, dan sentralistis?

 

oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook