Alpen Steel | Renewable Energy

~ Keamanan PLTN Masih Menjadi Perdebatan

Keamanan PLTN masih menjadi perdebatan (Kelemahan Kontrol IAEA).

 

Pada tanggal 3 Agustus 2007, harian Kompas edisi Jawa Tengah menurunkan berita tentang Seminar PLTN yang diadakan oleh UKSW Salatiga dengan judul berita ”Proyek PLTN Masih dalam Tahap Sosialisasi”. Kemudian dalam berita harian Kompas tanggal 6 agustus 2007 muncul pernyataan pejabat Badan Tenaga Nuklir Nasional bahwa PLTN akan dikontrol oleh IAEA (International Atomic Energy Agency, badan tenaga atom internasional). Pada tanggal 4 Agustus 2007, dalam perjalanan dari Bangkok ke Jakarta, saya membaca harian The Wall Street Journal edisi Asia yang menurunkan berita ”Poor Records Cloud Over Nuclear Safety”. Tentu bukanlah suatu kebetulan bahwa dua surat kabar penting ini memberikan perhatian pada isu tenaga nuklir, mengingat dengan semakin berkembangnya persoalan pemanasan global dan perubahan iklim maka ketergantungan terhadap sumber energi listrik alternatif (pengganti minyak dan gas) sudah terasa semakin mendesak untuk ditemukan. Namun memilih nuklir sebagai pengganti sumber energi yang tersedia sekarang ini ternyata masih merupakan suatu perdebatan.

Menurut data IAEA, saat ini di dunia terdapat 438 pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas terpasang 371 gigawatt. Sementara itu, masih terdapat 31 PLTN yang sedang dibangun dengan keseluruhan kapasitas terpasang 24 gigawatt. Amerika Serikat menempati urutan pertama 12 besar pengguna PLTN dengan 104 PLTN, diikuti oleh Perancis (59), Jepang (55), Rusia (31) dan Korea Selatan (20). Masih ada Inggris (19), Kanada (18), Jerman (17), India (17), Ukraina (15), Cina (11), dan Swedia (10). Negara Asia lainnya yang juga memiliki PLTN adalah Taiwan. Dari data-data tersebut dapat diketahui bahwa kawasan Asia bukan lagi kawasan yang bebas nuklir, bahkan beberapa negara industri mengandalkan nuklir sebagai sumber energi listrik mereka. India dan Cina sedang merencanakan pembangunan reaktor nuklir baru sedang, sedangkan Indonesia dan Vietnam sudah merencanakan untuk menjadi bagian dari ’klub nuklir’ dunia.

Tenaga nuklir tampaknya sudah menjadi andalan negara-negara maju bagi peningkatan industri mereka. 16% kebutuhan energi industri dunia saat ini dipasok oleh tenaga nuklir. Sedangkan di Amerika Serikat,  20% kebutuhan energi didukung oleh tenaga nuklir.

Namun membicarakan manfaat energi nuklir sebagai sumber alternatif listrik saja tidaklah mencukupi. Kecelakaan nuklir Chernobyl di Rusia dan Three Mile Island di Amerika Serikat adalah dua dari sekian banyak kecelakaan PLTN yang menimbulkan efek jangka panjang dan mengerikan. Harian the Wall Street Journal menginformasikan bahwa pada tahun 1989, sebuah lembaga di bawah PBB pernah membuat skala rating kecelakaan PLTN dari nol sampai tujuh. Hasilnya kasus Chernobyl menempati skala tujuh, sedangkan kasus Three Mile Island menempati skala lima.

Selain itu, perdebatan muncul karena manajemen PLTN cenderung tertutup, termasuk pengelolaan database keamanan nuklir yang tindak mendukung akses publik atas informasi.

Saat ini terdapat dua database internasional yang terkait dengan keamanan nuklir, yang pertama adalah database IAEA yang dijalankan dalam kerjasama dengan OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) yang berkedudukan di Vienna; yang kedua adalah database yang dikelola di London oleh kelompok industri bernama World Association of Nuclear Operators.

Database IAEA hanya memuat data peraturan atau regulasi saja tetapi memiliki kekurangan dalam database kecelakaan PLTN. Hal ini disebabkan oleh kebijakan IAEA untuk menghapus dari catatannya, suatu kecelakaan yang sudah diukur yang telah berusia lebih dari enam bulan. Alasan ’pemutihan data’ tersebut menurut IAEA adalah untuk menghindari penghakiman terhadap negara-negara yang akan menggunakan tenaga nuklir bahwa mereka memiliki catatan keamanan yang buruk.

Kondisi di atas turut mendukung satu situasi dimana pengelola PLTN di berbagai negara sering tidak menyampaikan laporan bagi database global di bawah PBB dan lembaga lainnya. Selain itu, database yang ada juga tertutup bagi publik. Laporan seorang spesialis keamanan nuklir yang ditunjuk oleh anggota Green Party di Parlemen Eropa menyebutkan bahwa ”Terdapat banyak kejadian [laporan tersebut menggunakan kata countless atau tidak terhitung] yang tidak didokumentasikan secara cukup ataupun tidak terdokumentasikan sama sekali”.

IAEA pernah membuka databasenya bagi regulator untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Data yang ada menunjukkan penurunan laporan dalam beberapa tahun terakhir, dari 231 kasus di tahun 1985 menjadi 89 kasus di tahun 2006. Tetapi penurunan ini bukanlah disebabkan oleh keamanan yang semakin membaik, melainkan karena kegagalan regulator untuk menyerahkan laporan mereka dalam sistem sekarang ini yang tidak memiliki daya paksa.

Di Jepang pernah terjadi pengelabuan data kecelakaan yang terjadi tahun 1999, dimana pengelola PLTN sempat kehilangan kendali terhadap satu reaktor nuklir selama kurang lebih satu seperempat jam.

Bahkan pada bulan Juli 2007 lalu, Tokyo Electric Power Co semula sempat berbohong dengan mengatakan bahwa gempa bumi di dekat PLTN-nya tidak menyebabkan kebocoran radiasi. Namun kemudian mereka mengakui bahwa memang terjadi kebocoran radiasi pada waktu terjadi gempa bumi bulan Juli 2007 lalu.

Laporan Eropa yang ditunjuk oleh Green Party Parlemen Eropa di atas bahkan menunjukkan data yang dramatis untuk kasus Perancis, dimana laporan itu menemukan bahwa operator PLTN di Perancis (Electricité de France SA) sejak tahun 2003 telah melaporkan sekitar 700 kejadian penting terkait keamanan PLTN setiap tahunnya kepada pemerintah Perancis (dalam hal ini Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety), namun hanya sekitar 10 laporan kejadian yang diteruskan kepada IAEA.

Dengan demikian praktek yang ada menunjukkan bahwa transparansi merupakan satu masalah besar dalam pengelolaan PLTN di berbagai negara selama ini. Masalah pengelolaan PLTN bukan saja persoalan teknis-manajerial tetapi sudah menyangkut masalah sikap dan masalah good governance.

Jika direfleksikan dengan kondisi Indonesia saat ini maka masalahnya adalah: pertama, kemampuan untuk mengelola kegiatan dengan resiko tinggi dan kemampuan untuk menangani dampak dari resiko tersebut; dan kedua, kesiapan untuk memberikan informasi kepada publik dalam status PLTN sebagai proyek strategis yang menuntut pembatasan informasi. Lemahnya pengelolaan kegiatan atau proyek yang membutuhkan kedisiplinan dan good governance di Indonesia selama ini, dibarengi dengan kelemahan sistem keamanan pada level internasional, memunculkan ketidakyakinan akan kemampuan Indonesia untuk menjawab masalah-masalah tersebut di atas sehingga rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria sebaiknya ditinjau kembali.

 

(Theofransus Litaay)
  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook